Metrotvnews.com, Jayapura: Aksi penembakan kembali terjadi di Pegungungan Nafri, Jayapura, Papua, Senin (1/8) dini hari. Aksi penembakan membabi buta itu menewaskan empat warga Arso, Papua.
Pascapenembakan, polisi dan TNI langsung disiagakan. Polisi langsung menyisir lokasi dan menemukan bendera bintang kejora serta sejumlah barang bukti lain. Tak puas hanya menemukan barang bukti, polisi kemudian melakukan pengejaran ke arah Pegunungan Nafri, yang diduga tempat pelaku melarikan diri.
Sementara, TNI disiagakan di Kampung nafri, guna mengantisipasi serangan lanjutan. Sejauh ini, kondisi Kampung Nafri sendiri belum kondusif. Warga masih khawatir serangan gerombolan bersenjata kembali terjadi. Akibat serangan itu, empat orang meninggal dunia. Keempatnya adalah anggota Kompi C Batalyon infanteri 756 Senggi antara lain Dominikus Keraf, Yusman, Titin, serta Sardi.(****)
Beberapa hari terakhir Papua bergejolak. Senin (01/08) terjadi insiden penembakan yang menewaskan 4 orang. Sementara itu di Oxford, Inggris, Selasa (02/08) digelar Konferensi Para Pengacara Untuk Papua (ILWP). Salah satu agendanya adalah membahas status Papua sebagai bagian dari Indonesia. Dua peristiwa ini ada kaitannya, demikian menurut Fritz Ramandey dari Komnas HAM Papua.
“Di Papua kalau ada agenda besar seperti ini biasanya diikuti dengan ekses,” kata Ramandey. Kepada Radio Nederland ia menjelaskan di Jayapura muncul berbagai demonstrasi mendukung konferensi ILWP di Inggris.
“Menurut hasil pemantauan sementara Komnas HAM ekses ini dampaknya adalah satu terjadi eskalasi di tingkat lokal. Kedua, ini dijadikan justifikasi oleh tentara untuk melakukan tindakan kamtibnas (kemanan dan ketertiban nasional, red.). Atas nama menegakkan keamanan di wilayah mereka bisa melakukan tindakan.”
Lokasi sama
Pihak kepolisian sendiri menuduh Organisasi Papua Merdeka berada di balik serangan yang menewaskan tiga pria dan satu perempuan di Desa Nafri Jayapura itu. Namun, OPM seperti yang dikutip oleh berbagai media di Indonesia menyangkal keterlibatan mereka.
Menurut Fritz Ramandey, OPM memang sering dikaitkan dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh warga sipil. Tapi, sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap sehingga belum bisa dipastikan apa latar belakang penembakan ini. Menurut Ramandey, ini adalah kedua kalinya terjadi insiden penembakan di lokasi yang sama.
“Sebenarnya kalau dilakukan penyisiran pasti bisa teridentifikasi ke mana para pelaku bergerak. Tempatnya sangat mudah untuk dilokalisir oleh polisi. Tapi sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap. Namun demikian, kami mencoba tetap percaya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku penembakan.”
OPM
Yang menarik dari insiden ini, menurut Ramandey, adalah dikeluarkannya pernyataan dari OPM. “Ini adalah pertama kali mereka mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak bertanggung jawab. Dalam insiden-insiden sebelumnya mereka tidak melakukannya,” kata Ramandey.
Beberapa tahun lalu Panglima OPM Richard Hans Youweni menyerukan untuk menghindari pemakaian cara-cara kekerasan. Menurut Ramandey OPM tidak punya peralatan yang memadai untuk melakukan serangan, apalagi terhadap polisi/TNI. “OPM mendukung proses dialog. Itu yang penting,” kata Ramandey.
Igho Batomolin, Nico Pattipawae, Riyanto NaeLiputan6.com, Manokwari: Warga Manokwari, Papua Barat, Selasa (2/8), berunjuk rasa dengan jalan kaki di jalan-jalan utama kota. Para pengunjuk rasa yang didukung Dewan Adat, Otorita Nasional Papua Barat, serta Komite Pasional Papua Barat ini menggugat kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia sysi HAM di Papua barat. Mereka juga menggungat penetuan pendapat rakyat atau Pepera 1969 yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.
Banyaknya pengunjuk rasa membuat sejumlah pemilik toko memilih menutup usahanya lebih awal. Unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi ini berlangsung damai hingga usai.
