Longsor di Areal Freeport, Dua Karyawan Tertimbun

Satu Korban Tewas, Satunya Lagi Belum Ditemukan

JAYAPURA- Musibah longsor kembali terjadi di areal Wet Muck di UG Panel 2 North,Tambang Freeport Tembagapura, Papua, Senin 18 April sekitar pkl 23:00 WIT. Longsor itu menimbun dua alat berat dan dua operatornya ikut tertimbun longsor.   Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono, mengatakan, longsor terjadi saat aktivitas penambangan berjalan. ”Kegiatan tambang sedang berjalan di lokasi, tiba-tiba terjadi longsor dan tanah menimbun sebuah loader dan rockbreaker. Dua operatornya ikut tertimbun,”ujar Wachyono, Selasa 19 April.  Lanjutnya, upaya pencarian langsung dilakukan tim SAR perusahaan, dengan menyingkirkan tanah longsoran di atas alat berat. ”Tadi pagi sekitar pukul 02.26 WIT, satu jenazah berhasil ditemukan di dalam kabin loader, sedangkan seorang lagi masih dicari,”singkatnya.  Korban yang berhasil ditemukan bernama OBET TATOGO dengan nomor ID 895707 dan berhasil dievakuasi ke RS Tembagapura. Sedangkan seorang lagi, bernama HAMDANI  dengan nomor ID 266194 belum ditemukan. ”Upaya pencarian di dalam longsoran masih terus dilakukan,”ucapnya. Sementara Lokasi longsor saat ini telah diamankan oleh Safety Dept Perusahaan Freeport, dan Polisi langsung ke TKP untuk ikut Melakukan olah TKP.

Tim SAR Freeport Kesulitan Cari Korban Longsor

Tim Search and Rescue (SAR) PT Freeport Indonesia mengalami kesulitan mencari salah satu korban longsor tambang bawah tanah DOZ di area Panel 2 Nort, Tembagapura, Mimika, Papua.

Kapolsek Tembagapura, AKP Sudirman saat dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan kondisi medan yang tertutup material longsoran berupa bebatuan bercampur lumpur dan pasir menyulitkan petugas untuk segera menemukan Hamdani, karyawan PT Freeport yang bekerja sebagai operator alat berat pada tambang bawah tanah (under ground). “Petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan satu korban lagi karena material longsor menutupi seluruh terowongan,” jelas Sudirman.

Ia mengatakan, bencana longsor yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIT tersebut mengakibatkan rekan Hamdani, Obet Tatogo meninggal dunia.

Jenazah Obet yang ditemukan tim SAR PT Freeport pada Selasa pagi sekitar pukul 02.26 WIT telah dievakuasi ke RS Tembagapura. Saat ditemukan, Obet berada dalam kabin loader yang dikemudikannya.

Kedua korban, kata Sudirman, bekerja sebagai operator alat berat (loader dan rockbreaker) di dalam tambang bawah tanah DOZ PT Freeport.

Sebelumnya, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait membenarkan telah terjadi kecelakaan industrial di area Panel 2 Nort tambang bawah tanah DOZ.

“Hingga saat ini satu pekerja telah dinyatakan meninggal dunia dan satu pekerja lainnya sementara dalam proses pencarian dan evakuasi oleh personel UG Mine Rescue dan Petugas K3,” ujar Ramdani.

Ia mengatakan, inspektur tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dihubungi untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut.

Akibat kejadian tersebut, menurut Ramdani, untuk sementara waktu operasi tambang DOZ dihentikan guna keperluan investigasi dan pembersihan material longsoran. Secara keseluruhan, katanya, operasional tambang PT Freeport tetap berjalan normal. “PT Freeport sangat berduka atas meninggalnya salah satu karyawan kami tersebut dan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarga. Kami berharap upaya pencarian dan evakuasi akan dilakukan dengan selamat,”harap Ramdani.(jir/binpa/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:longsor-di-areal-freeport-dua-karyawan-tertimbun&catid=25:headline&Itemid=96

Lebih 9 Pucuk Senpi Polda Hilang

JAYAPURA—Sejak 2009 hingga sekarang lebih dari 9 pucuk senjata api (senpi) milik anggota Kepolisian Polda Papua dilaporkan hilang. Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono mengatakan senjata-senjata tersebut merupakan senjata laras panjang seperti SS1 maupun laras pendek seperti Revolver.

