Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru

JAKARTA (Suara Karya): Tuntutan referendum di Papua yang diwacanakan sejumlah pihak bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Itu malah bisa memperuncing konflik di antara warga masyarakat Papua sendiri.

Pendapat ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan Tubagus Hasanuddin, tokoh masyarakat Papua Franzalbert FA Joku, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo secara terpisah di Jakarta, Kamis (4/8).

Sementara itu, DPR merasa geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali menggalang dukungan dari luar negeri, antara lain dari parlemen Inggris.

“Saya heran karena gerakan OPM di Papua ini muncul atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris,” ujarnya.

Menurut Priyo, ada anggota parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. “Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi, jangan main api,” katanya.

Priyo juga mengkritik Kerajaan Inggris yang juga tidak luput dari masalah yang sama dengan Indonesia. “Sistem monarki konstitusional masih bermasalah di Inggris. Irlandia masih ingin berpisah dari Inggris Raya,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia.

“Tuntutan referendum oleh segelintir orang untuk penyelesaian Papua merupakan langkah yang tidak populer, apalagi respons terhadap wacana itu juga tidak kuat di masyarakat Papua sendiri,” kata Menhan usai menjenguk tiga prajurit TNI, yang menjadi korban penyerangan dan penembakan oleh kelompok separatis OPM, di RSPAD Gatot Soebroro, Jakarta, kemarin.

Menhan menambahkan, akibat wacana referendum yang diembuskan sejumlah pihak, seperti International Lawyers for West Papua (ILWP), dalam konferensi Papua yang diadakan di Universitas Oxford, Inggris, Selasa (2/8), di London, pemerintah akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik penyelesaian Papua.

“Yang jelas, pemerintah tidak menoleransi setiap gerakan separatis termasuk di Papua, karena itu sudah menyangkut keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia,” kata Menteri Pertahanan.

Tubagus Hassanuddin menyatakan, masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai. “Kami sangat prihatin jika masih ada pihak yang mewacanakan referendum bagi penyelesaian Papua,” katanya.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

IPWP didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga pejuang kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, Benny Wanda.

KSAD menegaskan, saat ini tidak ada operasi militer di Papua terkait berbagai insiden penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata terduga OPM terhadap prajurit TNI, Polri, dan masyarakat.

“Tidak ada. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan dan kebetulan ada kegiatan rutin TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), maka dilakukan pengamanan,” katanya.

KSAD menjelaskan, kegiatan TMMD sengaja dilakukan di Puncak Jaya, Papua, mengingat kondisi infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas umum dan sosialnya cukup memprihatinkan, seperti pangkalan ojek, gereja, dan rumah-rumah adat mereka yang disebut honai.

“Kegiatan TMMD di Papua sama dengan yang dilakukan TNI di daerah lain di Indonesia, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana-prasarana, fasilitas umum dan sosial, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah yang rusak akibat bencana alam,” tutur Pramono.

Tentang jumlah kekuatan kelompok bersenjata yang diduga OPM, KSAD mengatakan, hingga kini belum dapat diperkirakan karena keberadaan mereka yang terpencar dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.

Franzalbert FA Joku menilai, penerapan otonomi khusus terhadap Papua sudah tepat meski belum lengkap dan sempurna hingga perlu pembenahan yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah.

Ia mengatakan, otonomi khusus sebagai wujud kompromi politik antara Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencantumkan nilai-nilai dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Franzalbert mengatakan, penentuan nasib sendiri termasuk bagi Papua, seharusnya diberi pemahaman baru. (Rully/Ant/Tri Handayani)

Jumat, 5 Agustus 2011
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284348

August 5, 2011 0

Sosiolog: Gunakan Mediator Netral untuk Selesaikan Konflik Papua

Metrotvnews.com, Jakarta: Sosiolog Thamrin Amal Tomagola mengusulkan pemerintah menggunakan mediator netral untuk menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah bisa menggunakan tenaga dari LIPI atau lembaga keagamaan di Papua. Bukan justru melibatkan lembaga asing.