Di Timika, unjuk rasa dipusatkan di lapangan sepakbola Timika Indah. Mereka mendukung konferensi tentang nasib Papua Barat yang digelar pengacara, akademisi, dananggota parlemen asing di Oxford, Inggris. Para akademisi menilai penentuan pendapat rakyat yang disponsori PBB pada 1969 lalu cacat hukum. Acara ini juga diramaikan dengan tarian waita.
Sedangkan di Jayapura, ribuan warga Papua memadati Jalan Expo Waena, Abepura, dalam unjuk rasa terkait referendum 42 tahun lalu. Akibatnya, arus lalu lintas menuju Bandar Udara Sentani dialihkan melalui jalur alternatif. Menuntut referendum ulang, para demonstran berjalan kaki menuju kantor DPRD Papua.
Unjuk rasa yang digelar serempak di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri.(BOG)
Deklarasi Pepera yang diwarnai pembentangan spanduk.JAYAPURA – Munculnya dua aksi yang sama, yakni aksi yang digalang KNPB (Komite Nasional Papua barat) untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, dan aksi massa oleh Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera), dinilai oleh Mathius Murib, Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, sebagai permainan pihak tertentu.
“Di hari yang sama Bintang Kejora ‘dibentrokkan’ Merah Putih. Ini sekenario siapa. Dan ini sangat kita sesalkan,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di sela-sela melakukan pemantauan deklarasi ‘Pepera’ di Lapangan Karang PTC Entrop, Selasa (2/8). Hal itu, menurutnya memicu konflik antar orang Papua, yang apabila dua massa tersebut bertemu bisa memunculkan bentrok yang bukan tidak mungkin timbul korban.
“Pasti berpotensi konflik. Konflik tidak bisa dihindari, korban berjatuhan kiri kanan apabila mereka bertemu. Mudah-mudahan tidak terjadi,” harapnya.
Menurutnya, tidak selayaknya harus memilih hari yang sama dalam menggelar aksi pengerahan massa yang berbeda tersebut. “Jadi ini ada yang bermain, ini siapa, kepentingannya siapa. Kenapa harus hari ini. Kan ada hari kemarin, atau besok. Kenapa harus hari ini yang bersamaan,” tegasnya lagi.
Terkait pemilihan hari yang sama dengan demoa damai KNPB, Habelino S Sawaki selaku salah satu koordinator deklarasi Pepera menyatakan bahwa apa yang dilakukann yang pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan pihak pendukung KTT ILWP.
“Saya pikir apa yang kita lakukan ini sama dengan yang dilakukan rekan-rekan kami yang lain (KNPB), yaitu untuk perbaikan kehidupan masyarakat Papua menuju ke kehidupan yang lebih baik,” ungkapnya.
Dikatakan, aksi tersebut merupakan hak asasi. “Kami berharap untuk tidak terjadi Chaos ataupun hal –hal yang tidak kita inginkan yang melukai kita bersama,” harapnya.
Dan hingga aksi demoa damai baik dari KNPB maupun deklarasi Pepera selesai, dari pantauan Bintang Papua, situasi keamanan cukup kondusif. Karena kedua massa tersebut tidak bertemu.(aj/don/l03)
Jayapura – Sehari pasca penembakan di tanjakan Kampung Nafri, Kota Jayapura yang menewaskan 1 orang anggota TNI dan 3 warga sipil, serta beberapa orang lainnya luka – luka, Selasa (2/8) Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN-PB) dengan Panglimanya Danny Kogoya mengaku sebagai pelaku penembakan tersebut. “Kami sebanyak 2 kompi yang melakukan penyerangan kemarin, tujuan kami adalah mau merdeka sendiri di atas tanah kami sendiri, kami tidak mau lagi kompromi dengan pendatang, tidak boleh ada lagi di Tanah Papua Barat,” kata seseorang yang mengaku sebagai Juru Bicara Internasional OPM – TPN PB bernama Mili Name Molo Newi via SMS dan menjelaskan bahwa penyerangan di lakukan oleh Danny Kogoya selaku Panglima OPM – TPN PB.
