Libatkan Petapa dan Mahasiswa

JAYAPURA [PAPOS] – Penangungjawab KPP, Pastor DR.Neles Tebay, Pr mengatakan untuk mengamankan pelaksanaan Konfrensi Perdamaian Papua[KPP] di Aula Uncen yang berlangsung selama 3 hari yakni 5-7 Juli, pihaknya melibatkan Penjaga Tanah Papua [PETAPA] sebanyak 100 orang dan 300 ratusan Mahasiswa.

Demikian disampaikan Penangungjawab KPP, Pastor DR.Neles Tebay, Pr kepada wartawan usai melakukan pengecekan persiapan terakhir di Auditorium Uncen, kemarin. ‘’Persiapan sudah final, tidak ada lagi masalah. Kita sudah siap untuk menggelar Konfrensi Perdamaian Papua [KPP], besok [ baca hari ini, red],’’ kata Neles.

Demikian juga kata dia, Menkopolhukam, Djoko Suyanto akan tiba besok pagi. Pagi ini red]. Kehadiran Menkopolhukam ini sekaligus juga akan membuka Konferensi Perdamaian Papua [KPP].

Bahkan para peserta dari kabupaten dan Kota se-tanah Papua sudah hadir di Jayapura. Mereka ditempatkan di beberapa tempat penginapan. “Ya, peserta semua sudah berada di Jayapura. Dengan demikia kegiatan sudah bisa dimulai, termasuk Menkopolhukam dipastikan hadir, demikian juga pak Gubernur, Barnabas Suebu, SH. Kita sudah bertemu, bahkan beliau bersedia membawa materi. Selain itu Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih juga menyatakan kesediannya untuk hadir dan mereka bersedia membawa materi,” ujara Tebay.

‘’Kita optimis kegiatan akan berlangsung aman dan damai se3suai dengan harapan kita semua,’’ tambahnya.[cr-63].

Written by Cr-63/Papos
Tuesday, 05 July 2011 00:00

July 5, 2011 0

Kapolres Bantah Tangkap 5 Aktifis

JAYAPURA [PAPOS] – Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota, KAKB H. Imam Setiawan SiK membantah secara tegas pihaknya melakukan penangkapan terhadap aktifis saat peringatan HUT Bhayangkara ke-65 tanggal 1 Juli lalu, Papua Pos edisi Senin [4/7].

Menurut Kapolres, petugas bukan melakukan penangkapan melainkan hanya untuk dimintain keterangan. Para aktifitas tersebut hanya dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut, terkait kegiatan 1 Juli lalu, karena saat itu diduga akan membentangkan spanduk bertuliskna HUT OPM untuk dirayakannya.

‘’Oleh karena hal itu bertentangan dengan aturan pemerintah. Untuk itu, pihak kepolisian mengamankan guna dimintain keterangan lebih lanjut,” kata Kapolres Imam kepada wartawan diruang kerjanya, Senin [4/7] kemarin.

Menurut Kapolres, spanduk bertuliskan Hut OPM saat peringatan 1 Juli dilarang oleh pemerintah Indonesia. Awalnya ujardia, anggota menemukan segerombolan masyarakat, saat dicek ternyata mereka membentangkan spanduk bertuliskan HUT OPM, karena organisasi itu dilarang di negeri ini. ‘’Saat itu juga anggota mengamankan lima aktifis sekaligus kita bawa ke Polres,“ imbuhnya.

Lanjut Kapolres, kelima aktifis diperiksa seputar kegiatan mereka, apalagi mereka tidak mengantongi Suat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.”Jadi saat itu kelima aktifis kami bawa untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya di pulangkan,” katanya.

Kapolres menambahkan, pemulangan dilakukan karena kelima aktifis tidak melakukan perbuatan anarkis. ”Kita hanya mintai keterangan mereka sedikit, terkait kegiatan mereka, kalau memang mau berdoa ya berdoa saja, jangan membentang-bentangkan spanduk yang dilarang,” terangnya.

Sekedar diketahui, sesuai data yang diperoleh koran ini kelima aktifis yang sempat diamankan pihak kepolisian diantaranya, Ketua Panitia kegiatan, Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai. [loy]

Written by Loy/Papos
Tuesday, 05 July 2011 00:00

July 5, 2011 1

Tidak Untuk Bicara Merdeka Atau Referendum

JAYAPURA—Sesuai rencana, konferensi Papua Tanah Damai secara resmi akan dilaksanakan hari ini Selasa (5/7) di Auditorium UNcen Abepura. Terkait dengan itu, Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda SH mengatakan, Konferensi Perdamaian di Tanah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini adalah suatu kegiatan merangkum semua pikiran- pikiran masa depan Papua dan bukan kegiatan menuntut Referendum atau “Merdeka”.

