Dokumen Sangat Rahasia Operasi di Papua Barat, Diungkap

Sekilas Tentang Buku OPM Karya Socratez S Yoman (bagian/1)

Socratez S Yoman yang memiliki nama asli Ambiek Godmend Ekmmban Yoman, telah meluncurkan buku ke 9. Dan yang terakhir Ia meluncurkan buku dengan judul Otonomi, Pemekaran dan Merdeka (OPM?). Apa isi buku tersebut? Berikut ringkasan dari isi buku tersebut.

Oleh Ahmad Jainuri, Bintang Papua

Dengan menggunakan caver warna merah bergambar orang asli Papua berpakaian koteka dan bersenjata laras panjang, Penulis memberi sub judul “Saatnya Kebenaran Bersuara di Tanah Melanesia”. Penulis pun mengutip dua statement Presiden RI Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono yang terkait dengan upaya menjawab permasalahan di Papua, yaitu ‘Bersama-sama mari kita serukan penolakan terhadap fitnah, berita-berita bohong, dan perilaku kasar yang melampaui kepatuta’ yang dikutip dari Kompas edisi 28 Desember 2009. Statmen berikutnya adalah yang merupakan perkataan langsung SBY tanggal 16 Agustus 2008, yaitu ‘Selesaikan masalah Papua dengan dialog damai, demokratis, jujur, adil dan bermartabat’. Dengan diberi pengantar oleh Prof. Ikrar Nusa Bhakti, buku setebal 136 halaman tersebut disusun dalam 6 BAB, yang membahas 57 pokok bahasan. Dalam pengantarnya, Profesor Riset bidang Intermestic Affair di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), mengawali dengan mengungkap sejarah tanah Papua sejak dikuasai Belanda hingga cerita realita kehidupan di Tanah Papua, termasuk kerukunan umat beragama yang saling menghormati dan saling membantu dalam kegiatan social maupun acara-acara keagamaan. Sedangka tentang penulis buku ‘OPM?’ dikatakan bahwa buku-buku karya Socratez mendapat perhatian dari para peminat masalah Papua. “Sayang, hamper semua buku-buku itu dikategorikan sebagai buku terlarang oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Ikrar Nusa Bhakti dalam pengantarnya.

Buku-buku Yoman, kata Prof. Ikrar, adalah suara hati seorang pelayan umat di Tanah Papua, meski belum dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. “Terlepas dari itu, buku-buku Yoman yang bukan buku ilmiah melainkan lebih sebagai ‘pamphlet politik’ ini tetap penting untuk dibaca. Karena berisi kesedihan, trauma, impian, serta gagasan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua,” lanjutnya.

Dalam Bab pendahukuan, Penulis menguraikan alan mengapa bukunya diberi judul OPM? (Otonomi, Pemekaran dan Merdeka). Yakni, katanya adalah karena selama ini OPM adalah singkatan dari Organisasi Papua Merdeka.

“Saya menggumuli dan merindukan bahwa sudah saatnya stigma yang menindas, memenjarakan dan membunuh umat Tuhan ini harus dihapuskan,” ujar Pemulis masih dalam Bab Pendahuluan.

Dalam Bab yang membahas tentang ‘Otonomi’, penulis menguraikan dua UU Otonomi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Yaitu : UU No. 12 Tahun 1969 yang membicarakan tentang pembentukan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang pembahasannya lebih mendominasi.

Menurut Penulis, istilah otonomi bagi umat Tuhan di Tanah Papua bukan hal yang baru. Tentang UU Otsus Tahun 2001, Penulis mengawali dengan pertanyaan kenapa UU itu ada? Apakah itu itikad baik Indonesia terhadap orang Papua? Apakah Otsu situ kemauan orang Papua?

Yang langsung diberi jawaban, bahwa Otsus ditawarkan kepada rakyat Papua Barat sebagai penyelesaian menang-menang (win-win solution) tentang masalah status politik Papua, karena adanya tuntutan orang asli Papua untuk menentukan nasib sendiri (self determination).

Dalam Bab awal tersebut, Penulis juga mengutip statmennya di media massa local, yakni di Harian Bintang Papua, Pasific Pos dan Cendrawasih Pos. Namun tidak disebutkan edisi atau tanggal terbitnya, maupuan halaman dengan jelas, ketika berita yang dikutipnya dalam buku OPM? terbit.