Dalam SMS lainnya yang diterima Bintang Papua berasal dari Melanesian Inteligen Service (MIS) Papuan di sebutkan bahwa Dany Kogoya pada tanggal 1 Agustus 2011 sekitar pukul 11.30 Waktu Papua Barat (WPB) melapor kepada Mabes OPM/TPN-PB di Victoria Vanimo bahwa telah terjadi penembakan di Jayapura dan dirinya sebagai pelaku dan hal itu murni dilakukan oleh OPM/TPN-PB. Dimana Dani Kogoya menjelaskan sebab dilakukannya penembakan karena ia menolak kebijakan tokoh intelektual asli Papua di Tanah Papua yang memiliki KTP sebagai warga NKRI, tidak boleh mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah Papua di dalam negeri dan tidak punya hak untuk memutuskan masa depan bangsa Papua karena masa depan Papua sudah ada di meja internasional.
“Pemerintah RI sudah salah mengkoordinir rakyat Papua sebagian barisan negara federal Indonesia untuk demo menolak sidang pembubaran Pepera 69 dan Referendum di Luar Negeri dan pertahankan NKRI di Tanah Papua,” jelasnya dalam point ke 3 SMS pernyataan Dany Kogoya yang diterima Bintang Papua.
Sedangkan dalam point ke 4 pernyataannya Danny segera mendesak agar Presiden RI mengakui kedaulatan bangsa Papua sebagai bangsa yang merdeka, dan pada point ke 5 ia meminta agar TNI / Polri organik maupun non organik segera di tarik dari Tanah Papua.
Berdasarkan penelusuran Bintang Papua Danny Kogoya tergabung dalam kelompoknya Lambert Pekikir yang menamakan kelompoknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dimana kelompok ini mencantumkan alamatnya di Birds Of Paradise Base Bewani River, Victoria, Vanimo.
Kelompok ini mulai di proklamirkan di Waris pada 1 Juli 1971, dengan membentuk semacam pemerintahan sementara yang disebut The Revolutionary Provincional Gouvernment Of West Papua dengan di motori oleh Yakob Prai dan Zeth Rumkorem ketika itu.
Dan saat itu Yakob Prai dan Zeth Rumkorem berdasarkan mandat dari Kantor Perwakilan OPM Luar Negeri Malmo Sweden Uni Eropa & Markas Besar OPM di Victoria menyerahkan mandat kepada Lambertus Pekikir dan P. Dany Kogoya, PM.M.Pd untuk membangun komunikasi dengan kelompok OPM lainnya di Papua Barat dan membenahi struktur TPN yang sudah mulai hancur sejak 1984 ketika di ketuai Nikolaus Ipo Hau dan Therianus Yaram.
Selain kepada keduanya, mandat itu juga diberikan kepada Ones. Z. Kogoya, S.Pak, Agus Kris, dan Stiben Pagawak, dimana dalam struktural Lambertus Pekikir sebagai Ketua Dewan Revolusi OPM Papua Barat, sedangkan Danny Kogoya sebaga Juru Bicara OPM Dalam Negeri Papua Barat, sedangkan Stiben Pagawak sebagai Kepala Staff Umum-nya.
Sang Jubir ketika di konfirmasi Bintang Papua tentang jabatan Danny Kogoya yang sebenarnya adalah Jubir sedangkan Panglima OPM/TPN-PB adalah Lambert Pekikir masih via SMS-nya, ia menjelaskan bahwa saat ini Panglima OPM /TPN-PB adalah Danny Kogoya.
“Danny Kogoya Panglima Pusat TPN/OPM-PB, sedangkan Lambert Pekikir sebagai Ketua Dewan Revolusi Papua Barat”, kata si narasumber yang akhirnya mau mengakui bahwa nama Mili Name Molo Newi yang ia sebutkan di awal percakapan via SMS tadi bukan nama sebenarnya namun nama samaran, dan akhirnya ia mau membuka identitas dirinya namun meminta di rahasiakan.
Penelusuran Bintang Papua terhadap pengakuan Danny Kogoya ke beberapa informan Bintang Papua yang mengaku sebagai “orang dekat” Lambert Pekikir juga mengakui bahwa mereka mengenali dan mengetahui bahwa aksi tersebut memang di bawa kendali Danny Kogoya, namun nampaknya merupakan inisiatif sendiri dari Danny Kogoya Cs, karena sebelumnya telah ada instruksi dari Markas Besar OPM/TPN-PB di Victory untuk tidak melakukan aksi – aksi penyerangan semacam itu sampai selesainya gelaran ILWP di London Inggris.