Karena itu, diseruhkan kepada semua elemen masyarakat baik pemerintah, institusi TNI/Polri, LSM, adat, gereja, perempuan dan lain lain untuk memberikan dukungan.

Menurut politisi senior Partai Demokrat Provinsi Papua ini, untuk mencapai suatu persamaan persepsi, maka perlu dilakukan mediasi untuk membahas bersama segala macam persoalan persoalan urgen yang dihadapi rakyat Papua. Walaupun dana maupun nilai uang cukup besar yang dialokasikan untuk pembangunan. Tapi mengapa justru Papua tak pernah ada perubahan perubahan.

“Keluh atau isi hati rakyat Papua itu apa. Ini yang harus dibicarakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (4/7). Dikatakan, pihaknya mengharapkan kegiatan ini tak hanya sekedar sampai disitu tapi harus ada suatu tindaklanjuti sampai kepada pemerintah pusat. “Jadi tak hanya kita buka dialog lalu selesai, tapi saya yakin Pater Nelles dan kawan kawan sudah punyai visi yang jauh kedepan. Setelah ini harus buat apa agar Otonomi Khusus dan semua pikiran rakyat benar benar disalurkan lewat mekanisme,” tukasnya.

Sedangkan Kordinator Program ICS (Institute for Civil Strengthening) Papua, Yusak Reba,SH,MH

mengatakan, “Kalau saya melihat upaya rekan dari JDP, sebagai upaya mencari jalan tengah berkaitan dengan konflik Papua yang selama ini kita masih mencari model persoalan dan cara pemecahannya,” ungkapnya saat ditemui di Kantornya, Senin (4/7).

Dikatakan, persoalan mendasar adalah berkaitan Papua dalam bingkai NKRI yang masih dipersoalkan.

“Kira-kira cara apa atau media apa, yang kita pakai menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar. Masalah pembangunan itu soal kedua, yang terutama status politik Papua dalam bingkai NKRI itu yang masih dipersoalkan,” jelasnya.

Menurutnya, konferensi tersebut sebagai sebuah kesempatan bagaimana orang Papua secara bersama-sama bicara untuk memperoleh cara-cara untuk menyelesaiakan persoalannya. “Apakah itu referendum, apakah dialog atau yang lain, ini kan masih ada perbedaan diantara kelompok orang Papua,” jelasnya.

Bisa saja, menurutnya konferensi tersebut menuju ke arah referendum orang asli Papua. “Yakni untuk menguji pilihan yang teridentifikasi dalam konferensi. Karena ini belum tentu mewakili seluruh orang Papua,” jelasnya lagi.

Yusak juga mengungkapkan bahwa, wacana untuk adanya dialog yang melibatkan perwakilan dari masyarakat pendatang di Papua juga menjadi hal yang cukup penting untuk dilaksanakan.
“Karena saya kira di negeri ini bukan saja orang Papua yang hidup dan tinggal. Orang Papua ini juga jangan dikira hanya orang Papua murni, tanpa perkawinan campur. Oleh karena itu memang perlu ada dialog-dialog yang dibangun melibatkan orang non Papua,” terangnya.

Komentar sebaliknya datang dari orang yang menyatakan sebagai Juru Bicara TPN OPM melalui telepon kepada Wartawan saat dihubungi melalui HP Yusak Pakage.

Orang yang mengaku berpangkat Letjend dan bernama Willy Nambe yang berada di Markas Besar TPN/OPM di Victoria, salah satu wilayah Perbatasan RI-PNG, tersebut menyatakan, Konferensi tersebut tidak akan menghasilkan solusi bagi orang Papua.

“Kami sampaikan bahwa kegiatan besok, kami TPN/OPM tidak tahu, karena memang kami tidak diundang. Kami tidak mendukung, karena tidak ada koordinasi dengan kami,” ungkapnya.

Selain itu, karena yang diiginkannya hanya membentuk Papua sebagai sebuah negara.
“Kami TPN/OPM pesan tidak mendukung, di Papua Barat ini tidak ada dialog nasional, dialog internasional, atau dialog apapun itu tidak ada. Kami hanya menginginkan pengakuan sebagai suatu negara,” tegasnya.

Bahkan ia mencurigai konferensi tersebut diselenggarakan orang-orang yang menjadi alar pemerintah Indonesia. “Kami hanya mau referendum di Papua Barat. Disitu bisa kita saksikan bahwa siapa-siapa orang Papua yang mendukung NKRI dan siapa-siapa orang Papua yang mendukung referendum,” tegasnya.

