BIAK [PAPOS] – Sebanyak 200 tokoh masyarakat asal 15 kabupaten di Papua Tengah akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran kementerian terkait untuk realisasi pendirian provinsi Papua Tengah Juni mendatang.

Tokoh adat Biak Yan Korwa di Biak,Minggu, mengatakan, keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua perwakilan 15 kabupaten menyampaikan aspirasi percepatan realisasi provinsi Papua Tengah sebagai mana amanah UU No 45 tahun 1998 tentang pemekaran provinsi Papua.

“Sebelum bertolak ke Jakarta 200 masyarakat bersama tim 502 akan mendeklarasikan pendirian Provinsi Papua di DPRD Biak, saya harapkan rencana kegiatan ini bisa berjalan sesuai jadwal,”ungkap Yan Korwa.

Ia mengakui, melalui percepatan kehadiran provinsi Papua Tengah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperpendek birokrasi pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat di 15 kabupaten.

Keinginan akan berdirinya provinsi Papua Tengah, menurut Korwa, merupakan suatu realita serta sebagai kebutuhan nyata di masyarakat guna mempercepat laju pembangunan di wilayah Papua Tengah. “Aspirasi pendirian provinsi Papua Tengah segera disikapi pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan kecewaan masyarakat di arus bawah,”imbuh tokoh adat Yan Korwa.

Sementara itu, Koordinator Satgas Papua Marinus Ronsumbre mendesak jajaran kementerian terkait di Jakarta serta DPR RI segera memproses aspirasi tuntutan pendirian daerah otonomo baru provinsi Papua Tengah. “Untuk meredam tuntutan pemisahan diri rakyat Papua sebaiknya pemerintah pusat menyetujui pendirian provinsi Papua Tengah, hal ini sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat mengangkat harkat masyarakat di 15 kabupaten wilayah Papua Tengah,”ungkap Marinus.

Ia mengakui, rencana keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah ke Jakarta hanya membawa satu misi yakni menuntut pendirian provinsi pemekaran Papua Tengah dengan ibukota Biak serta mendukung figur anak asli Papua Laksma TNI (Purn) Dick Henk Wabiser sebagai caretaker Gubernur.

Jajaran Satgas Papua Biak, lanjut Marinus, siap mengawal serta mendukung penuh pendirian provinsi Papua Tengah sebagai suatu keinginan bersama masyarakat untuk mengejar ketertinggalan,kemiskinan serta keterbelakangan pembangunan di 15 kabupaten.

Sebelumnya, Sekretaris tim 502 Biak Chaidir Massing mengakui, keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah akan diawali dengan deklarasi di DPRD serta dilanjutkan berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasi pendirian Papua Tengah.

“Saya harapkan rencana keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah ke Jakarta mendapat dukungan berbagai pihak sehingga selama kegiatan di Jakarta bisa berjalan sukses dan lancar,” harap mantan anggota DPRD Supiori periode 2004-2009. [bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Tuesday, 31 May 2011 00:00

JAYAPURA– Kaukus Parlemen Papua di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah salah mengambil keputusan dengan menghentikan Hanna Hikoyabi sebagai calon terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2011-2016. Kauskus menduga, kasus Hanna telah disisipi ‘pihak-pihak tertentu’ yang ingin mengambil keuntungan dibalik dicoretnya Hikoyabi. “Kami mendesak Mendagri meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, Hanna harus dilantik menjadi anggota Majelis Rakyat Papua,” kata Agustina Basikbasik, Anggota Komisi II DPR RI, juga wakil Kaukus Parlemen kepada Bintang Papua, Senin (30/5). Menurutnya, perempuan Papua telah dilecehkan. Pemerintah juga telah melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2004 tentang pemilihan MRP serta Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) No 4 Tahun 2010. “Ia telah dipilih menurut aturan, tapi kemudian dia malah dicekal pada saat hendak dilantik, ini ada apa, kami mempertanyakan itu dan meminta Mendagri bertanggung jawab,” ujarnya.

Penolakan Hanna menjadi anggota majelis akibat diduga menjadi motor dalam unjuk rasa menentang otonomi khusus dan meminta referendum. Kabar tersebut sempat mencuat selama beberapa pekan sebelum akhirnya Hikoyabi didepak dari daftar calon yang akan dilantik. “Dia perempuan Papua yang punya kepedulian terhadap rakyat, saya kira ia layak menjadi pemimpin. Apa salahnya ia dicoret, seharusnya bila ingin menghilangkan dia, itu dari awal, bukan sudah mau dilantik baru dicoret namanya,” ucap Agustina.