“Instruksi Kantor OPM/TPN-PB Luar Negeri tanggal 26 Juli 2011, seluruh pasukan OPM/TPN-PB di seluruh Tanah Papua agar tidak melakukan aksi pemberontakan militer selama Sidang Besar ILWP berjalan di Londong Inggris sampai hasil keputusan sidang 2 Agustus di umumkan. Setelah itu akan ada instruksi lebih lanjut. Terima kasih, Koordinator Umum OPM/TPN-PB Lambert Pekikir & MSF (Melanesia Scientology Forum)”, sebagaimana tertulis dalam sebuah SMS yang ditembuskan ke Bintang Papua.
Terkait SMS tersebut Jubir TPN/OPM-PB ketika di tanya Bintang Papua apakah aksi penyerangan yang dilakukan oleh Danny KogoyaCs sepengetahuan Lambert Pekikir maupun Yakob Prai apa tidak, Sang Jubir menjelaskan bahwa mereka adalah militer yang tugasnya berperang dan tidak mencampuri urusan politik yang dijalankan oleh Markas Besar.
“Lambert Pekikir dan Yakob Prai urusan politik, dan kami militer jadi sudah kami laporkan semuanya”, kata sang Jubir menambahkan bahwa aksi tersebut telah mereka laporkan kepada kedua petinggi di maksud
Pengakuan Danny Kogoya sebagai pelaku penembakan di Kampung Nafri juga di benarkan oleh salah satu informan Bintang Papua yang tergabung dalam Dewan Tradisional Papua Daerah Perbatasan, menurutnya pengakuan Danny Kogoya itu benar, dan ia juga mengakui telah menerima tembusan SMS dari Melanesian Inteligence Service (MIS) yang sama persis diterima oleh Bintang Papua yang di kirimkan dari nomor telepon Jubir OPM/TPN-PB.
“penembakan kemarin memang benar di lakukan oleh Danny Kogoya sebagai Panglima OPM/TPN-PB yang baru, saya juga sudah mendapatkan informasi terkait hal itu, hanya saja saya sudah beberapa kali menghubungi nomor kontak Danny Kogoya namun tidak aktif,”, katanya semalam.
Ketika di tanya tentang identitas Jubir OPM/TPN-PB yang baru yang mengaku bernama Mili Name Molo Newi, informan Bintang Papua mengaku tidak mengenal nama tersebut, yang menurut dugaannya itu adalah nama samaran, namun bila melihat pola dan taktik yang digunakan dirinya juga meyakini memang benar Danny yang melakukan penyergapan kemarin, dan itu semua dilakukan tanpa komando dari Markas Besar di Victoria, namun setelah melakukan barulah ia melapor.
Dan hal tersebut dilakukan oleh karena kejengkelan dan ketidak sukaan Danny Kogoya terhadap sepak terjang beberapa orang asli Papua yang sedang berupaya membawa kembali masalah Papua untuk diselesaikan dalam negeri, padahal selama ini sudah ada upaya – upaya dan perjuangan OPM untuk membawa masalah Papua ke dunia internasional. (amr/don/l03)
JUBI —- Koalisi untuk Keadilan, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pelayanan Publik (K2PH2P2) mengklarifikasi berita harian Cenderawasih Pos edisi 2 Agustus 2011 yang menyatakan, bahwa, pelaku penembakan di Nafri kemarin adalah bukan OPM.
Dalam pres rilis yang diterima media ini, 2 Agustus 2011 malam, Pastor John Jonga, perwakilan K2PH2P2 mengatakan, siaran pers yang dilangsungkan pihaknya Senin kemarin adalah berkaitan dengan kinerja pemerintah di kabupaten Keerom, bukan menyikapi penembakan Nafri.
“Siaran pers yang dilaksanakan oleh Koalisi Untuk Keadilan, Penegakan Hukum dan HAM Serta Pelayanan Publik sudah direncanakan jauh hari sebelumnya dan sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kampung Nafri pada 01 Agustus pukul 03.30 WIT,” tegas Pastor John, seperti dikutip dari press rilisnya.
Lanjut Pastor John, siaran pers pihaknya kemarin mengatakan, membahas kinerja pemerintah Kabupaten Keerom dan kinerja Kepolisian Kabupaten Keerom dalam kaitan dengan situasi sosial saat ini, yaitu kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Keerom, penegakan hukum, kasus-kasus pembunuhan yang tidak terungkap pelakunya, dan korupsi di Dinas P dan P Kabupaten Keerom, seperti diberitakan media.
“Terkait dengan kasus pembunuhan di Nafri, pada konferensi pers tersebut kami tidak pernah memberikan pernyataan bahwa kejadian di tanjakan Nafri itu bukan perbuatan TPN/OPM dan bukan perbuatan orang asli Papua, tetapi yang melakukan itu adalah TPN/OPM yang dipelihara oleh oknum tertentu, seperti yang dilansir di Cenderawasih Pos 02 Agustus 2011,” lanjutnya.
