[JAYAPURA] Helikopter yang membawa korban kontak senjata antara Orang Tak Dikenal (OTK) di Kampung Pilia, Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (12/7), tiba di lapangan Helly Pad Makodam XVII Cenderawasih, sekitar pukul 10.50 WIT, Rabu (13/7). Korban Dalam kontak tembak tersebut 5 anggota TNI Yonif 753/AVT terluka.
Anggota ini dievakuasi dengan menggunakan Helly MI. 17. Sulitnya medan di daerah itu yang bergunung-gunung, mengakibatkan evakuasi para korban mengalami kesulitan. Selanjutnya para korban langsung menuju RSUD Mulia mendapatkan perawatan intensif.
Dari pantauan SP selanjutnya kelima korban di evakuasi menuju RS Marthen Indey, Aryoko dengan menggunakan mobil Kijang LGX, dan pukul 11.05 WIT korban tiba di RST Marthen Indey. Sumber SP di Kodam XVII Cenderawasih mengatakan ama korban penembakan adalah Letda Inf Jevy Satriansyah terkena luka tembak pada kaki kanan.
Praka Nohor Awate terkena luka tembak pada lutut kiri dan kaki bagian kanan dan dalam kondisi kritis. Lalu Pratu Heiberd Rivo Sipir terkena luka tembak telapak tangan kiri dan Pratu Sitorus luka kaki kiri terkena serpihan benda keras.
Kapendam Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Ali Hamdan Bogra saat dihubungi SP pukul 10. 59 WIT, via handphonenya, namun tak dijawabnya. Dihubungi SP lagi pukul 14.50 WIT, ia mengaku sedang rapat. ” Saya sedang rapat,”jawabnya singkat lalu memutuskan pembicaraan.[154]
Menanggapi perkembangan politik di Tanah Air dengan rancangan dan dana Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Papua dengan menyelenggarakan Dialogue Jakarta-West Papua yang dimotori kaum Papindo Pater Neles Tebay bersama agen BIN di LIPI, Muridan S., maka dengan ini, Tentara Revolusi West Papua melalui Sekretaris Jenderal Leutenant General Amunggut Tabi setelah dikonfirmasi PMNwes Online menyatakan “Urusan Dialogue adalah urusan politik, TRWP tidak mengurus dialogue. Kami terbatas pada visi/misi organisasi, yaitu menentang penjajang dengan mengangkat senjata. Karena itu, kalau Pater Neles dan rekan sekerjanya Muridan mau berdialogue, maka silahkan lanjutkan, asal tidak memaksa, dan tidak meneror pihak yang tidak setuju dengan prakarsa BIN tersebut,” demikian kutipan wawancara PMNews dengan Sec-Gen TRWP.
Berikut petian wawancara selengkapnya,
Papua Merdeka News (Suara Papua Merdeka News – PMNews): Selamat Bung, selamat berjuang! Kami ada perlu tanya sedikit mengenai perkembangan politik di tanah air. Baru-baru ini ada Konferensi yang bertujuan mendorong Dialogue Jakarta Papua, dan akhir dialogue itu dinyatakan bahwa komponen rakyat Papua yang belum dilibatkan ialah pihak TPN/OPM dan orang Papua di luar negeri (maksudnya di luar Tanah Papua), jadi dalam waktu singkat akan ada konsultasi dengan pihak Anda dan setelah itu adakan dilakukan dialogue dengan Jakarta.
Apa tanggapan TRWP?
Secretary-General Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Kami selalu mengikuti perkembangan di tanah air. Kami juga telah mengirim pasukan kami ke pertemuan dimaksud untuk memantui sejauh mana Indonesia bermain dan sejauh mana aspirasi bangsa Papua bermain. Dan kami punya informasi akurat dan langsung dari lapangan.
Perlu diingat beberapa hal, sebelum saya lanjutnya dengan pertanyaan Anda.
Pertama, bahwa TPN/OPM itu dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka sudah tidak berlaku. Tidak ada panglima TPN/OPM. Yang ada saat ini ialah TRWP dan OPM. Yang ada sekarang Panglima Revolusi TRWP, Gen. Mathias Wenda. Tidak ada organisasi TPN garis miring OPM, karena secara organisasi dan manajemen organisasi dua organisasi yang berbeda tidak bisa digaris-miring dan disebut sekaligus, karena keduanya organisasi yang terpisah dan disebut tanpa garis miring. Kalau Anda masih menyebutnya menggunakan garis miring (/), maka sama saja Anda menganggap TPN itu sama dengan OPM, atau OPM itu sama dengan TPN, atau OPM itu organisasi bersenjata, organisasi yang bergerilya. Ini sudah tidak berlaku. OPM tidak bergerilya, OPM berpolitik.
OPM saat ini berbasis di Port VIla, Vanuatu, di mana Andy Ayamiseba dan Dr. OPM Ottow Ondawame menjadi Koordinator. OPM saat ini dijalankan oleh para fungsionaris, dan dalam waktu depan akan dibentuk pengurus secara Organisasi dengan manajemen yang terstruktur dan modern agar OPM tidak dilihat sebagai angkatan bersenjata. Sebuah organisasi ialah organisasi, bukan angkatan. Sebuah angkatan bergerilya, tidak berorganisasi. Organisasi memiliki struktur organisasi sedangkan angkatan memiliki struktur komando lengkap dengan segala kulturnya. Ini saya sebut mengawali semua supaya para aktivis dan pegiat HAM serta politisi di Tanah Papua memahami perkembangan yang sedang terjadi, agar kita tidak terpagar dalam wacana dan pemikiran penjajah. TPN/OPM itu nama dan sebutan buatan NKRI. Nama dan sebutan buatan orang Papua ialah OPM dan TPN, di mana TPN kini telah berubah nama menjadi TRWP. TRWP tidak digarismiring dengan OPM, tetapi TRWP dan OPM, dua entitas yang terpisah dan berbeda.
Jadi, yang perlu diminta tanggapan ialah orang-orang OPM, bukan kami. Tergantung apakah OPM mau berdialogue dengan Indonesia? Tergantung apakah OPM mau bernasib sama dengan GAM? Itu pilihan dan jalan politik OPM, bukan TRWP. Lapangan kerja TRWP bukan di meja perundingan atau dialogue.
PMNews: Kami berterimakasih untuk penjelasan yang mencerahkan ini. Selanjutnya sesuai dengan jalan pikiran Pater Neles Tebay dan Muridan S. Widjojo, terlihat jelas bahwa angkatan bersenjata juga mau dilibatkan untuk berdialogue, karena di situ disebutkan TPN/OPM, berarti baik organisasi politik maupun angkatan bersenjata keduanya mau dilibatkan.
TRWP: Itu namanya Pater Neles tidak paham tentang dunia. Dunia militer dan dunia politik sangat berbeda. Medan operasi politik dan gerilya sangat berbeda. Alat yang digunakan juga sangat berbeda. Visi misi juga berbeda. Bagaimana Seorang Pater Neles dan agen BIN Muridan S. Widjojo itu mau membodohi rakyat Papua? Rakyat Papua yang dulu dan sekarang sudah berbeda, sudah berganti generasi, sudah berpolitik di era pascamodern, sudah tahu siapa yang berpolitik dan siapa yang bergerilya.
Jangan disamaratakan, jangan juga bermental kolonialis. Pater Neles sebagai putra Papua dan Gembala Umat semestinya mengenal domba-dombanya secara jelas dan mengarahkan semua pihak sesuai jalur dan kapasitasnya. Jangan orang bergerilya dipaksa berpolitik. Lihat akibat dan nasib yang dialami Panglima kami Alm. General TRWP Kelly Kwalik. Itu nasib konyol, itu akibat dari mengajak orang bermain di lapangan yang salah. Sekali lagi, jangan korbankan nasib bangsa ini demi memperjuangkan idealisme berdasarkan studi-studi resolusi konflik yang tidak komprehensif dan tidak berpihak kepada pihak korban sebuah sejarah.
PMNews: Terimakasih. Tanggapan Bung ini mengandung banyak sekali hal yang perlu kami pertanyakan kembali. Tetapi kami batasi diri pada niat awal kami. Apakah tanggapan seperti ini berarti TRWP dan secara khusus Gen. TRWP Mathias Wenda tidak akan terlibat dan dengan demikian tidak akan menerima tawaran Pater Neles dan rekannya agen BIN tadi? TRWP: Anda sudah tahu lalu kenapa harus bertanya?
PMNews: Kami perlu penegasan langsung, singkat dan tegas.
TRWP: Singkat dan jelas: TRWP tidak berpolitik, tidak berdialogue dengan penjajah. General TRWP Mathias Wenda tidak terlibat dalam bujukan dan rayuan agen BIN itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan OPM terlibat di dalamnya, karena OPM sekarang berdiri sebagai organisasi yang terpisah dan terlepas dari TRWP.
PMNews: Tetapi Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 500 orang Papua dan mereka menginginkan dialogue.
TRWP: Rakyat Papua inginkan dialgoue, silahakan berdialogue. Tetapi ada garis yang jelas, angkatan bersenjata yang menentang penjajah dengan bergerilya jangan dipaksa berdialogue. Nanti kita rakyat Papua akan dianggap tidak tahu berpolitik dan tidak layak berorganisasi di era globalisasi ini. Kita harus tampil layak dan presentable di pentas politik global sebagai sebuah perjuangan yang modern. Perjuangan yang modern dan presentable itu pertama sekali ditunjukkan oleh pembedaan dan perbedaan yang jelas dan tegas disertai kebijakan dan langkah-langkah yang jelas dan tegas antara organisasi dan angkatan, antara yang bergerilya dengan yang berpolitik.
Orang Papua sekarang harus tahu, bahwa perjuangan meneruskan aspirasi senegap bangsa dan Tanah Papua sekarang ini sudah modern, sudah terpola dan terorganisir. OPM masih ada, terus berpolitik. Angkatan bersenjatanya masih ada, dan masih aktiv.
PMNews: Maksud kami menyebut jumlah orang tadi ialah untuk menunjukkan bahwa banyak orang Papua mau berdialogue. Karena itu kalau General Mathias Wenda menolak berdialogue, maka General Wenda bisa dianggap tidak sejalan dengan aspirasi bangsa Papua?
TRWP: Jangan membolak-balikkan fakta. Orang Papua itu mau merdeka. Bukan mau berdialogue. Kalau ada orang Papua yang menganggap atau percaya bahwa berdialogue itu merupakan jalan yang tepat untuk mencapai kemerdekaannya, maka silahkan berdialogue. Asal tujuannya tetap sama. Asal jangan kita ulangi Pepera itu menjadi Pepera II, yang nasibnya sama, yaitu mayoritas suara dipaksa untuk bergabung dengan NKRI.
Yang kami tegaskan di sini ialah bahwa tugas angkatan bersenjata yang bergerilya ialah mengangkat senjata dan menentang penjajah, bukan berdialogue. Kami mau membatasi diri kepada tugas dan tanggungjawab kami. Kami tidak mau mencampur-aduk urusan, seperti ajaran dan ajakan kolonial NKRI.
Kami hanya punya garis koordinasi dengan OPM sebagai organisasi politik perjuangan bangsa Papua, tetapi tidak dengan Konferensi atau Pater Neles Tebay atau agen BIN itu. Dalam posisi apapun, mereka tidak ada urusan dengan kami.
Sekali lagi, dinamika yang berkembang di tanah air silahkan diteruskan, tetapi tidak dengan demikian memaksa pihak lain terlibat tanpa ada kedudukan dan posisi yang jelas dalam struktur organisasi perjuangan bangsa ini. Dengan demikian kita tidak dinilai bermain di lapangan tanpa organisasi dan manajerial yang jelas. Tidak ada klub sepak bola yang bermain tanpa managerial dan organisasi yang jelas. Politik bangsa Papua itu selalu liar, tiba-tiba muncul ini dan tiba-tiba muncul itu, kemudian kita membiarkan bola liar itu bergulir sendiriian tanpa kita tahu siapa yang bertugas untuk apa di lapangan itu.
PMNews: Rupanya TRWP menuding Konferensi ini liar?
TRWP: Tidak liar. Konferensinya tidak liar. Yang liar bolanya. Politik bangsa Papua selalu melempar bola liar, ini yang penulis Papua selalu sebut sebagsai “politik buru-pungut”. Kita berburu, kita pungut, bukan kita politik tanam lalu pungut. Jadi, kita tidak tanam, kita tidak pelihara, tetapi kita tinggal ke hutan, ke danau, ke laut dan pungut, tanpa pernah kita tanam sagu, tanpa pernah kita piara ikan, tanpa pernah kita besarkan babi di hutan. Itu politik buru-pungut yang sudah lama kita sudah baca dari tulisan di PMNews sendiri. Karena itu, kalau ikan itu tidak terjaring, kalau babi hutan itu tidak tertangkap, maka mereka lari secara liar. Itu yang saya sebut bola liar.
Itu terjadi karena apa yang kita buru atau cita-cita kita tidak kita kendalikan di dalam organisasi dan manajemen pemecahan masalah bangsa dan Tanah Papua di dalam koridor hukum dan organisasi perjuangan secara jelas dan bermartabat. Kita main secara liar, melempar bola liar, lalu membiarkan bola itu mati secara liar.
Saya kasih contoh: Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 mengeluarkan banyak resolusi dengan mengundang keterlibatan banyak pihak. Tetapi apa yang terjadi? Kita biarkan bolah itu secara liar, yang bola itu dijemput oleh kolonial NKRI dan malah mereka yang memainkan bola itu.
PMNews: Penjelasan ini sangat jauh dan mendalam. Tetapi kami perlu tahu titik mana menunjukkan bahwa Konferensi Perdamaian barusan ini melemparkan bola liar tadi?
TRWP: Sudah jelas! Di situ disebutkan nama-nama orang yang terlibat di dalam Dialgoue dimaksud. Ada orang Papua, ada orang asing. Sekarang pertanyaannya, “Siapa yang ditugaskan melobi orang-orang yang disebutkan itu untuk terlibat?” Yang ditugaskan melobi orang-orang ini harus disebutkan secara jelas dan tegas di dalam Hasil Keputusan Konferensi dimaksud, bukan secara liar di luar konferensi. Jadi, setelah Konferensi itu berakhir, bukan lagi Neles Tebay dan agen BIN itu yang bermain, tetapi orang yang dimandatkan dari Konferensi itu yang mengambil-alih bola itu, dan memainkannya.
Sekarang saya tanya,
“Siapa yang disuruh menindak-lanjuti hasil Konferensi itu?”
“Apakah konferensi itu menganggap bahwa karena Pater Neles Tebay dan agen BIN itu yang mengorganisir konferensi itu maka mereka yang menindak-lanjuti?” Kalau begitu apa artinya konferensi itu?
Kenapa konferensi ini sekali lagi melempar bola liar?
PMNews: Terimakasih. Kami kira ini cukup untuk saat ini. Sementara ini kami akhiri di sini. Ada banyak pertanyaan yang muncul dari jawaban-jawaban di atas, tetapi kami akan tanyakan di lain kesempatan. TRWP: Terimakasih. Mohon koreksi kata-kata dan kalimat yang salah, supaya jelas dibaca. MERDEKA HARGA MATI & HARGA DIRI BANGSA WEST PAPUA!
JAYAPURA [PAPOS] – lagi-lagi terjadi penembakan terhadap aparat keamanan di Tinggi Nambut, kabupaten Puncak Jaya. Kali ini yang menjadi sasaran penembakan tiga anggota TNI 751/BS. Penembakan dilakukan oleh kelompok gerombolan bersenjata kepada anggota TNI saat bertugas.
Kali ini, Tiga anggota TNI Yonif 751/BS dari TIM Pur Hutan menjadi sasaran penembakan oleh kelompok gerombolan bersenjata bertempat di sungai Goom Kalome, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Selasa [5/7] pagi hari.
Akibat penembakan tiga korban mengalami luka tembak, diantaranya pratu Kadek mengalami luka pada bagian siku kanan, serda Deni mengalami luka tembak pada bagian paha kanan, sedangkan Praka Fauzi mengalami luka tembak dibagian kaki kiri.
Untuk mendapat perawayan secra intensip, ke tiga korban penembakan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mulia, Kabupaten Puncak. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa.
Berdasarkan data yang diperoleh Papua Pos, penembakan berawal, ketika anggota TNI sedang melakukan patroli di Pos Kalome, lalu tiba-tiba terjadi kontak senjata yang dilakukan oleh kelompok gerombolan bersenjatadengan TIM Pur Hutan yang berada di Pos Kalome, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak dipimpin langsung oleh Mayor Inf. Lukas.
Keesokan harinya, Rabu [6/7] siang, ketiga korban di evakuasi dari Puncak Jaya menuju Rumah Sakit Aryoko untuk dilakukan perawatan lebih lanjut dengan menggunakan pesawat milik TNI.
Evakukasi korban dari mobil Ambulance ke ruang UGD Rumah Sakit Aryoko mendapat perhatian dari wartawan. Saat wartawan yang melakukan peliputan untuk mengambil gambar korban dilarang diluar areal rumah sakit oleh salah satu anggota provost Kesdam XVII/Cenderawasih, Kopda, berinsial M.A.
Bahkan, M.A mengejar wartawan Papua Pos pada saat mengambil gambar disamping pagar yang terletak di luar areal Rumah Sakit. Tidak sampai disitu, wartawan lain pun ikut dikejar ketika memutar hasil rekaman video yang diambil oleh wartawan Televisi.
Ketika dikonfirmasi ke Kapendam Letkol. Inf Ali Hamdan Bogra lewat telephone selurnya, demikian juga saat di SMS terkait penembakan tersebut, hingga berita diturunkan tidak ada jawaban. [loy]
KPP yang bertujuan merumuskan kriteria Papua Tanah Damai, dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, serta solusinya itu menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Antara lain, dalam komisi VI yang membahas tentang dialog, merekomendasikan agar Kofi Annan dan Eny Faleomavaega sebagai mediator dalam dialog Jakarta-Papua.
Dalam laporan komisi VI yang merupakan kunci dari Konferensi, terdapat lima hal penting dalam sebuah dialog sebagaimana laporan yang dibacakan oleh Pdt. Herman Awom,S.Th, ditargetkan terlaksana akhir tahun 2011 ini, yakni Mediator, fasilitator, tempat dan juru runding
Orang Asli Papua ialah sebuah istilah yang dapat disoroti dari berbagai sudut, semantik, sosiologis, politis, dan hukum, ilmiah ataupun awam. Akan tetapi, dalam konteks pemaksaan Otsus NKRI untuk West Papua sejauh ini dan khususnya terkait dengan gugataan Watubun tentang ke-Asli-an atau ke-Papua-an dirinya sebagai bagian dari komunitas “Orang Papua”, perlu ditinjau secara hukum, politis dan sosiologis; karena ada keterkaitan menjelaskan siapa orang asli Papua dan siapa tidak.
Kalau dikaitkan dengan hukum ketata-negaraan dan kependudukan serta hukum internasional terkait tanah leluhur dan kebangsaan seseorang dikaitkan dengan asal-usul dan tempat kelahiran, serta dikaitkan lagi dengan hukum adat, khususnya politisasi hukum adat yang sejauh NKRI berdiri sudah marak dipraktekkan dan dianggap halal, maka masalahnya semakin rumit.
Menanggapi perkembangan belakangan ini tentang ke-Papua-an Mr. Resubun, maka saya sekedar memberikan pendapat secara awam.
1. Orang Asli Papua menurut UU Otsus 21/2001
Menurut UU Otsus NKRI untuk West Papua sudah-lah jelas, siapa “orang Papua” dan “Orang Asli Papua” itu. UU Otsus menyatakan “Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua”
Memang namanya UU ini buatan penjajah, jelaslah bahwa Udang-Undang yang dibuatnya haruslah memberi peluang seluas-luasnya bagi WNI aslinya untuk memanfaatkan peluangnya sehingga “orang asli Papua” itu bukan saja ber-ras Melanesia dengan ciri rambut, kulit dan sukus serta asal-usul kampung yang jelas, tetapi siapa saja yang diakui oleh orang asli Papua bisa dianggap sebagai “orang Asli Papua”
Maka, memang benar, gugatan ini diterima, dan itulah yang MK lakukan.
2. Orang Asli Papua menurut Orang Papua Sendiri
Menurut orang Papua, Orang Asli Papua dan Masyarakat Adat Papua sudah jelas, seperti dilihat dalam tanggapan anggota DPR RI ataupun DPRP, bahwa, “Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, pada umumnya berkulit sawo-matang (cokelat) dan berambut keriting, berasal dari salah satu suku di pulau New Guiena bagian Barat.”
Di sini orang yang ibunya atau ayahnya bukan asli Papua bisa mengkleim diri sebagai orang asli Papua, tetapi secara sosiokultural telah lama kita kenal nama mereka ialah “peranakan”, bukan asli. Peranakan Papua artinya salah satu orang tua ialah non-Papua. Pertanyaan yang tertinggal dan perlu terus kita cerahkan ialah bagaimana kalau seorang ayah Papua melahirkan anak dari ibunya non-Papua? Ia membawa marga Papua, tetapi tidak berambut keriting? Kalau ibunya Papua dan ayahnya non-Papua lebih jelas tidak serta-merta disebut orang Papua, karena menurut budaya timur dan kususnya Melanesia, identitas ayahnya lebih membawa dampak kepada identitas anak.
3. Orang Asli Papua dan Orang Papua
Kalau ada orang bertanya kepada saya, “Kamu asal dari mana?” Maka saya akan jawab, “Dari Tanah Papua”. Lalu bila ada pertanyaan, “Kamu orang apa?”, maka jawabannya, “Saya orang Papua.” Mas Joko, yang lahir di Arso, orang tuanya ditransmigrasi ke Arso sejak mereka masih muda, dan Joko ialah anak pertama dari pasangan Nudirman dan Supinah, yang waktu datang barusan menikah. Pada saat orang bertanya kepadanya, “Mas orang mana?”, atau “Kamu roang apa?”, maka pantasnya ia menjawab, “1. Saya dari tanah Papua”, dan “2. Saya orang Papua?”
Siapa sebenarnya orang Papua, dan siapa sebenarnya orang ASLI Papua? Apakah sama? Kalau berbedea, di mana perbedaannya? Memang orang Papua sendiri perlu menghabiskan waktu dan pemikiran untuk menjawab pertanyaan ini, karena ada perbedaan semantik, yang berkonsekuensi perbedaan arti secara sosio-antropologis dari keduanya.
4. Orang Papua dan Penduduk Papua
Orang Asli Papua juga berbeda dari Penduduk Papua. Saya sudah banyak membahas ketegorisasi manusia yang telah dilakukan belakangan ini dalam berbagai buku yang saya tulis, bahwa manusia modern sudah berupaya memahami dan mengelompokkan Masyarakat Adat (MADAT) dan Masyarakat Sipil, serta masyarakat lainnya dan akhirnya mengelompokkan MADAT ke dalam masyarakat sipil. Jauh sebelum itu memang sudah ada pengelompokkan seorang dan/atau sekelompok orang sebagai Penduduk dan Warga Negara dan sebagai Penghuni.
Penduduk Papua ialah semua orang yang bertempat tinggal di Tanah Papua, terlepas dari perbedaan dari mana asal-usul, ras, agama, suku-bangsa mereka. Orang Papua juga memenuhi semua syarat penduduk Papua ini, tetapi ditambah lagi dengan pembatasan “orang yang diterima ke dalam salah satu kelompok masyarakat adat Papua” dan BUKAN seperti penjelasan UU 21/2001 buatan NKRI di atas, “orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.”
Ada perbedaan antara orang yang diterima dan orang yang diakui. Orang yang diterima tidak harus berarti serta-merta mereka menjadi “orang asli Papua”, dan orang yang diterima tidak juga secara otomatis menjadi “orang asli Papua”, karena “orang Asli Papua” bukan sebuah identitas KELOMPOK masyarakat, tetapi “Orang asli Papua dalam hal ini ialah sebuah identitas etnis dan ras.
Kalau sebuah kelompok masyarakat itu ditandai dengan pembatasan identias etnis dan ras, maka jelas pengakuan dan penerimaan bukan sertamerta mensahkan ras dan etnis karena keduanya tidak dapat dipindah-akui atau ditolak-diterima oleh manusia. Identitas ras dan etnisitas ialah kodrat ilahi, yang tidak pernah diganggu-gugat dan berganti menurut perpindahan manusia secara geografis. Ini hukum alam, hukum kodrati, bukan hukum politik.
Pengakuan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam UU Otsus No. 21/2001 jelas-jelas hanyalah hukum-politis, sebuah produk politik hukum, hukum yang dibuat dengan niatan politik; niatan politik yang membawa dampak kepada marginalisasi dan pembasmian ras Melanesia dari tanah leluhurnya.
Orang yang diakui juga bukan berarti secara kodrati pengakuan itu menghapus identitas ke-Asli-an yang dibawa seseorang itu sebelum pengakuannya, tidak juga berarti dengan demikian ke-asli-an ras dan etnisitasnya langsung tersulap dan berubah.
Selama ini manusia di dunia, kehiduapn di Indonesia dan masyarakat Papua mengakui bahwa ada berbagai macam kelompok manusia menurut rujukan perbedaan mereka masih-masing secara khas mencirikan mereka. Dalam contoh kasus ini, memang benar, MADAT Serui dikauinya telah “mengakui” dirinya sebagai orang Papua. MADAT Serui juga telah menerimanya sebagai orang Papua. APAKAH ITU BERARTI secara ras dan etnis Resubun menjadi ras Melanesia dan etnis Papua?
Apa yang kita maksudkan dengan “Orang Asli Papua?” di sini
Kalau itu hanya bisa dibeli dan dijual dengan cara pengakuan dan penerimaan, “Apa makna hakiki dan manfaat hakiki dari UU Otsus yang notabene katanya untuk ‘orang asli Papua’ itu?”
Kalau ada seratus atau seribu orang Jawa, Bali, Papua, Makassar, Maluku, Key, mau menggugat dan menyatakan diri sebagai “orang asli Papua”, maka ke mana harus peri kaum umat manusia berambut keriting, berkulit cokelat dengan identitas suku dan kampung yang jelas itu?
5. Hak Politik di Tanah Papua dan Orang Asli Papua
Sesuai aturan main di seluruh negara modern, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, berhak untuk dipilih dan memilih.
Apalagi, walaupun UU Otsus dimaksud telah memberikan keistimewaan perlakuan dan pembedaan yang positiv terhadap orang asli Papua dan yang tidak asli Papua, dalam UU yang sama pula diberikan peluang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mengkleim diri sebagai “orang asli Papua.” Peluang itu pertama kali diperoleh Mr. Resubun kali ini. Tentu saja Resubun-Resubun berikut sudah berdiri menunggu giliran untuk mengkleim pengakuan ke-aslian-nya. Selau diucapkan mulai dari pusat sampai ke kamar mandi, “Negara Indonesia ialah negara hukum.” Salah satu hukumnya ialah UU Otsus ini. Maka UU Otsus itulah, negara hukum itulah memberikan HAK MUTLAK kepada Resubun dari saudara-saudaranya dari Indonesia untuk secara bergilir mengkleim diri sebagai orang asli Papua.
6. Komentar
Sudah lama dan sudah banyak upaya telah dilakukan NKRI, mulai dari operasi militer membabi-buta, operasi gerilya kota dan kampung, operasi intelijen, sampai operasi penjual pakaian, penjual bakso, penjual lampu remang-remang, dan sampai kepada penjual identitas dan jatidiri sebuah bangsa.
Yang diperjual-belikan dalam kasus Resubun ini ialah pengakuan DIRI PRIBADI sebagai orang lain, pengakuan orang Indonesia sebagai “orang asli Papua.” Perlu diingat, ini bukan pengakuan secara etnis dan ras, tetapi secara politis belaka. Politik selalu berubah, berubah menurut kepentingan.
Pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada MADAT Papua yang selama ini melakukan upacara-upacara penyambutan dan pengukuhan seseorang sebagai “Anak Adat”, dan “Kepala Suku” dengan mengenakan Mahkota Burung Surga sebagai simbolnya dan aneka prosesi sejenisnya yang selama ini dilakukan khususnya menjelang Pilkada dan Pemilukada memang sangat membuat banyak orang menjadi dongkol.
Apa latarbelakang pengukuhan dimaksud?
Apakah dengan demikian seseorang itu disulap sejenak secara etnis dan ras?