Menurut Thamrin Amal Tomagola, saat ini Pemerintah Pusat dan warga Papua saling tarik menarik. Pusat mengusulkan untuk pemberian Otonomi Khusus. Sedangkan warga Papua ngotot meminta referendum.

Tapi, Thamrin menilai permintaan referendum dari rakyat Papua, sangat berisiko bagi rakyat Papua sendiri. Mereka bisa kalah, jika referendum diberikan. Sebab, warga pendatang di Papua, saat ini, sudah semakin banyak. Mereka justru harus duduk bersama dengan Pemerintah Pusat, yang non-Papua, dengan mediator.

Sementara anggota DPR dari Komisi I TB Hasanuddin menuturkan pemberian dana Otsus yang sangat besar, ternyata bukan solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat di Papua. Dana Otsus tersebut tidak dikelola dengan baik, lebih banyak dikorupsi. Masyarakat bawah tetap tak tersentuh.(DSY)

Metro Siang / Polkam / Jumat, 5 Agustus 2011 13:41 WIB

August 5, 2011 3

Penyelesaian Papua Bukan Referendum

akarta (ANTARA News) – Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq menyatakan, ‎penyelesaian Papua bukan dengan cara referendum atau konflik bersenjata yang didesain ke arah referendum karena pokok persoalan sesungguhnya adalah masalah keadilan dan kesejahteraan.

Ia mengatakan, UU Otsus sudah memberikan hak-hak pengelolaan khusus kepada Papua. “Namun belum hasilkan kesejahteraan yang memadai, hanya dinikmati elit,” kata Mahfud.

‎Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, ada tiga hal prinsip yang harus dilakukan berkaitan dengan soal kesejahteraan. Pertama, meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah yang masih rendah dan masih terjadinya kebocoran angggaran masih tinggi.

Kedua, Pemerintah Pusat harus memiliki roadmap yang jelas tentang akselerasi pembangunan di Papua. Ketiga, eksistensi perusahaan asing harus kontributif bagi pembangunan Papua. “Sebab, mereka hanya peduli jaga kepentingan mereka saja,” kata Mahfud.
(zul)
Editor: Bambang

August 5, 2011 0

Mabes Polri Kirim Tim ke Papua

JAYAPURA – Kasus penghadangan dan penembakan yang terjadi jalan raya kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura yang menewaskan 4 orang dan melukai 9 orang lainnya pada Senin (1/8) memaksa Mabes Polri mengirimkan tim untuk membantu Polda Papua mengusut kasus tersebut.

“Tim dari Mabes Polri yang berjumlah lima orang telah tiba di Jayapura dan besok (hari ini,red) mereka akan melakukan reposisi di tempat kejadian perkara (TKP),” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Wachyono saat dikonfirmasi wartawan tentang perkembangan kasus Nafri, Rabu (3/8).

Kabid Humas menjelaskan, hingga kemarin, penyidik Polda Papua telah melakukan langkah-langkah penyelidikan seperti pemeriksaan saksi-saksi, olah TKP serta mengamankan barang bukti dari TKP. “Namun saksi-saksi yang mengalami luka-luka belum diperiksa, semoga nantinya jika korban sehat bisa memberi keterangan yang mengarah ke pelaku atau menemukan titik terang tentang pelaku,” harapnya.

Terkait kejadian kasus penembakan di Nafri yang sudah terjadi dua kali ini, Kabid Humas menuturkan bahwa di daerah Nafri dalam dekat akan dibangun Pos Polisi. “Kapolda Papua telah mengintruksikan untuk kembali dibangun pos polisi, mengingat sebelumnya pos polisi pernah dibangun di daerah tersebut,” ucapnya.

Saat ditanya mengapa pos polisi yang dibangun itu tidak digunakan? Kabid Humas mengaku tidak mengetahui persis alasannya, tetapi diharapkan kepada pemda dan masyarakat dapat membantu proses pembangunan pos polisi tersebut agar hal serupa tidak terjadi kembali atau juga pengaduan masyarakat akan cepat diterima kepolisian.
Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu mengatakan akan menambahkan pos-pos bersama Polri. “Dari hasil rapat muspida di Keerom beberapa hari yang lalu, pos-pos akan dibangun di daerah rawan,” tuturnya.

