Bersuara Karena dan Untuk KEBENARAN!
Perlu dibada
Perlu dibada
JAYAPURA – Belum terungkapnya kasus tewasnya dua warga dalam bentrok warga dengan aparat kepolisian di Moenamani, Kabupaten Dogiyai beberapa waktu lalu menjadi perhatian Ketua Komisi A DPRP Ruben Magay,S.IP.
Pihaknya yang membidangi hukum dan HAM ini meminta kepada Kapolda Papua untuk bertindak tegas terhadap oknum anggota Polsek Moenamani yang diduga bersalah hingga mengakibatkan tewasnya dua warga di Moenamani itu.
“Sebagaimana motto dari Kepolisian yang melindungi dan mengayomi masyarakat tapi pada kenyataannya bertolak belakang, dimana masih banyak belum diungkap oleh Kepolisian seperti kasus kekerasan dan penembakan di Kabupaten Dogiyai,” ungkapnya.
Ruben menilai, dengan adanya pelanggaran oleh oknum aparat itu membuat masyarakat merasa belum ada rasa keadilan dalam penegakan hukum, oleh sebab itu pihaknya jadi meragukan kinerja Kepolisian dalam pengungkapan kasus pelanggaran dan kekerasan tersebut.
“Jadi aparat Kepolisian harus bertindak cepat dalam menangani kasus penembakan ini dikarenakan semuanya sudah jelas pelakunya dari aparat Kepolisian dan jangan bilang belum kuat bukti lagi,” ujarnya.
Dikatakan, aparat Kepolisian harus menciptakan rasa aman, tenang dan damai kepada semua warga masyarakat yang ada di Tanah Papua sehingga warga masyarakat tidak menjadi apatis atau membenci aparat. “Seharusnya aparat-aparat ini membuat warga masyarakat menjadi simpatik atau menyukai aparat-aparat serta merasakan keadilan dan penegakan hukum yang benar,” harapnya.
Ruben Magay yang baru bertemu Presiden SBY, Kapolri dan Komnas HAM di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan dari Kapolri agar penyelesaian kasus kekerasan dan penembakan di Kabupaten Dogiyai ini segera diungkap pelakunya dan bagi yang terkait dalam kasus ini segera diproses sesuai hukum yang berlaku, khususnya Kepolisian di lingkungan Polsek Monemani segera diungkap dan melakukan langkah-langkah yang tegas dalam pengungkapannya. (cr-165/fud
Cepos, Jum’at, 20 Mei 2011 , 11:20:00
Mimika – Pemerintah Pusat (Pempus) berencana akan mencabut Moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota pertengahan tahun ini. Dengan pencabutan tersebut daerah-daerah dapat meneruskan aspirasi pemekaran kepada pempus.
Demikian penjelasan Staf Khusus Presiden Bidang Pengembangan Otonomi Daerah (Otda), Velix Wanggai kepada wartawan di Timika belum lama ini. Saat ini grand desain dasar penataan daerah tengah mendapat porsi perumusan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“ Setelah rumusan desain penataan daerah selesai maka, Kemendagri akan membahas secara bersama dengan Komisi II DPR RI. Harapan kita sejumlah aspirasi yang mengemuka selama ini yang sempat berhembus disejumlah daerah dapat memanfaatkan kesempatan pada masa setelah pencabutan moratorium,” kata Wanggai.
Velix mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyambut baik aspirasi masyarakat tentang pemekaran daerah, namun harus dilakukan dengan mempertimbangan segala aspek. Paling tidak dapat memenuhi persyaratan secara umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemekaran wilayah dan pemekaran daerah. “Saat ini dalam konteks nasional memang sedang menghentikan sementara moratorium, tetapi dalam pertengahan tahun ini grand design penataan daerah nasional atau yang kita sebut desain dasar penataan daerah sudah selesai ditingkat kemendagri, desain dasar penataan daerah saat ini sedang dibahas antara kemendagri dan komisi II di DPR. Setelah ini selesai, maka pintu pemekaran akan dibuka kembali apakah di provinsi ataupun di kabupaten/kota patut dimekarkan,” kata Velix Wanggai.