Koalisi ini mengutuk keras pelaku penembakan tersebut, dan otak di balik insiden mengenaskan itu. (J/10)
Ekspresi para pendemo yang mengenakan pakai tradisional (koteka) saat melakukan aksi demo di sekitar Ekspo Waena, padang bulan Kamis (2/8), kemarin.JAYAPURA—Aksi demo damai mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I International Lawyears for West Papua (ILWP) di London, Inggris Selasa (2/8) pukul 14.00 waktu Oxford atau Selasa (2/8) pukul 24.00 WIT yang direncanakan berlangsung di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Selasa (2/8) siang, batal. Padahal, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda SH sehari sebelumnya telah menyampaikan kepada anggota DPRP untuk menerima aksi unjukrasa damai tersebut.
Pantaun Bintang Papua di lokasi Halaman Kantor DPRP maupun di Taman Imbi, Kota Jayapura aparat keamanan yang terdiri dari anggota Polresta Jayapura, Polda Papua didukung Brimob sejak Selasa (2/8) pukul 10.00 WIT telah menggerakan anggotanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada saat aksi unjukrasa tersebut.
Sejumlah kendaraan lapis baja diparkir di sekitar Taman Imbi dan Kantor Halaman DPRP. Beberapa saat kemudian puluhan massa mulai berdatangan dan berkumpul di Taman Imbi sembari membentangkan spanduk yang intinya mendukung KTTI I ILWP di London, Inggris. Selanjutnya sejumlah pemuda silih berganti menyampaikan orasi menuntut referendum dan menolak Dialog Jakarta –Papua yang merupakan salah satu rekomendasi dari Konferensi Perdamaian Papua yang digagas Jaringan Damai Papua.
“Kami tak percaya Pepera tahun 1969 yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah RI, karena itu kami nilai cacat hukum. Apalagi kehidupan rakyat Papua secara ekonomi morat marit,” tukas Wakil Koordinator Lapangan Pengunjukrasa di Taman Imbi Frans Hubi di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa (2/8) siang.
Beberapa saat kemudian, ratusan pengunjukrasa yang datang dari arah Jalan Sam Ratulangi sembari membawa sejumlah atribut bendera Bintang Kejora. Diantaranya, para lelaki memakai pakaian tradisional koteka, lengkap dengan peralatan perang seperti anak panah, para bocah SD dan SMP serta para wanita memakai busana khas masyarakat Pegunungan berlari untuk bergabung bersama pengunjukrasa lainnya di Taman Imbi.
Saat itu Koordinator Lapangan Pengunjukrasa Tony Gobak dan kawan kawannya tampak berdiskusi bersama aparat keamanan. Pasalnya, aparat keamanan menyampaikan pemberitahuan lantaran waktu telah menunjukan pukul 15.00 WIT apalagi sesuai kesepakatan aksi unjukrasa dibatasi hingga pukul 16.00 WIT.
Tony Gobak yang ditanya Bintang Papua menandaskan, pihaknya batal menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP. Hal ini disebabkan massa yang berkosentrasi di Expo, Waena lebih besar, sehingga ribuan massa dari Taman Imbi diminta untuk bergabung bersama ribuan pengunjukrasa dari Expo, Waena di Lingkaran Abepura.
Alhasil, Tony Gobak melalui pengeras suara menyampaikan agar massa bergerak ke Lingkaran Abepura menumpang sekitar 5 truk yang disiapkan dikawal aparat keamanan. Sebelum bergerak ke Lingkaran Abepura ribuan massa menyampaikan doa yang dipimpin Pdt Yesaya Dimara dari Gereja Gereja di Tanah Papua. Usai doa ribuan pengunjukrasa menumpang sejumlah truk menuju Lingkaran Abepura.
DARI EKSPO
Sementara itu dari Ekspo Waena dilaporkan, ribuan massa pendemo yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa (2/8) kemarin, melakukan aksi damai dalam mendukung Konferensi Internasional yang bertema ‘The Road to Freedom’, Konferensi itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua lembaga solidaritas Papua, yakni Free West Papua Campaign yang dikomandani oleh Benny Wenda dan Internasional Lawyer for West Papua.
