Pemerintah Tinggalkan Daerah Perbatasan

MERAUKE [PAPOS] – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai, selama ini, pemerintah terkesan kurang memberikan perhatian secara serius tentang daerah atau wilayah perbatasan. Melihat kondisi demikian, DPD telah mempunyai suatu komitmen tegas untuk langsung datang ke daerah perbatasan sekaligus melihat dan bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar.

Kritikan itu disampaikan Ketua Tim Rombongan DPD RI , Ir. Emanuel Babu Eha bersama tiga anggota lain ketika melakukan kunjungan di Kabupaten Merauke, Rabu (6/7). “Memang agenda pokok yang kita lakukan kesini adalah ingin melihat secara langsung tentang situasi daerah perbatasan baik fisik kewilayaan maupun kehidupan masyarakat setempat. Selain itu juga, memantau sejauhmana perhatian pemerintah terhadap pembangunan di daerah perbatasan,” kata mantan Wakil Bupati Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Emanuel mencontohkan, fakta telah menunjukkan bahwa selama ini beberapa daerah perbatasan seperti Kalimantan ditinggalkan. Sehingga masyarakat setempat memilih bergabung ke negara Malaysia. Hal ini yang menjadi indicator untuk diberikan perhatian, termasuk di daerah perbatasan RI-PNG. Karena tidak menutup kemungkinan, ada saudara-saudara yang telah hengkang dan pindah ke negara tetangga. “Itu yang mendorong kami dari DPD untuk datang langsung ke daerah perbatasan, sekaligus berdialog dengan masyarakat dan melihat kondisi pembangunan yang ada,” kata Emanuel.

Menyinggung tentang wacana pemekaran yang harus dilakukan di wilayah perbatasan, Emanuel mengungkapkan, ini juga menjadi suatu agenda dalam kunjungan yang dilakukan DPD. “Kami akan melihat apakah layak daerah tersebut untuk dimekarkan atau tidak. Meskipun ada moratorium yang telah dikeluarkan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pemekaran sejumlah wilayah atau daerah,” ujarnya.

Emanuel mengaku, dirinya kurang mengingat secara pasti dan jelas usulan sejumlah daerah yang akan dimekarkan. Tetapi yang jelas bahwa ada usulan sejumlah daerah termasuk juga Papua. “Ya, kita akan tetap melakukan pengkajian kembali. Jika itu adalah untuk kepentingan masyarakat terutama di wilayah perbatasan, DPD tidak akan tinggal diam tetapi akan berjuang terus,” tandasnya. [frans]
Written by Frans/Papos
Thursday, 07 July 2011 00:00