Sedangkan terhadap pelakunya, pihaknya bersama Polri akan bersama-sama melakukan pengejaran. “Sebab hingga saat ini bahwa informasi kejadian ini masih simpang siur motifnya, apalagi mengingat satu buah bendera ditemukan di TKP,” katanya.

Jenderal bintang dua ini menghimbau kepada masyarakat jangan terpengaruh atau terhasut dengan kejadian di Nafri. “Dengan suasana yang mulai kondusif ini, marilah kita menjaga agar menjadi aman dan tenteram,” ungkapnya.

Sekadar mengingatkan, pada Senin (1/8) pukul 03.30 WIT di Jalan Raya dekat tanjakan Tempat Pembuangan Sampah Kampung Nafri Distrik Abepura, Kota Jayapura, sekelompok orang dengan bersenjatakan parang, panah, kayu, dan senjata api melakukan penghadangan terhadap iring-iringan mobil dari arah Arso dan Koya yang akan menuju ke Pasar Youtefa Abepura dengan modus merintangi jalan dengan pohon yang seolah-olah tumbang. Setelah mobil paling depan berhenti dengan maksud memindahkan pohon yang melintang di jalan itu, tiba-tiba dari samping kiri dan kanan jalan bermunculan sekelompok orang berambut gimbal langsung melakukan penyerangan dengan memecahkan kaca mobil yang beriringan tersebut. Selain melakukan pengrusakan kaca mobil, para pelaku juga melukai sopir dan para penumpangnya dengan senjata tajam dan melakukan penembakan dengan senjata api, sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka.

Adapun para korban tewas antara lain: Pratu Dominikus Donkeraf (25) anggota Yonif 756/WMS, Wisman (38) sopir, jalan Abe II Koya Barat, Titin (32) ibu rumah tangga, jalan Abe II Koya Barat, dan Sardi (30) sopir, jalan Rambutan II Koya Timur, Kota Jayapura.

Kemudian yang mengalami luka-luka yaitu: Siti Aminah (42) pedagang, Jl Sawi Koya Timur, Sarmuji (47) sopir, Koya Timur, Beno Bonay (39) pedagang, Tanah Hitam, Budiono (22) pedagang, Arso X Kab.Keerom, Jamaludin (61) sopir, Arso Kab. Keerom, Ahmad Saiun (28) sopir, Arso IX Kab. Keerom, Mustam (89) sopir, Arso II Kab.Keerom, Suyono (37) petani, Jl Kenari Arso II Jalur IV, dan Yulianto (21) swasta, Jl.Abe II Koya Barat.

Dari Mabes Polri diberitakan bahwa guna membantu Polda Papua dan TNI memburu anggota pelaku penembakan di Tanjakan Gunung Merah, Nafri, Abepura, Papua, Mabes Polri menerjunkan Densus 88.

“Densus 88 Antiteror Mabes Polri membantu Polda Papua dan TNI untuk melakukan pengejaran,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam dalam keterangan pers di Mabes Polri, kemarin (3/8).

Mabes Polri juga mengirim lima anggota Tim Puslabfor Mabes Polri dan sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang diharapkan membantu perburuan pelaku penembakan itu. Sejauh ini, sudah delapan saksi yang telah dimintai keterangan.

“Beberapa hari ini meningkat kejahatan di Papua. Mungkin berkaitan dengan pertemuan yang di Inggris itu supaya dunia tahu. Kita ingin pelakunya cepat tertangkap,” jelasnya.

Sejauh ini menurut keterangan saksi, lanjut Anton, kelompok itu menghadang dengan cara menumbangkan pohon. Mereka muncul dari kanan-kiri mobil dan langsung menyerang.
Sementara itu, insiden Nafri yang memakan korban jiwa dan korban luka itu sangat disayangkan oleh Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Pdt.Lipiyus Biniluk,S.Th.