Bekas Asisten II Pemerintah Kabupetan Merauke itu menambahkan, pihaknya telah membuat rekomendasi pada pemerintah agar meninjau kembali masalah Hanna. “Ya kami dari Kaukus tidak mau ini jadi masalah, ia layak jadi pemimpin dan harus dilantik.”

Mendukung kasus Hanna, puluhan perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Papua Peduli Keadilan (JP3K) sempat menggelar unjuk rasa di Kantor MRP di Kotaraja, Senin (24/5) lalu. Mereka meminta Hanna dilantik sebelum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MRP periode 2011-2016.

Mereka juga meminta MRP menunda pelaksanaan pemilihan Ketua definitif hingga Hanna Hikoyabi menjadi anggota MRP dari Dapil (daerah pemilihan) I, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura. “Ya pemilihan ketua harus menunggu Ibu Hanna dilantik,” kata Koordinator demo, Dolly Yakadewa.
Penolakan atas putusan Mendagri juga datang dari Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua. “Kami menilai pemerintah telah sewenang-wenang merampas dan meniadakan hak berpolitik dari perempuan Papua. SBY harus bertanggungjawab disini,” kata Erna Mahuze, Wakil Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua.

Menurutnya, keterlibatan perempuan Papua dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan merupakan salah satu hak asasi yang telah diakui konstitusi. “Sehingga negara wajib menjamin dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan, termasuk kami perempuan Papua. Bukan sebaliknya membuat pelecehan atas itu,” ujarnya.

Selain Hikoyabi, Maria Kambirok dari daerah pemilihan 10 wilayah Boven Digoel dan Frida T Klasin dari Sorong, Raja Ampat, juga mendapat perlakuan tidak manusiawi, didepak setelah sebelumnya terpilih dalam pemilihan lembaga kultur tersebut. “Pemerintah beralasan karena mereka tidak representatif, ini sangat keliru. Ini sama saja dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan Papua,” tegasnya.

Jaringan Perempuan menuntut pengembalian hak Hana dan sejumlah wanita lain agar bisa duduk di majelis. “Kita akan melakukan aksi bila wakil kami tidak duduk di MRP.”

Mahuze berpendapat, keputusan menolak Hana Hikoyabi merupakan presenden buruk yang berpotensi menimbulkan budaya takut, memasung dan mengkerdilkan hak setiap warga Papua. “Pemerintah yang berjalan dalam budaya takut hanya akan menjadi lumpuh dan tidak memberi ruang bagi tumbuh kembangnya demokratisasi.”

Sebelumnya 73 anggota MRP periode 2011-2016 dilantik Selasa 12 April lalu. Dua nama yang tidak dicantumkan dalam SK pelantikan oleh Mendagri, Gamawan Fauzi itu adalah Hana Hikoyabi dan alm. Agus Alua (bekas ketua MRP periode sebelumnya).

Hana sendiri merasa dicurangi pemerintah setelah dalam pelantikan tersebut tidak diikutsertakan. “Saya sudah terpilih, tapi kemudian tidak dilantik, ada apa ini,” ucapnya.

Ia memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya berharap ada keadilan yang bisa didapatkan perempuan Papua, jangan ada lagi pelanggaran disini,” (jer/don)

JAYAPURA– Kaukus Parlemen Papua di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah salah mengambil keputusan dengan menghentikan Hanna Hikoyabi sebagai calon terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2011-2016. Kauskus menduga, kasus Hanna telah disisipi ‘pihak-pihak tertentu’ yang ingin mengambil keuntungan dibalik dicoretnya Hikoyabi. “Kami mendesak Mendagri meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, Hanna harus dilantik menjadi anggota Majelis Rakyat Papua,” kata Agustina Basikbasik, Anggota Komisi II DPR RI, juga wakil Kaukus Parlemen kepada Bintang Papua, Senin (30/5). Menurutnya, perempuan Papua telah dilecehkan. Pemerintah juga telah melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2004 tentang pemilihan MRP serta Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) No 4 Tahun 2010. “Ia telah dipilih menurut aturan, tapi kemudian dia malah dicekal pada saat hendak dilantik, ini ada apa, kami mempertanyakan itu dan meminta Mendagri bertanggung jawab,” ujarnya.