Sementara itu, Peter Dr Neles Tebay,Pr mengungkapkan, dalam Konferensi yang dibuka hari ini (Selasa 5/7), akan tampil sebagai pembicara utama Menkopolhukan Djoko Suyanto.
Selain itu, Gubenur yang akan memaparkan perspektifnya tentang Papua Zona Damai, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Tokoh-Tokoh Agama, Ketua Majelis Muslim Papua H Arobi Auitarau, Forkorus Yoboisembut juga sudah siap.

Menyoal pihak TPN/OPM yang menyatakan tidak diundang, diakui konferensi ini hanya untuk orang Papua yang ada di dua provinsi, yaitu provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. “Untuk orang Papua yang di Luar Negeri dan di Hutan yang dikatakan TPN/OPM tidak. Tapi apapun pendapat mereka kita hargai, dan memang mereka punya hak mengemukakan pendapat,” jelasnya.

Ditambahkan, pengamanan lokasi konferensi dipercayakan kepada Petapa (Penjaga Tanah Papua). “Jumlahnya sekitar 100 orang dari Petapa yang akan melakukan pengamanan baik di sini (Auditorium Uncen) maupun di tempat penginapan para peserta,” jelasnya.(mdc/aj/don/lo3)

http://www.bintangpapua.com/headline/12325-tidak-untuk-bicara-merdeka-atau-referendum
Senin, 04 Juli 2011 22:27

July 4, 2011 3

Ditangkap Karena Kumpulkan Massa Tanpa Ijin

JAYAPURA –Penangkapan 5 aktifis peringatan 1 Juli sebagai hari OPM oleh kepolisian, adalah untuk membubarkan pengumpulan massa yang tidak ada ijin. “Mereka kita bubarkan tidak sedang berdoa. Mereka kalau mau berdoa ya datang saja ke sana, tidak perlu kumpul di situ dan membuka spanduk,” ungkap Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan,SIK saat dihubungi Bintang Papua via hand phonenya, Senin (4/7) terkait penangkapan 5 aktivis yang menuai protes.

Dikatakan, para aktifis yang ditangkap, masing-masing Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai, karena mengadakan pengumpulan massa yang tidak sesuai pemberitahuan yang ada di kepolisian. “Melihat itu anggota saya mengamankan dan membawa ke Polres, kemudian kita interogasi sedikit, dan siang itu langsung kita pulangkan juga,” ujarnya. Duterangkan, dalam melakukan pengumpulan massa harus mendapat ijin keramaian dari kepolisian. “Saat itu mereka sedang membentangkan spanduk sekitar 20 – 30-an orang. Sedangkan pemberitahuannya hanya pelaksanaan ibadan di Makam Theys. Sehingga beberapa aktifisnya kita amankan untuk kita mintai keterangan,” jelas Kapolres.

Disinggung tentang pemberitahuan yang telah diserahkan panitia, menurut Kapolres tidak ada pemberitahuan tentang adanya pengumpulan massa di Abepura. “Kalau di Sentani iya, oke. Kalau mau mengadakan kegiatan di sana silahkan. Tapi jangan kumpul-kumpul di situ bentangkan spanduk. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak dibolehkan,” terangnya.(aj/don/lo3)

http://www.bintangpapua.com/headline/12322-ditangkap-karena-kumpulkan-massa-tanpa-ijin
Senin, 04 Juli 2011 22:27

July 4, 2011 1

Penangkapan 5 Aktifis Papua Diprotes

JAYAPURA – Terkait peringatan 1 Juli yang dipersiapkan oleh panitia yang diketuai Marthen Goo, ternyata terjadi penangkapan terhadap lima orang aktifis, termasuk Ketua Panitia sendiri. Penangkapan tersebut, menurut Selpius Bobiiterjadi di Abepura, sesaat sebelum kelimanya bersama sejumlah rekan lainnya bertolak ke Sentani. “Di saat mereka menunggu taksi untuk ke Sentani beberapa aktifis Papua ditangkap Polisi, diantaranya adalah Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan, Abepura, Sabtu (2/7). Setelah diinterogasi kelima aktifis Papua tersebut dilepas sore itu juga. Meski demikian, Selpius menilai penangkapan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Selpius Bobii yang merupakan Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Eknas Front Pepra PB), kelimanya dibawa ke Polsek Abe, kemudian dibawa lagi ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi. “Saat diinterogasi jawabannya adalah “kami mau doa, dan kami bingung karena doa saja bisa dibubarkan Polisi’. Hanya di Papua Polisi berani membubarkan umat Tuhan yang mau berdoa,” lanjutnya.