Dalam Bab tentang Pemekaran, penulis mengutip perkataan Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Alm), yang dikutipnya dari Senat Mornao 2004:9, yaitu ‘Pemekaran Provinsi Papua adalah keputusan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat Papua. Itu bukan pemecahan masalah, namun sumber masalah baru.

Juga terdapat kutipan dari dokumen sangat rahasia tentang operasi di Tanah Papua, yaitu surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan Linmas. Yakni Nota dinas No. 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tangal 9 Juni 2000.

Penulis juga kembali mengutip dari bukunya terdahulu yang menggambarkan pemekaran kabupaten dan provinsi. Yakni digambarkan sebagai sangkar burung, kandang kelinci dan kandang kurungan ternak babi. Dalam bab ini, penulis mengakhiri dengan kutipan opini yang ditulisnya lewat media massa local Pasific Pos, yang berjudul Pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi di Tanah Papua Barat adalah Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi Gaya Baru edisi 25 September 2009. (Bersambung) /03

Minggu, 13 Maret 2011 15:46

KOMUNITAS PAPUA BERITA DUKA

BERITA DUKA

DITUJUKAN KEPADA :
1. WEST PAPUA NATIONAL AUTHORITY (WPNA) BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PAPUA
2. PEMIMPIN KOLEKTIF BANGSA PAPUA
3. SELURUH ELEMEN PERJUANGAN PEMBEBASAN PAPUA
4. RAKYAT BANGSA PAPUA
5. KELUARGA BESAR ARONGGEAR
6. KELUARGA BESAR ANSUS-YAPEN BARAT
7. KELUARGA BESAR YAPEN

ISI BERITA DUKA :
Telah meninggal dunia pada hari Jumat, 11 Maret 2011 di Jayapura salah seorang pejuang pembebasan Papua Barat anggota pelaku pelurusan sejarah Papua di PDP dan Menteri Dalam Negeri WPNA. BAPAK DRS. DOMINGGUS ARONGGEAR.

Almarhum meninggal dunia karena ditabrak oleh kendaraan motor disekitar kebunnya sepanjang jalan ke arah Koya. Jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka dengan alamat Melati Kota Raja-Jayapura.

Demikian berita duka ini kami sampaikan kepada kita sekalian untuk diketahui.

Terkirim: Sab, 12 Maret, 2011 02:20:44
Sumber YahooGroups
================
Turut Berduka cita dan kiranya Tuhan menerima alm. disisiNya. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga Besar Ap dan Bangsa Papua baik di Netherlands, Papua dan dimanapun berada. Seluruh Perjuangan dimasa hidupnya menjadi inspirasi bagi kita untuk melanjutkan apa yang diperjuangkannya.
Diaz dan Keluarga di Papua.

To: komunitas_papua@yahoogroups.com; ottis@yahoogroups.com; simpa@yahoogroups.com
From: oridek@…
Date: Tue, 7 Jun 2011 06:33:43 +0000
Subject: KOMUNITAS PAPUA BERITA DUKA

Saya barusan dapat kabar yang adik Yarid Foroves Ap dapat tubruk dan telah meninggal. Dia seorang aktivis yang gunakan dia punya ilmu dan talenta untuk memperjuangan Papua Merdeka. Kami telah kehilangan saudara, adik dan anak yang berani dan turut jalan di front perjuangan. Selamat Jalan asun, kami akan berjuang terus. Semoga Tuhan menerimamu disisiNya. Jouw Suba.

Atas nama Keluarga Arnold C. Ap

Selamat berjuang!

Berjuang terus tetap menang,

Oridek Ap

HP: +31 6 48 007 326

DIALOG JAKARTA-PAPUA DIMINTA DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA

JAYAPURA—Sejumlah Pimpinan Gereja di Tanah Papua mendesak pemerintah pusat segera menggelar dialog dengan Orang Asli Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral dan tanpa syarat. Hal ini guna menindaklanjuti aspirasi penolakan Otonomi Khusus (Otsus). Demikian Siaran Pers yang disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua yang ditandatangani Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socratez Sofyan Yoman MA serta Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi di Kantor Sekretariat Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Rabu (9/3). “Melalui keterangan pers ini, kami Pemimpin Gereja-

Gereja Papua, memberitahukan kepada umat dan masyarakat umum di Tanah Papua mengenai tindaklanjut aspirasi penolakan Otsus dan pemilihan MRP yang telah kami suarakan kepada pemerintah pusat di Jakarta selama dua minggu berturut-turut (tanggal 13-18 Pebruari dan 28 Pebruari -3 Maret 2011). Berikut adalah fakta-fakta penting yang perlu kami sampaikan untuk diketahui,”katanya. Fakta-fakta itu antara lain, Pertama, kegagalan Otsus Papua ternyata bukan hanya merupakan penilaian sepihak dari rakyat Papua, melainkan diakui juga oleh pemerintah pusat dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif, begitu juga para diplomat asing dan masyarakat sipil Indonesia yang kami temui, yang selama ini memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan rakyat Papua.