Penolakan Hanna menjadi anggota majelis akibat diduga menjadi motor dalam unjuk rasa menentang otonomi khusus dan meminta referendum. Kabar tersebut sempat mencuat selama beberapa pekan sebelum akhirnya Hikoyabi didepak dari daftar calon yang akan dilantik. “Dia perempuan Papua yang punya kepedulian terhadap rakyat, saya kira ia layak menjadi pemimpin. Apa salahnya ia dicoret, seharusnya bila ingin menghilangkan dia, itu dari awal, bukan sudah mau dilantik baru dicoret namanya,” ucap Agustina.

Bekas Asisten II Pemerintah Kabupetan Merauke itu menambahkan, pihaknya telah membuat rekomendasi pada pemerintah agar meninjau kembali masalah Hanna. “Ya kami dari Kaukus tidak mau ini jadi masalah, ia layak jadi pemimpin dan harus dilantik.”

Mendukung kasus Hanna, puluhan perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Papua Peduli Keadilan (JP3K) sempat menggelar unjuk rasa di Kantor MRP di Kotaraja, Senin (24/5) lalu. Mereka meminta Hanna dilantik sebelum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MRP periode 2011-2016.

Mereka juga meminta MRP menunda pelaksanaan pemilihan Ketua definitif hingga Hanna Hikoyabi menjadi anggota MRP dari Dapil (daerah pemilihan) I, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura. “Ya pemilihan ketua harus menunggu Ibu Hanna dilantik,” kata Koordinator demo, Dolly Yakadewa.
Penolakan atas putusan Mendagri juga datang dari Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua. “Kami menilai pemerintah telah sewenang-wenang merampas dan meniadakan hak berpolitik dari perempuan Papua. SBY harus bertanggungjawab disini,” kata Erna Mahuze, Wakil Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua.

Menurutnya, keterlibatan perempuan Papua dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan merupakan salah satu hak asasi yang telah diakui konstitusi. “Sehingga negara wajib menjamin dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan, termasuk kami perempuan Papua. Bukan sebaliknya membuat pelecehan atas itu,” ujarnya.

Selain Hikoyabi, Maria Kambirok dari daerah pemilihan 10 wilayah Boven Digoel dan Frida T Klasin dari Sorong, Raja Ampat, juga mendapat perlakuan tidak manusiawi, didepak setelah sebelumnya terpilih dalam pemilihan lembaga kultur tersebut. “Pemerintah beralasan karena mereka tidak representatif, ini sangat keliru. Ini sama saja dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan Papua,” tegasnya.

Jaringan Perempuan menuntut pengembalian hak Hana dan sejumlah wanita lain agar bisa duduk di majelis. “Kita akan melakukan aksi bila wakil kami tidak duduk di MRP.”

Mahuze berpendapat, keputusan menolak Hana Hikoyabi merupakan presenden buruk yang berpotensi menimbulkan budaya takut, memasung dan mengkerdilkan hak setiap warga Papua. “Pemerintah yang berjalan dalam budaya takut hanya akan menjadi lumpuh dan tidak memberi ruang bagi tumbuh kembangnya demokratisasi.”

Sebelumnya 73 anggota MRP periode 2011-2016 dilantik Selasa 12 April lalu. Dua nama yang tidak dicantumkan dalam SK pelantikan oleh Mendagri, Gamawan Fauzi itu adalah Hana Hikoyabi dan alm. Agus Alua (bekas ketua MRP periode sebelumnya).

Hana sendiri merasa dicurangi pemerintah setelah dalam pelantikan tersebut tidak diikutsertakan. “Saya sudah terpilih, tapi kemudian tidak dilantik, ada apa ini,” ucapnya.

Ia memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya berharap ada keadilan yang bisa didapatkan perempuan Papua, jangan ada lagi pelanggaran disini,” (jer/don)

SENTANI-Jajaran Polsek Kawasan Bandara Sentani Sabtu (28/5) sekitar pukul 19.00 WIT dikejutkan dengan penemuan salah seorang warga bernama Alfius Molay (35) dalam keadaan tidak bernyawa di dalam tahanan Polsek Kawasan Bandara Sentani. Korban ditemukan pertama kali oleh salah satu anggota jaga bernama Briptu Stevi Pangaya yang sedang melakukan pemeriksaan ke ruang tahanan. Kapolres Jayapura AKBP Mathius Fakhiri SIK ketika dikonfirmasi wartwan melalui Kapolsek Kawasan Udara Sentani Iptu Harianja membenarkan tahanannya bernama Alfius Malai itu telah meninggal dunia. Namun menurut Kapolsek, penyebab kematian korban sampai saat ini masih misteri, apakah karena over dosis konsumsi minuman keras ataukah penyebab kematian korban karena yang bersangkutan dianiaya. Karena menurut Kapolsek sebelum diamankan korban awalnya diduga melakukan aksi yang menggangu ketertiban umum di dalam terminal bandara dalam keadaan mabuk berat dan tubuhnya juga sudah melemas.