Karena itu, menurutnya Polisi sudah melanggar Pancasila sila Pertama, dan UUD (Undang Undang Dasar). Menyikapi hal tersebut, ia mengeluarkan tiga pernyataan, antara lain :

1. Kami mengutuk dengan keras pihak kepolisian yag membubarkan dan menahan kumpulan orang yang hendak beribadah memperingati hari bersejarah, 1 Juli sebagai hari berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya, termasuk penentuan nasib sendiri (kemerdekaan secara politik sama seperti bangsa lain di dunia).
2. Negara Indonesia segera menghentikan segala bentuk intimidasi dan teror melalui SMS gelap kepada aktivis Papua.
3. Negara Indonesia Cq Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih segera membuka ruang deokrasi bagi rakyat Papua.
Saat disinggung tenatng pelaksanaan peringatan hari OPM di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan bahwa pihaknya memaklumi bila tahun-tahun sebelumnya dilarang oleh aparat keamanan. “Tahun-tahun sebelumnya memang tidak dapat ijin. Tapi memang tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan bentuk penaikan bendera di Markas,” jelasnya.

Penangkapan aktifis tersebut, menurutnya adalah sebuah tradisi pihak kepolisian. “Ini sebuah tradisi untuk menghalang-halangi agenda yang akan kami selenggarakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono saat dikonfirmasi via SMS (Sort Massage Service) tidak memberikan jawaban. Sementara itu, Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK juga belum berhasil dikonfirmasi terkait penangkapan aktifis tersebut.(aj/don)

Minggu, 03 Juli 2011 22:47
http://www.bintangpapua.com/headline/12259-penangkapan-5-aktifis-papua-diprotes

July 3, 2011 0

Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan

Written by Frans/Papos
Thursday, 30 June 2011 00:00

MERAUKE [PAPOS] – Banyak persoalan yang ditemukan di wilayah perbatasan NKRI-PNG seperti kemiskinan, para pelintas batas, pelayanan terhadap masyarakat dan beberapa persoalan mendasar lain. Olehnya, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh agar dilakukan pemekaran terhadap sejumlah wilayah di daerah perbatasan, termasuk Kota Merauke dan Kabupaten Muyu. Olehnya, Pemkab Merauke sebagai kabupaten induk, harus memberikan dukungan secara penuh.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Agustinus Kuyap kepada sejumlah wartawan media cetak dan elektronik dalam konfrensi pers Selasa (28/6). “Saya melihat, Pemkab Merauke tidak menghargai Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Hal itu dapat dibuktikan dari tidak ada itikad baik untuk menerima rekomendasi yang telah ditandatangani. Kan, kami hanya menyerahkan untuk dikembalikan lagi. Itu prosedurnya untuk tim bergerak lagi ke tingkat pusat,” ujar Kuyap.

Dijelaskan, selama ini, kabupaten induk yang berada di daerah-daerah perbatasan, hanya melihat kepentingan di pusat, tanpa mengetahui kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Olehnya, pemerintah pusat memberikan suatu perhatian secara serius agar sejumlah wilayah perbatasan harus dimekarkan. Sehingga pemerintah setempat, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita harus akui jika sesama masyarakat di daerah perbatasan, kurang tersentuh selama ini. Jadi, dengan pemekaran, tentunya mereka akan dilayani secara baik,” tegas dia.

Kebijakan pemerintah pusat itu, lanjut dia, harus didukung dan tidak boleh ditolak. “Mau tidak mau, suka tidak suka, kabupaten induk harus mendukung dan mendorong dilakukan pemekaran. Harus dipahami juga bahwa daerah perbatasan adalah benper terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, semua orang harus memberikan dukungan,” pintanya.

Ditambahkan, perjuangan untuk pemekaran Kota Merauke dan Kabupaten Muyu, bukan baru terjadi sekarang. Tetapi sudah dari berberapa tahun silam dan itu harus bisa dipahami semua orang, termasuk Pemkab Merauke. Apalagi, berbagai kajian telah dilakukan dan juga presentasi d tingkat provinsi oleh kabupaten induk. Jadi, harusnya Pemkab Merauke memberikan dukungan untuk pemekaran segera direalisasikan. [frans]

July 1, 2011 0

Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan

JAYAPURA- Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan, terutama pembangunan infrastruktur untuk memacu laju pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar nasionalisme mereka tidak terpengaruh ideologi lain.

Pengamat masalah perbatasan John Bernando Seran, SH, MHum, yang dikontak Antara dari Jayapura Senin (25/4) mengatakan, daerah perbatasan di wilayah timur Indonesia seperti antara Provinsi Papua dengan negara Papua New Guinea (PNG) dan Timor bagian barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan negara Timor Leste masih sangat tertinggal.

Seran, yang tengah menyelesaikan doktor bidang pengungsi di Universitas Gadjah Madah Yogyakarta itu, dimintai komentar terkait pertemuan membahas wilayah perbatasan antara pemerintah Provinsi Papua dengan PNG di Jayapura pekan lalu.