Khususnya orang asli Papua apa yang kami temui, berbagai instansi pemerintah ditingkat pusat pada dasarnya melemparkan tanggungjawab kepada pimpinan pemerintah di Tanah Papua sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan Otsus Papua.

Sikap ini kami nilai tak sepenuhnya benar karena kegagalan Otsus juga memperlihatkan tiadanya kemauan politik dan kesungguhan dari pemerintah pusat sendiri dalam membangun orang asli Papua. Hal ini telah kami tegaskan di dalam Deklarasi Theologi Gereja-Gereja Papua tanggal 26 Januari 2011, bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal membangun dan mensejahterakan orang asli Papua.

Kedua, mengingat bahwa semua pihak telah mengakui kegagalan Otsus, maka kami tetap mendesak pemerintah, baik di pusat maupun di Tanah Papua agar segera mengumumkan secara resmi penghentian pelantikan MRP Jilid II karena sudah tak aspiratif lagi dan tak memiliki landasan hukum yang kuat.

Usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah pusat dan aparat pemerintah daerah ini untuk menghadirkan MRP Jilid II kami pandang sebagai bentuk arogansi dan upaya pemaksaan kehendak yang hanya makin memperparah konflik antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

Ketiga, kami tetap berpijak suara umat Tuhan yang terus mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar dialog dengan rakyat Papua yang difasilitasi pihak ketiga yang netral, tanpa syarat.

Kami yakin bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memiliki pengalaman yang sukses dalam dialog dengan rakyat Aceh, maka dialog serupa dapat pula dilakukan dengan rakyat Papua.

Dialog merupakan cara yang paling bermartabat, damai dan demokratis yang diterima luas oleh masyarakat dunia dewasa ini sebagai modal penyelesaian konflik yang sudah dilakukan di berbagai wilayah lain.

Keempat, kami menolak pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) ataupun istilah, “Komunikasi Konstruktif” yang bertujuan menutupi kegagalan Otsus dan mengaburkan tuntutan dialog rakyat Papua.

Semua kebijakan yang dibuat negara bagi Papua, seharusnya terlebih dahulu berkonsultasi dengan rakyat Papua dan lahir sebagai kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Papua.

Kelima, Kami menolak segala bentuk tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan negara ini dengan tujuan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di Tanah Papua, seperti penikaman yang dialami oleh wartawan Banjir Ambarita.

Karena itu, kami mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku penikaman tersebut dan memproses sesuai hukum yang berlaku demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, juga seluruh masyarakat di Tanah Papua. (mdc/don/03)