Saat diamankan petugas, salah satu pelipis mata korban telah dalam keadaan mengalami luka sobek sekitar 2 cm yang mana diduga korban sebelumnya telah dianiaya. Saat diamankan sekitar pukul 17.10 korban langsung disuruh istirahat di dalam ruang tahanan, seperti biasanya petugas mengamankan oknum warga yang ditemukan mabuk berat dan menggangu ketertiban umum di bandara.

Namun ketika pukul 18.00 Briptu Stevi Pangaya yang pada saat itu sedang piket melakukan pemeriksaan ke dalam ruang tahanan dan menemukan korban sedang tertidur, dan untuk memastikan korban baik-baik saja Briptu Stevi Pangaya memanggil salah satu rekan piketnya bernama Johan M Telussa untuk memeriksa korban.

Namun saat keduanya memeriksa korban denyutnya nyadinya berdenyut lambat sekali, dan keduanya langsung menghubungi Kapolsek. “Ketika 2 anggota saya memeriksa nadi korban melemah keduanya langsung menghubungi saya dan saya memerintahkan untuk segera dilarikan ke RSUD Yowari,” jelas Kapolsek kepada wartwan kemarin.

Menurut Kapolsek dalam perjalanan dirinya sempat mengontak anak buahnya dan keduanya melaporkan nadi korban telah kembali normal, namun ketika korban masuk ke dalam UGD nadinya tiba-tiba melemah lagi, dan akhirnya nyawa pria yang diduga akan berangkat ke Kabupaten Yahukimo itu sudah tidak tertolong lagi.

Kapolsek juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan outopsi untuk memastikan penyebab sebenarnya dari kematian korban. “Kami sedang outopsi, untuk memastikan penyebab kematiannya,” ujarnya melalui pesan singkat pada ahad (29/5) kemarin.

Selain itu Kapolsek juga menjelaskan pihaknya juga telah memeriksa daftar tugas security di bandara Sentani untuk juga dimintai keterangannya terkait penyebab luka di pelipis mata korban itu.

Sementara itu, beberapa para tukang ojek di bandara Sentani mengatakan bahwa sebelum diamankan korban yang dalam keadaan mabuk berat sekali dan tubuhnya sangat lemas itu berulang kali ditolak oleh para petugas di pintu masuk keberangkatan karena yang bersangkutan dalam keadaan mabuk berat. Saat itu sekitar pukul 11.00 WIT korban keluar ke parkiran terminal bandara.

Dan tepatnya pada deretan parkiran ketiga salah satu mobil kijang avanza berwarna biru tiba-tiba berpapasan dengan korban, pada saat itu korban yang masih terlihat kesal karena ditolak di pintu masuk keberangkatan itu langsung memukul mobil tersebut.

Saat itu terlihat salah seorang oknum anggota Polsek Kawasan bandara berinsial NVL turun dari mobil dan langsung melepaskan sebuah bonggem mentah ke pelipis mata korban dan langsung korban terjatuh dan mulutnya terbentur aspal dan mengeluarkan darah segar pula. “Waktu NVL pukul dia itu darah yang keluar itu macam air pancuran saja, jadi mungkin dia kehabisan darah tuh,” ujar Nobo salah seorang tukang ojek di bandara Sentani di dampingi beberapa rekannya sambil menunjukkan bekas-bekas darah di TKP kepada wartwan. Dan usai dipukul korban langsung diamankan ke Polsek Kawasan Bandara. (jim/don)

SENTANI-Jajaran Polsek Kawasan Bandara Sentani Sabtu (28/5) sekitar pukul 19.00 WIT dikejutkan dengan penemuan salah seorang warga bernama Alfius Molay (35) dalam keadaan tidak bernyawa di dalam tahanan Polsek Kawasan Bandara Sentani. Korban ditemukan pertama kali oleh salah satu anggota jaga bernama Briptu Stevi Pangaya yang sedang melakukan pemeriksaan ke ruang tahanan. Kapolres Jayapura AKBP Mathius Fakhiri SIK ketika dikonfirmasi wartwan melalui Kapolsek Kawasan Udara Sentani Iptu Harianja membenarkan tahanannya bernama Alfius Malai itu telah meninggal dunia. Namun menurut Kapolsek, penyebab kematian korban sampai saat ini masih misteri, apakah karena over dosis konsumsi minuman keras ataukah penyebab kematian korban karena yang bersangkutan dianiaya. Karena menurut Kapolsek sebelum diamankan korban awalnya diduga melakukan aksi yang menggangu ketertiban umum di dalam terminal bandara dalam keadaan mabuk berat dan tubuhnya juga sudah melemas.