Pertemuan itu antara lain menyepakati peningkatan pelayanan lintas batas dan dialog konstruktif atas isu-isu perbatasan yang berkembang.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, karena alasan otonomi daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat harus melakukan intervensi, karena jika infrakstruktur minim dan masyarakat berkubang kemiskinan, maka keutuhan negara yang terancam, bukan daerah.

Bernando mengatakan, jika dijadikan beranda depan bangsa, maka semestinya infrastruktur di wilayah-wilayah itu harus cukup tersedia, seperti jalan, jembatan, akses informasi yang semuanya sangat bermanfaat dari aspek pertahanan keamanan.

Selain itu juga agar warga yang berdomisili di perbatasan tidak tergoda oleh perkembangan di wilayah seberang.

Akses informasi, terutama yang berkaitan dengan perkembangan bangsa, juga harus mendapat perhatian. Siaran televisi dan radio Indonesia misalnya, harus bisa menjangkau wilayah-wilayah perbatasan. Akan sangat berbahaya, jika arus informasi yang diterima masyarakat berasal dari negara seberang.

Lama-kelamaan, katanya, masyarakat akan tertarik dengan perkembangan “tetangga”, mempengaruhi ideologi dan impian mereka terhadap kesejahteraan yang dicita-citakan.

Bernando sependapat dengan pandangan anggota DPD RI Sarah Lery Mboeik, yang belum lama ini juga melakukan kunjungan ke Papua, bahwa pemerintah pusat sepatutnya mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan wilayah perbatasan, apakah untuk pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam suatu kesempatan Lery Mboeik mengatakan, sudah ada contoh di mana lebih dari 2.000 warga di perbatasan Kalimantan Barat lebih memilih menjadi warga negara Malaysia. Kasus itu,jangan sampai terjadi di wilayah perbatasan lainnya seperti dengan PNG dan Timor Leste.(*/hrb)

June 30, 2011 0

DPR Papua Diminta Tentukan Sikap Soal Dualisme MRP

ASPIRASI : Wakil ketua DPRP, Komarudin Watubun,SH.MH bersama ketua komisi C DPRP, Carolus Boli,SE dan anggota komisi C lainnya saat menerima aspirasi pengunjukrasa.

ASPIRASI : Wakil ketua DPRP, Komarudin Watubun,SH.MH bersama ketua komisi C DPRP, Carolus Boli,SE dan anggota komisi C lainnya saat menerima aspirasi pengunjukrasa.
JAYAPURA [PAPOS]- Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan meminta Dewan Pewakilan Rakyat Papua (DPRP) menentukan sikap terkait dualisme Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

“Beberapa waktu lalu unsur pimpinan dari legislatif Papua pernah menyatakan sikap akan bubar atau mundur dari jabatan, jika polemik (dualisme MRP) ini belum terselesaikan dengan baik,” kata Ketua Koalisis Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan (KRPBK) Osama Usman Yogoby, kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Ancaman mundur atau bubar yang disampaikan oleh pimpinan DPRP tersebut, katanya, apakah hanya sekadar slogan atau “gula-gula politik” untuk menenangkan rakyat Papua yang kini telah terbagi menjadi dua provinsi tersebut. “Apakah sikap tersebut hanya pernyataan sesumbar saja atau hanya `gula-gula politik` saja,” katanya.

Ia mengaku, sebenarnya pihaknya telah menolak adanya MRP jilid II sejak dari masa pemilihan sejumlah anggota untuk masa pengabdian lima tahun mendatang, dengan melakukan berbagai aksi protes kepada DPRP.

Karena KRPBK menilai kinerja dan sejumlah masukan yang dilakukan oleh MRP jilid I pimpinan Almarhum Agus Alua Alue dan kawan-kawan kepada DPRP tidak diindahkan atau tidak dianggap sebagai salah satu pengambil kebijakan adat.

“Sebenarnya kami tidak lagi fokus untuk menyoroti MRP ataupun MRPB, karena sebelumnya kami telah menolak dengan jelas lewat berbagai aksi protes dan unjuk rasa ke DPRP sejak tahun lalu dan awal tahun ini,” katanya.

Untuk itu, awal bulan Juli nanti ia bersama sejumlah perwakilan dari berbagai komponen dan elemen yang peduli pada Papua, termasuk perwakilan berbagai universitas yang ada di Papua melakukan dengar pendapat dengan DPRP terkait aspirasi yang pernah disampaikan oleh pihaknya, termasuk beberapa hasil rekomendasi MRP jilid I. “Kami akan beraudiens dengan DPRP pada awal Juli nanti, untuk tanyakan sejauh mana mereka perjuangkan aspirasi kami,” katanya.