Kalau Resubun telah berubah ras dan etnisnya menjadi orang asli Papua, maka apa yang terjadi dengan etnis dan ras bawaannya sebelum penyulapan dilakukan oleh MADAT Serui? Kapan etnisitas dan ras bawaannya dilepaskan? Atau Kapan kedua ras dan etnisitasnya di-merged, dikombinasikan, ditempelkan?
Apa atau siapa sebenarnya orang yang sudah berasal dari etnis dan ras yang lain tetapi kemudian diterima dan diakui oleh MADAT Papua?
Bukankah ini sebenarnya menentang dan merombak kodrat ilahi dan hukum alam?
Bagaimana seorang yang berambut lurus dan berkulit putih disebut sebagai orang Asli Papua dan dengan demikian itulah orang yang ber-ras Melanesia, etnis Papua?
Kata Lukas Eneme, Alex Hesegem, dan seluruh Kaum Papindo bahwa Otsus itu baik oleh karena itu harus didukung oleh semua orang Papua, tetapi “Siapa orang Papua semua itu?”
Katanya Otsus itu baik untuk membangun Papua, tetapi apa buktinya?
Kalau kaum Resubun dan kerabatnya mengkleim diri sebagai orang Papua, maka apa nasib suku-bangsamu? Dapatkah sebuah identitas di-merged?
Tidaklah salah kalau kita sebut para pendukung Otsus sebagai kaum Papindo – orang Papua-Indonesia, satu orang dengan dua identitas yang sudah di-merged?
JAYAPURA [PAPOS]- Kaukus Papua di Parlemen Republik Indonesia [RI] dan Dewan Pimpinan Rakyat Papua [DPRP] secara tegas menolak pengajuan judical review [JR] pasal 12 a UU Nomor 21/2001 tentang otonomi khusus [Otsus] Papua yang diajukan Kamaruddin Watubun, SH.
Penolakan itu disampaikan Koordinator Kaukus Papua di Parlemen RI, Paskalis Kosay, MM lewat telepon selularnya kepada Papua Pos, Rabu [6/7] pagi. ‘’Kami dari kaukus Papua parlemen RI menolak pengajuan yudical reviuw yang diajukan oleh saudara Kamaraddin Watubun,’’ kata Paskalis.
Sebab mantan wakil ketua DPRP ini menilai jika Mahkamah Konstitusi [MK] mengabulkan gugatan Kamaruddin Watubun, makna kekhususan Otsus Papua akan hilang, pada akhirnya orang Papua akan mengembalikan UU Nomor 21 tahun 2001 tersebut kepada pemerintah pusat. ‘’Jadi kalau sampai MK mengabulkan judical reviuw yang diajukan, karena UU Otsus tidak ada lagi kekhususannya, maka kita kembalikan saja Otsus tersebut,’’ tegasnya.
Ketika disinggung bahwa Kamaruddin Watubun telah mendapat pengakuan sebagai anak adat. Mantan calon wakil Gubernur Papua periode 2005-2010 ini mengatakan pengakuan terhadap Kamaruddin Watubun hanya untuk mendapatkan hak sebagai orang, bukan hak sebagai orang asli Papua.
Sedangkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, itu haknya orang asli Papua. Jika sampai hak jabatan tertinggi ini dirampas oleh orang yang bukan orang asli Papua, maka Otsus dianggap gagal. ‘’Otsus harus kita pahami secara menyeluruh. Otsus jangan diartikan secara sepenggal-sepenggal. Apa jadinya Papua ini, jika semua orang yang bukan asli Papua menjadi anak adat kemudian menjadi Gubernur dan wakil Gubernur. Kekhususan dalam Otsus tidak ada artinya, sama saja Otsus gagal,’’ katanya.
Untuk itu, ia meminta kepada semua unsure masyarakat yang tinggal di Papua agar lebih menghormati dan memberikan kesempatan kepada para putra-putri asli Papua terbaik di tanah Papua untuk bersaing secara sehat menjadi Gubernur dan wakil Gubernur dalam membangun tanah Papua menuju masyarakat yang lebih sejahtera. ‘’Mengapa sih kita ini tidak bisa melihat orang asli Papua berkarya membangun negerinya ditanah leluhurnya sendiri. Kalau bukan di tanah Papua. Mari kita hargai hak-hak asli orang Papua sebagai anak negeri membangun tanah sendiri,’’ tukasnya.
Bukan Asli Papua
Sementara ditempat terpisah ketua komisi A DPRP, Ruben Magai, S.IP saat jumpa pers meminta agar orang yang bukan asli Papua tidak melakukan judicial review tentang ke asliaan orang Papua ke Mahkamah Konstitusi [MK].
Dikatakannya, roh Undang- undang Nomor 21 tahun 2001 ada 2 hal penting tercantum didalamnya. Pertama adalah MRP, bagaimana MRP mengakomodir hak-hak asli masyarakat adat. Sedangkan yang ke-2 adalah pengakuan tentang bagaimana ke asliaan orang Papua. ‘’Dua itu saja inti dari UU Otsus,”ujar Ruben kepada wartawan di ruang rapat komisi A DPRP, Rabu [6/7] siang.
Oleh karena itu, sangat aneh jika ada oknum-oknum tertentu yang bukan orang asli Papua melakukan judicial review tentang keaslian orang Papua dalam undang-undang Otsus pasal 1 pada huruf T yang mengatakan tentang orang asli Papua.
Sedangkan pasal lain adalah kewajiban Pemerintah dalam membangun masa depan orang Papua ada 5 bidang penting, diantaranya, Pendidikan, Kesehatan, Infrasuktur, peningkatan kesejahteraan dan penegakan Hukum dan Ham.’’ ‘’Itu semua adalah kewajiban Negara untuk orang asli Papua yang pada masa lalu tidak dilakukan. Atas dasar itu UU otsus diberikan untuk mempercepat menanggulangi dari ketertinggalan masa lalu oleh Pemerintah terhadap Orang Papua,’’ tandasnya.
Tetapi kata politisi ulung partai Demokrat ini, yang paling penting dari semua itu adalah MRP dan pengakuan orang asli Papua yang dinilai mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Didalam kewajiban Pemerintahlah membangun orang Papua dibutuhkan perhatian khusus dari Negara dan di dalam Motto ”Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.
Untuk itu, Ruben Magai berpesan kepada Komarudin Watubun agar tidak merobek-robek UU ke asliaan orang Papua, dimana telah jelas-jelas bahwa yang bersangkutan bukan orang asli Papua. Apabila ternyata apa yang diajukan Komaruddin Watubun dikabulkan MK, berarti ia ikut merobek-robek UU tentang ke aslian orang Papua. Orang seperti itulah yang dapat mengembangkan isu-isu kegagalan Otsus di Papua yang memberikan legitimasi memprovokasi ketidak percayaan Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Papua.
‘’Jadi saya minta bagi saudara-saudara pendatang diperlukan pemahamannya terhadap persoalan ini, berfilosofi di Papua juga harus benar-benar terarah untuk masyarakat Papua. Sejarah masa lalu orang Papua sudah berlalu. Jangan lagi ada oknum –oknum yang tidak bertanggung di atas Tanah Papua ini yang dapat memperkeruh suasana politik di Papua. Ada baiknya oknum tersebut ikut membangun Papua lebih baik dan maju menuju masyarakat yang lebih sejahtera,’’ ujarnya.
‘’Sekaligi kami tegaskan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bukan orang asli Papua tidak bisa melakukan revisi judicial review Ke MK. Sebab dalam UU Otsus secara jelas telah memuat antara asli dan tidak asli orang Papua berbeda sekali. Otsus lahir karena adanya tuntunan Merdeka,”tukasnya.[cr -62].
Written by Cr-62/Papos
Thursday, 07 July 2011 00:00
MERAUKE [PAPOS] – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai, selama ini, pemerintah terkesan kurang memberikan perhatian secara serius tentang daerah atau wilayah perbatasan. Melihat kondisi demikian, DPD telah mempunyai suatu komitmen tegas untuk langsung datang ke daerah perbatasan sekaligus melihat dan bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar.
Kritikan itu disampaikan Ketua Tim Rombongan DPD RI , Ir. Emanuel Babu Eha bersama tiga anggota lain ketika melakukan kunjungan di Kabupaten Merauke, Rabu (6/7). “Memang agenda pokok yang kita lakukan kesini adalah ingin melihat secara langsung tentang situasi daerah perbatasan baik fisik kewilayaan maupun kehidupan masyarakat setempat. Selain itu juga, memantau sejauhmana perhatian pemerintah terhadap pembangunan di daerah perbatasan,” kata mantan Wakil Bupati Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Emanuel mencontohkan, fakta telah menunjukkan bahwa selama ini beberapa daerah perbatasan seperti Kalimantan ditinggalkan. Sehingga masyarakat setempat memilih bergabung ke negara Malaysia. Hal ini yang menjadi indicator untuk diberikan perhatian, termasuk di daerah perbatasan RI-PNG. Karena tidak menutup kemungkinan, ada saudara-saudara yang telah hengkang dan pindah ke negara tetangga. “Itu yang mendorong kami dari DPD untuk datang langsung ke daerah perbatasan, sekaligus berdialog dengan masyarakat dan melihat kondisi pembangunan yang ada,” kata Emanuel.
Menyinggung tentang wacana pemekaran yang harus dilakukan di wilayah perbatasan, Emanuel mengungkapkan, ini juga menjadi suatu agenda dalam kunjungan yang dilakukan DPD. “Kami akan melihat apakah layak daerah tersebut untuk dimekarkan atau tidak. Meskipun ada moratorium yang telah dikeluarkan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pemekaran sejumlah wilayah atau daerah,” ujarnya.
Emanuel mengaku, dirinya kurang mengingat secara pasti dan jelas usulan sejumlah daerah yang akan dimekarkan. Tetapi yang jelas bahwa ada usulan sejumlah daerah termasuk juga Papua. “Ya, kita akan tetap melakukan pengkajian kembali. Jika itu adalah untuk kepentingan masyarakat terutama di wilayah perbatasan, DPD tidak akan tinggal diam tetapi akan berjuang terus,” tandasnya. [frans]
Written by Frans/Papos
Thursday, 07 July 2011 00:00
[JAYAPURA] Pembakan kembali terjadi di Puncak Jaya, Selasa ( 5/7) sore. Dari sumber SP, terungkap sebanyak tujuh orang anggota TNI dari Yonif 751 melakukan patroli di Kampung Kalome, Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya. Saat berpatroli tim dihadang dan ditembaki, dan tim patroli membalasnya.
Sehingga terjdi kontak tembak antara Tentara Pembebasan Nasional (TPN) /Organisasi Papua Merdeka ( OPM) dengan personil 751. Akibatnya angota TNI tertembak atas nama Prada Kadek yang mengalami luka tembak pada bagian siku sebelah kanan.
Tak hanya itu saja pada saat tim evakuasi bergeser ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) tim evakuasi dihadang dan kembali terjdi kontak tembak lagi antara TPN / OPM dengan tim evakuasi.
Kembali lagi dua anggota terkena bernama Sertu Deni, yang mengalami luka tembak pada bagian paha kanan. Dan Praka Fauzi mngalami luka tembak pada bgian tangan kanan.
Sekitar pukul 20.00 WIT, korban berhasil di evakuasi ke RSUD Mulia dan pagi ini sudah diterbangkan ke Jayapura untuk dirawat di RS Marten Indey Jayapura.
Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Infantri, Ali Bogra tak ada ditempat saat didatangi wartawan di kantornya di Kodam XVII Cenderawasih, tak ada ditempat.Begitupun saat di hubungi SP, namun tak mengangkat teleponya.[154 ]
JAYAPURA, KOMPAS.com – Ribuan pekerja PT Freeport Indonesia, tambang emas terbesar di dunia, Senin (4/7/2011), mogok kerja menuntut peningkatan kesejahteraan dan perubahan peraturan tentang pemutusan hubungan kerja.
Akibat aksi mogok tersebut, operasional perusahaan praktis lumpuh. Baca selengkapnya di Harian Kompas.
BIAK [PAPOS]- Dewan Adat Papua akan memperketat pengawasan penggunaan dana otonomi khusus Papua tahun anggaran 2011 khusus di bidang pendidikan dan kesehatan.
Koordinator tim advokasi Dewan Adat Papua, Warner Baransano SH di Biak, Senin mengakui, pengawasan dana otsus dilakukan dengan mengecek langsung di lapangan terhadap pemanfaatan dana kepada kelompok sasaran.
Dana otsus bidang pendidikan yang dialokasikan untuk program pendidikan belum tepat sasaran, salah satu contoh program bantuan peralatan sekolah berupa tas, sepatu, pakaian seragam siswa tumpang tindih dengan program PNPM mandiri, ujarnya.
Temuan lain dalam penggunaan dana otsus Papua, lanjut Warner, meski pemerintah telah mengalokasikan dana otsus Papua untuk pendidikan tetapi masih ditemukan ortu mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan sejumlah sekolah tertentu.
Sesuai data tahun 2010,lanjut Warner, Kabupaten Biak Numfor mendapat pembagian dana otsus Papua sebesar Rp59 Miliar namun dalam impelementasi di lapangan pada sektor pendidikan masih belum transparan.
Dana Otsus Papua bidang pendidikan harus menyentuh kebutuhan warga asli Papua, karena itu dalam implementasi di lapangan anggaran ini tepat sasaran serta sesuai ketentuan UU No 21 tahun 2001 tentang pemberian otonomi khusus Papua,?kata Warner Baransano.
Pada bidang kesehatan,lanjut Warner,program berobat gratis melalui program Jaminan Kesehatan Papua harus tepat sasaran sehingga warga asli Papua tidak dipersulit dalam pelayanan pengobatan di rumah sakit maupun Puskesmas.
Ia mengatakan, untuk membantu pengawasan penggunaan dana otsus Papua pihak dewan adat Biak telah membuka posko pengaduan terhadap penyelewengan anggaran otsus Papua.
“Saya imbau masyarakat Papua jika menemukan dugaan penyimpangan anggaran otsus Papua dapat melaporkan kepada posko dewan adat Biak beralamat di gedung dewan adat Biak jalan Majapahit,” ujar Warner.
Pihak dewan adat, lanjut Warner, akan menindaklanjuti berbagai temuan penyalagunaan dana otsus Papua kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi,Kejaksaan serta Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
HARUS TRANSPARAN
Sementara itu ditempat terpisah Tokoh masyarakat Mimika, Dominikus Mitoro meminta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus [Otsus] di Papua harus bekerja transparan dan jujur agar dana dalam jumlah triliunan rupiah itu bisa dirasakan manfaatnya rakyat daerah tersebut.
Mitoro mengatakan hingga 10 tahun pemberlakuan kebijakan Otsus di Provinsi Papua, kondisi masyarakat asli masih memprihatinkan karena terbelenggu kemiskinan, ketidakberdayaan dan lainnya.
“Sebetulnya kalau dana Otsus ini benar-benar dipakai membangun Papua, tentu masyarakat Papua sudah sejahtera. Tapi kenyataannya sebagian besar masyarakat masih belum sejahtera. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan dana Otsus selama 10 tahun sejak tahun 2001,” kata Mitoro.
Sehubungan dengan itu, ia menyatakan mendukung wacana melakukan audit pengelolaan dana Otsus selama 10 tahun di Provinsi Papua. Jika ditemukan penyelewengan dana Otsus, Mitoro meminta aparat penegak hukum memproses oknum-oknum pejabat yang terlibat.
“Pengelola dana Otsus yang selama ini menghambur-hamburkan uang rakyat untuk memperkaya diri dan keluarganya harus ditangkap dan diproses. Jangan pelihara orang-orang seperti itu,” ujar Ketua Dewan Adat Suku Kamoro di Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro [LEMASKO] itu.
Menurut dia, kebijakan Otsus yang diberikan Pemerintah Pusat sesungguhnya sangat positif jika diimplementasikan secara baik karena bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua.
Melalui alokasi anggaran bertriliun-triliun rupiah setiap tahun dari pusat, katanya, seharusnya kondisi masyarakat Papua jauh lebih baik dari semua aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi.
Demikian juga dengan fasilitas umum di kampung-kampung pedalaman hingga pesisir pantai di Papua seperti jalan raya, penerangan, air bersih dan lainnya kondisinya seharusnya lebih baik dari 10 tahun lalu.
Harapan serupa juga dikemukakan mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009, Yosep Yopi Kilangin. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Otsus yang nilainya sangat besar ke Papua.”Pemerintah Pusat telah memberi uang dalam jumlah yang banyak, bahkan kalau mau jujur banyak sekali ke Papua dalam bentuk dana Otsus. Tapi penggunaan dana belum diatur secara baik yang menjamin pemanfaatannya diperuntukkan bagi orang Papua asli,” ujar Yopi.
Ia mengatakan, diperlukan adanya produk hukum yang mengatur bahwa peruntukan dana Otsus diarahkan untuk pembangunan orang Papua asli. “Saya kira Pemerintah Pusat seharusnya mendorong adanya aturan-aturan yang betul-betul khusus untuk menjamin penggunaan dana Otsus itu tepat sasaran,” pinta Yopi.[bel/ant]
Written by Bel/Ant/Papos
Tuesday, 05 July 2011 00:00