Saat diamankan petugas, salah satu pelipis mata korban telah dalam keadaan mengalami luka sobek sekitar 2 cm yang mana diduga korban sebelumnya telah dianiaya. Saat diamankan sekitar pukul 17.10 korban langsung disuruh istirahat di dalam ruang tahanan, seperti biasanya petugas mengamankan oknum warga yang ditemukan mabuk berat dan menggangu ketertiban umum di bandara.

Namun ketika pukul 18.00 Briptu Stevi Pangaya yang pada saat itu sedang piket melakukan pemeriksaan ke dalam ruang tahanan dan menemukan korban sedang tertidur, dan untuk memastikan korban baik-baik saja Briptu Stevi Pangaya memanggil salah satu rekan piketnya bernama Johan M Telussa untuk memeriksa korban.

Namun saat keduanya memeriksa korban denyutnya nyadinya berdenyut lambat sekali, dan keduanya langsung menghubungi Kapolsek. “Ketika 2 anggota saya memeriksa nadi korban melemah keduanya langsung menghubungi saya dan saya memerintahkan untuk segera dilarikan ke RSUD Yowari,” jelas Kapolsek kepada wartwan kemarin.

Menurut Kapolsek dalam perjalanan dirinya sempat mengontak anak buahnya dan keduanya melaporkan nadi korban telah kembali normal, namun ketika korban masuk ke dalam UGD nadinya tiba-tiba melemah lagi, dan akhirnya nyawa pria yang diduga akan berangkat ke Kabupaten Yahukimo itu sudah tidak tertolong lagi.

Kapolsek juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan outopsi untuk memastikan penyebab sebenarnya dari kematian korban. “Kami sedang outopsi, untuk memastikan penyebab kematiannya,” ujarnya melalui pesan singkat pada ahad (29/5) kemarin.

Selain itu Kapolsek juga menjelaskan pihaknya juga telah memeriksa daftar tugas security di bandara Sentani untuk juga dimintai keterangannya terkait penyebab luka di pelipis mata korban itu.

Sementara itu, beberapa para tukang ojek di bandara Sentani mengatakan bahwa sebelum diamankan korban yang dalam keadaan mabuk berat sekali dan tubuhnya sangat lemas itu berulang kali ditolak oleh para petugas di pintu masuk keberangkatan karena yang bersangkutan dalam keadaan mabuk berat. Saat itu sekitar pukul 11.00 WIT korban keluar ke parkiran terminal bandara.

Dan tepatnya pada deretan parkiran ketiga salah satu mobil kijang avanza berwarna biru tiba-tiba berpapasan dengan korban, pada saat itu korban yang masih terlihat kesal karena ditolak di pintu masuk keberangkatan itu langsung memukul mobil tersebut.

Saat itu terlihat salah seorang oknum anggota Polsek Kawasan bandara berinsial NVL turun dari mobil dan langsung melepaskan sebuah bonggem mentah ke pelipis mata korban dan langsung korban terjatuh dan mulutnya terbentur aspal dan mengeluarkan darah segar pula. “Waktu NVL pukul dia itu darah yang keluar itu macam air pancuran saja, jadi mungkin dia kehabisan darah tuh,” ujar Nobo salah seorang tukang ojek di bandara Sentani di dampingi beberapa rekannya sambil menunjukkan bekas-bekas darah di TKP kepada wartwan. Dan usai dipukul korban langsung diamankan ke Polsek Kawasan Bandara. (jim/don)