Majelis Rakyat Papua jilid II sebanyak 73 orang dilantik Mendagri pada 12 April lalu, kemudian pada 15 Juni lalu secara tak terduga Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi melantik sejumlah utusan MRP dari Papua Barat menjadi Majelis Rakayat Papua Barat (MRPB) dengan Ketua Vitalis Yumte.Akibatnya, terjadi polemik di tengah masyarakat Papua, karena UU Otsus Papua hanya mengamanatnya saru MRP untuk semua provinsi di Papua.[bel/ant]
Written by Bel/Ant/Papos
Thursday, 30 June 2011 00:00

June 30, 2011 1

MRP Papua Barat Nodai Harkat Orang Papua

JAYAPURA – Polemik tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua Barat terus bergulir. Mantan Plt. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Papua, Didi Agus Prihatno selaku pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilihan anggota MRP mengaku begitu sedih setelah melihat hasil perjuangannya ternyata banyak disalah tafsirkan.

Meski saat ini dirinya sudah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, tapi apa yang dilakukan oleh anggota MRP di Papua Barat dinilainya sangat menodai harkat dan martabat orang asli Papua.

“Mereka sudah terlanjur mengikuti pemilihan bahkan sudah dilantik dan diangkat sumpah janji di depan Menteri Dalam Negeri, dan sudah ikut menandatangani tata tertib serta ikut pemilihan pimpinan definitif, namun hanya demi kepentingan sesaat, dan dengan waktu yang relatif singkat para anggota MRP di Papua Barat langsung membelok dari sumpah janjinya dan membentuk MRP tandingan di Papua Barat,” katanya.

“Saya melihat harkat dan martabat orang Papua mudah sekali dipengaruhi. Jika begini mana mungkin bisa membela nilai-nilai luhur orang Papua,” sambungnya.

Didi menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 yang selama ini oleh anggota MRP Papua Barat diklaim sebagai dasar pembentukan, sebenarnya merupakan aturan yang mengatur tentang pembentulan lembaga yang diperintahkan oleh otsus yakni Majelis Rakyat Papua (MRP), dan sesuai dengan Undang-Undang Otsus, yang berkaitan dengan tata cara pemilihan anggota MRP maka akan diatur melalui Perdasi. Jika berkaitan dengan jumlah anggota MRP akan diatur melalui peraturan daerah khusus (Perdasus).

“Nah, pemilihan MRP kali ini mengatur tentang tata cara dan jumlah anggota dari 42 menjadi 75, sehingga lahirlah Perdasus No.4/2010 tentang tata cara pemilihan anggota MRP, yang akhirnya menyukseskan pemilihan anggota MRP jilid II ini,” katanya.

Sekarang timbul persoalan lagi, sebab saat ini MRP ada Provinsi Papua dan Papua Barat, sementara MRP harus ada di dua pemerintahan, maka DPRP Papua Barat kemudian menggelar paripurna khusus, sehingga lahirnya Perdasus No. 5/tahun 2011 tentang berlakunya Perdasus No.4/2010 tentang pemilihan MRP di Papua Barat.
“Sehingga jika melihat dari Perdasus no.4/2010 tentang tata cara pemilihan MRP, maka sudah jelas MRP hanya satu,” jelasnya.

Karena itu, sesuai dengan PP No. 54/2004 dan Otsus, sudah jelas mengamanatkan bahwa pembentukan MRP sesuai dengan Perdasus, dan Perdasus yang diakui di Papua dan Papua Barat, hanya Perdasus no.4/2010 tentang pemilihan MRP, dan sudah jelas mengamanatkan bahwa MRP hanya satu di Papua.

“Jika main sulap-sulap begitu sama saja mengobok-ngobok tantanan peraturan di negara ini, sebab bentuk MRP dengan regulasi mana? Ini kan kepentingan sesaat,” ungkapnya.

Untuk itu Didi menyarankan, agar anggota MRP yang sah, terutama yang baru dilantik di Papua untuk segera melakukan gugatan secara hukum ke pusat soal pembentukan MRP di Papua Barat.

“Pimpinan definitif yang terpilih itu kan dipilih sesuai dengan tata tertib, bahkan yang ikut pemilihan adalah 33 anggota dari Papua Barat. Jadi mereka yang sah. Seharusnya mereka yang melakukan gugatan ke pusat,” tegasnya.

Dijelaskannya, sejak awal pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri, di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, tidak ada juga disinggung oleh Mendagri soal adanya pimpinan MRP di Papua Barat,bahkan dalam berbagai kesepakatan antara Gubernur Papua Barat dan Papua, di kementrian dalam negeri di Jakarta, serta kedua DPR disepakati MRP hanya satu.