Sumber, BintangPapua

Kasus HAM Dilaporkan ke Utusan Kedubes AS

BIAK- Masyarakat Adat Papua di Biak, telah menyampaikan sejumah implikasi dari seluruh persoalan sosial politik yang terjadi di Papua. Baik itu pelanggaran HAM, pelanggaran kesejahteraan, terutama pelanggaran yang terjadi di era Otonomi Khusus (Otsus) yang berimplikasi kepada kegagalan Otsus. Semua persoalan tersebut disampaikan kepada sekretaris I bidang politik Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Melanie Higgins saat berkunjung ke kantor Dewan Adat Papua, khususnya di Biak. Persoalan yang merujuk pada satu hal atau solusi bagi masyarakat Papua yaitu merdeka. “ Itu yang murni keluar dari masyarakat Papua, khusus masyarakat adat di Biak, bahwa merdeka adalah satu jalan untuk penyelesaian semua akumulasi persoalan di Papua ,” kata ketua dewan adat Papua di wilayah Biak-Supiori, Yan Pieter Yarangga kepada Bintang Papua setelah pertemuan dengan utusan kedubes AS di kantor dewan adat setempat, Rabu (16/2). Menurutnya, kunjungan Melanie Higgins ke Papua, adalah salah satu keputusan konsistensi AS untuk mengawasi penyelenggaraan Otsus di Papua. Sehingga secara langsung ia harus mau mendengar dari masyarakat adat Papua tentang perkembangan Otsus yang sudah berjalan sekitar 10 tahun ini. Sejumlah masalah yang disampaikan masyarakat adat, kata Yan Pieter Yarangga, cukup signifikan, seperti kegagalan Otsus yang langsung dipresentasikan, serta beberapa kasus ril tentang insiden pemukulan TNI terhadap warga sipil yang berkaitan dengan polemik tanah, yang terkait status tanah TNI AU. Begitu juga sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan sejarah, proses pembangunan, angka kemiskinan di Papua yang semakin tinggi. Bahkan dari perempuan Papua menyampaikan korban HIV AIDS serta melonjaknya pengidap penyakit tersebut di Biak dan seluruh Papua. “ Yang disampaikan itu adalah semua masalah serius dan merupakan indikator dari apa yang disebut dengan genosida, namun kami menyesal dan sungguh sangat naïf sekali kalau AS mengatakan bahwa tidak ada genosida di Papua ,” kata ketua dewan adat yang biasa disebut mananwir beba ini. Dan kata dia, masyarakat adat Papua tetap pada posisi sangat menghargai kunjungan Melanie Higgins dan posisi AS saat ini. “ Dan pada akhirnya kami berkesimpulan dan kami sangat mengerti bahwa AS tetap mendukung kebijakan NKRI di tanah Papua. Tetapi perlu diketahui bahwa kami juga tidak akan mundur, kami akan berjuang terus sampai ada penyelesaian status politik bangsa Papua. Dan itu sudah menjadi komitmen ,” ujarnya. Namun sebagai masyarakat adat Papua yang menghendaki adanya penyelesaian status politik Papua, berharap Melanie Higgins dapat melanjutkan persoalan yang disampaikan masyarakat adat Papua kepada pemerintah AS agar diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta, untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian Papua secara komprehensif. “ Sebenarnya ada banyak soal yang akan disampaikan, tapi waktunya sangat singkat. Hanya kami berkesimpulan pada beberapa indikator persoalan yang sangat substansial ,” kata mananwir beba.(pin/aj/03)

, , , ,

Kasus HAM Dilaporkan ke Utusan Kedubes AS

BIAK- Masyarakat Adat Papua di Biak, telah menyampaikan sejumah implikasi dari seluruh persoalan sosial politik yang terjadi di Papua. Baik itu pelanggaran HAM, pelanggaran kesejahteraan, terutama pelanggaran yang terjadi di era Otonomi Khusus (Otsus) yang berimplikasi kepada kegagalan Otsus. Semua persoalan tersebut disampaikan kepada sekretaris I bidang politik Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Melanie Higgins saat berkunjung ke kantor Dewan Adat Papua, khususnya di Biak. Persoalan yang merujuk pada satu hal atau solusi bagi masyarakat Papua yaitu merdeka. “ Itu yang murni keluar dari masyarakat Papua, khusus masyarakat adat di Biak, bahwa merdeka adalah satu jalan untuk penyelesaian semua akumulasi persoalan di Papua ,” kata ketua dewan adat Papua di wilayah Biak-Supiori, Yan Pieter Yarangga kepada Bintang Papua setelah pertemuan dengan utusan kedubes AS di kantor dewan adat setempat, Rabu (16/2). Menurutnya, kunjungan Melanie Higgins ke Papua, adalah salah satu keputusan konsistensi AS untuk mengawasi penyelenggaraan Otsus di Papua. Sehingga secara langsung ia harus mau mendengar dari masyarakat adat Papua tentang perkembangan Otsus yang sudah berjalan sekitar 10 tahun ini. Sejumlah masalah yang disampaikan masyarakat adat, kata Yan Pieter Yarangga, cukup signifikan, seperti kegagalan Otsus yang langsung dipresentasikan, serta beberapa kasus ril tentang insiden pemukulan TNI terhadap warga sipil yang berkaitan dengan polemik tanah, yang terkait status tanah TNI AU. Begitu juga sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan sejarah, proses pembangunan, angka kemiskinan di Papua yang semakin tinggi. Bahkan dari perempuan Papua menyampaikan korban HIV AIDS serta melonjaknya pengidap penyakit tersebut di Biak dan seluruh Papua. “ Yang disampaikan itu adalah semua masalah serius dan merupakan indikator dari apa yang disebut dengan genosida, namun kami menyesal dan sungguh sangat naïf sekali kalau AS mengatakan bahwa tidak ada genosida di Papua ,” kata ketua dewan adat yang biasa disebut mananwir beba ini. Dan kata dia, masyarakat adat Papua tetap pada posisi sangat menghargai kunjungan Melanie Higgins dan posisi AS saat ini. “ Dan pada akhirnya kami berkesimpulan dan kami sangat mengerti bahwa AS tetap mendukung kebijakan NKRI di tanah Papua. Tetapi perlu diketahui bahwa kami juga tidak akan mundur, kami akan berjuang terus sampai ada penyelesaian status politik bangsa Papua. Dan itu sudah menjadi komitmen ,” ujarnya. Namun sebagai masyarakat adat Papua yang menghendaki adanya penyelesaian status politik Papua, berharap Melanie Higgins dapat melanjutkan persoalan yang disampaikan masyarakat adat Papua kepada pemerintah AS agar diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta, untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian Papua secara komprehensif. “ Sebenarnya ada banyak soal yang akan disampaikan, tapi waktunya sangat singkat. Hanya kami berkesimpulan pada beberapa indikator persoalan yang sangat substansial ,” kata mananwir beba.(pin/aj/03)