“Kalau tahun 2009 ada, sekitar 6 atau 9, angka pastinya saya kurang tahu. Jenis senjatanya macam-macam ada SS1, laras panjang maupun revolver hilang karena dicuri atapun diserang Pospol yang ada di gunung-gunung itu.” Wachyono menjelaskan, tahun 2009 senjata yang hilang antara 6 sampai 9 pucuk, pada 2010 nihil, sementara awal April 2011, satu pucuk senjata dirampas dalam penyerangan Polsek Dogiyai, kabupaten Paniai.

“Hilangnya senjata karena berbagai sebab seperti dirampas oleh masyarakat yang melakukan penyerangan ke kantor Polisi maupun hilang karena kelalaian anggota,” tukasnya.

Ditambahkan, hingga kini senjata yang hilang belum ada satupun yang berhasil ditemukan kembali.  Meski demikian, kata Wachyono, pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan demi mendapatkan kembali senjata yang hilang tersebut. (dee/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:lebih-9-pucuk-senpi-polda-hilang&catid=25:headline&Itemid=96

Rabu, 20 April 2011 00:47

Longsor di Areal Freeport, Dua Karyawan Tertimbun

Satu Korban Tewas, Satunya Lagi Belum Ditemukan

JAYAPURA- Musibah longsor kembali terjadi di areal Wet Muck di UG Panel 2 North,Tambang Freeport Tembagapura, Papua, Senin 18 April sekitar pkl 23:00 WIT. Longsor itu menimbun dua alat berat dan dua operatornya ikut tertimbun longsor.   Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono, mengatakan, longsor terjadi saat aktivitas penambangan berjalan. ”Kegiatan tambang sedang berjalan di lokasi, tiba-tiba terjadi longsor dan tanah menimbun sebuah loader dan rockbreaker. Dua operatornya ikut tertimbun,”ujar Wachyono, Selasa 19 April.  Lanjutnya, upaya pencarian langsung dilakukan tim SAR perusahaan, dengan menyingkirkan tanah longsoran di atas alat berat. ”Tadi pagi sekitar pukul 02.26 WIT, satu jenazah berhasil ditemukan di dalam kabin loader, sedangkan seorang lagi masih dicari,”singkatnya.  Korban yang berhasil ditemukan bernama OBET TATOGO dengan nomor ID 895707 dan berhasil dievakuasi ke RS Tembagapura. Sedangkan seorang lagi, bernama HAMDANI  dengan nomor ID 266194 belum ditemukan. ”Upaya pencarian di dalam longsoran masih terus dilakukan,”ucapnya. Sementara Lokasi longsor saat ini telah diamankan oleh Safety Dept Perusahaan Freeport, dan Polisi langsung ke TKP untuk ikut Melakukan olah TKP.

Tim SAR Freeport Kesulitan Cari Korban Longsor

Tim Search and Rescue (SAR) PT Freeport Indonesia mengalami kesulitan mencari salah satu korban longsor tambang bawah tanah DOZ di area Panel 2 Nort, Tembagapura, Mimika, Papua.

Kapolsek Tembagapura, AKP Sudirman saat dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan kondisi medan yang tertutup material longsoran berupa bebatuan bercampur lumpur dan pasir menyulitkan petugas untuk segera menemukan Hamdani, karyawan PT Freeport yang bekerja sebagai operator alat berat pada tambang bawah tanah (under ground). “Petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan satu korban lagi karena material longsor menutupi seluruh terowongan,” jelas Sudirman.

Ia mengatakan, bencana longsor yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIT tersebut mengakibatkan rekan Hamdani, Obet Tatogo meninggal dunia.

Jenazah Obet yang ditemukan tim SAR PT Freeport pada Selasa pagi sekitar pukul 02.26 WIT telah dievakuasi ke RS Tembagapura. Saat ditemukan, Obet berada dalam kabin loader yang dikemudikannya.

Kedua korban, kata Sudirman, bekerja sebagai operator alat berat (loader dan rockbreaker) di dalam tambang bawah tanah DOZ PT Freeport.

Sebelumnya, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait membenarkan telah terjadi kecelakaan industrial di area Panel 2 Nort tambang bawah tanah DOZ.

“Hingga saat ini satu pekerja telah dinyatakan meninggal dunia dan satu pekerja lainnya sementara dalam proses pencarian dan evakuasi oleh personel UG Mine Rescue dan Petugas K3,” ujar Ramdani.

Ia mengatakan, inspektur tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dihubungi untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut.