Dia menjelaskan, penghentian sementara pemekaran daerah di indonesia berlaku sejak 2008 lalu. Saat itu, pemerintah memutuskan melakukan moratorium karena menghambat proses verifikasi data kependudukan di Kemendagri maupun penetapan calon pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden setahun kemudian. Sejak pemberlakukan moratorium, aspirasi pemekaran hanya berhemubs di daerah dan mengendap di Kemendagri dan juga di DPR RI. “ Kita lihat sejumlah daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta mengurus pemekaran kabupaten/kota maupun provinsi tapi tidak ada hasil karena presiden belum mencabut moratorium. Bila pada pertengahan nanti, Presiden SBY telah mencabut moratorium silahkan daerah menyuarakan aspirasi pemekaran ke pusat dengan harapan memenuhi syarat secara umum,’ pinta Staf Khusus presiden SBY asal Papua ini. (HDM/don/erick)
Mimika – Pemerintah Pusat (Pempus) berencana akan mencabut Moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota pertengahan tahun ini. Dengan pencabutan tersebut daerah-daerah dapat meneruskan aspirasi pemekaran kepada pempus.
Demikian penjelasan Staf Khusus Presiden Bidang Pengembangan Otonomi Daerah (Otda), Velix Wanggai kepada wartawan di Timika belum lama ini. Saat ini grand desain dasar penataan daerah tengah mendapat porsi perumusan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“ Setelah rumusan desain penataan daerah selesai maka, Kemendagri akan membahas secara bersama dengan Komisi II DPR RI. Harapan kita sejumlah aspirasi yang mengemuka selama ini yang sempat berhembus disejumlah daerah dapat memanfaatkan kesempatan pada masa setelah pencabutan moratorium,” kata Wanggai.
Velix mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyambut baik aspirasi masyarakat tentang pemekaran daerah, namun harus dilakukan dengan mempertimbangan segala aspek. Paling tidak dapat memenuhi persyaratan secara umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemekaran wilayah dan pemekaran daerah. “Saat ini dalam konteks nasional memang sedang menghentikan sementara moratorium, tetapi dalam pertengahan tahun ini grand design penataan daerah nasional atau yang kita sebut desain dasar penataan daerah sudah selesai ditingkat kemendagri, desain dasar penataan daerah saat ini sedang dibahas antara kemendagri dan komisi II di DPR. Setelah ini selesai, maka pintu pemekaran akan dibuka kembali apakah di provinsi ataupun di kabupaten/kota patut dimekarkan,” kata Velix Wanggai.
Dia menjelaskan, penghentian sementara pemekaran daerah di indonesia berlaku sejak 2008 lalu. Saat itu, pemerintah memutuskan melakukan moratorium karena menghambat proses verifikasi data kependudukan di Kemendagri maupun penetapan calon pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden setahun kemudian. Sejak pemberlakukan moratorium, aspirasi pemekaran hanya berhemubs di daerah dan mengendap di Kemendagri dan juga di DPR RI. “ Kita lihat sejumlah daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta mengurus pemekaran kabupaten/kota maupun provinsi tapi tidak ada hasil karena presiden belum mencabut moratorium. Bila pada pertengahan nanti, Presiden SBY telah mencabut moratorium silahkan daerah menyuarakan aspirasi pemekaran ke pusat dengan harapan memenuhi syarat secara umum,’ pinta Staf Khusus presiden SBY asal Papua ini. (HDM/don/erick)
JAYAPURA [PAPOS] -Beredarnya video rekaman kekerasan terhadap warga Papua yang diduga dilakukan oleh oknum TNI di Tingginambut Puncak Jaya beberapa waktu lalu, mendapat protes dari sejumlah pihak.
Pront Pepera memprotes video itu dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI merupakan pelanggaran HAM. Hal tersebut disampaikan oleh ketua umum Pront Pepera Selvius Bobi kepada Papua Pos Kamis (22/10) kemarin di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan Abepura.
