Tokoh / Pemimpin Gereja yang Bicara Jeda Kemanusiaan adalah kaki-tangan NKRI
General Amunggut Tabi dari West Papua Army mengatakan dengan tegas bahwa tokoh / Pemimpin Gereja dan masyarakat umum yang entah dari hati atau karena dibayar berbicara Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua adalah kaki-tangan NKRI. Alasan pertama karena tujuan dari Jeda Kemanusiaan ialah untuk meyakinkan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kondisi keamana di Tanah Papua…
Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT
ULMWP tidak akan menggelar KTT. ULMWP akan menggelar Kongres sesuai dasar hukumnya. Secara Konstitusional Dasar Hukum ULMWP bukan lagi By Law atau Konstitusi 2017. Sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS). ULMWP memberlakukan UUDS melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representasi NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan…
Oridek Ap: I remeber Leo Ap
𝖨 𝗋𝖾𝗆𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋: 𝐋𝐄𝐎 𝐀𝐏 He was an officer of OPM-TPN SONEK Battalion under the Command of late Marthen Prawar. He was killed in action in Biak-West Papua. He was a fearsome sniper, he was also known for his courage and relentlessness. I am sure some members of Sonek Battalion can still tell stories about his…
Soal Papua, Amien Rais Ingatkan Peristiwa Bubar Uni Soviet
Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak menyepelekan persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Ia mengingatkan peristiwa bubarnya Uni Soviet dan Yugoslavia karena tak bisa menjaga wilayah. “Jangan diremehkan sama sekali. Ini pesan saya,” kata Amien Rais di selah acara hari…
Pekikan Papua Merdeka menggema di Terminal Pasar Depan Pos Polisi Wosi Manokwari
Manokwari, Jubi- Pekikan “Papua Merdeka” menggema di dalam terminal dekat Pasar Wosi, tepatnya di depan Pos Polisi Wosi Manokwari Papua Barat pada Minggu (27/11/2022). Warga Papua dari berbagai wilayah berkumpul merayakan kemerdekaan Papua, dengan membawa spanduk dan baliho bercorak bendera Bintang Kejora. Bernard Idji salah satu peserta aksi perayaan mengatakan aktivitas perayaan ini digelar sejak Minggu pagi dengan diawali Ibadah.…
Delapan negara mengkritik pelanggaran HAM Indonesia di Sidang UPR
Berita | Edisi, 18 November 2022 Delapan negara telah menyerukan penyelidikan segera atas pelanggaran hak asasi manusia di West Papua yang diduduki di PBB, yang merupakan pukulan besar bagi kedudukan internasional Indonesia. Putaran keempat Universal Periodic Review (UPR) Indonesia dimulai di Jenewa pada 9 November . Setiap negara harus menjalani proses ini setiap empat atau…
PRESIDEN SEMENTARA BENNY WENDA: KOMNAS TAK PUNYA KAPASITAS, DIALOG SUDAH TERJADI DI MSG DAN PIF
Jayapura, Jubi – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menegaskan Komnas HAM RI tak punya kapasitas untuk menyelenggarakan ataupun menjadi mediator dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Komnas HAM, menurut Wenda adalah institusi yang menjadi bagian dari negara Indonesia. Komnas HAM RI menargetkan dialog damai antara pemerintahan dan warga…
SEBUAH RESOLUSI MU-PBB BISA DICABUT DAN HASIL REFERENDUM BISA DIBATALKAN, SERTA MEMBUAT KEPUTUSAN DARURAT
Berdasarkan Kategori Resolusi Majelis Umum PBB, sebuah Resolusi Majelis umum PBB bisa dicabut, selain itu hasil referendum bisa dibatalkan, dan Majelis Umum PBB dapat membuat sebuah keputusan darurat terhadap suatu masalah yang dipandang dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly resolution adalah sebuah keputusan…
Lukas Enembe, Politik Devide et Impera dan Politisasi Kasus Korupsi
Agustinus Waliagen: Pemerintah Pusat Memaksa Gubernur Lukas Enembe bagi APBD Papua Tahun 2022 Senilai 8 Triliun untuk Biayai Tiga Provinsi Pemekaran Baru di Papua Status Tersangka Dana 1 Milyar sebagai siasat Jakarta untuk “Mutilasi” Gubernur Lukas Enembe Bagian 1 Pada Juli 2022, DPR RI melalui paripurna telah menetapkan tiga Pemekaran Provinsi Baru di Tanah Papua.…
SEBUAH RESOLUSI MU-PBB BISA DICABUT DAN HASIL REFERENDUM BISA DIBATALKAN, SERTA MEMBUAT KEPUTUSAN DARURAT
By: Krrietian GriaponEdisi, 15 Janunari 2022 Berdasarkan Kategori Resolusi Majelis Umum PBB, sebuah Resolusi Majelis umum PBB bisa dicabut, selain itu hasil referendum bisa dibatalkan, dan Majelis Umum PBB dapat membuat sebuah keputusan darurat terhadap suatu masalah yang dipandang dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations…
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Follow My Blog
Get new content delivered directly to your inbox.
Papua Merdeka News 