, , , ,

Untitled

Kasus HAM Dilaporkan ke Utusan Kedubes AS BIAK- Masyarakat Adat Papua di Biak, telah menyampaikan sejumah implikasi dari seluruh persoalan sosial politik yang terjadi di Papua. Baik itu pelanggaran HAM, pelanggaran kesejahteraan, terutama pelanggaran yang terjadi di era Otonomi Khusus (Otsus) yang berimplikasi kepada kegagalan Otsus. Semua persoalan tersebut disampaikan kepada sekretaris I bidang politik Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Melanie Higgins saat berkunjung ke kantor Dewan Adat Papua, khususnya di Biak. Persoalan yang merujuk pada satu hal atau solusi bagi masyarakat Papua yaitu merdeka. “ Itu yang murni keluar dari masyarakat Papua, khusus masyarakat adat di Biak, bahwa merdeka adalah satu jalan untuk penyelesaian semua akumulasi persoalan di Papua ,” kata ketua dewan adat Papua di wilayah Biak-Supiori, Yan Pieter Yarangga kepada Bintang Papua setelah pertemuan dengan utusan kedubes AS di kantor dewan adat setempat, Rabu (16/2). Menurutnya, kunjungan Melanie Higgins ke Papua, adalah salah satu keputusan konsistensi AS untuk mengawasi penyelenggaraan Otsus di Papua. Sehingga secara langsung ia harus mau mendengar dari masyarakat adat Papua tentang perkembangan Otsus yang sudah berjalan sekitar 10 tahun ini. Sejumlah masalah yang disampaikan masyarakat adat, kata Yan Pieter Yarangga, cukup signifikan, seperti kegagalan Otsus yang langsung dipresentasikan, serta beberapa kasus ril tentang insiden pemukulan TNI terhadap warga sipil yang berkaitan dengan polemik tanah, yang terkait status tanah TNI AU. Begitu juga sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan sejarah, proses pembangunan, angka kemiskinan di Papua yang semakin tinggi. Bahkan dari perempuan Papua menyampaikan korban HIV AIDS serta melonjaknya pengidap penyakit tersebut di Biak dan seluruh Papua. “ Yang disampaikan itu adalah semua masalah serius dan merupakan indikator dari apa yang disebut dengan genosida, namun kami menyesal dan sungguh sangat naïf sekali kalau AS mengatakan bahwa tidak ada genosida di Papua ,” kata ketua dewan adat yang biasa disebut mananwir beba ini. Dan kata dia, masyarakat adat Papua tetap pada posisi sangat menghargai kunjungan Melanie Higgins dan posisi AS saat ini. “ Dan pada akhirnya kami berkesimpulan dan kami sangat mengerti bahwa AS tetap mendukung kebijakan NKRI di tanah Papua. Tetapi perlu diketahui bahwa kami juga tidak akan mundur, kami akan berjuang terus sampai ada penyelesaian status politik bangsa Papua. Dan itu sudah menjadi komitmen ,” ujarnya. Namun sebagai masyarakat adat Papua yang menghendaki adanya penyelesaian status politik Papua, berharap Melanie Higgins dapat melanjutkan persoalan yang disampaikan masyarakat adat Papua kepada pemerintah AS agar diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta, untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian Papua secara komprehensif. “ Sebenarnya ada banyak soal yang akan disampaikan, tapi waktunya sangat singkat. Hanya kami berkesimpulan pada beberapa indikator persoalan yang sangat substansial ,” kata mananwir beba.(pin/aj/03)

, , , ,

Masa Kerja Majelis Rakyat Papua Diperpanjang

Ribuan warga Papua menuntut pembubaran dan pembatalan pemilihan anggota MRP di Papua (26/1). TEMPO/ Jerry Omona TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan telah memperpanjang masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2010-2015 hingga satu bulan mendatang. Masa kerja anggota MRP itu harusnya berakhir pada 31 Januari lalu. Meski dari pihak MRP sudah menyampaikan bahwa mereka membutuhkan 15 hari untuk perpanjangan, namun Gamawan memutuskan memperpanjang satu bulan. “Saya sudah perpanjang satu bulan supaya aman (save). Mudah-mudahan dalam 15 hari ini sudah selesai,” kata Gamawan di kantornya, Jum’at (4/2). Menurut Gamawan, proses pemilihan anggota MRP periode yang baru masih terus berjalan. Ia melihat sudah tidak ada kendala dalam prosesnya, anggaran dan peraturan daerah istimewa (perdais) juga sudah turun. “Tapi mekanismenya ini masih perlu waktu,” ujarnya. Karenanya, ia mengharapkan anggota MRP dapat segera merampungkan tugas mereka dalam waktu kurang dari satu bulan ke depan. “Masih ada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Kita kasih satu bulan supaya tidak ada perpanjangan-perpanjangan lagi,” kata dia. MRP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, adalah representasi tokoh-tokoh masyarakat Papua yang berwenang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga Papua. Tokoh-tokoh masyarakat Papua yang mengisi MRP terdiri atas para wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan. MAHARDIKA SATRIA HADI, Jum’at, 04 Februari 2011 | 18:12 WIB

, ,

Masa Kerja Majelis Rakyat Papua Diperpanjang

Ribuan warga Papua menuntut pembubaran dan pembatalan pemilihan anggota MRP di Papua (26/1). TEMPO/ Jerry Omona TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan telah memperpanjang masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2010-2015 hingga satu bulan mendatang. Masa kerja anggota MRP itu harusnya berakhir pada 31 Januari lalu. Meski dari pihak MRP sudah menyampaikan bahwa mereka membutuhkan 15 hari untuk perpanjangan, namun Gamawan memutuskan memperpanjang satu bulan. “Saya sudah perpanjang satu bulan supaya aman (save). Mudah-mudahan dalam 15 hari ini sudah selesai,” kata Gamawan di kantornya, Jum’at (4/2). Menurut Gamawan, proses pemilihan anggota MRP periode yang baru masih terus berjalan. Ia melihat sudah tidak ada kendala dalam prosesnya, anggaran dan peraturan daerah istimewa (perdais) juga sudah turun. “Tapi mekanismenya ini masih perlu waktu,” ujarnya. Karenanya, ia mengharapkan anggota MRP dapat segera merampungkan tugas mereka dalam waktu kurang dari satu bulan ke depan. “Masih ada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Kita kasih satu bulan supaya tidak ada perpanjangan-perpanjangan lagi,” kata dia. MRP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, adalah representasi tokoh-tokoh masyarakat Papua yang berwenang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga Papua. Tokoh-tokoh masyarakat Papua yang mengisi MRP terdiri atas para wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan. MAHARDIKA SATRIA HADI, Jum’at, 04 Februari 2011 | 18:12 WIB

