Ada tiga nama organisasi yang kita orang Papua harus rapihkan, sejalan dengan diterimanya ULMWP sebagai organisasi perjuangan politik dan diplomasi Papua Merdeka. Organisasi ini tidak hanya diakui oleh orang Papua di West Papua, tetapi juga orang Papua di seluruh pulau New Guinea dan orang Melanesia. Bukan orang Papua dan Melanesia saja, tetapi negara-negara Melanesia dan negara-negara di Pasifik Selatan, yang disebut kawasan Oceania, dan bahkan di seluruh dunia telah mengakui ULMWP.
Sekarang di dalam negeri kita diupayakan oleh NKRI untuk dipertentangkan dengan ingatan dan logika kita tentang organisasi selain ULMWP, yaitu TPN/OPM, OPM dan organisasi lainnya.
Kata mereka 1 Juli adalah HUT OPM,
kata mereka 1 Desember adalah HUT OPM,
kata mereka penembakan di Lanny Jaya dilakukan oleh OPM,
kata mereka 100 anggota TPN/OPM menyerah di HUT NKRI ke-71 di Puncak Jaya
Ya, itu kata mereka, bukan?
Lalu, apa kata orang Papua? Apa kata para pejuang Papua Merdeka? Apa kata organisasi yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan West Papua?
Kita sebagai individu, organisasi, yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua sudah waktunya bertanya kepada diri sendiri dan menjawab kepada diri sendiri pula:
Kalau sudah ada OPM, mengapa harus perlu ULMWP kemarin?
Kalau sudah ada OPM, mengapa justru ULMWP yang mendaftarkan diri ke MSG dan diterima di sana kemarin?
Kalau sudah ada ULMWP, bukankah OPM itulah yang sekarang bernama ULMWP hari ini?
Kalau OPM itulah ULMWP hari ini, maka apakah tugas ULMWP: berperang di hutan atau berpolitik dan berdiplomasi di pentas politik dan diplomasi dunia?
Kalau sudah ada ULMWP hari ini, mengapa masih ada OPM di Tanah Papua hari ini? Siapa yang pelihara OPM di Tanah Papua hari ini?
Kalau sudah ada ULMWP, mengapa masih ada organisasi TPN/OPM? Apa ini organisasi politik atau organisasi gerilya militer? Apa pernah ada organiasi perjuangan di dunia yang banci seperti ini: mau bilang militer salah, mau bilang politik juga salah, karena namanya TPN/OPM?
Kalau sudah ada ULMWP hari ini sebagai nama baru dari OPM, mengapa masih ada juga TPN/OPM hari ini di Puncak Jaya?
Kalau ULMWP berdiplomasi menyambung pekerjaan OPM untuk diplomasi dan politik mengapa OPM dibilang masih menembak orang di Lanny Jaya?
Konservatiasme dalam perjuangan sangatlah penting, tetapi yang lebih penting ialah konservatisme SETELAH kemerdekaan dan bukan sebelumnya. Di era revolusi, kita harus progresif dan agresif, tidak konservatif. Kita menjadi ekor dari sebuah perkembangan, secepatnya menyesuaikan diri, secepatnya menyambut bola, secepatnya berkamuflase. Yang menginginkan status quo itu biasanya kaum penjajah.
Di Era ULMWP ini, yaitu sejak ULMWP diterima oleh manusia dan makhluk lain di seluruh dunia, menjadi hal yang aneh luarbisa kalau OPM masih menembak orang di Tanah Paupa, menjadi aneh lagi kalau ada TPN/OPM menyerahkan diri.
“Biar anjing menggonggong, sebaiknya kafilah tetap berlalu”, kalau tidak kita jadi bodoh sama dengan mereka nanti.
Aksi solidaritas Papua di Honiara pada Mei 2016. Foto: Istimewa/ULMWP
Saat kekuatan ekonomi dan kemanusiaan menjadi pertaruhan di antara pemimpin negara-negara Melanesian Spearhead Group.
Bulan September 2016, status keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan kembali ditentukan dalam sidang organisasi negara-negara Melanesia, Melanesian Spearhead Group (MSG). Keputusan ada di antara para pemimpin negara-negara MSG. Inilah saatnya melihat keberpihakan organisasi MSG terhadap Papua Barat kembali diuji. Dua hal yang menjadi pertarungan, antara kekuatan ekonomi dan kemanusiaan. Manakah yang lebih kuat suaranya di antara pemimpin negara-negara MSG itu?