Dalam aksi mendukung Konferensi tersebut, Koordinator Lapangan KNPB, Mako Tabuni, saat diwawancarai di lokasi demo, menyampaikan bahwa,”Sekarang ini, kami ingin buktikan kepada dunia dan Indonesia bahwa kami ingin menentukan nasib sendiri melalui mekanisme-mekanisme hukum yang legal dan sah, baik di Indonesia, maupun di dunia Internasional,” jelas Mako Tabuni.
Demo yang digadang-gadang damai tersebut ternyata cukup mengkhawatirkan sejumlah masyarakat di Kota Jayapura, hal itu, diakibatkan sehari sebelumnya, terjadi aksi penyerangan terhadap warga yang terjadi di Kampung Nafri, terkait hal tersebut, Mako Tabuni menyampaikan,”Sekali lagi kami sampaikan bahwa, ini demo damai, tidak ada anarkis atau kekerasan dan lain-lain, terkait kejadian di Nafri, itu bukan kerjaan kami, kami tidak tahu menahu soal itu, kami selalu menempuh jalur demo damai,” jelasnya.
Dari pantauan Bintang Papua, sejak malam hari, suasana Abepura dan sekitarnya lengang, sepi dan tidak banyak aktifitas dilakukan masyarakat, hujan yang mengguyur Abepura sejak kemarin malam, semakin membuat Susana menjadi sunyi dan sepi, masyarakat juga mengalami kekhawatiran akibat beredarnya sms gelap yang mengabarkan akan terjadi pembantaian dan lain sebagainya, yang mengarah pada tindakan anarkis.
Jelang pagi hari kemarin, hujan masih terus mengguyur Abepura dan sekitarnya, suasana tetap sepi, hanya beberapa kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, beberapa pemilik toko memilih menutup tempat usahanya, sementara beberapa lainnya tetap melayani pembeli dengan kondisi pintu setengah terbuka, jelang siang hari suasana semakin ramai, namun rona waspada tetap tergambar dari kegelisahan sebagian warga dan aksi bisik-bisik mempertanyakan demo damai.
Massa KNPB terlihat mulai berkumpul di depan Expo Waena, berselang beberapa jam kemudian , massa yang berkumpul semakin banyak dan berkisar ribuan orang, setelah beberapa kali melakukan orasi, massa pun mulai beranjak dan bergabung dengan ratusan massa lain yang telah lebih dahulu menunggu di depan Kampus Uncen, Abepura.
“Saya ingin sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa, kami tidak bergeser ke DPR tetapi kami hanya akan berkumpul di sekitar Abe, antara di lingkaran atau mungkin di Lapangan Trikora,” jelas Mako Tabuni kepada wartawan saat menunggu kedatangan massa pendemo dari wilayah Sentani untuk beranjak ke daerah Abepura.
Setelah bergabung dan berkumpul dengan massa lainnya di depan Kampus Universitas Cenderawasih, massa pun beranjak ke pertigaan Abepura, tepatnya di depan Kantor POS Abepura, massa kamudian terkonsentrasi di lokasi tersebut, orasi pun mulai dikumandangkan oleh beberapa tokoh KNPB, termasuk Mako Tabuni, yang berseru kepada seluruh masyarakat untuk tetap tertib dalam mendukung aksi ILWP dalam Konferensi Internasional di Oxford, Inggeris.
Sepanjang jalannya Aksi Demo Damai tersebut, beberapa wartawan yang melakukan peliputan kurang merasa nyaman dengan aksi-aksi sebagian orang yang memerintahkan mereka untuk tidak mengambil gambar, yang disayangkan oleh para wartawan adalah, sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara beberapa wartawan dan Mako Tabuni, terkait pelip[utan tersebut, namun, beberapa orang yang bertugas melakukan pengamanan internal Aksi Demo, justru melarang pengambilan gambar.
Usai melakukan orasi dan rangkaian kegiatan lainnya, Demo pun akhirnya selesai dan massa dibubarkan dengan tertib dan dalam satu komando, Mako Tabuni secara tegas meminta kepada seluruh massa pendemo untuk beranjak ketitik-titik yang sudah ditetapkan untuk selanjutnya akan diangkut dengan kendaraan truk.
Sementara itu, Kegiatan ILWP dalam Konferensi Internasional adalah melakukan pengkajian hukum terhadap Pepera 1969 yang oleh Free West Papua Campaign dan ILWP dianggap ‘cacat’, rangkaian kegiatan dalam Konferensi Internasional tersebut, antara lain, Gambaran tentang situasi terkini, dengan pembicara, Andrew Smith (Anggota Parlemen), Benny Wenda (Free West Papua Campaign), Benny Giay (penjelasan situasi terkini Papua).