Selvius Bobi mengatakan, video kekerasan itu bukan rekayasa, karena jelas-jelas para pelaku kekerasan dalam video tersebut menggunakan pakaian loreng dan memegang senjata.
Selvius Bobi menyampaikan, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam video tersebut merupakan salah satu sistim pemusnahan orang Papua secara diam-diam.
Selvius Bobi berkata video yang bersangkutan merupakan bukti nyata bahwa selama ini orang Papua sering ditindas dan dianiaya seperti itu. Katanya, video itu, tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun baik pemerintah RI maupun oleh pihak TNI.
“Sudah jelas perbuatan yang diperlihatkan oknum TNI dalam video itu tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM sehingga para pelaku harus ditindak dan diproses hokum,”imbuhnya.
Selvius Bobi mengharapkan, pemerintah RI menelusuri video tersebut sampai ketemu para pelakunya, sehingga mereka harus bertanggungjawab atas perbuatan seperti digambarkan dalam video tersebut. [eka]
MERAUKE [PAPOS] —Dua orang warga Kota Merauke, masing-masing atas nama Fery Kurniawan dan Dompit dinyatakan hilang di perairan Tomerauw, Kamis (19/5). Hingga kini, kedua orang ini, belum ditemukan. Meski begitu, proses pencarian terus dilakukan oleh tim dari Kantor SAR, Polres Merauke serta masyarakat sekitar.
Wakil Bupati Merauke, Sunarjo, S.Sos yang ditemui di VIP Room Bandara Mopah, Kamis (19/5), mengungkapkan, berdasarkan informasi dari salah seorang atas nama Wilem, terakhir mereka berada di Kali Tomerau. Tetapi secara logika, jika di tempat tersebut terjadi musibah, Wilem lari ke Tomerau. Namun, yang terjadi justru dia berada di Kampung Kondo. “Nah, sudah kita lakukan diskusi secara bersama-sama. Karena kemungkinan dia salah melihat tempat kecelakaan laut itu,” kata Wabup.
Lebih lanjut Wabup mengungkapkan, kemungkinan Fery dan Dompit bersama sped itu terbalik di sekitar Kampung Kondo. Karena arus berputar kea rah utara. “Selain melakukan pencaharian, kita berdoa agar kedua warga Kota Merauke itu bisa ditemukan dengan kondisi selamat. Keduanya hendak kembali ke kota, setelah dari Kali Wanma untuk menjaring mencari ikan. Kami tidak tinggal dia tetapi terus bergerak mencari,” tegasnya.
Wabup mengungkapkan, dirinya bersama Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT sudah melakukan penyisiran pencarian di udara menggunakan pesawat. Hanya saja, tidak ada tanda-tanda jika mereka ditemukan, termasuk barang bukti berupa kulboks dan lainnya yang dibawa. “Kita terbang dengan ketinggian 200 meter untuk melihat. Hanya saja, tidak menemukan adanya tanda-tanda kedua korban,” ungkapnya.
DItambahkan, proses pencaharian akan terus dilakukan dan tidak ada batas waktu yang diberikan. Namun, diharapkan keduanya bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat. “Tidak ada batas waktu untuk dilakukan pencarian, tetapi kita upayahkan agar mereka ditemukan. Memang kondisi cuaca juga kurang begitu baik. Anda (wartawan;red) bisa melihat keadaan sekarang seperti angin yang kencang,” tandas dia. [frans]
Jimmy Murafer
JAYAPURA—Mengejutkan memang, meski kabar penolakan pelantikan calon anggota MRP, Hanna Hikoyabi sudah berhembus cukup lama, namun Kesbangpol Provinsi Papua mengaku belum menerima salinan surat dari Mendagri yang isinya menolak pelantikan calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Hanna Hikoyabi dan (alm) Agus Alue Alua. Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Papua, Jimmy Murafer kepada Bintang Papua Kamis (19/05) ketika ditemui di ruangannya mengatakan, juga belum mendapat petunjuk dari Gubernur Papua Barnabas Suebu tentang siapa pengganti kedua orang calon anggota MRP yang tidak dilantik itu. “Keputusan itu sampai sekarang belum sampai di Kesbang, tapi mungkin sudah sampai di Gubernur dan mungkin masih ada di gubernur. Jadi sampai dengan sekarang kami belum mendapat petunjuk dari pak gubernur untuk ibu Hanna,” tandasnya. Kemudian, lanjutnya, menurut Perdasus Nomor 4 tahun 2010, apabila anggota MRP yang sudah dilantik, kemudian ada yang berhalangan tetap, maka diajukan usulan pengganti dan usulan penggantinya itu adalah nomor urut berikutnya.