Akibat kejadian tersebut, menurut Ramdani, untuk sementara waktu operasi tambang DOZ dihentikan guna keperluan investigasi dan pembersihan material longsoran. Secara keseluruhan, katanya, operasional tambang PT Freeport tetap berjalan normal. “PT Freeport sangat berduka atas meninggalnya salah satu karyawan kami tersebut dan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarga. Kami berharap upaya pencarian dan evakuasi akan dilakukan dengan selamat,”harap Ramdani.(jir/binpa/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:longsor-di-areal-freeport-dua-karyawan-tertimbun&catid=25:headline&Itemid=96

Lebih 9 Pucuk Senpi Polda Hilang

JAYAPURA—Sejak 2009 hingga sekarang lebih dari 9 pucuk senjata api (senpi) milik anggota Kepolisian Polda Papua dilaporkan hilang. Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono mengatakan senjata-senjata tersebut merupakan senjata laras panjang seperti SS1 maupun laras pendek seperti Revolver.

“Kalau tahun 2009 ada, sekitar 6 atau 9, angka pastinya saya kurang tahu. Jenis senjatanya macam-macam ada SS1, laras panjang maupun revolver hilang karena dicuri atapun diserang Pospol yang ada di gunung-gunung itu.” Wachyono menjelaskan, tahun 2009 senjata yang hilang antara 6 sampai 9 pucuk, pada 2010 nihil, sementara awal April 2011, satu pucuk senjata dirampas dalam penyerangan Polsek Dogiyai, kabupaten Paniai.

“Hilangnya senjata karena berbagai sebab seperti dirampas oleh masyarakat yang melakukan penyerangan ke kantor Polisi maupun hilang karena kelalaian anggota,” tukasnya.

Ditambahkan, hingga kini senjata yang hilang belum ada satupun yang berhasil ditemukan kembali.  Meski demikian, kata Wachyono, pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan demi mendapatkan kembali senjata yang hilang tersebut. (dee/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10318:lebih-9-pucuk-senpi-polda-hilang&catid=25:headline&Itemid=96

Rabu, 20 April 2011 00:47

Lebih 9 Pucuk Senpi Polda Hilang

JAYAPURA—Sejak 2009 hingga sekarang lebih dari 9 pucuk senjata api (senpi) milik anggota Kepolisian Polda Papua dilaporkan hilang. Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono mengatakan senjata-senjata tersebut merupakan senjata laras panjang seperti SS1 maupun laras pendek seperti Revolver.

“Kalau tahun 2009 ada, sekitar 6 atau 9, angka pastinya saya kurang tahu. Jenis senjatanya macam-macam ada SS1, laras panjang maupun revolver hilang karena dicuri atapun diserang Pospol yang ada di gunung-gunung itu.” Wachyono menjelaskan, tahun 2009 senjata yang hilang antara 6 sampai 9 pucuk, pada 2010 nihil, sementara awal April 2011, satu pucuk senjata dirampas dalam penyerangan Polsek Dogiyai, kabupaten Paniai.

“Hilangnya senjata karena berbagai sebab seperti dirampas oleh masyarakat yang melakukan penyerangan ke kantor Polisi maupun hilang karena kelalaian anggota,” tukasnya.

Ditambahkan, hingga kini senjata yang hilang belum ada satupun yang berhasil ditemukan kembali.  Meski demikian, kata Wachyono, pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan demi mendapatkan kembali senjata yang hilang tersebut. (dee/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:lebih-9-pucuk-senpi-polda-hilang&catid=25:headline&Itemid=96

Rabu, 20 April 2011 00:47

JDP Dorong Dialog Jakarta—Papua – Neles Tebay: Wakil TPN/OPM Belum Ada

JAYAPURA- Koordinator Jaringan Damai Papua  (JDP) Pastor Neles Tebay, Pr mengungkapkan, 32 orang yang masuk dalam keanggotaan Jaringan Damai Papua masih terus mendorong terwujudnya suatu dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, untuk menyelesaikan masalah Papua, dan bekerja secara sukarela bagi penyelesaian masalah Papua.  Diakui meski upaya  dialog   akan menyita waktu yang banyak, namun pihaknya optimis Desember 2011 upaya Dialog  dapat dicapai.  Menurut Neles Tebay,   untuk menuju suatu dialog yang bermartabat, bukan  sekedar berdialog  melainkan   ada wadah dimana semua pihak berkumpul membahas dan mengindentifikasi masalah mendasar yang memicu konflik di Papua dengan demikian ada solusi terbaik yang mau dicapai, bukan sekedar mendikte agenda  Dialog.   Demikian Solusi akan diketahui bila kedua pihak yaitu Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang terwakili dalam jaringan Damai  yang dibentuk ini mau berkumpul,. JDP sendiri tidak mau umbar janji apapun kepada semua pihak, tetapi  mereka yang masuk dalam JDP tetap berusaha untuk menciptakan suatu peluang  dan Ruang Dialog dimana semua pihak menerima.
Jaringan Damai Papua kata Neles Tebay tetap Optimis dengan apa yang digagasnya, bahwa “Dialog” akan berhasil,  sebab berbagai upaya konsultasi yang dilakukan  Tim Kerja JDP sudah disosialisasikan kesemua Kabupaten seperti Wamena, Timika, Biak, Manokwari, Merauke, Sorong, Bintuni, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.