SENTANI-Jajaran Polsek Kawasan Bandara Sentani Sabtu (28/5) sekitar pukul 19.00 WIT dikejutkan dengan penemuan salah seorang warga bernama Alfius Molay (35) dalam keadaan tidak bernyawa di dalam tahanan Polsek Kawasan Bandara Sentani. Korban ditemukan pertama kali oleh salah satu anggota jaga bernama Briptu Stevi Pangaya yang sedang melakukan pemeriksaan ke ruang tahanan. Kapolres Jayapura AKBP Mathius Fakhiri SIK ketika dikonfirmasi wartwan melalui Kapolsek Kawasan Udara Sentani Iptu Harianja membenarkan tahanannya bernama Alfius Malai itu telah meninggal dunia. Namun menurut Kapolsek, penyebab kematian korban sampai saat ini masih misteri, apakah karena over dosis konsumsi minuman keras ataukah penyebab kematian korban karena yang bersangkutan dianiaya. Karena menurut Kapolsek sebelum diamankan korban awalnya diduga melakukan aksi yang menggangu ketertiban umum di dalam terminal bandara dalam keadaan mabuk berat dan tubuhnya juga sudah melemas.

Saat diamankan petugas, salah satu pelipis mata korban telah dalam keadaan mengalami luka sobek sekitar 2 cm yang mana diduga korban sebelumnya telah dianiaya. Saat diamankan sekitar pukul 17.10 korban langsung disuruh istirahat di dalam ruang tahanan, seperti biasanya petugas mengamankan oknum warga yang ditemukan mabuk berat dan menggangu ketertiban umum di bandara.

Namun ketika pukul 18.00 Briptu Stevi Pangaya yang pada saat itu sedang piket melakukan pemeriksaan ke dalam ruang tahanan dan menemukan korban sedang tertidur, dan untuk memastikan korban baik-baik saja Briptu Stevi Pangaya memanggil salah satu rekan piketnya bernama Johan M Telussa untuk memeriksa korban.

Namun saat keduanya memeriksa korban denyutnya nyadinya berdenyut lambat sekali, dan keduanya langsung menghubungi Kapolsek. “Ketika 2 anggota saya memeriksa nadi korban melemah keduanya langsung menghubungi saya dan saya memerintahkan untuk segera dilarikan ke RSUD Yowari,” jelas Kapolsek kepada wartwan kemarin.

Menurut Kapolsek dalam perjalanan dirinya sempat mengontak anak buahnya dan keduanya melaporkan nadi korban telah kembali normal, namun ketika korban masuk ke dalam UGD nadinya tiba-tiba melemah lagi, dan akhirnya nyawa pria yang diduga akan berangkat ke Kabupaten Yahukimo itu sudah tidak tertolong lagi.

Kapolsek juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan outopsi untuk memastikan penyebab sebenarnya dari kematian korban. “Kami sedang outopsi, untuk memastikan penyebab kematiannya,” ujarnya melalui pesan singkat pada ahad (29/5) kemarin.

Selain itu Kapolsek juga menjelaskan pihaknya juga telah memeriksa daftar tugas security di bandara Sentani untuk juga dimintai keterangannya terkait penyebab luka di pelipis mata korban itu.

Sementara itu, beberapa para tukang ojek di bandara Sentani mengatakan bahwa sebelum diamankan korban yang dalam keadaan mabuk berat sekali dan tubuhnya sangat lemas itu berulang kali ditolak oleh para petugas di pintu masuk keberangkatan karena yang bersangkutan dalam keadaan mabuk berat. Saat itu sekitar pukul 11.00 WIT korban keluar ke parkiran terminal bandara.

Dan tepatnya pada deretan parkiran ketiga salah satu mobil kijang avanza berwarna biru tiba-tiba berpapasan dengan korban, pada saat itu korban yang masih terlihat kesal karena ditolak di pintu masuk keberangkatan itu langsung memukul mobil tersebut.

Saat itu terlihat salah seorang oknum anggota Polsek Kawasan bandara berinsial NVL turun dari mobil dan langsung melepaskan sebuah bonggem mentah ke pelipis mata korban dan langsung korban terjatuh dan mulutnya terbentur aspal dan mengeluarkan darah segar pula. “Waktu NVL pukul dia itu darah yang keluar itu macam air pancuran saja, jadi mungkin dia kehabisan darah tuh,” ujar Nobo salah seorang tukang ojek di bandara Sentani di dampingi beberapa rekannya sambil menunjukkan bekas-bekas darah di TKP kepada wartwan. Dan usai dipukul korban langsung diamankan ke Polsek Kawasan Bandara. (jim/don)

JAYAPURA—Ketua DPP Partai Hanura Wiranto SH, menjelaskan sebenarnya yang  penting bukan istilah yang dibangun apakah Otonomi Khusus (Otsus) atau Otonomi Biasa atau Otonomi  Plus,  tapi yang penting kebijakan pemerintah mampu menjawab keinginan publik bahwa seyogyanya masyarakat  ditempat dimana ada sumber kekayaan alam, dia berhak untuk mencicipinya. 