“Saya jadi saksi, tidak ada yang namanya dua MRP. Jika ada dua lembaga MRP, maka pasti ada dua SK. Namun ternyata Mendagri saat pelantikan hanya membacakan satu SK. Jadi pembentukan MRP di Papua Barat hanya demi kepentingan sesaat,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP, Komarudin Watubun, menandaskan, pemikiran anggota MRP Papua Barat untuk membentuk MRP Provinsi Papua Barat, didasarkan atas pemikiran mengenai amanat PP 54 Tahun 2004 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan tentang provinsi baru bisa membentuk MRP sendiri.

Namun karena adanya berbagai pernyataan yang pada akhirnya hanya membingungkan masyarakat, dan hanya membangun polemik yang berpanjangan, sehingga alangkah baiknya harus diuji materil dari PP 54 itu.

Yang mana untuk memastikan dengan benar bahwa pembentukan MRP Barat itu apakah ada landasan hukum ataukah tidak, guna semua pihak tidak bermain opini bahwa menurut si ‘A’ atau si ‘B’ itu tidak bisa atau itu bisa, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, Komarudin menegaskan, bagi pihak-pihak yang berpolemik selama ini, sebaiknya melihat aturan hukum yang ada, dan selanjutnya menguji materi dari aturan hukum itu ke lembaga-lembaga hukum yang sudah tersedia, apakah ke Mahkamah Konstitusi (MK) ataukah ke Mahkamah Agung (MA).

Sementaraitu, Ketua MRP Provinsi Papua Barat Vitalis Yumte, S.Pd meminta Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua agar tidak mengurusi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Sebab, Provinsi Papua Barat memiliki
pemerintahan sendiri termasuk sudah memiliki MRP Provinsi Papua Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Vitalis Yumte saat menggelar jumpa pers, Selasa (21/6) menanggapi pernyataan Gubernur Papua dan DPR Papua yang dilansir beberapa media.

Dikatakan, secara hukum MRP Provinsi Papua Barat sah. Sebab pembentukkannya sesuai Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua vide UU nomor 35

Tahun 2008 dengan PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP. Dimana di setiap provinsi pemekaran dibentuk MRP yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Menurutnya, pembentukan MRP Provinsi Papua Barat adalah bentuk kegagalan Pemprov Papua dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. “Gubernur Papua dan DPR Papua saya lihat tidak serius melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Otsus. Buktinya banyak agenda Otsus yang tidak dilaksanakan. Antara lain menyiapkan Perdasi dan Perdasus,” tuturnya.

Makanya, lanjut Vitalis, MRP Provinsi Papua Barat harus ada sendiri supaya serius mengurusi masyarakat yang ada di Papua Barat. Dirinya juga menghimbau orang asli Papua di Papua Barat agar tidak terprovokasi oleh kepentingan politik yang memaksakan MRP Provinsi Papua Barat melanggar konstitusi.

Ditambahkan, MRP Provinsi Papua Barat tidak mau melanggar konstitusi.Khususnya menyangkut orang asli Papua yang disebutkan UU Otsus nomor 21 Tahun 2001 Bab I Pasal 1 Huruf (t). MRP Provinsi Papua Periode lalu
pernah melanggar konstitusi mengenai definisi orang asli Papua. Buktinya saat itu ada calon gubernur yang digugurkan untuk mengikuti Pilgub. Orang asli Papua dalam UU Otsus sangat jelas, termasuk orang yang diterima dan akui oleh masyarakat adat.(cak/nls/fud/sr)