Konsultasi Publik disejumlah Kabupaten di Papua penting, ungkap  Neles,  sebab dengan Dialoglah yang  akan menghentikan kekerasan dan mencegah kekerasan berlanjut di Papua.  Salah satu caranya adalah komunikasi dan konsultasi dilakukan   bagi orang Papua yang ada di Papua, di luar Negeri, PNG maupun  orang Papua yang ada di Hutan- TPN/OPM. Bagaimanapun juga mau tidak mau pihak TPN. OPM harus dilibatkan dalam  Dialog. Untuk mewujudkan itu, Tim JDP terus bergumul agar tiga kelompok orang Papua dapat terlibat dalam proses Dialog Jakarta – Papua ini, terang  Pastor Neles.

Neles mengakui belum  mendapatkan wakil TPN/OPM untuk dilibatkan dalam konsultasi Publik, untuk orang Papua di Papua, tetap dipilih jalur Konsultasi Publik yang dimulai sejak Januari 2010, menyusul 12 Kabupaten lainnya.

Neles mengatakan, proses Konsultasi Publik yang juga dilakukan di PNG disambut positif,  bahkan 45 orang  yang datang dari  beberapa Kota di PNG secara resmi memberikan dukungan dn antusiasnya, Tim JDP Optimis Dialog akan terjadi, sebab dengan Konsultasi Publik yang tengah dilakukan ada perubahan- perubahan besar yang mengarah Dialoh akan terjadi.

Antusias yang sama terhadap upaya Dialog  Jakarta Papua telah diberikan secara resmi oleh Ketua Komisi I DPR RI yang dengan terang menytakan setuju dilakukan Dialog bagi penyelesaian masalah Papua., bahkan gema Dialog Papua sudah tersebar dan tak dianggap tabu untuk dibicarakan.

Meski Tim JDP mendengar ada upaya Komunikasi Kontruktif yang digagas Presiden bagi penyelesaian masalah Papua. “Namun komunikasi Kontruktif macam apa yang diinginkan Presiden, JDP belum mengetahuinya, apakah komunikasi konstruktif sama dengan Dialog Jakarta Papua, hanya Presiden yang tahu,” kata Neles.

Konsultasi Publik tidak hanya untuk orang Papua asli saja, melainkan orang pendatang  yang disebut dengan kelompok strategis yang sudah lama tinggal di Papua bahkan lahir dan besar di Papua juga dimintai pendapatnya  terkait Dialog Jakarta Papua, dan kelompok  ini  menerima dengan berbagai ragam pendapat dan jadi pergumulan JDP untuk mencari bentuk yang pas, yang jelas ada perkembangan baik driseluruh Proses Konsultasi Publik menuju Dialog. ( Ven/don)

Jumat, 25 Maret 2011 16:17

, , ,

OPM Jangan Dilupakan

Thaha: Terkait Pembentukan JDP  untuk Percepat Dialog Jakarta—Papua

Sekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha AlhamidJAYAPURA—Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid,  menanggapi  positif agenda utama Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua,  maka perlu melibatkan semua tokoh dan pejuang Papua merdeka,  baik yang ada di  Tanah Papua maupun  di luar negeri. “Jangan sampai tak melibatkan  tokoh- tokoh  dan pejuang TPN/OPM  yang kini masih berjuang di hutan- hutan di Tanah Papua dan di luar negeri,” demikian Thaha Alhamid ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/3) terkait  curahan hati yang disampaikan  Koordinator JDP Pastor Neles Tebay bahwa wakil TPN/OPM belum  dilibatkan di JDP sebagaimana dilansir Bintang Papua pada Sabtu (26/3).  Menurutnya,  belum dilibatkannya wakil TPN/OPM kedalam JDP  merupakan salah satu soal  berat sekaligus tantangan bagi pihak JDP karena wakil TPN/OPM masih terus berjuang di belantara hutan Papua.  Pasalnya,  kepemimpinan TPN/OPM ada juga di luar negeri  tapi ada juga ada yang di hutan. “Ini adalah proses komunikasi. Saya mengerti bahwa itu berat   tapi tak berarti bahwa mereka  tak bakal terwakili di JDP,” katanya sekaligus menambahkan dirinya yakin  JDP sanggup menata  proses proses yang baik menuju pelibatan suara dari TPN/OPM karena di Kongres Rakyat Papua 2001 suara dari TPN/OPM juga bisa tersalurkan.”

Dia mengatakan,  TPN/OPM memiliki kelompok kelompok yang cukup banyak tapi  bukan merupakan suatu alasan suara TPN/OPM tak didengar atau tak tertampung sembari mengingatkan  resolusi PBB juga menjelaskan bahwa ketertinggalan suatu komunitas  yang disebabkan letak geografis maupun sosial  budaya bukan  alasan TPN/OPM  kehilangan hak politik.  “Bahwa  TPN/OPM belum terwakili ya tapi dari proses komunikasi saya percaya terutama tatkala ada even terjadi Papua Internal Dialog TPN/OPM akan terwakili,” ungkapnya.

Dia mengutarakan, semua  pihak mesti memahami bahwa dialog atau perjuangan damai merupakan platform dan kesepakatan rakyat Papua sejak Kongres Rakyat Papua II yang menetapkan  bahwa perjuangan Papua   harus dilakukan secara damai (peacefull) kemudian perjuangan damai itu senantiasa mengedepankan dialog. Pasalnya, pihaknya sadar  bahwa ujung dari perang itu dialog sehingga semua tokoh tokoh pejuang Papua tak semata mata mesti menguras tenaga serta melakukan  tindakan yang keliru.

“Yang kita kedepankan itu bukan perang  tapi dialog atau perjuangan damai,” tuturnya.
Karena itu, tambahnya, pihaknya menyambut positif ada jaringan, ada komunikasi, ada civil society serta ada inisiatif baik dari LIPI, tapi juga dari JDP untuk mengembangkan pendekatan pendekatan dalam perspektif dialog itu. Pasalnya, pihak memahami perjuangan tersebut tak gampang. Pertama, mesti ada semacam konstruksi dialog internal Papua. Artinya, semua orang Papua yang ada di hutan, yang ada di luar negeri serta yang ada dimanapun berhak ikut dilibatkan dan didengar suaranya tentang dialog. Kedua, semua orang Papua yang ada di Tanah Air ini tak perlu dilihat dari  latar belakangnya tapi semua orang Papua harus duduk bersama  dan menyampaikan  pandangannya tentang apa yang ingin  didialogkan. Tapi dialog sebagai sebuah media perjuangan harus diterima. Ketiga, JDP telah melakukan langka komunikatif dengan pelbagai lapisan baik didalan maupun di luar negeri untuk mempersiapkan proses dialog itu sendiri sekaligus melakukan pendekatan bersama pemerintah pusat di Jakarta.

Dia mengatakan, apabila ingin  menuju terjadinya suatu proses dialog maka dibutuhkan penjembatanan penjembatanan hubungan didalam perspektif politik walaupun acapkali menuai pro kontra serta penolakan dari masyarakat, tapi hal ini perlu dibahas, diicarakan serta dikuatkan terus menerus. “Saya yakin JDP bukan perpanjangan tangan dan bukan subordinat dari pemerintah pusat, tapi mereka adalah tokoh tokoh civil sociaty yang mencoba mencari jalan tengah. Dialog diseluruh muka  bumi ini menjadi sesuatu yang hendaknya dihargai semua pihak,” imbuhnya.  (mdc/don)

Minggu, 27 Maret 2011 16:42

, ,

JDP Dorong Dialog Jakarta—Papua – Neles Tebay: Wakil TPN/OPM Belum Ada

JAYAPURA- Koordinator Jaringan Damai Papua  (JDP) Pastor Neles Tebay, Pr mengungkapkan, 32 orang yang masuk dalam keanggotaan Jaringan Damai Papua masih terus mendorong terwujudnya suatu dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, untuk menyelesaikan masalah Papua, dan bekerja secara sukarela bagi penyelesaian masalah Papua.  Diakui meski upaya  dialog   akan menyita waktu yang banyak, namun pihaknya optimis Desember 2011 upaya Dialog  dapat dicapai.  Menurut Neles Tebay,   untuk menuju suatu dialog yang bermartabat, bukan  sekedar berdialog  melainkan   ada wadah dimana semua pihak berkumpul membahas dan mengindentifikasi masalah mendasar yang memicu konflik di Papua dengan demikian ada solusi terbaik yang mau dicapai, bukan sekedar mendikte agenda  Dialog.   Demikian Solusi akan diketahui bila kedua pihak yaitu Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang terwakili dalam jaringan Damai  yang dibentuk ini mau berkumpul,. JDP sendiri tidak mau umbar janji apapun kepada semua pihak, tetapi  mereka yang masuk dalam JDP tetap berusaha untuk menciptakan suatu peluang  dan Ruang Dialog dimana semua pihak menerima.
Jaringan Damai Papua kata Neles Tebay tetap Optimis dengan apa yang digagasnya, bahwa “Dialog” akan berhasil,  sebab berbagai upaya konsultasi yang dilakukan  Tim Kerja JDP sudah disosialisasikan kesemua Kabupaten seperti Wamena, Timika, Biak, Manokwari, Merauke, Sorong, Bintuni, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.