, ,

Pusat Didesak Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Gereja

KNPI dan OKP Keluarkan Seruan

JAYAPURA— Pemerintah pusat didesak segera mengambil sikap tegas dan memberikan ganjaran setimpal kepada oknum- oknum yang terlibat pertikaian berbau SARA yang berbuntut dirusaknya 3 Gereja di Temanggung, Jawa Tengah pada  Selasa (8/2) lalu.  Demikian disampaikan Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya SP didampingi anggota lainnya, Kayus Bahabol SE MSi dan Melkias Y Gombo ketika dihubungi di Ruang Komisi E DPRP, Kamis (10/2). Menurut  Kogoya,  pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat segera mengambil sikap tegas demi melindungi semua warga negara yang ada di Indonesia termasuk ketika  warga tengah menunaikan ibadah. Bahkan peristiwa ini sangat mencoreng wajah Indonesia yang terkenal memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk agama yang kuat didunia. Kayus Bahabol mengutarakan, sejauh ini konflik antar agama di Papua belum pernah terjadi, tapi pihaknya menyarankan agar masyarakat tetap menjaga toleransi dan solidaritas bersama umat dari  pemeluk lain.   “Tempat ibadah dimanapun seharusnya dilindungi dan dijaga bersama. Sebagai wujud dari Kebhineka Tunggal Ikaan di Tanah Air. Apalagi pemerintah secara resmi mengakui kehadiran 5 agama di Indonesia,” katanya.

Beribadah, lanjutnya, adalah kegiatan yang  berhubungan dengan Tuhan bukan antara manusia dengan manusia sehingga kebersamaan ini sangat penting dan saling menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Sementara itu, Melkias Y Gombo menegaskan pihaknya menghimbau kepada seluruh umat beragama di Papua agar tak terpengaruh  tindakan tak bertanggungjawab ini karena yang melakukan hal seperti ini adalah orang-orang yang tak  mempunyai Tuhan.

KNPI dan OKP Keluarkan Seruan

Munculnya kasus berbau sara di Pulau Jawa, yakni di Temanggung dan Banten, tampaknya memunculkan keprihatinan dari berbagai komponen, baik di tingkat Nasional bahkan Internasional. Tak ketinggalan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua.

Dalam hal ini, seperti diungkapkan Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Drs. M. Rusdianto Abu,M.Si, didampingi Ketua Pemuda Katholik Komda Papua Marianus Komanik,S.Pt, Pengurus Pusat GMKI Korwil XII Papua Edy Way,S.Sos, Ketua GMKI Cabang Jayapura Yusuf Kmur, dan Ketua HMI MPO Badko Cenderawasih Irjii Matdoan,ST,  serta dua aktifis yang juga pengamat politik Lamadi de Lamato dan Abu Manaray dalam sebuah jumpa pers di Regina Mall Abepura Kamis (10/2).

Bahwa, selain mengecam aksi anarkisme yang dinilainya sebagai satu fandalisme atau kejahatan beragama tersebut, juga menuntut pemerintah pusat serta para tokoh dan masyarakat untuk dapat melakukan tindakan prefentif. “Kami semua berharap agar semua komponen bangsa ini, terkhusus di papua yang toleransi antara umat beragama sudah terbina dengan baik, tidak terprofokasi atas insiden di Banten dan Temangung,” ungkap Rusdianto yang juga sebagai salah satu staf di BPKAD Provinsi Papua.

Dikatakan, bahwa saat ini situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan khususnya di Papua, sedikit kurang bersahabat. “Karena masih saja ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah bangsa,” ujarnya.

Sejumlah pucuk pimpinan OKP  bersama dengan dua aktifis bersepakat bahwa, peristiwa yang timbul akibat fanatisme kelompok tersebut, harus dicegah jangan sampai merember ke wilayah lain, terutama Papua. “Sehingga kami menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, serta tokoh-tokoh lain di masyarakat, termasuk para pemuda, dapat turut berupaya mencegah, jangan sampai ada virus (issu-issu, red) negative yang merembet dari Banten dan Temanggung  ke tanah Papua,” harapnya.

Karena itu, tindakan yang menurut para OKP dibawah bendera KNPI tersebut termasuk tindakan yang tidak ber perikemanusiaan, jangan sampai mengkoyak toleransi beragama di Papua, yang selama ini terjalin dengan baik.

Selain itu, para OKP juga mendesak kepada pemerintah agar dapat menindak dengan tegas para pelaku, serta memberikan pelajaran dengan hukuman yang seberat-beratnya.  “Kalau Presiden dan Menteri terkait tidak mampu, lebih baik mundur dari jabatan,” tandasnya dengan nada kesal. (mdc/aj/don/03)