Kemudian dalam sesi lainnya dalam Konferensi Internasional itu, juga dibahas terkait ‘Penyebab PEPERA 1969, yang akan dipandu oleh Ben Margolis dan pembicara adalah, John Salfolt (Penulis buku Keterlibatan PBB dalam Pepera) dan Clements Runawery (Saksi hidup PEPERA 1969), serta beberapa agenda lainnya. (mdc/cr-28/ven/cr-34/don/l03)
http://bintangpapua.com/kab-jayapura/13243-ribuan-warga-manokwari-turun-ke-jalan-Manokwari—Tuntut penyelesaian sejumlah masalah pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum pelaksanaan PEPERA tahun 1969, ribuan warga Papua yang ada di Kota Manokwari, langsung menggelar long march, di ruas-ruas jalan protocol dalam Kota Manokwari.
Long March yang dimulai dari dua titik tersebut, dikawal ketat aparat keamanan dari Polres Manokwari, Brimob Kompi C, Kodim 1703 Manokwari, dan Fasharkan TNI AL.
Aksi yang menarik perhatian sejumlah warga Kota Manokwari ini, sempat memacetkan sejumlah ruas jalan yang dilalui masa. Mereka membawa sejumlah pamphlet serta selebaran yang intinya meminta pemerintah Indonesia memberikan referendum. Bahkan, mereka juga mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada warga sipil serta pejuang kemerdakaan Bangsa Papua.
Titik start pertama yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), didahuli dengan ibadah bersama oleh seluruh warga asli Papua. Dilanjutkan dengan berjalan Kaki menyusuri Jalan Pahlawan, menuju Jalan Yos Sudarso, hingga bertemu dengan masa dari titik start kedua yakni dari Kampus Unipa Amban Manokwari.
Di pertigaan titik pertemuan kedua masa, sempat memacetkan seluruh arus transportasi di jalan itu. Bahkan aparat kepolisian pun terpaksa mengalihkan jalur kendaraan mengikuti jalan alternative. Aksi turun ke jalan tersebut, dilakukan hingga finish di Gereja Elim Kwawi.
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Warpo Wetipo dalam keterangan persnya sebelum aksi, menjelaskan, aksi yang dilaksanakan pihaknya ini, terkait dengan kegiatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kerajaan Inggris yang digelar bersama dengan aksi mereka pada tanggal 2 Agustus kemarin. “Kami melakukan sejumlah aksi ini dalam rangak untuk agenda gugatan status Bangsa Papua Barat secara hukum standard Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua, yang tentunya sebagai batu loncatan menuju pembahasan sidang tahunan HAM di PBB September 2011 mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, masalah utama rakyat Papua Barat adalah belum finalnya status politik Papua Barat dalam NKRI, karena proses integrasi Papua Barat ke Indonesia dilakukan terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap standar-standar prinsip Hukum dan HAM Inyernasional. Dia juga mengatakan, karena prose situ merupakan hasil persengkongkolan pihak-pihak internasional, maka masalah konflik Papua tentang status politik wilayah Papua Barat, harus diselesaikan di tingkat Internasional.
Ada enam point penting yang disampaikan dalam aksi tersebut, yakni pertama, memohon parlemen Eropa, IPWP, ILWP dan Diplomat OPM untuk terus mendorong penyelesaian status politik melalui jalur hukum dan politik. Kedua, seluruh rakyat Papua Barat pun diminta untuk mendukung pemerintah Republik Vanuatu serta pemerintah Negara-negara pacific lainnya untuk mebawa status politik Papua Barat ke ICJ. Ketiga, meminta dukungan pemerintah Negara-negara Eropa, Columbia dan Afrika. Keempat, meminta dukungan pemimpin Umat di Dunia untuk mendesak Referendum bagi Bangsa Papua.
Pada point kelima, KNPB pun meminta dukungan lembaga-lembaga HAM, dan keenam seluruh rakyat Papua Barat, sepenuhnya mendukung KTT oleh ILWP sebagai jalan menuju referendum bagi Bangsa Papua. (cr-30/don/LO1)
alah satu korban penembakan di Nafri, Abepura, Papua pada Senin (1/8) dini hari. (Foto: SP/Robert Isidorus Vanwi) [JAYAPURA] Pelaku pembunuhan yang menewaskan satu orang militer dan tiga warga sipil pada Senin (1/8) dini hari kemarin disinyalir dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) jadi-jadian, bukan OPM benaran. Kelompok OPM jadi-jadian ini dipelihara oleh kelompok tertentu. Sementara itu, situasi di lokasi kejadian pascaperistiwa itu, hingga Selasa (2/8) pagi ini kondusif dan aman.
Hal itu dikatakan Pendeta Socrates Sofyan Yoman dan Komandan OPM Lambert Peukikir kepada SP melalui jaringan telepon di Jayapura, Selasa (2/8)
Menurut Pendeta Socrates Sofyan Yoman, OPM tak mungkin melakukan cara-cara biadab seperti itu. “Cara-cara yang tidak manusiawi seperti itu dan itu bukan cara-cara orang asli Papua. OPM itu dipelihar oleh kelompok tertentu, entah siapa,” ujar Socrates dalam pembicaraan singkat dengan SP, Selasa (1/8) pagi via telepon.
Hal senada diungkakan Lambert Peukikir. Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam penembakan yang terjadi di Kampung Nafri, Kota Jayapura. “Tong (kita) tra (tidak) pernah melakukan kejadian seperti itu dari yang dulu hingga kemarin,” tegas Lambert Peukikir melalui teleponnya.
Lambert Peukikir adalah pemimpin OPM yang menguasai perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Lambert pernah terlibat peristiwa tragis pada 1990 di daerah transmigrasi dan menghabisi nyawa beberapa warga di sana.
Menurut dia, kelompoknya dan OPM tak pernah terlibat dan juga tidak pernah memegang senjata serta melakukan penembakan dan penyerangan dikawasan itu. “Kelompok bersenjata itu terlatih sehingga terus menerus melakukan penyerangan dikawasan tersebut,” ujar Lambert.
Dia berharap, aparat keamanan diharapkan tak menuding OPM dalam setiap kasus penembakan dilokasi itu.
Sementara itu Wakil Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Yusman Conoras menyesalkan peristiwa kekerasan di Kampung Nafri tersebut. Menurut dia, peristiwa itu sangat tidak berperikemanusiaan dan menebarkan teror terhadap setiap warga yang mendambakan kehidupan yang aman dan bebas dari rasa takut.
“Kami berharap bahwa pihak yang berwenang dengan segera dapat mengungkapkan fakta peristiwa dan menangkap pelaku dari peristiwa tersebut. Hal ini untuk membuktikan bahwa negara masih dibangun dalam supremasi hukum yang maksimal, memberikan rasa aman bagi setiap warga masyarakat dan yang terpenting adalah bertanggungjawab untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban,” ujarnya saat ditemui SP di Kantornya Padang Bulan, Abepura Jayapura, Selasa (2/8) pagi.
Sedangkan Kabid Humas Polda Papua Kombes Wachyono secara terpisah menegaskan, saat ini situasi sudah kondusif. “Penyidik sedang memeriksa saksi-saksi, ”ujarnya kepada SP, Selasa pagi.
Ia sendiri tak mau berandai-andai soal pelaku pembunuhan tersebut. Namun dugaan sementara, peristiwa itu adalah kriminal murni. “Memang benar TKP tak jauh berbeda, namun polisi belum bisa menyimpulkannya,” ujarnya saat ditanya tentang keterkaitan kasus ini dengan peristiwa yang sama di tempat yang sama pula beberapa bulan sebelumnya. [154]
Mahasiswa Papua Berdemo menuntut Referendum di Istana Merdeka Kolonial Indonesia, JakartaLiputan6.com, Jakarta: Ratusan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). Mereka mendukung aspirasi puluhan pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penentuan pendapat rakyat atau Pepera 1969.
Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera meluruskan masalah penentuan Pepera terkait pengesahan bergabungnya Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam orasinya, mereka menilai Pepera selama ini telah menyesatkan masyarakat Papua dan warga Indonesia pada umumnya. Menurut mereka, tidak ada keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia.
Mahasiswa mendukung keinginan referendum di tanah Papua dan mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono segera melaksanakan jejak pendapat ulang seperti yang dilakukan masyarakat Timor Timur. Para pengunjuk rasa juga menuntut pasukan TNI ditarik dari tanah Papua karena selama ini kerap mengintimadasi warga.(APY/BOG)
02/08/2011 23:58 http://berita.liputan6.com/read/347030/mahasiswa-papua-minta-pepera-ditinjau-ulang