Pasalnya, kekayaan alam itu sebenarnya bukan titipan dari pemerintah pusat atau bukan warisan nenek  moyang tapi itu karunia warisan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dinikmati oleh rakyat yang ada di daerah itu.  Hal ini disampaikan Wiranto ketika menggelar jumpa pers  usai membuka  rapat verifikasi internal dan temu konsolidasi Partai Hanura Se-Provinsi Papua di Hotel di Hotel Aston Jayapura, Jumat (27/5).    Mantan  Pangab ini ditanya soal  makin  kuatnya  rakyat asli Papua menolak Otsus.   Dia mengatakan, ada satu kebijakan dimana kalau suatu daerah terlalu kaya tentunya ada subsidi ketempat lain. Tapi jangan sampai daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) tapi rakyatnya miskin. 

Menurutnya, hal ini tak adil karena aturan dan bentuk apapun  yang akan dilakukan hendaknya tetap berorientasi kepada memberikan keadilan dan pemerataan kepada masyarakat. 

“Sebenarnya kita kan bicara istilah ya dalam satu sistim pemerintahan tapi apa sih esensi dari sistim yang kita kejar itu apa sih kan keadilan dan pemerataan pembangunan. Tapi apapun istilahnya   rakyat Papua ingin bahwa dia bisa menikmati kekayaan yang ada dibuminya,” katanya. 

Kembali Terjajah

Suami Ny Uga Wiranto ini menjelaskan, selain  kekayaan alam Indonesia termasuk Papua lebih banyak dimonopoli aset asing, maka kecerdasan bangsa Indonesia harus membayar mahal dari kecerdasan bangsa lain. Salah satu  contoh, Telekomunikasi ternyata hampir 70 persen sudah di kuasai aset asing. Belum perusahaan-perusahaan lain. Hal ini seakan-akan bangsa  Indonesia kembali terjajah dengan cara yang lain oleh bangsa lain. 

Karena itu, lanjutnya, pihaknya mengajak direnungkan dan dipahami oleh rakyat  Indonesia sendiri untuk kemudian mencari sebab-sebabnya ternyata pada pemimpinlah yang sebenarnya merupakan tongkat utama untuk maju mundurnya suatu bangsa.

“Para pemimpin akan menentukan mati hidupnya satu bangsa, keadaan seperti ini tidak terlepas dari tanggung jawab dari para pemimpin bangsa,” tukasnya. 

Dia mengatakan,  kini para pemimpin sumbernya ada dari partai politik. Partai politik yang mengkader  dan mendidik pemimpin yang melahirkan pemimpin bangsa saat ini. Namun tatkala melihat banyak pemimpin kini terlibat KKN yang harus berhadapan dengan hukum.

“Kita sedih tatkala melihat korupsi begini banyak merajalela dan ternyata itu semua akan berhubungan dengan akhlak dan moral para pemimpin,” ucapnya. 

Menurut dia, lima tahun lalu para pendiri Partai Hanura sudah memikirkan bahwa harus ada jalan keluar. Harus ada cara menanggulangi kader-kader dari partai politik kembali mempunyai akhlak dan moral yang baik, maka pemikiran saat iti adalah segera memasuki  dunia politik.

Dia mengatakan, pihaknya membangun partai politik tetap berbasiskan kebenaran dan  berbasiskan sesuatu kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa mengawal para pemimpin untuk selalu berbicara dan berbuat dalam melaksanakan kebijakan dalam koridor kebenaran, koridor yang diinginkan oleh agama dan dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Karena itu, tambahnya, hatinurani adalah kekuatan yang paling dalam yang ada di setiap manusia untuk berbicara kebenaran dan tak pernah bebohong. Partai Hanura didirikan dari awal bukan untuk memperebutkan kekuasaan semata-mata, tapi tetap mencari kekuasaan untuk bisa memberikan kesejahteraan dan ingin membangun suatu model kepemimpinan baru yang selalu berkiblat kepada kebenaran dan kejujuran. “Kita mengharapkan suatu saat para pemimpin bangsa disemua tingkatan sudah pandai menggunakan hati nurani,” ujarnya. (mdc/don)

JAYAPURA—Ketua DPP Partai Hanura Wiranto SH, menjelaskan sebenarnya yang  penting bukan istilah yang dibangun apakah Otonomi Khusus (Otsus) atau Otonomi Biasa atau Otonomi  Plus,  tapi yang penting kebijakan pemerintah mampu menjawab keinginan publik bahwa seyogyanya masyarakat  ditempat dimana ada sumber kekayaan alam, dia berhak untuk mencicipinya. 