Murafer menuturkan, anggota MRP yang lolos seleksi administrasi berjumlah 75 orang yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Namun ketika berkas-berkasnya diserahkan ke Pusat yang dalam hal ini Presiden, terdapat 2 calon yang berkasnya ditunda.
“Kedua calon ini yaitu Hanna Hikoyabi dan (alm) Agus Alua dianggap telah melakukan suatu tindakan yang dapat mengganggu keamanan Papua dan NKRI sehingga pelantikannya pun ditunda,” jelasnya.
Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi tak melantik dua calon anggota MRP bersama 73 anggota lainnya pada pertengahan April lalu. Agus Alue Alua tak dilantik sebab meninggal dunia, sementara Mendagri memberi alasan Hanna Hikoyabi tak dilantik menjadi anggota MRP karena tak setia kepada Pancasila dan UUD’45.
Selain itu, penundaan pelantikan karena ditolak oleh Mendagri, kedua calon tersebut tidak dapat disebut PAW karena seseorang di-PAW jika sebelumnya telah dilantik, namun kedua calon ini belum dilantik sehingga sampai saat ini Kesbangpol bersama Biro Hukum masih mencari sebutan yang pas untuk keduanya. (dee/don)
Jimmy Murafer
JAYAPURA—Mengejutkan memang, meski kabar penolakan pelantikan calon anggota MRP, Hanna Hikoyabi sudah berhembus cukup lama, namun Kesbangpol Provinsi Papua mengaku belum menerima salinan surat dari Mendagri yang isinya menolak pelantikan calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Hanna Hikoyabi dan (alm) Agus Alue Alua. Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Papua, Jimmy Murafer kepada Bintang Papua Kamis (19/05) ketika ditemui di ruangannya mengatakan, juga belum mendapat petunjuk dari Gubernur Papua Barnabas Suebu tentang siapa pengganti kedua orang calon anggota MRP yang tidak dilantik itu. “Keputusan itu sampai sekarang belum sampai di Kesbang, tapi mungkin sudah sampai di Gubernur dan mungkin masih ada di gubernur. Jadi sampai dengan sekarang kami belum mendapat petunjuk dari pak gubernur untuk ibu Hanna,” tandasnya. Kemudian, lanjutnya, menurut Perdasus Nomor 4 tahun 2010, apabila anggota MRP yang sudah dilantik, kemudian ada yang berhalangan tetap, maka diajukan usulan pengganti dan usulan penggantinya itu adalah nomor urut berikutnya.
Murafer menuturkan, anggota MRP yang lolos seleksi administrasi berjumlah 75 orang yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Namun ketika berkas-berkasnya diserahkan ke Pusat yang dalam hal ini Presiden, terdapat 2 calon yang berkasnya ditunda.
“Kedua calon ini yaitu Hanna Hikoyabi dan (alm) Agus Alua dianggap telah melakukan suatu tindakan yang dapat mengganggu keamanan Papua dan NKRI sehingga pelantikannya pun ditunda,” jelasnya.
Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi tak melantik dua calon anggota MRP bersama 73 anggota lainnya pada pertengahan April lalu. Agus Alue Alua tak dilantik sebab meninggal dunia, sementara Mendagri memberi alasan Hanna Hikoyabi tak dilantik menjadi anggota MRP karena tak setia kepada Pancasila dan UUD’45.