Pertarungan West Papua atau Papua Barat – merujuk dua provinsi Papua dan Papua Barat di dalam negara-negara Melanesia sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun ini, West Papua menjadi isu krusial di antara agenda sidang MSG. Sidang terakhir pada 14-15 Juli 2016 di Honiara, Salomon Island, yang belum juga memutuskan kelanjutan status ULMWP, organisasi yang merepresentasikan perjuangan rakyat Papua.
September 2016 ini, status ULMWP di MSG akan kembali menjadi agenda penting dalam pertemuan negara-negara MSG, yang sedianya dilaksanakan di Port Vila, Vanuatu. Perjuangan ULMWP, yang dimotori oleh kelompok perjuangan generasi muda Papua ini telah menempuh jalur diplomasi politik di kawasan Pasifik.
Jalan Perjuangan
Perlu dipahami perjuangan para pemimpin Papua di MSG dilatarbelakangi oleh situasi ‘penjajahan’ yang masih ada di Papua. Sejumlah indikasi yang menempatkan bangsa Papua masih di bawah penjajahan antara lain eksploitasi kekayaan alam, tindakan sewenang-wenang aparat negara, penyiksaan dan pembunuhan, serta pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung beberapa dekade.
Praktik ‘penjajahan’ yang berlangsung hingga saat ini tak terlepas dari perjalanan perjuangan bangsa Papua sejak 1960an. Perjuangan Papua menentang negara telah dilakukan Awom bersaudara di Manokwari dan menjalar hingga Jayapura dan sejumlah wilayah di papua pada 1960an. Peristiwa perlawanan demi perlawanan itu kemudian dihadapi dengan operasi perang oleh tentara Indonesia, salah satunya bernama Operasi Koteka, dengan target menumpas perlawanan di Pegunungan Papua pada 1977-1978. Operasi ini melahirkan gelombag besar pengungsian, sekitar 10 ribu orang Papaua mengungsi ke Papua New Guinea (PNG).
Sejarah perlawanan dan gerakan perjuangan kemerdekaan Papua dan gerakan bersenjata militer Indonesia ini, bagi bangsa Papua menjadi catatan sejarah yang sulit terhapuskan. Cerita pembunuhan, tempat penyiksaaan, dan segala penderitaan menjadi saksi sejarah dan cerita yang hidup sepanjang masa.
Demikian, sejarah lama saat tongkat perjuangan dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memiliki basis hampir di semua wilayah di Tanah Papua dan di Victoria, PNG. Suatu perjuangan yang lebih mengedepankan kontak fisik senjata OPM yang berhadapan dengan militer Indonesia.
Perjuangan bersenjata, yang kemudian memakan banyak korban, memberikan refleksi politik bagi pejuang Papua. Maka, munculah perjuangan angkatan muda – intelektual yang berkoordinasi dengan pejuang OPM (orang-orang tua) mendeklarasikan sebuah wadah politik perjuangan Papua yang disebut Presidium Dewan Papua (PDP). Peristiwa monumental ini sebagai salah satu resolusi Kongres Rakyat Papua II (KRP II) pada 2000 di GOR Cenderawasih, Jayapura.
Sejak organisasi perjuangan sipil PDP dideklarasikan, muncullah organisasi-organisasi perjuangan politik Papua. Pada 2005, sesudah lima tahun PDP terbentuk, sebuah organisasi politik West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) berdiri. Tiga tahun berikutnya, tahun 2008, lahir Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Lalu pada Oktober 2011 Kongres Rakyat Papua III muncullah Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).
WPNCL didirikan untuk menghimpun kembali para pemimpin organisasi sayap politik pasca KRP II. Sedangkan KNPB dibentuk untuk menjadi media penyalur aspirasi masyarakat Papua di luar negeri. KNPB pun menjadi cikal bakal berdirinya Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang memiliki basis KNPB di seluruh tanah Papua.
Beberapa organisasi politik tersebut di antaranya mendaftarkan West Papua untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group pada 2013 di Kanaky, New Caledonia. Dalam MSG Leader Summit dua tahunan itu, aplikasi keanggotaan West Papua disarankan agar menjadi satu karena beberapa organ itu membawa nama West Papua.
Kemudian pada 2014 ketiga organ politik NFRPB, PNWP, dan WPNCL menyatukan diri dalam satu pergerakan dan perjuangan di bawah payung besar United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Saralana, Port Vila, Vanuatu.
Lalu ULMWP mengajukan aplikasi keanggotaan West Papua pada pertemuan dua tahunan MSG Leader Summit pada Juni 2015 di Honiara, Solomon Islands. Dan aplikasi ULMWP pun diterima sebagai anggota pengamat atau observer member. Para pimpinan MSG menjanjikan ULMWP akan diterima sebagai anggota penuh pada Juli 2016, namun dinamika politik tampaknya mengulur janji itu tergenapi.
MSG, ‘Jalan Keselamatan’?
Melanesia Spearhead Group (MSG), selain asosiasi negara-negara Melanesia, ia juga merepresentasikan organisasi yang diakui PBB untuk kawasan Sub-Regional Melanesia yang terletak di Pasifik Selatan. Wadah yang didirikan para pendiri negara-negara Melanesia ini bertujuan menjaga dan menjalin hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya dan aspek lain sesama kawasan, termasuk West Papua.
Keanggotaan penuh MSG saat ini terdiri dari empat negara, Solomon Island, Vanuatu, PNG, Fiji dan satu organisasi politik dari New Caledonia, FLNKS. Persoalan keanggotaan West Papua di dalam wadah MSG menjadi polemik di antara sesama anggota. Faktor pemicuh tentu dari luar anggota MSG dan itu adalah Indonesia.
Melihat dinamika yang terjadi, tampaknya (Pemerintah) Indonesia memainkan percaturan politiknya di kawasan Melanesia dengan sangat indah, berhasil memecah belah keharmonisan sesama negara Melanesia. Banyak cara yang dilakukannya, diantaranya bantuan sosial kemanusiaan dalam bencana alam di Vanuatu dan Fiji.
Berkali-kali pemerintah Indonesia mengunjungi negara-negara anggota MSG, mulai dari Presiden Indonesia Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengirimkan perwakilan negara anggota MSG (tidak semua) ke Jakarta lalu ke Papua untuk menunjukkan pembangunan fisik serta pendekatan lainnya dengan Perdana Menteri PNG dan Fiji.
PNG dan Fiji adalah dua negara yang menjadi sahabat dekat dan pendukung utama Indonesia di MSG, termasuk mengusulkan Indonesia (Melindo – Melanesia Indonesia) untuk menjadi anggota asosiasi di MSG.
Kekuatan diplomasi ekonomi sejauh ini mampu meredam langkah para pemimpin MSG dalam menentukan status keanggotaan penuh ULMWP. Karena itu, para pemimpin MSG patut didukung agar tetap konsisten dalam mendukung perjuangan bangsa Melanesia di Papua.
Jika MSG merupakan ‘jalan keselamatan’ bagi bangsa Papua, godaan kepentingan ekonomi tak akan menutupi keberpihakannya pada saudara-saudara Melanesia di Papua. Status anggota penuh bagi ULMWP merupakan bagian dari upaya MSG untuk menyelamatkan bangsa Papua di masa depan.
Menanggapi berita terakhir yang diturunkan oleh media Online bersumber dari Cyber Army Indonesia, harianpapua.com, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi atas nama MPP menyatakan
Polisi Kolonial Indonesia segera usut tuntas dan hukum pelaku penembakan manusia sipil di Lanny Jaya 22 Agustus 2016.
Menanggapi pemberitaan oleh Harian Papua, PMNews mengutip pernyataan TRWP:
Penembakan seperti ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang benci Papua Tanah Damai. Kami yakin Polri tidak akan pernah mengungkap siapa dalangnya, karena dalangknya ada di dalam Polri sendiri. OPM ada di mana? OPM punya siapa? OPM piaraan siapa? siapa yang mau OPM ada di Tanah Papua? Sejak dibentuknya ULMWP, OPM Sudah otomatis tidak ada lagi. Ditambah lagi, OPM tidak punya pasukan, OPM tugasnya berpolitik, bukan bunuh-bunuh orang. Yang pembunuh orang di Tanah Papua selama ini bukan OPM, tetapi pasukan TNI/Polri.