Pasalnya, kekayaan alam itu sebenarnya bukan titipan dari pemerintah pusat atau bukan warisan nenek  moyang tapi itu karunia warisan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dinikmati oleh rakyat yang ada di daerah itu.  Hal ini disampaikan Wiranto ketika menggelar jumpa pers  usai membuka  rapat verifikasi internal dan temu konsolidasi Partai Hanura Se-Provinsi Papua di Hotel di Hotel Aston Jayapura, Jumat (27/5).    Mantan  Pangab ini ditanya soal  makin  kuatnya  rakyat asli Papua menolak Otsus.   Dia mengatakan, ada satu kebijakan dimana kalau suatu daerah terlalu kaya tentunya ada subsidi ketempat lain. Tapi jangan sampai daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) tapi rakyatnya miskin. 

Menurutnya, hal ini tak adil karena aturan dan bentuk apapun  yang akan dilakukan hendaknya tetap berorientasi kepada memberikan keadilan dan pemerataan kepada masyarakat. 

“Sebenarnya kita kan bicara istilah ya dalam satu sistim pemerintahan tapi apa sih esensi dari sistim yang kita kejar itu apa sih kan keadilan dan pemerataan pembangunan. Tapi apapun istilahnya   rakyat Papua ingin bahwa dia bisa menikmati kekayaan yang ada dibuminya,” katanya. 

Kembali Terjajah

Suami Ny Uga Wiranto ini menjelaskan, selain  kekayaan alam Indonesia termasuk Papua lebih banyak dimonopoli aset asing, maka kecerdasan bangsa Indonesia harus membayar mahal dari kecerdasan bangsa lain. Salah satu  contoh, Telekomunikasi ternyata hampir 70 persen sudah di kuasai aset asing. Belum perusahaan-perusahaan lain. Hal ini seakan-akan bangsa  Indonesia kembali terjajah dengan cara yang lain oleh bangsa lain. 

Karena itu, lanjutnya, pihaknya mengajak direnungkan dan dipahami oleh rakyat  Indonesia sendiri untuk kemudian mencari sebab-sebabnya ternyata pada pemimpinlah yang sebenarnya merupakan tongkat utama untuk maju mundurnya suatu bangsa.

“Para pemimpin akan menentukan mati hidupnya satu bangsa, keadaan seperti ini tidak terlepas dari tanggung jawab dari para pemimpin bangsa,” tukasnya. 

Dia mengatakan,  kini para pemimpin sumbernya ada dari partai politik. Partai politik yang mengkader  dan mendidik pemimpin yang melahirkan pemimpin bangsa saat ini. Namun tatkala melihat banyak pemimpin kini terlibat KKN yang harus berhadapan dengan hukum.

“Kita sedih tatkala melihat korupsi begini banyak merajalela dan ternyata itu semua akan berhubungan dengan akhlak dan moral para pemimpin,” ucapnya. 

Menurut dia, lima tahun lalu para pendiri Partai Hanura sudah memikirkan bahwa harus ada jalan keluar. Harus ada cara menanggulangi kader-kader dari partai politik kembali mempunyai akhlak dan moral yang baik, maka pemikiran saat iti adalah segera memasuki  dunia politik.

Dia mengatakan, pihaknya membangun partai politik tetap berbasiskan kebenaran dan  berbasiskan sesuatu kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa mengawal para pemimpin untuk selalu berbicara dan berbuat dalam melaksanakan kebijakan dalam koridor kebenaran, koridor yang diinginkan oleh agama dan dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Karena itu, tambahnya, hatinurani adalah kekuatan yang paling dalam yang ada di setiap manusia untuk berbicara kebenaran dan tak pernah bebohong. Partai Hanura didirikan dari awal bukan untuk memperebutkan kekuasaan semata-mata, tapi tetap mencari kekuasaan untuk bisa memberikan kesejahteraan dan ingin membangun suatu model kepemimpinan baru yang selalu berkiblat kepada kebenaran dan kejujuran. “Kita mengharapkan suatu saat para pemimpin bangsa disemua tingkatan sudah pandai menggunakan hati nurani,” ujarnya. (mdc/don)