Konsultasi Publik disejumlah Kabupaten di Papua penting, ungkap  Neles,  sebab dengan Dialoglah yang  akan menghentikan kekerasan dan mencegah kekerasan berlanjut di Papua.  Salah satu caranya adalah komunikasi dan konsultasi dilakukan   bagi orang Papua yang ada di Papua, di luar Negeri, PNG maupun  orang Papua yang ada di Hutan- TPN/OPM. Bagaimanapun juga mau tidak mau pihak TPN. OPM harus dilibatkan dalam  Dialog. Untuk mewujudkan itu, Tim JDP terus bergumul agar tiga kelompok orang Papua dapat terlibat dalam proses Dialog Jakarta – Papua ini, terang  Pastor Neles.

Neles mengakui belum  mendapatkan wakil TPN/OPM untuk dilibatkan dalam konsultasi Publik, untuk orang Papua di Papua, tetap dipilih jalur Konsultasi Publik yang dimulai sejak Januari 2010, menyusul 12 Kabupaten lainnya.

Neles mengatakan, proses Konsultasi Publik yang juga dilakukan di PNG disambut positif,  bahkan 45 orang  yang datang dari  beberapa Kota di PNG secara resmi memberikan dukungan dn antusiasnya, Tim JDP Optimis Dialog akan terjadi, sebab dengan Konsultasi Publik yang tengah dilakukan ada perubahan- perubahan besar yang mengarah Dialoh akan terjadi.

Antusias yang sama terhadap upaya Dialog  Jakarta Papua telah diberikan secara resmi oleh Ketua Komisi I DPR RI yang dengan terang menytakan setuju dilakukan Dialog bagi penyelesaian masalah Papua., bahkan gema Dialog Papua sudah tersebar dan tak dianggap tabu untuk dibicarakan.

Meski Tim JDP mendengar ada upaya Komunikasi Kontruktif yang digagas Presiden bagi penyelesaian masalah Papua. “Namun komunikasi Kontruktif macam apa yang diinginkan Presiden, JDP belum mengetahuinya, apakah komunikasi konstruktif sama dengan Dialog Jakarta Papua, hanya Presiden yang tahu,” kata Neles.

Konsultasi Publik tidak hanya untuk orang Papua asli saja, melainkan orang pendatang  yang disebut dengan kelompok strategis yang sudah lama tinggal di Papua bahkan lahir dan besar di Papua juga dimintai pendapatnya  terkait Dialog Jakarta Papua, dan kelompok  ini  menerima dengan berbagai ragam pendapat dan jadi pergumulan JDP untuk mencari bentuk yang pas, yang jelas ada perkembangan baik driseluruh Proses Konsultasi Publik menuju Dialog. ( Ven/don)

Jumat, 25 Maret 2011 16:17

, , ,

OPM Jangan Dilupakan

Thaha: Terkait Pembentukan JDP  untuk Percepat Dialog Jakarta—Papua

Sekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha AlhamidJAYAPURA—Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid,  menanggapi  positif agenda utama Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua,  maka perlu melibatkan semua tokoh dan pejuang Papua merdeka,  baik yang ada di  Tanah Papua maupun  di luar negeri. “Jangan sampai tak melibatkan  tokoh- tokoh  dan pejuang TPN/OPM  yang kini masih berjuang di hutan- hutan di Tanah Papua dan di luar negeri,” demikian Thaha Alhamid ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/3) terkait  curahan hati yang disampaikan  Koordinator JDP Pastor Neles Tebay bahwa wakil TPN/OPM belum  dilibatkan di JDP sebagaimana dilansir Bintang Papua pada Sabtu (26/3).  Menurutnya,  belum dilibatkannya wakil TPN/OPM kedalam JDP  merupakan salah satu soal  berat sekaligus tantangan bagi pihak JDP karena wakil TPN/OPM masih terus berjuang di belantara hutan Papua.  Pasalnya,  kepemimpinan TPN/OPM ada juga di luar negeri  tapi ada juga ada yang di hutan. “Ini adalah proses komunikasi. Saya mengerti bahwa itu berat   tapi tak berarti bahwa mereka  tak bakal terwakili di JDP,” katanya sekaligus menambahkan dirinya yakin  JDP sanggup menata  proses proses yang baik menuju pelibatan suara dari TPN/OPM karena di Kongres Rakyat Papua 2001 suara dari TPN/OPM juga bisa tersalurkan.”

Dia mengatakan,  TPN/OPM memiliki kelompok kelompok yang cukup banyak tapi  bukan merupakan suatu alasan suara TPN/OPM tak didengar atau tak tertampung sembari mengingatkan  resolusi PBB juga menjelaskan bahwa ketertinggalan suatu komunitas  yang disebabkan letak geografis maupun sosial  budaya bukan  alasan TPN/OPM  kehilangan hak politik.  “Bahwa  TPN/OPM belum terwakili ya tapi dari proses komunikasi saya percaya terutama tatkala ada even terjadi Papua Internal Dialog TPN/OPM akan terwakili,” ungkapnya.

Dia mengutarakan, semua  pihak mesti memahami bahwa dialog atau perjuangan damai merupakan platform dan kesepakatan rakyat Papua sejak Kongres Rakyat Papua II yang menetapkan  bahwa perjuangan Papua   harus dilakukan secara damai (peacefull) kemudian perjuangan damai itu senantiasa mengedepankan dialog. Pasalnya, pihaknya sadar  bahwa ujung dari perang itu dialog sehingga semua tokoh tokoh pejuang Papua tak semata mata mesti menguras tenaga serta melakukan  tindakan yang keliru.

“Yang kita kedepankan itu bukan perang  tapi dialog atau perjuangan damai,” tuturnya.
Karena itu, tambahnya, pihaknya menyambut positif ada jaringan, ada komunikasi, ada civil society serta ada inisiatif baik dari LIPI, tapi juga dari JDP untuk mengembangkan pendekatan pendekatan dalam perspektif dialog itu. Pasalnya, pihak memahami perjuangan tersebut tak gampang. Pertama, mesti ada semacam konstruksi dialog internal Papua. Artinya, semua orang Papua yang ada di hutan, yang ada di luar negeri serta yang ada dimanapun berhak ikut dilibatkan dan didengar suaranya tentang dialog. Kedua, semua orang Papua yang ada di Tanah Air ini tak perlu dilihat dari  latar belakangnya tapi semua orang Papua harus duduk bersama  dan menyampaikan  pandangannya tentang apa yang ingin  didialogkan. Tapi dialog sebagai sebuah media perjuangan harus diterima. Ketiga, JDP telah melakukan langka komunikatif dengan pelbagai lapisan baik didalan maupun di luar negeri untuk mempersiapkan proses dialog itu sendiri sekaligus melakukan pendekatan bersama pemerintah pusat di Jakarta.

Dia mengatakan, apabila ingin  menuju terjadinya suatu proses dialog maka dibutuhkan penjembatanan penjembatanan hubungan didalam perspektif politik walaupun acapkali menuai pro kontra serta penolakan dari masyarakat, tapi hal ini perlu dibahas, diicarakan serta dikuatkan terus menerus. “Saya yakin JDP bukan perpanjangan tangan dan bukan subordinat dari pemerintah pusat, tapi mereka adalah tokoh tokoh civil sociaty yang mencoba mencari jalan tengah. Dialog diseluruh muka  bumi ini menjadi sesuatu yang hendaknya dihargai semua pihak,” imbuhnya.  (mdc/don)

Minggu, 27 Maret 2011 16:42

, ,

Dokumen Sangat Rahasia Operasi di Papua Barat, Diungkap

Sekilas Tentang Buku OPM Karya Socratez S Yoman (bagian/1)

Socratez S Yoman yang memiliki nama asli Ambiek Godmend Ekmmban Yoman, telah meluncurkan buku ke 9. Dan yang terakhir Ia meluncurkan buku dengan judul Otonomi, Pemekaran dan Merdeka (OPM?). Apa isi buku tersebut? Berikut ringkasan dari isi buku tersebut.