Lewat Secretary-General TRWP menuntut kepolisian kolonial Indonesia untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia di manapun mereka berada siapa pembunuh masyarakat sipil dimaksud dan apa alasan pembunuhannya.
TRWP juga menuntut kepolisian kolonial Indonesia untuk menghukum berat para pelaku pelanggaran HAM, entah itu anggota Kopassus, anggota BIN atau BAIS, anggota Densus 88, siapapun juga, harus ditunjukkan kepada publik siapa dalang dan siapa pelakunya.
Dalam penutupan pernyataan Tabi katakan
Bangsa Papua lagi enak-enaknya menikmati kemenangan mutlak di politik regional Melanesia dan kawasan Pasifik Selatan. Orang gila siapa pergi tembak orang sembarang seperti ini, kalau bukan NKRI yang membunuh?
Human beings who are mentally slave will not be free from fear. No matter who we are: politicians, clergymen, teachers, tribal elders, students, brave boys and girls, old and young, anybody , those who have “fear” in their life should automatically acknowledge themselves that they are mentally slave, they have slave mentality.
Slave mentality has no choice in life, mentality of surrender, mentality of uncertainty, mentality of dependence, mentality that has no position at all because slaves are totally dependent on the will, wishes and wants of their masters.
An interesting point to acknowledge is that most of slaves in human history are physically strong peoples. They work hard from morning to night, from young to old age, even until they die. They are hard-working peoples. But on the contrary, they are mentally the weakest human beings.
Most of the slaves are also spiritually and physically strong, but mentally weak, and this weakness is the gate into fear. Fear of being punished, fear of being sold, fear of being killed, fear of being anything bad that can happen to the slave.
The fear grows well because the slave status limits every rights, every possibility of making any choice in life.
Melanesian peoples today, when facing Australia, New Zealand and Indonesia, we can easily point out that we are mentally being slaved for so long. We declare that we live in free countries. We are proud that we live in Paradise South Pacific. We always declare that our country is rich of natural resources and culture. However, when it comes to talking about our identity, our freedom and our future, we suddenly put out our identity as the “true slave in this 21-st century”.
Of course Melanesia peoples have never experienced any slavery in our history like those of our fellow blacks across the Black Continent. However, when it comes to standing up and voicing our opinions and positions on various issues affecting our lives and our future generations against aggressors, colonizers and imperialists, then we suddenly become “true slaves” of the modern world.
We become powerless when being faced by Indonesian politicians. We become speechless when we are offered with some tens of kina, Vatu and dollars by the Australians and Indonesians. Our true “slave mentality” comes out when we are threatened to be attacked by the Indonesian armed forces. Slave mentality is the mentality that we Melanesians are sharing today. We must get rid of this mentality, free our mentality, then we can talk about “Free West Papua to Free Melanesia!”
Indonesia in reality is not that strong as it may appear to many Melanesians, particularly Papuans in Papua New Guinea. Militarily it is big in number. However, they are very unskilled. They do not know how to stay just one night without water. Their do not have any fighting spirit. They would rather go home and enjoy life with their families.
In addition, all Indonesian soldiers are very poorly paid. They have many burdens on their shoulders. Indonesia is very poor, many military and police forces are underpaid.
Indonesian soldiers are assigned to West Papua but they always pray everyday to go back to their homeland, because they do know, that West Papua is an occupied land, not their homeland.
Politicians however, always appear on tables and discussions, display as if they very strong military power in South East Asia. If this is true, then I can prove by saying, “they have been unable to completely wipe out all West Papuan fighters in the jungles of New Guinea”. How come this unskilled and unprofessional military forces pose fear to our Papuan peoples on the other side of our New Guinea Island?
Politics means telling lies, that is what Indonesians have taught us. And that is exactly what they are doing. They are telling us all stories contrary to the reality in the field. They told us Indonesia is a rich country, right? No, the reality is that 100% of beggars, prostitutes and beggars in Indonesia are from Java and Sumatera, the owners of the so-called Indonesia nation-state.How come they claim they are rich to us in Melanesia but they are the ones selling their bodies for money, day and night here in West Papua, in Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali? Just come and proof by yourself.
Politics means manipulating the reality. Indonesia politicians also manipulate the reality of ill-equipped, unskilled, unwilling Indonesian soldiers as if they are professional, well-equipped, dangerous soldiers on earth.
Just read various statements made by Papua New Guinea citizens and politicians, read them word by word. You will find out clearly that there is “fear” in the words, sentences that Papuans in PNG say. Even politicians like Michael Somare also said it is time to talk about West Papua today than before when he was the PNG PM for so long time. He was fearful that Indonesia will attack PNG at that time, they will kill him at that time, they will ambush Vanimo, and so on.
Indonesia is the expert in manipulating the truth and telling lies. They will appear as well-educated, civilized, very polite human beings on earth. Javanese culture does colour the Indonesian culture, they look polite and tidy, but they are actually stubborn and uncivilized in their mindset. They will appear very polite to you, and after they go home, they will demonstrate what they have done to you and how you reacted, and then they will laugh at your ignorance and stupidity.
They are using their manipulation tactic to terrorize all of us Melanesians. They want us Melanesians to realise that we cannot fight against Indonesia. They want us to see them like a lion hungry of Melanesian meats. They want us to think they are superpowers in the South Pacific Region. They want us to see them as the dangerous and determinant power in the region. They hide the reality that they are actually ill-equipped, unskilled, under-paid, and many of their people are unwilling to fight for West Papua, a far away Island from them.
Fear Factor is always used by colonial powers across the globe, along the history of colonialism in the world.
If we Papuans, and we Melanesians are scared of them, feel powerless before them, then we must be assured that we are suffering a colonial disease called “slave mentality.”
Human beings with “slave mentality” have no choice, have no power in mind even though physically powerful. Slave mentality always paranoid in making any right decisions. Slave mentality always use “security” and “safety” as the title to get away from facing the reality that undermines his/ her humanity.
Jefry Wenda, coordinator of a Papuan students group covering Java and Bali … the Papuan students in Yogyakarta have been left traumatised by police behavior. Image: Ryan Dagur/UCA
July 21, 2016, By Ryan Dagur in in Jakarta
Indonesian Church officials and activists have accused police in Yogyakarta of racism and using excessive force after six Papuan students were arrested for singing Papuan songs in their college dormitory.
“Police officers must be fair. They must protect Papuan people too,” Father Paulus Christian Siswantoko, executive secretary of the Indonesian bishops’ Commission for Justice, Peace and Pastoral for Migrant-Itinerant People, said.
“The government has the task to protect all citizens and disregard their ethnic background,” he said.
Police say they surrounded the dormitory belonging to Yogyakarta’s College of Community Development on July 15 to prevent a number of Papuan students from attending a banned rally organised by the People’s Union for West Papua Freedom.
The rally was aimed at supporting a bid by the Papuan nationalist group, the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), to join the Melanesian Spearhead Group.
The group is an intergovernmental organisation comprising Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu, as well as the Kanak Socialist National Liberation Front, a political party from New Caledonia. The ULMWP currently has observer status.
The Papuan students said they initially planned to hold the rally in the city center, but decided instead to sing some Papauan songs at the dormitory after organisers failed to obtain a rally permit from local police.
Tear gas
Police allegedly used tear gas on the students before arresting them.
During the arrest it is alleged officers manhandled and racially abused the students, who were also subjected to racial taunts by local pro-Jakarta activists who had gathered to support the police as the drama unfolded.
All the students were later released on July 17 following questioning.
“Police officers must not let racial abuse happen,” said Father Siswantoko.
He said the students had the right to express their views.
“They didn’t even stage a rally, but their voices were silenced anyway,” he said, adding that there is deep-seated prejudice by locals against Papuans.
Risky Hadur, a Catholic student activist also denounced the police action.
Left traumatised
“We express our deep condolences to the death of humanity and brotherhood in this nation.”
The students were left traumatised by the incident, according to Jefry Wenda, coordinator of a Papuan students’ group covering Java and Bali.
“Police officers and other people shouted at them and called them ‘pigs’ and ‘monkeys,’” he said, calling on the government to put a stop to abuses against the Papuan people.
National Commission on Human Rights official Natalius Pigai said the incident would be investigated.
“We must not let such racial discrimination happen,” he said. “We will send a team next week to Yogyakarta to investigate.
Ryan Dagur is a contributor to the Union of Catholic Asian News service.
MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM – Advokat dan Pembela hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Cristian Warinussy, memandang kunjungan Jaksa Agung Australia, George Brandis, ke Tanah Papua bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, pada hari Kamis (11/8) merupakan kunjungan yang tidak proporsional.
Menurut Yan, kunjungan Brandis ke perbatasan Indonesia-PNG dan pasar tradisional tidak sesuai dengan proporsi tugas seorang Jaksa Agung Australia dalam konteks dan hakekat penting kunjungannya tersebut.
“Menjadi pertanyaan saya sebagai sesama abdi hukum di dunia, apa yang sesuai dengan proporsi tugas seorang Jaksa Agung Australia dalam konteks dan hakekat penting dari kunjungannya tersebut?” kata Yan dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com, hari Jumat (12/8).
Yan Cristian Warinussy. (Foto: dok pribadi)
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari itu, mempertanyakan kenapa seorang Jaksa Agung tidak diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan para abdi hukum di Tanah Papua, misalnya Ketua Pengadilan Negeri Jayapura atau Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura.
“Sehingga dia (Brandis) bisa memperoleh gambaran tentang bagimana situasi penegakan hukum dan juga soal perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua,” kata Yan.
Peraih penghargaan internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Kanada itu menilai dengan bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Brandis bisa mendapat gambaran lengkap tentang sudah berapa banyak kasus-kasus pidana makar yang “menyeret” puluhan bahkan ratusan orang Papua yang menuntut kemerdekaan Papua Barat sebagai bagian dari hak kebebasan menyampaikan pendapat dan eksepresi hingga dipidana di pengadilan.
Yan mengatakan seharusnya juga Jaksa Agung Brandis diberi akses yang seluas-luasnya untuk dapat bertemu dengan pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua, seperti Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Kemah Injil dan Gereja Baptis Papua.
“Sehingga dia (Brandis) dapat memperoleh gambaran utuh mengenali situasi perlindungan HAM di Tanah Papua yang senantiasa bersentuhan langsung dan memberi pengaruh pada aspek penegakan hukum di Bumi Cenderawasih ini senantiasa,” kata Yan.
“Mengapa juga Jaksa Agung Brandis tidak diberikan akses untuk bertemu dengan para advokat dan pembela HAM di Tanah Papua atau sekurang-kurangnya bertemu Ketua KOMNAS HAM di Jakarta atau Kepala Perwakilan KOMNAS HAM Papua?” tanya dia.
Menurut Yan, jika akses itu diberikan, Jaksa Agung di Australia bakal mendapatkan informasi yang up to date tentang situasi politik, hukum dan keamanan di Tanah Papua dari pihak lain, di luar Pemerintah Indonesia sebagai mitra kerjanya.
“Sehingga dia (Brandis) dapat merumuskan laporan yang valid dan kredibel kepada pimpinan negaranya mengenai apa yang sudah dilihatnya sendiri di Tanah Papua dalam kunjungannya yang sangat singkat tersebut,” katanya.
Yan menyayangkan kedatangan George Brandis dalam kapasitas sebagai Jaksa Agung Australia terjadi atas undangan mantan Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, yang disampaikan dalam kunjungannya ke Benua Kanguru belum lama ini.
Yan menduga kunjungan Jaksa Agung Australia – sekalipun memang jadwalnya serta agenda selama keberadaannya di Tanah Papua – telah diatur oleh Kemenkopolhukam di Jakarta.
“Berkenaan dengan itu, memang tidak lucu lagi, kalau seorang pejabat negara sahabat seperti Australia tidak bisa menjalankan tugas utamanya dalam mengamati bagaimana aspek penegakan hukum di Tanah Papua yang terkait erat dengan isu pelanggaran HAM yang sudah membumi di Benua Kanguru selama ini,” kata Yan.
“Hanya dalam hitungan detik dan menit bahkan jam dan hari “dihapus” dengan kunjungannya yang justru melihat aspek pengelolaan fasiltias perbatasan yang sangat teknis keamanan dan keimigrasian serta soal pasar tradisonal yang tidak jelas proporsionalitasnya dengan tugas-tugas pokok seorang Jaksa Agung dari sebuah Negara Merdeka seperti Australia,” kata Advokat itu.
Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersama Jaksa Agung Australia George Brandis dan Duta Besar Australia Paul Grigson untuk Indonesia kunjungi perbatasan Skouw-Wutung, RI-PNG, hari Kamis (11/8). Kunjungan ini sekaligus melihat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, Kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG. (Foto: Antara/Indrayadi)
Jaksa Agung Australia, George Brandis, pada hari Kamis (11/8) ke Provinsi Papua bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Pandjaitan dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru Wiranto.
Dalam sebuah pernyataan, George Brandis mengatakan ini adalah kunjungan lanjutan setelah kunjungan yang ia nilai sangat berhasil ke Bali, di mana Brandis bertemu dengan para mitra utama Indonesia, dan ambil bagian dalam Pertemuan Internasional Penanggulangan Terorisme untuk membicarakan ancaman global terorisme dengan para pakar dari 20 negara.
Sebelumnya pada Juni 2016, Brandis menerima kunjungan Menteri Luhut Pandjaitan, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan delegasinya di Sydney untuk menghadiri pertemuan kedua Dewan Menteri Hukum dan Keamanan Australia-Indonesia.
“Kami menyambut baik fokus Indonesia pada peningkatan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi Papua,” kata Brandis.
Australia tetap berkomitmen untuk bermitra dengan Indonesia guna menghadapi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi di provinsi-provinsi Papua.
Bicarakan HAM Papua
Sementara itu, Peneliti Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono, mendesak Jaksa Agung Australia, George Brandis, membicarakan pelanggaran HAM di Papua dengan Menko Polhukam, Wiranto, dalam kunjungan mereka ke Papua hari Kamis (11/8).
Andreas juga mengharapkan Menko Polhukam, Wiranto, bertanya kepada Jaksa Agung Australia, bagaimana negara itu dapat membantu Indonesia menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
“Saya kira mereka pasti membicarakan isu HAM. Australia pasti membicarakan hal itu. Jaksa Agung itu adalah pengacara tertinggi suatu negara. Dia tidak bisa datang ujug-ujug tanpa mendapat izin dari perdana menterinya. Jadi saya yakin dia akan membicarakan hal itu,” kata Andreas kepada satuharapan.com, hari Kamis (11/8).
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Puluhan massa dari Aliansi Peduli Kemanusiaan (APK) Makassar menggelar aksi solidaritas di bawah jalan layang Fly Over, Jl Urip Sumiharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/7/2016).
APK Makassar melakukan aksi menyikapi maraknya tindakan represif berbasis diskriminasi dan rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Dalam tuntutannya, para demonstran meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta.
Mereka juga menuntut pemerintah mengadili ormas sipil reaksioner anti demokrasi, dan memberi perlindungan serta rasa aman terhadap warga papua dan kelompok minoritas lainnya.
Beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aksi ini yaitu HMPB, PMII Rayon Hukum UMI, FMK kota Makassar, LMND Unuversitas Bosowa, dan beberapa pemuda Papua.
Mereka juga membentangkan spanduk putih lima meter bertuliskan “Stop Politik Rasisme Wujudkan Demokrasi Sejati”.
Beberapa petugas kepolisian dari Polsek Panakukkang yang mengenakan baju dinas lengkap dan beberapa intelejen kepolisian juga turun tangan kawal aksi tersebut. (*)
Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Mohamad Yoenus
Sumber: Tribun Timur
Jakarta, Tabloid-Wani — Pemerintah Indonesia disarankan membentuk organisasi Melanesia tandingan, untuk melawan organisasi Melanesia di Pasifik Selatan. Menurut Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah, dukungan anggota Melanesia kepada Gerakan Pembebasan Papuan Barat (ULMWP) mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah, kata dia harus berani mengambil tindakan tegas terkait hal tersebut. Salah satunya, dengan membuka dialog dengan kepala negara Pasifik Selatan soal status ULMWP. “Kita harus berani ngadu. Mereka bikin Melanesia Brotherhood, kita bikin Melanesia Society. Kita gabungkan yang di Papua, Maluku, Halmahera, stoknya Melanesia, dan lebih banyak dibandingkan Pasifik Selatan. Perang organisasi harus dilawan dengan perang organisasi oleh Indonesia,” kata Rezasyah kepada KBR, Kamis (14/7/2016).
Reza menilai status ULMWP sebagai Observer di MSG memalukan Indonesia. Hal itu merusak kedaulatan. “Yang dikuatirkan sekarang, apa Indonesia sadar, ini kan langkah mendiskreditkan Indonesia. Jadi nanti bukan hanya observer tapi jangan-jangan bisa memberikan input,” tutur Reza. Reza juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati jika kasus ini dibawa menjadi isu internasional. “Jangan sampai ini jadi isu internasional, karena mempermalukan Indonesia. Sebelum jadi api, kita cegah baranya dulu,” ujarnya.
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Deerd Tabuni mengingatkan para pihak yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya Puncak Jaya tak melakukan berbagai manuver untuk kepentingan jabatan, termasuk mengklaim berhasil membuat para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah itu turun gunung.
Ia mengatakan, jangan menjual rakyat demi kepentingan jabatan dan materi. Aparat kemanan juga perlu jeli melihat kondisi itu. Jangan langsung percaya jika ada pejabat yang mengklaim berhasil membujuk anggota OPM turun gunung. Harus dilihat apakah mereka itu benar-benar anggota OPM atau bukan.
“Kepada pimpinan aparat keamanan jeli melihat mana sebenarnya OPM yang harus turun gunung, mana yang bukan. Jangan menyamaratakan semua. Misalnya saja beberapa waktu lalu diberbagai media ramai diberitakan sembilan anggota OPM turun gunung dan menyerahkan senjat mereka. Mereka kemudian dibawa ke Jayapura dan Jakarta. Namun ternyata, tak ada senjata yang mereka serahkan,” kata Deerd Tabuni, Minggu (21/8/2016)
Menurutnya, rangkaian dari itu, 6 Agustus lalu, dua orang yakni Tidiman Enumbi, gembala jemaat salah satu jemaat di Tinggi Neri dan Terinus Enumbi salah satu dari sembilan orang yang dinyatakan turun gunung lalu dipaksa menyerahkan senjata.
Kata Deerd yang menyatakan masih ponakan dari pimpinan OPM, Goliat Tabuni, Tidiman dan Terinus diancam jika tak menyerahkan senjata akan ditangkap. Padahal semua senjata ada di markas Goliat Tabuni.
“Data akurat yang kami dapat ada 127 pucuk senjata berbagai jenis di markas Goliat. Akibat dipaksa menyerahkan senjata, dua pihak keluarga nyaris bentrok. Menghindari bentrok, Goliat Tabuni menyerahkan pistol yang dirampas Terinus Enumbi dari aparat kemanan beberapa waktu lalu untuk dikembalikan,” ucapnya.
Ia menduga ini ada permainan yang dimainkan pejabat di daerah untuk kepentingan jabatan. Politisi Golkar meminta Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo tak berlebihan. Jangan menjual rakyat di wilayah pegunungan.
“Saya harap bupati Henock Ibo tak menjual rakyat untuk kepentingannya. Isu lalu, Rambo Wenda dan Purom Wenda menyatakan mendorong dia jadi bupati. Tapi setelah jadi bupati, justru dia Rambo dan Purom. Itu kesaksian Rambo dan Purom. Jangan merebut jabatan dengan cara-cara tak benar. Ini saya lihat sudah jual masyarakat untuk jabatan,” katanya.
Dikatakan, pihaknya tak membatasi siapapun anggota OPM yang ingin turun gunung. Itu hal baik jika mereka ingin kembali ke masyarakat. Namun jangan menyamaratakan semua masyarakat.
“Jangan hanya orang gunung yang dicap OPM. Jangan mencari makan dan jabatan dengan cara-cara tak benar. Ini proyek. Ini untuk kepentingan pribadi dan jabatan. Sebagai anak dari wilayah pegunungan tengah Papua, saya harus menyikapi ini,” imbuhnya.
Legislator Papua lainnya, Laurenzus Kadepa menyatakan, hampir setiap tahun selalu ada informasi yang menyebut puluhan, belasan hingga ratusan anggota OPM turun gunung. Kembali ke pangkuan NKRI. Namun toh hingga kini OPM tetap eksis.
“Tak ada habis-habisnya. Saya tidak tahu siapa tipu siapa. Siapa yang dapat untung. Ini masih cara-cara lama,” kata Kadepa kala itu. (*)
Papua Merdeka News 