Saat diwawancarai wartawan di Gedung Negara (GN) Dok V Jayapura, Rabu (3/8) tadi malam berharap kepada aparat keamanan untuk segera mengungkap pelaku penembakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan berbagai prasangka di tengah masyarakat. Sebab yang terjadi saat ini masyarakat ada yang menganggap bahwa pelaku adalah dari Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), dan ada juga yang menganggap bahwa pelaku adalah dari mereka yang mengatasnamakan TPN/OPM.
Meskipun aparat keamanan sudah menyatakan bahwa pelaku diduga dari TPN/OPM berdasarkan barang bukti seperti bendera bintang kejora, namun Pdt Lipiyus Biniluk tak mau cepat menyebut bahwa pelaku adalah dari TPN/OPM, sebab sangatlah tidak mungkin TPN/OPM bisa masuk sampai di tengah kota.

“Sangat riskan sekali jika TPN/OPM bisa masuk ke tengah kota, sama saja cari mati. Jadi saya berharap polisi segera mengungkap pelakunya sehingga bisa jelas,” tandasnya.

Bahkan Pdt.Lipiyus juga menyayangkan tindakan intelijen yang kurang cepat dalam mencium pelaku penembakan, padahal kejadiannya di tengah kota.

“Kejadian sudah dua kali kok intelijen kita belum bisa mencium cepat langkah mereka. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita, kasihan masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa yang menjadi korban,” terangnya. (ro/cak/fud/air)

Kamis, 04 Agustus 2011 , 17:05:00
http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=2678

August 4, 2011 0

Menhan Tegaskan Prinsip NKRI

JAKARTA – Bumi Papua tengah menjadi sorotan. Setelah dua insiden berdarah yang terjadi dalam rentang waktu dua hari, Konferensi International Lawyers for West Papua (ILWP) dihelat di London menuntut kemerdekaan bagi Papua Barat. Sekelompok massa di Papua mendukung pelaksanaan konferensi tersebut.

Menanggapi hal itu, pemerintah menegaskan bahwa prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi harga mati. “Prinsip kita bahwa NKRI itu harus dipertahankan. Tidak ada alasan, tidak ada kemungkinan terbuka bagi mereka untuk menaikkan Bintang Kejora,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di sela acara buka puasa bersama di Istana Negara, kemarin (3/8).

Dia justru mengkritik bahwa mereka yang mendukung tidak menyadari bahwa konferensi itu tidak mendapatkan atensi dari dunia internasional. “Jadi yang dilakukan di London untuk referendum dan sebagainya itu tidak ada respon dari dunia internasional,” kata Purnomo.
Mantan menteri ESDM itu mengatakan, pemerintah tetap melakukan proses hukum. Termasuk jika ada indikasi perbuatan makar. “Ini belum sampai di situ (makar, Red), tapi ini kita tetap kita waspadai,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini aparat mewaspadai beberapa titik. Antara lain di Paniai dan Abepura. Selain lokasi yang terdapat persoalan politik, juga terdapat Bintang Kejora. “Upaya kita itu tidak harus dipublikasikan, kadang upaya persuasif,” katanya.

Sementara Menko Polhukam Djoko Suyanto menolak anggapan adanya pelanggaran HAM oleh pemerintah di Papua. Alasannya, pemerintah justru menjadi sasaran. “Bukan mengada-ada pemerintah. Memang ada seperti itu,” katanya.

Sehingga, jika aparat melakukan tugasnya dalam koridor penegakan hukum, tidak bisa dipersepsikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. “Jangan salah dipersepsikan seolah kita melakukan pelanggaran HAM,” tegas Djoko. (fal)

Kamis, 04 Agustus 2011 , 17:04:00
http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=2677

August 4, 2011 1

Helikopter TNI Ditembaki, 1 Tewas

WAMENA – Kelompok sipil bersenjata di daerah Puncak Jaya terus berulah. Kali ini, yang menjadi sasaran adalah Helikopter milik TNI AD Jenis MI-17 yang sedang mengevakuasi seorang anggota TNI Yonif 753/AVT bernama Pratu Fana S yang sebelumnya menjadi korban penembakan oleh kelompok sipil bersenjata di Tingginambut, Puncak Jaya.

Akibat penembakan ini, Pratu Fana S akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya karena kembali tertembus peluru saat berada di dalam helikopter tersebut.
“Penembakan ini terjadi Rabu (3/8) saat Helikopter yang dipiloti Mayor Cpn Kandek dan Copilot Lettu Cpn Fandi terbang dari Bandara Mulia Puncak Jaya pada pukul 14.00 WIT,” ungkap sumber terpercaya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Ketika helikopter itu melewati daerah Puncak Senyum, tiba-tiba ditembaki oleh kelompok sipil bersenjata dari arah Puncak Senyum itu. Tembakan tersebut mengenai dua titik bagian helikopter. “Pertama di bagian bawah tepatnya di samping kiri roda depan di bawah copilot dan kedua di bagian bodi pesawat tepatnya samping kanan dekat mesin pesawat. Ternyata gangguan tembakan dari gerombolan tersebut mengenai kembali korban pada bagian rusuk kiri dan peluru bersarang di tubuh korban menyebabkan korban tewas. Korban kemudian dievakuasi ke Wamena dan selanjutnya ke Jayapura,” kata sumber itu.

Sementara sumber lainnya menyebut bahwa Pratu Fana S memang telah tertembak oleh kelompok sipil bersenjata di Tingginambut dan telah meninggal dunia, kemudian saat dievakuasi dengan heli, tiba-tiba helinya ditembaki dan pelurunya kembali tembus dan bersarang ditubuh Pratu Fana.

Sedangkan Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya menyatakan bahwa benar adanya penembakan Heli milik TNI di kawasan Puncak Senyum, Puncak Jaya.

“Saat itu satu anggota saya terkena tembakan di daerah Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya yang kemudian sedang dievakuasi melalui Heli ke Wamena, tapi di daerah Puncak Senyum, Helinya ditembak. Dimana diduga pelakunya adalah TPN/OPM yang selalu mengganggu pelaksanaan Bhakti Sosial TNI,” tuturnya.

Saat disinggung kondisi heli dan korban insiden penembakan heli tersebut, Panglima menjawab bahwa informasi sementara bahwa heli bisa mendarat dengan baik.
“Yang jelas siapapun pelakunya baik itu TPN/OPM atau OTK (orang tak dikenal) yang membawa senjata, kami TNI akan melakukan pengejaran terhadap mereka. Begitu juga kejadian Nafri, yang diduga bukan kriminal murni melainkan TPM/OPM yang melakukan penembakan, dan ini sudah perbuatan membrutal yang terus dilakukan, pelakunya juga akan kami selidiki,” katanya.

Pangdam juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menyelesaikan kegiatan bhakti sosial Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih Papua, walau insiden penembakan terus terjadi. “Sebab kami hanya ingin membantu pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah, dan juga membantu masyarakat,” katanya.

Kemarin sore, korban penembakan itu telah tiba di Jayapura dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Marthen Indey. Pangdam yang ditemui di RS Marthen Indey mengatakan bahwa saat itu heli sedang membantu evakuasi yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak dan mengevakuasi korban penembakan di Puncak Jaya. “Namun saat di Puncak Senyum, Heli ditembak oleh sekelompok seperatis bersenjata,” terangnya.

“Memang saat heli berada di daerah Wamena, cuaca berubah awan sedikit gelap. Ya sebenarnya heli tersebut sudah sering melewati daerah itu, hanya saat itu heli terbang rendah dan tidak duga terjadi penembakan oleh kelompok separatis tersebut dan mengenai salah satu anggota yang sedang dievakuasi dari korban penembakan di Tingginambut, dimana saat itu posisi anggota sedang telentang dan tertidur,”paparnya.

Pangdam menegaskan kejadian yang sering terjadi ini akan menjadi bahan evaluasi oleh TNI agar hal serupa tidak akan terulang kembali. “Ya walau kita bisa ketahui sendiri bahwa pihak speratis tersebut menguasai medan sedangkan kita fokus dalam kerja bhakti sosial,” tandasnya.

Saat ditanya siapa yang menjadi apelaku dalam penembakan atau gangguan terhadap bhakti social yang dilakukan oleh TNI serta merampas senjata milik TNI/Polri ? Panglima menjawab bahwa akita bisa ketahui sendiri bahwa didaerah tersebut masih ada sekelompok sipil bersenjata.

“Saya akui bahwa daerah tersebut merupakan wilayah mereka. Tapi Papua ini juga merupakan wilayah yang saya jaga keamanannya serta menciptakan zona damai. Sedangkan terhadap perampasan senjata, sepertinya mereka ingin memperkuat senjata sehingga mencoba melakukan perampasan,” ungkapnya. (ro/fud)

Kamis, 04 Agustus 2011 , 17:08:00

August 4, 2011 0

Soal Papua, Hendropriyono Dukung Referendum

[stickyright]PMNews: Tetapi dengan Format NKRI: Melibatkan Semua orang Indonesia, jadi sama saja kita baku tipu. Pepera 1969 yang dianggap gagal itu apakah melibatkan seluruh orang Indonesia? Pepera itu yang digugat, bukan tuntut Pepera baru.[/stickyright]

Bekas Kepala BIN AM Hendropriyono (Antara/ Regina Safri)

VIVAnews – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono setuju menggelar referendum membahas Papua. Namun referendum yang dimaksud Hendro dilakukan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat di Papua.

“Seluruh bangsa Indonesia ditanya, setuju tidak Irian lepas dari Indonesia. Pasti tidak akan setuju,” kata Hendropriyono saat menghadiri diskusi mengenai Pajak Impor Film di Hotel Four Season, Jakarta, Rabu malam 3 Juli 2011.

Ia menyatakan pemerintah harus menolak usulan referendum yang bersifat lokal khusus untuk rakyat Papua. Sebab kata dia, referendum untuk Papua pernah di selenggarakan pada tahun 1969 dan hasilnya memilih masuk Indonesia.

Kalau dilakukan referendum lokal, kata Hendro maka akan terjadi seperti Timor Timur dulu. “Kalau ditanya, kita ingin pisah dari orang tua,” kata dia.

Hendro menambahkan, kalau kita tidak terikat hukum dan moral pasti kita inginnya bercerai saja. “Semua orang mau bercerai kok,” kata dia.

Hendro mencontohkan lagi, misalnya sebuah desa yang berbatasan dengan Malaysia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pernah menyatakan ingin bergabung dengan Malaysia dengan alasan sering mendapat bantuan dari Malaysia. “Itu kan gila,” kata Hendro.

Rabu kemarin, ratusan orang Papua berdemonstrasi menuntut referendum digelar untuk menentukan kemerdekaan. Aksi ini dilakukan seiring dengan sebuah pertemuan internasional digelar di London, Inggris, membahas Papua.

KAMIS, 4 AGUSTUS 2011, 07:03 WIB Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika

August 4, 2011 32

Paskalis Kossay: Jangan Cederai Otsus Papua

JAKARTA (Suara Karya): Kaukus Papua di Parlemen Indonesia mengingatkan semua pihak agar tidak mencederai Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Karena, hal tersebut berpotensi memancing maraknya aksi yang merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

“Selama ini kami selalu mengingatkan itu. Tetapi sekarang mengingatkan lagi dengan tegas, agar kebijakan Pemerintah Pusat kepada Papua jangan berubah-ubah. Jangan cederai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua,” kata Koordinator Nasional Kaukus Papua di Parlemen Indonesia Paskalis Kossay di Jakarta, Rabu (3/8).

Paskalis Kossay yang juga anggota Komisi I DPR (bidang pertahanan, luar negeri, intelijen, komunikasi dan informatika) menilai, sikap pemerintah terkini terkesan mendukung pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) jadi dua, benar-benar telah melukai mayoritas orang Papua.

“Ini semakin mencederai UU Otsus, bahwa MRP hanya ada satu. Tetapi, karena kepentingan politik praktis untuk kekuasaan, pemerintah sepertinya mau saja `dikibulin` untuk membentuk MRP baru di Provinsi Papua Barat, lepas dari Provinsi Papua,” katanya.

Cara-cara yang tidak fokus dan selalu berubah kebijakan seperti ini, apalagi mencederai otsus, menurut Paskalis Kossay, hanya akan memancing timbulnya konflik baru, lalu ada pihak ketiga memanfaatkannya dengan mengusung aksi bernuansa separatis.

Ia mengatakan itu, menanggapi kabar terbaru adanya seminar tentang Papua yang digelar di Inggris oleh sebuah organisasi bernama `International Lawyers for West Papua` (ILWP). Seminar tentang Papua ini berlangsung di Universitas Oxford, Inggris.

Dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, diperoleh informasi, isi seminar itu ditengarai hanya untuk media provokasi di Papua dengan tujuan mengusung agenda pemisahan kedua provinsi di Papua (Papua dan Papua Barat), ketimbang diskusi ilmiah terbuka. Apalagi yang diundang sebagai pembicara pun didominasi oleh pihak penentang integrasi Papua ke NKRI.

Bola Liar

Paskalis Kossay yang juga mantan Ketua DPD KNPI Provinsi Irian Jaya dan menjadi anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini, mendesak pemerintah membatalkan segala bentuk kebijakan mendua selama ini.

“Sekali lagi, dan ini untuk ke sekian kali, agar kebijakan pemerintah kepada Papua jangan berubah-ubah. Sebab, kalau tidak hati-hati, maka masalah Papua bisa menjadi `bola liar` dan dimanfaatkan pihak ketiga untuk mengobrak-abrik keutuhan NKRI,” katanya.

Saat ini, menurut dia, perkiraannya ini sudah mulai terbukti, padahal semuanya sesungguhnya dipicu oleh ketidaktegasan pemerintah dalam konsistensi menerapkan kebijakan yang mengacu kepada UU Otsus tadi.

“Ternyata kan sekarang mulai terbukti. Ada aksi mendesak referendum dan menolak Pepera di Jayapura. Ada aksi bunuh-bunuhan di beberapa tempat. Ada aksi seminar di London, dan seterusnya diperkirakan akan jadi marak lagi,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap, pemerintah memperbaiki sikap. “Saya harap pemerintah tetap fokus saja membangun Papua dengan berlandaskan otsus ke depan. Jangan mencederai lagi otsus itu,” ucap Paskalis Kossay. (Joko S/Ant/Tri Handayani)

Kamis, 4 Agustus 2011
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284287

August 4, 2011 0

Belum Ditemukan Intervensi Asing di Papua

Jakarta (ANTARA News) – Kondusivitas keamanan di Provinsi Papua yang belakangan ini kerap terganggu belum mengindikasikan terdapat intervensi pihak luar negeri di sana apalagi berupa suplai persenjataan. “Belum, saya belum melihat itu,” kata Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono Wibowo, di Jakarta, Kamis.

Bersama Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, adik ipar Presiden Susilo B Yudhoyono itu menjenguk tiga prajurit TNI-AD yang tertembak kelompok bersenjata OPM, di RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta. Ikut pula rombongan Komisi I DPR yang menjadi mitra bidang pertahanan, informasi, dan luar negeri petinggi-petinggi itu.

Lebih jelas lagi, Wibowo menegaskan, “Kami belum melihat indikasi keterlibatan asing dalam pasokan senjata.”

Sejak awal Juli lalu, serangan bersenjata terhadap instalasi militer dan personel militer di Papua memang meningkat ekskalasinya. Berdasarkan temuan dan penyelidikan, jenis-jenis senjata yang kerap dipakai komplotan bersejata itu adalah AK-47, M-16 serta senjata rakitan.

Dari mana mereka mendapat senjata-senjata itu? “Khan pernah ada beberapa pucuk senjata TNI hilang, saat pos-pos TNI diserang. Sementera itu dugaan kuatnya,” kata Wibowo.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hassanuddin, menegaskan masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, jadi tidak boleh ada pihak asing, siapa pun yang mencampuri kedaulatan Indonesia. DPR saja tidak pernah mencampuri urusan berbangsa dan bernegara negara lain,” katanya.

Ilustrasi termutakhir keadaan di Papua itu juga diberikan oleh para korban penembakan. “Kadang OPM-nya tidak banyak hanya tiga sampai lima. Tetapi rentetan tembakannya bisa lebih bahkan dari berbagai arah,” kata Pratu Herbert.

Dia terluka tembak saat diserang komplotan dalam satu patroli di Puncak Senyum, Puncak Jaya, Papua.

Dia menuturkan, saat itu ia sedang berpatroli dengan 11 orang rekannya. Tiba-tiba ada tiga anggota OPM menghadang dan menyerang.

Akibatnya. lima orang anggota TNI-AD dalam regu patroli itu tertembak termasuk dirinya yang mengalami luka tembak di telapak tangan kanannya hingga tiga jarinya patah.

“Bahkan, saat kita mundur pun masih diserang,” kata anggota Batalion Infantri 753/BS itu. Sebagai prajurit, dia tahu jenis senjata OPM yang dipakai menterang itu, yaitu AK-47 dan M-16. (R018)
Editor: Ade Marboen

August 4, 2011 0

Demianus Tari Wanimo, Mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Mati Dibunuh dalam Kerusuhan di Kabupaten Puncak, Ilaga

[PMNews] Informasi lepas kami terima menyatakan Sdr. Demianus Tari Wanimbo, mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional telah tewas dibunuh pada saat terjadi kerusuhan di Kabupaten Puncak, Ilaga baru-baru ini.

Demianus Tari Wanimbo diangkat secara aklamasi sejak pendirian AMP tahun 1998, dalam rangka menanggapi peristiwa Biak Berdarah pertengahan tahun itu. Kemudian sejalan dengan perkembangan politik dalam negara kolonial Indonesia dan di Tanah Air, maka kiprah AMP terus berlanjut bahkan sampai ke bidang politik di bawah kepemimpinannya.

Menurut sumber kami, Demianus Wanimbo dibunuh saat mengawal salah satu calon Bupati Puncak, di mana menurut sepengetahuan PMNews beliau telah lama dekat dengan salah satu calon karena hubungan keluarga.

Beliau meninggalkan seorang isteri dan seorang anak.

Dari PAPUA MERDEKA! News, seluruh anggota Collective Editorial Board (CEB) of the Diary of OPM (Online Papua MOuthpiece) mengucapkan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas kepergian salah satu dari Tokoh Papua Merdeka dari unsur Pemuda dan Mahasiswa yang telah lama membuktikan dirinya sebagai pejuang bagi rakyat dan bangsanya.

Ringkasan Riwayat

Alm. Demianus Wanimbo telah banyak kali dicoba dibunuh oleh anggota BIN, preman di Jakarta (karena beliau menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama sampai masuk ke Perguruan Tinggi di Jakarta). Maka selama hidupnya selalu merujuk dirinya sebagai orang “OPM Betawi”, memang pantas karena ia memang orang Jakarta, ia mengenal dunia di Jakarta, bukan di tanah airnya sendiri.

Bukan itu saja, Almarhum banyak kali hampir mati karena lapar, mati kelaparan karena memperjuangkan aspirasi bangsa Papua. Makanan pokoknya ialah rokok, bahkan pontongpun telah banyak kali dipungutnya untuk mempertahankan hidup di negeri orang, bukan hanya karena hidup di negeri orang, tetapi karena dedikasinya untuk Tanah Airnya sehingga banyak orang meninggalkan dia. (Kami berdoa nasib ini tidak dialami oleh pejuang saat ini)

Almarhum pernah menjual baju jasnya yang dibelikan bapak angkatnya gara-gara tidak ada duit untuk pergi demo di Jakarta. Bahkan sepatunyapun pernah dijualnya, tetapi bukan untuk makan, untuk pergi demo.

Demianus Wanimbo berasal dari Distrik Mbogondini, tetapi sejak kecil hingga wafatnya ia tinggal di Kabupaten Puncak Jaya karena ayahnya mengajar di Sekolah Alkitab Mulia (SEKALIA) sejak 1970-an hingga ayahnya pensiunpun, beliau tetap berada di sana bersama sanak-keluarganya.

Para pemuda dan mahasiswa kami memohon menedalani pekerjaan yang telah dilakukannya sampai Aliansi Mahasiswa Papua telah aktiv berperan di pentas politik dunia, jauh sebelum PDP ataupun organisasi lainnya berkarya bagi Tanah Papua. Bahkan Kantor perjuangan Papua Merdeka di Kerajaan Inggris-pun dirintis dan dibangun pada awalnya oleh Aliansi Mahasiswa Papua di bawah kepemimpinan Alm. Demianus Tari Wanimbo.

http://kejora.hyves.nl/

August 3, 2011 5