Selain itu, penundaan pelantikan karena ditolak oleh Mendagri, kedua calon tersebut tidak dapat disebut PAW karena seseorang di-PAW jika sebelumnya telah dilantik, namun kedua calon ini belum dilantik sehingga sampai saat ini Kesbangpol bersama Biro Hukum masih mencari sebutan yang pas untuk keduanya. (dee/don)
Heli menjadi tontonan masyarakat. Inzet salah seorang korban jatuhnya helikopter di Mapnduma, Kabupaten NdugaWAMENA (PAPOS) – Lag-lagi kecelakaan pesawat terjadi di tanah Papua, kali ini helicopter milik Tentara Nasional Indonesia [TNI] penerbangan Timika tujuan Mapnduma yang mengangkut 13 penumpang ditambah 3 kru pesawat jatuh kejurang, 500 meter dari lapangan terbang Mapnduma, Distrik Mapnduma, Kabupaten Nduga, Senin [16/5].
Kepala Bagian Humas Kabupaten Nduga, Otomi Gwijangge, S.Hut. yang berada di lokasi kejadian kepada Papua Pos Senin [16/5] menjelaskan, kronologis kejadian tersebut adalah, pada pukul 10.30 WIT helicopter milik TNI yang terbang dari Timika dengan tujuan Mapnduma tiba di lapangan terbang Mapnduma, saat akan mendarat helicopter tersebut tidak mendarat di tempat pendaratan yang disediakan, namun helicopter tersebut bergeser hingga terjatuh ke dalam jurang di sisi lapangan terbang pada ketinggian sekitar 500 meter dan tertahan disekitar perkebunan masyarakat.
Kejadian tersebut lanjut Otomi sontak mengagetkan masyarakat yang berada di sekitar lapangan terbang yang datang ingin melihat helicopter yang datang dari Timika.“Kami melihat sendiri dari dekat kejadian tersebut, karena pada saat itu semua masyarakat datang untuk melihat siapa yang datang dengan helicopter yang datang dari Timika, untung pesawat jatuh dikebun yang menahan pesawat tersebut hingga tidak terjatuh ke jurang yang lebih dalam sekali,” terangnya.
Melihat kejadian tersebut masyarakat yang ada di lokasi kejadian langsung turun untuk membantu para penumpang dan pilot yang masih berada di dalam helicopter yang terjatuh, sementara mengenai kondisi korban menurut Otomi, seluruh penumpang dan kru helicopter hanya mengalami luka ringan. Semua penumpang terdiri dari 13 orang [nama-nama lihat table].
Termasuk pilot dan kru juga selamat tanpa mengalami luka parah tapi semuanya mengalami luka-luka ringan ditangan, dan para penumpang dan kru helicopter dikeluarkan secara manual dengan bantuan masyarakat setempat,” jelas Otomi.
Sedangkan kondisi helicopter naas tersebut ungkap Otomi, setelah jatuh helicopter tersebut terbalik dari ketinggian 500 meter hingga pesawat terbolak balik dimana bagian atas ke bawah dan bagian bawah ke atas serta helicopter tersebut sudah berada dalam kondisi patah dibagian tengahnya dengan bagian depan terpisah dengan bagian belakangnya, sayapnya juga putus, kaca cepan hancur, serta baling-balingnya atas juga lepas.
Konon kata Otomi dari keterangan yang diperolehnya dari masyarakat helicopter yang datang dari Timika ini di pakai oleh salah satu pasangan calon kandidat bupati dan kandidat wabup Nduga untuk mengangkut para pendukungnya bersama tim suksesnya.
“Pesawat yang jatuh ini di carter atau dipakai oleh salah satu pasangan kandidat bupati Nduga untuk memobilisasi pendukungnya dan tim suksesnya dari Timika menuju ke Mapnduma, namun tanpa diduga-duga kecelakaan itu terjadi sehingga masyarakat semua kaget,” katanya.
Sementaara itu kondisi pesawat tersebut masih belum dievakuasi sedangkan para korban langsung diberikan pertolongan pertama pada mereka yang mengalami kecelakaan ringan.