June 23, 2011 0

LAGI KEJAHATAN NEGARA RI PADA BANGSA PAPUA

oleh Ismail Asso pada 18 Juni 2011 jam 20:37
By : Ismail Asso

Pendahuluan
Indonesia melalui aparat militer secara ketat membatasi kunjungan wartawan asing ke Papua. Semua media massa nasional dan lokal sangat dibatasi. Bahkan media local dikontrol penuh dan dikuasai militer RI.
Ruang gerak rakyat Papua diawasi secara ketat oleh militer, misalnya dalam rangka penyampaian aspirasi. Rakyat Papua akhirnya dibungkam menjadi mayoritas diam (silence mayority). Papua dijadikan kawasan rahasia operasi militer. Peneliti asing tidak diberi izin masuk kecuali peneliti Indonesia feriferal.
Singkat kata, Papua tidak boleh diketahui Internasional, proses apa yang sedang terjadi dalam kaitannya system kebijakan politik Otonomi Khusus Indonesia diberlakukan di Papua. Alasannya Papua adalah masalah internal Indonesia (NKRI). Internasionalisasi issu Papua kalau bukan sangat ditakuti, pejabat Indonesia sama sekali tidak memberi ruang. Pemerintah pusat sangat membatasi secara sangat ketat melalui kaki tangan militernya di Papua.
Otonomi Khusus Papua sepenuhnya dikontrol militer Indonesia. Rakyat Papua akhirnya dibungkam oleh system ketat penguasa NKRI. Papua Daerah Operasi Militer (DOM) terselubung dikemas dalam bungkusan Otonomi Khusus yang isinya: “Pembunuhan massal rakyat orang Papua”.
Kenyataan paling actual Papua saat ini adalah: “Pembunuhan besar-besaran orang Asli Papua”. Hal ini dilakukan tanpa didasari orang Papua sendiri secara sistematis.Demikian ini tentu saja tidak diketahui dunia luar (dunia internasional). Pembunuhan sistematis dilakukan APARAT MILITER ORGANIK DAN NON ORGANIK sepanjang Otsus diberlalakukan evektif sejak tahun 2003-2011 kini masih berlangsung hingga tulisan ini diturunkan.
Adalah kenyataan ledakan kematian (pemusnahan) besar-besaran orang Papua Asli telah nyata benar-benar sedang berlangsung kini. Tulisan ini mau membeberkan itu hanya beberapa aspek secara terbatas.
HIV/ADIS
Ledakan kematian paling utama disebabkan oleh persebaran HIV/AIDS. Akibatanya pertumbuhan jumlah penduduk asli Papua menurun drastis. Laporan Universitas Yale Amerika Serikat (16 April 2011) bahwa :
“Populasi orang Asli Papua 1,760.557 juta jiwa. Jumlah pendatang (non Papua) akan naik 10,82%=5.174.782. Dan tahun 2020 pendatang menjadi 7.287.463 juta jiwa. Orang Asli Papua 2020 28.99% vs pendatang (non Papua) =71.01%“.
Hal ini sangat mengkhawatirkan karena total penduduk Papua yang hanya 1,7 juta jiwa tidak akan bertambah kecuali jumlah pendatang dan militer Indonesia terus membengkak. Penyebaran HIV/AIDS terlalu cepat dan penyakit sosial politik lain ikut mempengaruhi tingkat penurunan jumlah penduduk Asli Papua.
Hal ini bukan saja momok menakutkan tapi kita sedang menghadapi kenyataan pembunuhan dan pelenyapan etnis Papua sedang berlangsung depan mata menjadi kenyataan paling tragis bagi peradaban umat manusia.
A. Peran Internasional Urgen
Karena itu peran Internasional sangat urgen dibutuhkan disini untuk menyelamatkan Papua dari genosida sekaligus ecosida. PBB harus turun tangan atau kalau tidak, Papua lenyap. Kecuali Papua memisahkan diri dari Indonesia adalah pilihan dan jalan keluar terbaik untuk mengakhiri pembasmian etnis penduduk Papua.
Sebab untuk mengakhiri pembasmian etnis dan pengurasan harta kekayaan Papua oleh pencuri tidak ada jalan lain selain Papua harus memisahkan diri. Dan ini harus didukung internasional.
Bentuk campur tangan Internasional bukan suatu keharusan tapu mutlak diperlukan karena sangat urgen. Sebagai bentuk tanggungjawab moral bagi semua bangsa dunia, maka Intervensi Internasional adalah solusi mengakhiri pembasmian etnis Papua.
Semua ini bukan hanya tanggungjawab Indonesia dan Belanda tetapi internasional harus segera turun tangan untuk membantu menyelesaikan solusi secara menyeluruh. Soal Papua harus menjadi perhatian dan keprihatinan penting semua pihak disini. Jika tidak Papua dan penduduknya, etnis Papua hanya tinggal waktu, akhirnya Papua beserta seluruh isi alam dan manusianya hanya tinggal nama dan kenangan dalam sejarah buku pelajaran anak-anak SMU dunia.
Pemusnahan dan pembunuhan massal etnis Papua secara sistematis disengaja Indonesia ini harus diakhiri. Pemusnahan etnis Papua serta sumber daya alamnya harus dihentikan. Karena itu perlu menjadi perhatian Internasional terutama PBB. Dan peranan penting internasional untuk mengakhiri semua itu sangatlah dibutuhkan agar semua pihak segera turun tangan bagi masa depan penyelamatan Papua.
Penyebaran HIV/AIDS sangat cepat dan pengurasan kekayaan alam Papua sebagai suatu prestasi penjajah untuk melenyapkan bangsa Papua dari muka bumi sesungguhnya bukan hanya tanggungjawab Bangsa Papua saja akan tetapi merupakan tanggungjawab masyarakat dunia Internasional untuk mengakhirinya. Jika Anda tidak percaya silahkan dating ke Papua lihat sendiri proses apa yang sedang terjadi.
*** ***
*Ismail Asso; adalah Ketua Umum FKMPT dan Pembina WEWANAP, Tinggal di Jayapura.