Kamis, 10 Februari 2011 16:48

Pusat Didesak Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Gereja

KNPI dan OKP Keluarkan Seruan

JAYAPURA— Pemerintah pusat didesak segera mengambil sikap tegas dan memberikan ganjaran setimpal kepada oknum- oknum yang terlibat pertikaian berbau SARA yang berbuntut dirusaknya 3 Gereja di Temanggung, Jawa Tengah pada  Selasa (8/2) lalu.  Demikian disampaikan Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya SP didampingi anggota lainnya, Kayus Bahabol SE MSi dan Melkias Y Gombo ketika dihubungi di Ruang Komisi E DPRP, Kamis (10/2). Menurut  Kogoya,  pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat segera mengambil sikap tegas demi melindungi semua warga negara yang ada di Indonesia termasuk ketika  warga tengah menunaikan ibadah. Bahkan peristiwa ini sangat mencoreng wajah Indonesia yang terkenal memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk agama yang kuat didunia. Kayus Bahabol mengutarakan, sejauh ini konflik antar agama di Papua belum pernah terjadi, tapi pihaknya menyarankan agar masyarakat tetap menjaga toleransi dan solidaritas bersama umat dari  pemeluk lain.   “Tempat ibadah dimanapun seharusnya dilindungi dan dijaga bersama. Sebagai wujud dari Kebhineka Tunggal Ikaan di Tanah Air. Apalagi pemerintah secara resmi mengakui kehadiran 5 agama di Indonesia,” katanya.

Beribadah, lanjutnya, adalah kegiatan yang  berhubungan dengan Tuhan bukan antara manusia dengan manusia sehingga kebersamaan ini sangat penting dan saling menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Sementara itu, Melkias Y Gombo menegaskan pihaknya menghimbau kepada seluruh umat beragama di Papua agar tak terpengaruh  tindakan tak bertanggungjawab ini karena yang melakukan hal seperti ini adalah orang-orang yang tak  mempunyai Tuhan.

KNPI dan OKP Keluarkan Seruan

Munculnya kasus berbau sara di Pulau Jawa, yakni di Temanggung dan Banten, tampaknya memunculkan keprihatinan dari berbagai komponen, baik di tingkat Nasional bahkan Internasional. Tak ketinggalan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua.

Dalam hal ini, seperti diungkapkan Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Drs. M. Rusdianto Abu,M.Si, didampingi Ketua Pemuda Katholik Komda Papua Marianus Komanik,S.Pt, Pengurus Pusat GMKI Korwil XII Papua Edy Way,S.Sos, Ketua GMKI Cabang Jayapura Yusuf Kmur, dan Ketua HMI MPO Badko Cenderawasih Irjii Matdoan,ST,  serta dua aktifis yang juga pengamat politik Lamadi de Lamato dan Abu Manaray dalam sebuah jumpa pers di Regina Mall Abepura Kamis (10/2).

Bahwa, selain mengecam aksi anarkisme yang dinilainya sebagai satu fandalisme atau kejahatan beragama tersebut, juga menuntut pemerintah pusat serta para tokoh dan masyarakat untuk dapat melakukan tindakan prefentif. “Kami semua berharap agar semua komponen bangsa ini, terkhusus di papua yang toleransi antara umat beragama sudah terbina dengan baik, tidak terprofokasi atas insiden di Banten dan Temangung,” ungkap Rusdianto yang juga sebagai salah satu staf di BPKAD Provinsi Papua.

Dikatakan, bahwa saat ini situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan khususnya di Papua, sedikit kurang bersahabat. “Karena masih saja ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah bangsa,” ujarnya.

Sejumlah pucuk pimpinan OKP  bersama dengan dua aktifis bersepakat bahwa, peristiwa yang timbul akibat fanatisme kelompok tersebut, harus dicegah jangan sampai merember ke wilayah lain, terutama Papua. “Sehingga kami menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, serta tokoh-tokoh lain di masyarakat, termasuk para pemuda, dapat turut berupaya mencegah, jangan sampai ada virus (issu-issu, red) negative yang merembet dari Banten dan Temanggung  ke tanah Papua,” harapnya.

Karena itu, tindakan yang menurut para OKP dibawah bendera KNPI tersebut termasuk tindakan yang tidak ber perikemanusiaan, jangan sampai mengkoyak toleransi beragama di Papua, yang selama ini terjalin dengan baik.

Selain itu, para OKP juga mendesak kepada pemerintah agar dapat menindak dengan tegas para pelaku, serta memberikan pelajaran dengan hukuman yang seberat-beratnya.  “Kalau Presiden dan Menteri terkait tidak mampu, lebih baik mundur dari jabatan,” tandasnya dengan nada kesal. (mdc/aj/don/03)

Kamis, 10 Februari 2011 16:48

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny