DPR Minta Pemerintah Tolak Referendum Papua

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR meminta pemerintah menolak permintaan referendum Papua. kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mutlak.

“Kedaulatan NKRI sudah final. Pemerintah harus tegas-tegas menolaknya,” kata Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso kepada Metrotvnews.com, Rabu (3/8).

Priyo memandang, adanya UU Otonomi Khusus Papua adalah solusi terbaik bagi Tanah Cenderawasih. Sebab Papua adalah saudara sebangsa dan Tanah Air.

“Ini bagian tak terpisahkan dari republik. Referendum langkah yg terlalu jauh,” kata Priyo.

Sebelumnya, ribuan warga Papua memadati daerah Expo Waena. Dari titik ini mereka akan melakukan long mars sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPR Papua. Aksi itu sebagai bagian demo tuntutan referendum Papua.

Mereka melakukan aksi dengan memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.

Selain mengganggu pengguna jalan, sejumlah toko yang ada di daerah Waena memilih tutup untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak di inginkan oleh pendemo.

Untuk mengamankan demo referendum Papua itu aparat kepolisian telah berjaga-jaga di sepanjang jalan Kota Jayapura dengan mengerahkan mobil barakuda.

Aksi ini dilakukan sebagai bagian rencana 64 pengacara yang akan menggugat Indonesia, Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 di Konferensi Tingkat Tinggi internasional di Oxford, Inggris. (Andhini)

Polkam / Rabu, 3 Agustus 2011 19:26 WIB

August 3, 2011 5

Pukul 22.00 WIT, KTT Untuk Papua Di London Dilangsungkan

JUBI — Sebagaimana yang diagendakan oleh dua lembaga solidaritas Papua yakni Free West Papua Compaign dan International Lawyers for West Papua Konferensi International dengan tema “Papua Barat: Jalan Menuju Pembebasan” (The Road to Freedom) akan diselenggarakan pada hari ini pukul 10 malam waktu Jakarta.

Press rilis yang diterima media ini, menyebutkan KTT lahir berdasarkan pemikiran, bahwa, Papua di bawah penindasan selama 40 tahun hidup dan secara tidak sah oleh kolonialisme dan militer Indonesia. Maka, kini Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri. KTT mendukung perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib dan haknya yang diselenggarakan oleh para ahli hukum dan anggota parlemen untuk menentukan jalan menuju pembebasan.

Kegiatan yang akan berlangsung selama sehari penuh ini akan dibagi dalam lima sesi, pertama gambaran tentang situasi terkini yang dipandu oleh Andrew Smith (Member of Parlemen) dengan pembicara, Benny Wenda (Pekerja Hak Asasi Manusia di Papua selama 40 tahun) dan Benny Giay yang akan berbicara tentang situasi terkini di Papua.

Kedua, KTT juga membahas soal “Penyebab PEPERA 1969” yang dipandu oleh Ben Margolis dari Free West Papua Compaign. Pembicaranya adalah John Salfolt, penulis buku keterlibatan PBB dalam Pepera dan Clements Runawery, dan saksi hidup peristiwa PEPERA 1969.

Ketiga, membahas tentang “Jalan menuju Pembebasan: Hukum international dan penentuan nasib “self determination” yang dipandu Jen Robinson dari ILWP. Beberapa pembicara akan menyampaikan materi mereka dalam sesi ini, antara lain Louis Yandeken, Frances Raday, Ralph Regenvanu dan Charles Foster.

Sementara itu, dukungan terhadap KTT yang dijanjikan oleh KNPB terbukti sejak jam 10.00 WIT. Ribuan massa yang berjalan dari Expo, Waena menuju Lingkaran Abepura memperlihatkan dukungan mereka dengan orasi, tari-tarian, lagu hingga poster, spanduk dan pamplet yang isinya memberikan dukungan untuk menggugat keabsahan Pepera. Tak hanya di Abepura, massa pendukung KTT juga melakukan aksi di Dok V dan Taman Imbi, Jayapura. Massa pendukung KTT ini bertahan hingga pukul 18.00 WIT. (J/10)

http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/13485-pukul-2200-wit-ktt-untuk-papua-di-london-dilangsungkan.html

August 3, 2011 1

PAPUA (BELUM) AKAN MERDEKA

papuaFaktaPos.com – Tarian adat masyarakat Papua, mewarnai aksi longmarch ribuan warga dari Waena, menuju kantor DPRD Provinsi Papua. Aksi ribuan warga, yang berjalan kaki sejauh 20 kilometer itu, dilanjutkan penutupan akses jalan dari Jayapura menuju Bandara Sentani. Turunnya ribuan warga itu bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris, Selasa (02/08). ILWP merupakan lembaga hukum internasional yang mendapat legitimasi dari bangsa Papua untuk membawa masalah Papua ke Mahkamah Internasional.

Dalam konferensi itu, ILWP menyoal terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969

Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI. Dan ILWP, yang diwakili 69 pengacara, dipimpin Melinda Janki dari Guyana, berencana menggugat Indonesia ke Mahkamah Internasional.

Pemerintah melalui Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai KTT ILWP tak ubahnya sebagai forum diskusi dan bukan untuk menentukan pendapat umum atau referendum. Ia menegaskan jika KTT itu tak ubahnya upaya mencari simpati dunia internasional untuk menyudutkan Indonesia. Padahal Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam pernyataannya, pertengahan Juli lalu menegaskan jika Inggris mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlepas upaya menyudutkan Indonesia dimata dunia internasional, desakan referendum tak lepas dari belum selesainya berbagai persoalan di bumi Cendrawasih itu. Massa memilih memisahkan diri, lepas dari NKRI dan menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 lalu. Selama 48 tahun bersama Indonesia, proses integrasi di Papua bermasalah secara hukum dan politik. Kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan, selama ini di Tanah Papua, bernuansa “politik”. Tindak kekerasan masih terus membayangi masyarakat Papua.
Ragam aksi kekerasan di tanah Papua terekam dalam buku putih yang berjudul “Untuk Keadilan dan Perdamaian”. Dalam buku itu diceritakan berbagai kasus pelanggaran HAM yang termasuk kategori berat. Buku itu juga sudah menjadi perhatian komunitas Oikumenis Internasional.
Tahun 2004, dalam General Council ke 24 dari World Alliance of Reformed Churches di Accra, Ghana, WARC mengeluarkan rekomendasi tentang Rekognisi untuk Menentukan nasib Sendiri dari orang Papua. Pengakuan tentang “rights for Self Determination” tadi, mendapat affirmasi pada bulan Juni 2010, pada Sidang Raya pertama World Communion of Reformed Churches di Grand Rapids, Michigan, USA. WCRC mempertegas rekomenmdasi WARC 2004, dan meminta Executive WRCR untuk membawa masalah Papau ke Badan Dunia yang relevant dan berkompeten.

Tak ada asap jika tak ada api. Masyarakat Papua merindukan keadilan sosial, kedamaian dan kesejahteraan. Jika tidak terjadi jurang perbedaan antara Papua dan daerah lain, tentu tidak akan ada tuntutan pemisahan diri. Kekayaan Papua lebih dari cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua secara adil dan manusiawi. Namun ketidakadilan ekonomi dan social, membuat mereka semakin terbelakang, dan jauh dari kata sejahtera.

Mereka juga kerap menjadi korban kekerasan politik. Kerusuhan di Puncak Jaya, jelang pemilihan kepala daerah telah menewaskan 21 orang. Belum lagi penyerangan bersenjata di kampung Nafri, Jayapura, yang membuat 4 warga mati sia sia. Kematian warga Papua itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Jumlah itu semakin bertambah jika dikalkulasi dengan kasus penembakan yang terjadi di Timika, Papua.

Komitmen mendukung kemajuan warga Papua, memang patut dipertanyakan. Kondisi itu diperburuk dengan terus dikeruknya sumber daya alam di tanah Papua. Eksploitasi yang menjadi tujuan utama ekspansi kepentingan ekonomi dan politik sampai saat ini, telah menjadikan Indonesia sebagai ikon Negara demokrasi yang mau berupaya membangun corak baru di bumi Papua. Konsep otonomi khusus pun belum membuat warga Papua sejahtera.. Tambal sulam Otsus gagal membawa perubahan. Sebaliknya kepentingan rakyat Papua terpukul mundur di-era otsus. Bahkan desain otsus semakin memberi ruang bagi eksploitasi tanah Papua. Dan Papua belum akan sejahtera.(ish)

http://www.faktapos.com/content/fakta-terkini/10390-papua-belum-akan-merdeka.html

August 3, 2011 1

Demonstrasi Menuntut Papua Merdeka di Port Numbay, Manukeri dan Jakarta Hari ini

PMNews menyaksikan berbagai demonstrasi dilakukan hari ini, di Port Numbay dipimpin Komite Nasional West Papua (West Papua National Committee), di Manokwari dipimpin WPNA (West Papua National Authority) dan di Jakarta dipimpin Komite Nasional West Papua. Tuntutannya sama dan satu, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Irian Barat (nama waktu itu) ditinjau kembali. Lebih tegas lagi tuntutan dari demonstrasi-demonstrasi ini agar segera dilakukan referendum agar rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri, yaitu nasib politik tanah dan bangsa Papua.

Dalam semua demonstrasi ditunjukkan juga pakaian adat dan tarian-tarian adat.

Menanggapi demonstrasi ini, Tentara Revolusi West Papua melalui Wakil SecGen. Leut Col. Yalpi Yikwa menyatakan,

Apa yang terjadi hari ini cukup kompak dan merupakan patokan yang baik bagi seluruh komponen perjuangan di Tanah Papua dan di seluruh dunia, agar semua kegiatan disatukan dan ditujukan untuk tujuan tertentu. Sekarang bukan waktunya lagi melakukan aksi-aksi sporadis, tanpa pertanggungjawaban. Apa yang terjadi sekarang secara politik adalah tanggungjawab OPM, dan secara militer ialah tanggungjawab TRWP (Tentara Revolusi West Papua). Sementara masyarakat Papua di dalam negeri perlu terus meningkatkan frekuensi kegiatan demonstrasi.

Dengan kekompakan seperti ini menunjukkan kepada dunia internasional dan Indonesia bahwa tuntutan Papua Merdeka bukan tuntutan segelintir orang, bukan kegiatan minta makan, dan bukan karena frustrasi tidak dapat jabatan.”

PMNews dengan ini mengucapkan terimakasih kepada semua kegiatan yang sedang berlangsung. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut secara rutin, paling tidak satu kali dalam satu bulan sehingga konsistensi terpelihara dan supaya kita tidak dianggap panas-panas tahi ayam, agar slogan “Orang Papua itu baik, sebentar marah, tetapi sebentar lagi sudah baik!”

August 3, 2011

Menolak Dialog, Meminta Referendum Atasi Masalah Papua

[JAYAPURA]-Ratusan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi unjukrasa pada Selasa, (2/8) di depan kompleks Expo Waena, yang berlanjut hingga di pusat Kota Abepura, Jayapura.

Aksi unjukrasa tersebut dilakukan tanpa adanya tindak kekerasan ataupun pengrusakan seperti yang dikuatirkan banyak pihak sejak beberapa hari belakangan.

Aksi ini sejak pagi dilakukan dibawa guyuran hujan, namun tidak menyurutkan semangat mereka menyampaikan berbagai dukungan dan rasa simpati mereka atas pelaksanaan konggres Internasional Lawyer for west Papua (ILWP) yang berlangsung hari ini di Oxford Inggris.

Pantauan media ini, bahwa massa yang sejak pagi telah berkumpul terus mendapat dukungan dengan bergabungnya sejumlah massa dari Sentani yang terus berdatangan dengan menumpang sejumlah truk milik warga yang dicegat di jalan. Sejumlah foto “pejuang Papua” seperti Theys Hiyo Eluay, Arnold Ap, dan sejumlah foto penyiksaan rakyat Papua turut dipajang dalam aksi tersebut.

Mereka juga menggelar aksi tanda tangan diatas kain sepanjang 64 meter sebagai bentuk pernyataan sikap mereka menyatakan bahwa PEPERA 1969 cacat hukum dan mendukung konferensi ILWP dan IPWP di Oxford Inggris.
Koordinator Aksi, Mako Tabuni dalam orasinya menolak dengan tegas adanya dialog Jakarta-Papua dan meminta agar kongres Rakyat Papua segera digelar untuk meluruskan arah perjuangan rakyat Papua yang dinilai telah banyak berubah di tengah perjalanan. Ia juga menyatakan dukungan dan rasa simpatinya atas dukungan ILWP terhadap masalah-masalah Papua.
“Referendum adalah solusi untuk menyelesaikan masalah Papua”, teriaknya dalam orasinya sambil mendapatkan aplaus ratusan massa yang turut menyimaknya.

Akibat aksi yang digelar sejak pagi maka hampir sebagian besar aktivitas warga di Kota Jayapura lumpuh total, toko-toko dan kios nyaris tak dibuka, bahkan angkutan umum yang biasanya beroperasi sejak pagi, pun nyaris tidak beroperasi sehingga berdampak pada aktivitas perkantoran dan sekolah. Banyak sekolah akhirnya di liburkan.

Rubrikasi – Berita Hari Ini
Oleh Alfonsa Wayap
Selasa, 02 Agustus 2011 09:23

Suara Perempuan Papua

August 2, 2011 0

INGGRIS TIDAK MENDUKUNG GERAKAN PAPUA BARAT

Jakarta, FaktaPos.com – Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

“Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris,” kata Marty ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/08).

Marty menyatakan hal itu ketika diminta komentar tentang konferensi yang sedang digelar oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris. Berdasarkan informasi dari laman ILWP, konferensi itu diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford.
Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni “West Papua ? The Road to Freedom”.

“Papua Barat telah diambil alih secara ilegal selama 40 tahun oleh Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye kemerdekaan yang sedang berjalan, ‘The Free West Papua Campaign’ dan ‘The International Lawyers for West Papua’ merasa terhormat untuk mengundang anda hadir dalam konferensi khusus: ‘West Papua ? The Road to Freedom’,” demikian tertulis dalam laman itu.

Laman itu juga menyebut nama sejumlah orang sebagai pembicara konferensi, yaitu pemimpin kemerdekaan masyarakat Papua Barat Benny Wenda, ahli Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 John Saltford, dan saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Sementara itu, ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mulai berkumpul di kawasa Expo, Waena, Abepura, untuk siap melakukan aksi demontrasi menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua.

Berdasar pantauan di Jayapura, Selasa (02/08), ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan “Dukung ILWP” dan “Minta Referendum”.(atr/nov)

http://www.faktapos.com/content/fakta-terkini/10365-inggris-tidak-mendukung-gerakan-papua-barat.html

August 2, 2011 0

Marty: Pemerintah Inggris Tak Mendukung Gerakan Papua

: Marty Natalegawa

[JAKARTA] Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni “West Papua ? The Road to Freedom”.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Berdasar Antara di Jayapura, Selasa, ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan “Dukung ILWP” dan “Minta Referendum”.

Akibat rencana aksi massa itu, sebagian besar pertokoan di wilayah Abepura, Jayapura, memilih tutup untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Aparat kepolisian tampak berjaga-jaga dengan atribut antihuru-hara.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas macet, terutama di jalan raya Abepura-Sentani yang menghubungkan Bandara Sentani.

Hingga tengah hari, massa masih berkumpul untuk menunggu rekan-rekannya yang akan datang dari Sentani, Kabupaten
Jayapura, dan Kabupaten Keerom. [Ant/L-9]

http://www.suarapembaruan.com/home/marty-pemerintah-inggris-tak-mendukung-gerakan-papua/9729

August 2, 2011 0

Rakyat Papua Inginkan Referendum

Metrotvnews.com, Jayapura: Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa (2/8) pagi, warga telah berkumpul di Expo, Waena, Jayapura, Papua Barat.

Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.

Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat ‘Papua Merdeka’. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri.

Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI.

Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.(****)

Headline News / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 12:10 WIB

August 2, 2011 9

Warga Papua Kembali Singgung Pepera

Liputan6.com, Jayapura: Demonstrasi besar-besaran digelar di sejumlah tempat di Papua, baru-baru ini. Mereka menyambut tindakan 64 pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969.

Para demonstran berunjuk rasa di tengah guyuran keras. Mereka bersikeras meminta referendum terkait kasus Pepera. Pengunjuk rasa terdorong tindakan 64 orang pengacara di luar negeri yang akan menggugat Indonesia, AS, dan PBB karena meloloskan Pepera.

Saat unjuk rasa, ketakutan sempat melanda Kota Jayapura. Banyak toko tutup karena khawatir demonstrasi akan berubah menjadi kekerasan. Seluruh polisi dikerahkan untuk berjaga-jaga di jalanan.

Tindakan berbeda dilakukan polisi di Merauke. Mereka menggelar razia untuk mencegah masyarakat melakukan demonstrasi. Dua orang terjaring karena diduga keras terkait dengan organisasi separatis.

Tindakan sejumlah orang yang mengutak-atik lagi Pepera dikecam banyak orang. Para pelaku sejarah 1969 lebih dulu berdemonstrasi di Tugu Pepera kemarin. Mereka mengecam tindakan warga negara asing yang mengutak-atik kedaulatan negara.(ULF)

02/08/2011 15:11
http://berita.liputan6.com/read/346977/warga-papua-kembali-singgung-pepera

August 2, 2011 7

Warga Manokwari Tuntut Pengusutan Pelanggaran HAM

Metrotvnews.com, Manokwari: Ribuan orang berdemonstrasi menuntut pengusutan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di Papua Barat, Selasa (2/8) siang. Massa yang tergabung dalam West Papua National Authority itu juga mengecam aksi kesewenang-senangan yang kerap melanda warga Papua Barat.

Demonstran melakukan longmars dari depan kantor Dewan Adat Manokwari ke sejumlah jalan utama di Kota Manokwari. Mereka berorasi sembari menenteng poster bergambar warga yang tewas maupun luka akibat penganiayaan TNI yang bertugas di Papua. Demonstran mengklaim telah mendaftarkan pelanggaran HAM di Papua Barat ke Mahkamah Internasional.

Unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari polisi dan TNI Angkatan Laut. Akibat unjuk rasa itu, lalu lintas di Kota Manokwari macet. Namun, suasana Kota Manokwari senggang. Warga takut terjadi aksi bentrok antara warga dan aparat keamanan.(****)

Headline News / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 15:01 WIB
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/08/02/133264/Warga-Manokwari-Tuntut-Pengusutan-Pelanggaran-HAM

August 2, 2011 0