Empat Korban Kritis
Empat penumpang korban kecelakaan helikopter Penerbangan AD (Penerbad) yang jatuh di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua, Senin, hingga saat ini masih dalam kondisi kritis.
Karel Gwijangge, keluarga salah satu korban kecelakaan helikopter Penerbad di Timika, Senin, mengharapkan bantuan sarana transportasi pesawat terbang dari Timika ke Mapenduma untuk dapat mengevakuasi para korban.
“Kami sangat mengharapkan esok ada pesawat yang bisa terbang ke sana untuk menjemput para korban sehingga bisa dievakuasi ke Timika untuk mendapat perawatan lebih lanjut,” tutur Karel yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Mimika.
Karel mengatakan salah satu dari empat penumpang yang masih dalam kondisi kritis di Mapenduma itu adalah ibu kandungnya atas nama Orit Nirigi. Orit Nirigi bersama lebih dari 10 orang penumpang berangkat dari Timika menuju Mapenduma pada Senin pagi sekitar pukul 09.31 WIT menumpang helikopter Bell-412 dengan nomor lambung 5001 milik Kodam XVII/Cenderawasih. “Sampai sekarang jumlah penumpang masih simpang siur. Ada yang mengatakan 17 orang, lainnya mengatakan 10 orang ditambah tiga orang kru,” tutur Karel.
Menurut informasi yang diterima Karel langsung dari Pdt Yulas Gwijangge di Mapenduma melalui SSB, helikopter naas itu bukan mendarat darurat di Kenyam, tetapi terjatuh di lahan perkebunan masyarakat sekitar lima meter sebelum mendarat di Lapangan Terbang Mapenduma sekitar pukul 11.00 WIT. “Informasi yang kami terima melalui SSB langsung dari Mapenduma dari sumber yang sangat bisa dipercaya, helikopter jatuh sekitar lima meter sebelum sampai di ujung landasan saat hendak mendarat. Kondisi cuaca saat itu dilaporkan terjadi angin kencang,” ujar Karel.
Helikopter naas itu dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah yakni baling-balingnya terlepas, bagian ekor patah dan terguling masuk ke perkebunan warga dan kemudian tersangkut pada sebatang pohon mangga. Dari mesin helikopter tersebut sempat keluar asap.
Beruntung semua penumpang bersama kru helikopter selamat, meski beberapa orang diantaranya mengalami luka-luka yang cukup serius. Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA di Timika, tiga orang kru helikopter Penerbad tersebut sudah dievakuasi ke Timika pada Senin sore oleh helikopter Airfast milik PT Freeport Indonesia.
Komandan Kodim 1710 Mimika, Letkol Inf Bonni Christian Pardede membenarkan adanya insiden helikopter jatuh di Mapenduma. “Infonya demikian. Saya sedang menunggu laporan selanjutnya dari Timika. Yang jelas semuanya selamat,” tutur Bonni melalui pesan singkatnya.
Ia mengaku sedang bertugas ke luar wilayah Timika saat menerima informasi tersebut.
Sementara itu Kepala Bidang Perhubungan Udara Mimika, John Rettob mengatakan pihaknya siap membantu melayani permintaan keluarga untuk mencarikan pesawat carter guna mengevakuasi para korban yang masih dalam kondisi kritis di Mapenduma. “Kami akan berupaya maksimal untuk membantu transportasi korban yang mengalami luka-luka cukup serius dari Mapenduma ke Timika,” kata John.
Menurut dia, penerbangan reguler ke Mapenduma selama ini belum ada. Namun biasanya wilayah itu dilayani oleh penerbangan pesawat pilatus porter dari maskapai Susi Air jika ada permintaan dari masyarakat. [fredy/ant]
Melanesia Single Origin Coffee
MAMA Stap, na Yumi Stap!
Just another WordPress.com site
Melanesia Foods and Beverages News
Melahirkan, Merawat dan Menyambut
for a Free and Independent West Papua
Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!
Promoting the Melanesian Way Conservation
The Roof of the Melanesian Elders
To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!
This is My Origin and My Destiny