Oleh Ahmad Jainuri, Bintang Papua

Dengan menggunakan caver warna merah bergambar orang asli Papua berpakaian koteka dan bersenjata laras panjang, Penulis memberi sub judul “Saatnya Kebenaran Bersuara di Tanah Melanesia”. Penulis pun mengutip dua statement Presiden RI Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono yang terkait dengan upaya menjawab permasalahan di Papua, yaitu ‘Bersama-sama mari kita serukan penolakan terhadap fitnah, berita-berita bohong, dan perilaku kasar yang melampaui kepatuta’ yang dikutip dari Kompas edisi 28 Desember 2009. Statmen berikutnya adalah yang merupakan perkataan langsung SBY tanggal 16 Agustus 2008, yaitu ‘Selesaikan masalah Papua dengan dialog damai, demokratis, jujur, adil dan bermartabat’. Dengan diberi pengantar oleh Prof. Ikrar Nusa Bhakti, buku setebal 136 halaman tersebut disusun dalam 6 BAB, yang membahas 57 pokok bahasan. Dalam pengantarnya, Profesor Riset bidang Intermestic Affair di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), mengawali dengan mengungkap sejarah tanah Papua sejak dikuasai Belanda hingga cerita realita kehidupan di Tanah Papua, termasuk kerukunan umat beragama yang saling menghormati dan saling membantu dalam kegiatan social maupun acara-acara keagamaan. Sedangka tentang penulis buku ‘OPM?’ dikatakan bahwa buku-buku karya Socratez mendapat perhatian dari para peminat masalah Papua. “Sayang, hamper semua buku-buku itu dikategorikan sebagai buku terlarang oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Ikrar Nusa Bhakti dalam pengantarnya.

Buku-buku Yoman, kata Prof. Ikrar, adalah suara hati seorang pelayan umat di Tanah Papua, meski belum dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. “Terlepas dari itu, buku-buku Yoman yang bukan buku ilmiah melainkan lebih sebagai ‘pamphlet politik’ ini tetap penting untuk dibaca. Karena berisi kesedihan, trauma, impian, serta gagasan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua,” lanjutnya.

Dalam Bab pendahukuan, Penulis menguraikan alan mengapa bukunya diberi judul OPM? (Otonomi, Pemekaran dan Merdeka). Yakni, katanya adalah karena selama ini OPM adalah singkatan dari Organisasi Papua Merdeka.

“Saya menggumuli dan merindukan bahwa sudah saatnya stigma yang menindas, memenjarakan dan membunuh umat Tuhan ini harus dihapuskan,” ujar Pemulis masih dalam Bab Pendahuluan.

Dalam Bab yang membahas tentang ‘Otonomi’, penulis menguraikan dua UU Otonomi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Yaitu : UU No. 12 Tahun 1969 yang membicarakan tentang pembentukan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang pembahasannya lebih mendominasi.

Menurut Penulis, istilah otonomi bagi umat Tuhan di Tanah Papua bukan hal yang baru. Tentang UU Otsus Tahun 2001, Penulis mengawali dengan pertanyaan kenapa UU itu ada? Apakah itu itikad baik Indonesia terhadap orang Papua? Apakah Otsu situ kemauan orang Papua?

Yang langsung diberi jawaban, bahwa Otsus ditawarkan kepada rakyat Papua Barat sebagai penyelesaian menang-menang (win-win solution) tentang masalah status politik Papua, karena adanya tuntutan orang asli Papua untuk menentukan nasib sendiri (self determination).

Dalam Bab awal tersebut, Penulis juga mengutip statmennya di media massa local, yakni di Harian Bintang Papua, Pasific Pos dan Cendrawasih Pos. Namun tidak disebutkan edisi atau tanggal terbitnya, maupuan halaman dengan jelas, ketika berita yang dikutipnya dalam buku OPM? terbit.

Dalam Bab tentang Pemekaran, penulis mengutip perkataan Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Alm), yang dikutipnya dari Senat Mornao 2004:9, yaitu ‘Pemekaran Provinsi Papua adalah keputusan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat Papua. Itu bukan pemecahan masalah, namun sumber masalah baru.

Juga terdapat kutipan dari dokumen sangat rahasia tentang operasi di Tanah Papua, yaitu surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan Linmas. Yakni Nota dinas No. 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tangal 9 Juni 2000.

Penulis juga kembali mengutip dari bukunya terdahulu yang menggambarkan pemekaran kabupaten dan provinsi. Yakni digambarkan sebagai sangkar burung, kandang kelinci dan kandang kurungan ternak babi. Dalam bab ini, penulis mengakhiri dengan kutipan opini yang ditulisnya lewat media massa local Pasific Pos, yang berjudul Pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi di Tanah Papua Barat adalah Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi Gaya Baru edisi 25 September 2009. (Bersambung) /03

Minggu, 13 Maret 2011 15:46

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny