Kaum Muda Papua Andalkan ULMWP Setelah Kematian Theys

Penulis: Eben E. Siadari 11:16 WIB | Selasa, 03 Mei 2016, satuharapan.com

Dibandingkan dengan Theys, secara institusional ULMWP lebih tepat untuk konteks saat ini dan lebih berdampak secara internasional.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Setelah kematian pemimpin adat Papua yang kharismatik, Theys Hiyo Eluway, belum ada tokoh pemersatu Papua dalam memperjuangkan tuntutan politik rakyat Papua. Namun, adanya wadah pergerakan politik kaum muda Papua yang disebut United Liberation Movement for West Papua, arah gerakan Papua lebih jelas.

Hal ini dikatakan oleh peneliti Lembaga Ilmu Penegtahuan Indonesia (LIPI) yang mendalami permasalahan Papua, Adriana Elisabeth, menjawab pertanyaan satuharapan.com. Adriana dimintai pendapatnya tentang peristiwa ditangkapnya ratusan aktivis ULMWP di Jayapura Senin (2/5) yang menuntut diberikannya hak penuh sebagai anggota bagi ULMWP di organisasi sub-regional, Melanesian Spearhead Group (MSG).

Adriana Elisabeth juga diwawancarai sehubungan dengan akan diadakannya konferensi tentang Papua oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, pada 3 Mei. Pertemuan yang digagas oleh ULMWP itu mengagendakan perumusan strategi untuk penyelenggaraan penentuan nasib sendiri bagi Papua, paling tidak akhir dekade ini. Paling tidak 95 politisi dan anggota parlemen dari berbagai negara menandatangani dukungan bagi penentuan nasib sendiri Papua. Sejumlah pemimpin negara Pasifik dijadwalkan hadir dalam pertemuan itu.

Menurut Adriana, walaupun Theys tak ada lagi dan belum ada tokoh pemersatu di antara berbagai faksi perjuangan rakyat Papua seperti Theys, keberadaan ULMWP membuat arah gerakan Papua lebih jelas dalam mendorong agenda politik untuk menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, pelurusan sejarah politik Papua, dan referendum menuju kemerdekaan politik.

Memang, kata dia, kaum muda yang membentuk ULMWP tidak bisa dibandingkan dengan Theys yang karismatik. Namun, baik ULMWP maupun Theys sama-sama memiliki peran mempersatukan gerakan Papua. “ULMWP lebih tepat untuk konteks saat ini dan secara institusional lebih berdampak di tingkat internasional,” kata dia.

Mengenai pertemuan IPWP di London, menurut Adriana, hal itu harus tetap dicermati dan diantisipasi. “Untuk mengantisipasi perluasan isu Papua secara internasional, sekecil apa pun pengaruhnya perlu diupayakan untuk dicegah,” tutur dia.

Ia mengakui belum tahu apa agenda pertemuan tersebut. “Tetapi mungkin akan ada update tentang ‘kemajuan’ penyelesaian kasus HAM di Papua, khususnya di masa Jokowi. Komitmen presiden untuk menyelesaikan seluruh kasus HAM tahun ini termasuk di Papua, kalau secara politis tentu tidak sejalan dengan proses rekonsiliasi yang memerlukan beberapa tahap, seperti pengakuan, restorasi, kompensasi dan seterusnya,” kata Adriana.

Namun, penyelesaian HAM, kata dia, dapat dimasukkan sebagai salah satu agenda dialog nasional. Ini menjadi bagian dari mediasi untuk perdamaian jangka panjang di Papua.

Menurut Adriana, upaya ULMWP dalam menggalang dukungan internasional tidak boleh dianggap enteng. Ia mencontohkan Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, terus berupaya menggalang dukungan internasional, terutama dengan mengusung kasus-kasus kekerasan di Papua yang mengarah pada pelanggaran HAM. Di antaranya dengan menggalang dukungan dari Benua Hitam Afrika.

Adriana menambahkan, pemerintah memang telah memberikan otonomi khusus kepada Papua lewat UU Otsus. Ini, dalam hemat Adriana, merupakan bagian dari pemberian hak menentukan nasib sendiri, dalam pengertian Papua diberikan otoritas untuk mengatur daerahnya sendiri. Ini tampak, misalnya, dari posisi kepala daerah d itangan orang asli Papua. Juga alokasi dana Otsus.

Namun demikian, Adriana mengakui dalam implementasinya, UU Otsus Papua yang harus tetap mengacu pada “template” nasional yang juga berlaku di daerah lain di Indonesia, membuat hak menentukan nasib sendiri itu tidak optimal.
“Apabila yang dimaksud self-determination adalah memperoleh kebebasan politik secara penuh, maka hal ini tidak akan pernah diberikan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Adriana.

Adriana mengatakan, perjuangan Papua untuk menentukan nasib sendiri adalah proses yang akan memakan waktu sangat panjang. Ia tidak yakin dapat diselesaikan dalam satu dekade.

Theys Hiyo Eluay ditemukan terbunuh di mobilnya di Jayapura pada 10 November 2001. Wikipedia mencatat, penyidikan pembunuhan ini mengungkapkan bahwa pelakunya adalah oknum-oknum Kopassus, yang kemudian telah dipecat secara tidak hormat.

Eluay dimakamkan di sebuah gelanggang olahraga di tempat kelahirannya di Sentani, pada sebuah tanah ada yang sudah diwakafkan oleh para tetua suku. Pemakamannya dihadiri kurang lebih 10.000 orang Papua. Sebuah monumen kecil di jalan raya antara Jayapura dan Sentani didirikan untuk mengenang pembunuhan itu.

Editor : Eben E. Siadari

May 3, 2016 1

Benny Wenda Tolak Bekerja Sama dengan BIN

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia Minggu, 03/01/2016 19:11 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Benny Wenda, pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat yang dituding Kapolri menjadi dalang penyerangan Polsek Sinak, menolak bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia yang berencana melakukan “pendekatan lunak” terhadapnya, seperti juga yang dilakukan terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka Din Minimi.

Benny juga mengkritik perkataan Kepala BIN Sutiyoso yang menyebut jika dia menolak bekerja sama, BIN akan menyiapkan “pendekatan lain” yang hingga kini masih rahasia dan tidak dapat diungkapkan. Benny menganggap ucapan itu sebagai ancaman.

“Saya tahu bahwa ancaman ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti saya, tetapi saya menolak untuk diintimidasi oleh pihak berwenang Indonesia yang menempati negara saya, membunuh warga, dan kemudian mencoba memaksa saya untuk ‘bekerja sama’ dengan skema mereka,” ujar Benny dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (3/1).

Benny menyatakan, dia sekarang tinggal di pengasingan setelah kabur usai ditangkap dan disiksa di Papua Barat karena memimpin aksi kemerdekaan yang damai. Benny tinggal di Inggris setelah diberi suaka politik oleh negara itu pada tahun 2003.

Kini Benny mempertanyakan metode apa yang akan coba diterapkan kepadanya agar dia mau bekerja sama dengan otoritas Indonesia.

“Apakah pemerintah Indonesia mengancam dengan melanggar hukum Inggris dan menuntut saya dengan tuduhan palsu sekali lagi? Atau apakah ‘metode lainnya’ itu akan melibatkan pengiriman tentara Indonesia untuk datang dan membunuh saya di Inggris?”

ujar Benny.

“Jika BIN ingin saya ‘bekerja sama’, maka mereka harus membiarkan rakyat Papua Barat untuk menggunakan hak dasar kami untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan yang damai seperti dijanjikan kepada kami pada 1962,”

ujar Benny.

Benny, pada tahun 2002, ditangkap polisi atas sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya. Ia kemudian melarikan diri dari Lapas Abepura, dan menjadi eksil di Inggris hingga kini.

Sejak saat itu, Benny terus mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua. Dia meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Kepala BIN Sutiyoso berharap Benny Wenda dapat bersikap kooperatif dengan pemerintah RI seperti Din Minimi.

“(Pendekatan lunak) sudah kebijakan pemerintah, tapi bukan satu-satunya. Kalau dia tidak mau, tentu ada cara lain,” kata mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus itu.

Singgung Jokowi

Selain soal BIN, kunjungan Presiden Jokowi pekan ini ke Papua Barat juga disinggung Benny. Ia menuding kunjungan itu sebagai upaya untuk melegitimasi “pendudukan militer” Indonesia di Papua Barat.

“Baik dia (Jokowi) dan polisi atau militer Indonesia tidak diterima di Papua Barat. Kunjungan itu hanya untuk terus menindas kami dan mengeksploitasi sumber daya alam kami,” kata Benny, melemparkan tuduhan.

Benny berpendapat pemerintah Indonesia tengah berupaya mengalihkan isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Dalam kunjungannya ke Papua yang bertepatan dengan pergantian tahun, Jokowi meninjau langsung sejumlah pembangunan infrastruktur di provinsi paling timur Indonesia itu, mulai bandara, jalan, sampai rel kereta.

Jokowi juga menyambangi Kenyam di Kabupaten Nduga yang masuk kategori zona merah, yakni wilayah dengan keamanan rawan. Di kota itu, Jokowi meninjau pembangunan ruas jalan Kenyam-Batas Batu sepanjang 39,9 kilometer. Jalan itu dibangun untuk mempercepat pembangunan Papua dan untuk menurunkan harga sandang pangan yang mahal.

Lihat juga:Benny Wenda Bantah Tudingan Kapolri Dalangi Penyerbuan Polsek Sinak
(agk)

January 4, 2016 2

Benny Wenda Bantah Tudingan Kapolri Dalangi Penyerbuan Polsek

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia Minggu, 03/01/2016 18:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda, menampik tuduhan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bahwa kelompoknya berada di balik penyerbuan terhadap Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan tiga polisi.

Benny, dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (3/1), menyebut tudingan Kapolri itu kekanak-kanakan dan konyol.

“Badrodin Haiti dengan kekanak-kanakan menyalahkan saya atas kematian tiga polisi Indonesia di Papua Barat yang jelas tidak memiliki hubungan apapun dengan saya. Saya sungguh-sungguh membantah tuduhan konyol yang termasuk dalam gelombang kebohongan dan propaganda terbaru yang disebarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pelaku yang sebenarnya,”

ujar Benny, menuding balik Kapolri.

“Polisi Indonesia tahu betul saya tinggal 9.000 mil (14.484 kilometer) jauhnya dari Indonesia –di pengasingan di Inggris, dan saya seorang pemimpin kemerdekaan yang sepenuhnya menjunjung perdamaian,”

kata Benny.

Benny menyatakan selalu menganjurkan solusi damai untuk Papua Barat sehingga semua warga Papua Barat mampu memenuhi hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan.

Benny ragu Kapolri benar-benar meyakini bahwa Benny yang bertanggung jawab atas serangan di Polsek Sinak.

“Namun, jika dia meyakini (saya pelakunya), dia sangat terkena delusi. Sikap saling tunjuk ini sangat tidak profesional dan dengan sengaja mengambinghitamkan pemimpin yang damai, sementara polisi sendiri memiliki impunitas dan melenggang lolos setelah membunuh warga Papua Barat,”

tutur Benny.

Benny merujuk kepada kasus pembantaian empat siswa sekolah di Paniai, Papua Barat, pada 2014 lalu yang sampai sekarang pelakunya belum juga ditemukan.

“Mengapa setelah lebih dari satu tahun berlalu, pemerintah Indonesia masih belum dapat menemukan pelaku pembantaian siswa di Paniai, tetapi dalam waktu 24 jam segera menyalahkan saya atas kematian polisi Indonesia?”

kata Benny.

“Adakah keadilan atas pembantaian Paniai? Tidak. Adakah keadilan setelah dua remaja pria Papua Barat ditembak di Timika pada 28 September? Tidak. Adakah keadilan atas empat warga Papua Barat yang ditembak dan disiksa hingga tewas di Yapen pada 1 Desember? Tidak,” ujar Benny.

“Lagi dan lagi, warga Papua Barat dibantai oleh pihak berwenang Indonesia, tetapi pelakunya tak pernah mendapatkan keadilan,” kata Benny.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan kelompok Benny Wenda berada di balik penyerangan Polsek Sinak. Kelompok Benny juga dituding Badrodin menembak pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat hendak mendarat di Sinak.

“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,”

kata Badrodin.

Benny, pada tahun 2002, ditangkap Kepolisian atas sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya.

Belum sempat mendapat putusan hakim, Benny kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura menuju Papua Nugini. Ia kemudian terbang ke London, Inggris, dan mendapatkan suaka di negara itu.

Sejak saat itu hingga kini, Benny yang masuk daftar pencarian orang alias menjadi buron Kepolisian RI terus mengunjungi sejumlah negara untuk mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua.

Benny meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Intelijen Negara terdahulu, Marciano Norman, mengatakan kelompok pimpinan Benny Wenda bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional yang mendukung kelompok separatis di berbagai negara.

January 1, 2016 1

BIN Akan Dekati Tokoh Separatis Papua Benny Wenda

Abraham Utama, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 09:02 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Intelijen Negara akan menerapkan pendekatan lunak (soft approach) kepada seluruh kelompok ekstremis dan separatis yang melawan pemerintah Republik Indonesia. Hal itu juga berlaku bagi Benny Wenda, tokoh Organisasi Papua Merdeka yang menjadi eksil di Inggris dan disebut Polri sebagai dalang penyerangan terhadap Polsek Sinak tiga hari lalu.

“Itu (pendekatan lunak) sudah kebijakan pemerintah, tapi bukan satu-satunya. Kalau dia tidak mau, tentu ada cara lain,” ujar Kepala BIN Sutiyoso di Jakarta.

Melalui pendekatan lunak itu, BIN berharap Benny Wenda dapat kooperatif seperti kelompok separatis Aceh pimpinan Nurdin Ismail alias Din Minimi, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

Jika Benny Wenda menolak untuk bekerja sama, metode lain disiapkan. Metode itu menjadi rahasia BIN dan Sutiyoso tak dapat membeberkannya.

Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus yang pensiun dari dunia kemiliteran dengan pangkat letnan jenderal itu hanya berkata, pemerintah RI harus mengambil kebijakan tertentu untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat Indonesia.

Tahun 2002, Kepolisian menangkap Benny dengan sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya.

Belum sempat mendapatkan putusan hakim, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura menuju Papua Nugini. Ia kemudian terbang ke London, Inggris, dan mendapatkan suaka dari negara itu.

Sejak saat itu hingga kini, Benny yang masuk daftar pencarian orang alias menjadi buron Kepolisian RI terus mengunjungi sejumlah negara untuk mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua.

Benny meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

December 31, 2015 1

Inggris Tak Mendukung Pandangan Benny Wenda

JAYAPURA – Kedutaan Besar (Dubes) Inggris, Moazzam Malik menyatakan, Pemerintahan Inggris tidak pernah mendukung gerakan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menyuarakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kebijakan pemerintah saya, jelas mendukung Indonesia yang bersatu dan kami tidak mendukung kelompok OPM dan kami juga mendukung aspirasi semua masyarakat, termasuk hak proses demokrasi, kesejahteraan, dan proses pertumbuhannya. Kami tidak mendukung trend tersebut,” kata Moazzam kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende, pada Kamis (28/5).

Menurutnya, kunjungan pertama yang dilakukan ke Papua untuk melihat sendiri bagaimana situasi yang nyata di Papua dan Papua adalah salah satu Provinsi yang penting sekali untuk masa depan Indonesia.

“Walaupun ada beberapa masalah disini yang harus diatasi, tetapi saya percaya pemerintah baru Jokowi berkomitmen untuk mengatasi masalah disini dengan sering berkunjung ke Papua,” katanya.

Disinggung Tokoh OPM, Benny Wenda yang saat sedang berada di Inggris, Moazzam Malik menyatakan, Pemerintah Inggris tidak pernah mendukung terhadap pandangan Benny Wenda. “Tidak mendukung pandangan itu, tapi kami mendukung pendapat dari Indonesia,” katanya.

Dia menandaskan, selama dia (Benny Wenda) tidak melanggar peraturan bisa bebas mengeluarkan pendapat. Namun segala Visi Misi atau pandangan dari Benny Wenda tidak pernah disetujui oleh Pemerintah Inggris.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende menegaskan, Benny Wenda merupakan DPO Polda Papua. “Dia DPO kita, kalau dia datang ke Indonesia pasti akan kita tangkap,” tegasnya.

Ia mengatakan, Benny Wenda yang saat ini sudah masuk penduduk inggris namun kewargaan negara Indonesia belum dicabut, sehingga yang bersangkutan masih resmi warga negara indonesia (WNI).

“Selama ini ia melakukan perhatian di Papua melalui jalur inernet dengan cara memprovokasi agar menjadi bahan mereka untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Itu dipersilahkan. Tapi ketika menginjak Indonesia kami segera tangkap,” tandasnya. (Loy/don/l03)

Source: BinPa, Jum’at, 29 Mei 2015 09:13

May 29, 2015 0

ULMWP : Jokowi ke PNG, Tekanan untuk O’Neill

Jayapura, Jubi – Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Papua Nugini (PNG) pekan ini merupakan usaha terbaru Jakarta untuk memberikan tekanan pada anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) agar tidak mendukung aplikasi Papua Barat sebagai anggota negara-negara Melanesia ini.

Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mengatakan diplomasi Indonesia ini berkaitan dengan pertemuan MSG pada 21 Mei mendatang. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota MSG ini, akan dibahas permohonan keanggotaan Papua Barat yang disampaikan oleh ULMWP pada tanggal 5 Februari 2015. Namun, pertemuan para pemimpin MSG ke-20 bulan Juli di Honiara nanti adalah event yang bertugas membuat keputusan akhir pada setiap aplikasi keanggotaan.

ULMWP, lanjut Mote mengantisipasi upaya Presiden Indonesia Widodo ke Port Moresby yang diduga mencoba membuat perpecahan antara Perdana Menteri PNG Peter O’Neill dengan sesama anggota MSG. Indonesia, yang merupakan anggota pengamat dari MSG, menentang keanggotaan Papua Barat dari organisasi sub-regional ini.

“Pada bulan Februari lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji dalam upaya lain untuk menekan dukungan pada Papua Barat,” kata Mote saat dihubungi di Suva, Fiji, Senin (11/5/2015).

Sebelum kunjungan Presiden Widodo untuk Papua Nugini ULMWP menyatakan terima kasih kepada PNG.
“Dari satu Melanesia kepada yang lain, saya berterima kasih kepada Perdana Menteri O’Neill untuk ekspresi baru-baru ini atas dukungan bagi rakyat Papua Barat dan berbicara atas nama kami. Papua Nugini adalah kakak kami di Melanesia dan di Pasifik,” tambah Octovianus Mote.

ULMWP juga menyinggung perjalanan Presiden Widodo ke Papua Barat pekan lalu yang melibatkan lebih dari 6.000 personel keamanan.

Secara terpisah, dari Inggris, Benny Wenda, mendesak Perdana Menteri O’Neill menekankan kepada Presiden Widodo bahwa situasi HAM di Papua Barat tetap serius. Ratusan ditangkap selama demonstrasi damai pada tanggal 1 Mei di Papua Barat menggambarkan bahwa tindakan kekerasan yang sistematis terhadap kebebasan berekspresi masih terus terjadi.

“ULMWP, terutama menekankan perlunya keadilan atas pembunuhan empat anak sekolah yang tidak bersenjata di Paniai, Desember 2014. Mereka yang tewas dilaporkan ditembak oleh tentara dari Batalyon 753 Arga Vira Tama (AVT) Nabire. Meskipun bukti sangat kuat, investigasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia telah gagal untuk mengidentifikasi pelaku,” ujar juru bicara ULMWP ini.

Mengomentari kekejaman aparat keamanan ini Benny Wenda menekankan Presiden Joko Widodo masih belum memenuhi janjinya yang dibuat selama kunjungan bulan Desember tahun lalu ke Papua Barat untuk mengadili para pembunuh dalam penembakan di Paniai. Kurangnya tindakan pemenuhan keadilan ini merusak kunjungan terakhirnya ke Papua Barat. Para pembunuh pergi bebas dan ia melindungi dirinya dengan kehadiran militer yang besar selama kunjungannya.

“Kami orang Papua masih berkabung atas korban di Paniai,” tambah Wenda.

ULMWP, menurut Mote akan mengingatkan semua negara anggota MSG bahwa Papua Barat telah memenuhi kewajibannya untuk berdiri di atas satu suara untuk Papua Barat dengan membentuk payung ULMWP dalam pertemuan koordinasi pada bulan Desember 2014 lalu.

“ULMWP mendukung penuh hasil pertemuan para pemimpin MSG tahun 2013 lalu yang secara tegas menyebutkan MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam mukadimah konstitusi MSG,” tegas Mote. (Victor Mambor)

Source: ULMWP : Jokowi ke PNG, Tekanan untuk O’Neill, Diposkan oleh : Admin Jubi on May 11, 2015 at 23:50:12 WP [Editor : Victor Mambor]
Sumber :

May 12, 2015 0

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia

Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya Papua Merdeka di manapun Anda berada.

Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan West Papua” (Free West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.

Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan West Papua karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara secara terbuka untuk kemerdekaan West Papua.

Para pemimpin ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.

Seperti pemberitaan yang telah diterjemahkan PMNews, Partai Politik Kemerdekaan Wset Papua bermaksud mengikuti Pemilihan Umum Federal yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang.

Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri keanggotaannya dengan partai politik lain.

Apa artinya dukungan ini?

Tentu saja semua ornag Papua, semua organisasi perjuangan orang Papua, semua orang Papua yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/ LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.

Dukungan untuk Papua Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai tujuan dukungan terwujud: West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!

PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah Papua.

Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini

Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.

Ada banyak pejabat NKRI di Tanah Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara West Papua? Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat. Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden West Papua?”

Tunggu dulu.

Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.

May 8, 2015 0

Benny Wenda Meninggalkan Papua Nugini Setelah “Masalah Visa”

Port Moresby, MAJALAH SELANGKAH — Pemerintah Papua Nugini mengatakan, Juru Bicara The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda yang sempat ditahan oleh imigrasi Papua Nugini (PNG), Selasa (24/3/15) siang karena masalah visa telah diterbangkan ke luar negeri.

“Sekarang aku dideportasi,” kata Wenda sebelum dibawa ke terminal internasional di bandara Port Moresby itu seperti dikutip abc.net.au.

“Itu berarti saya meninggalkan negara ini, tapi semangat saya dan perjuangan, saya akan meninggalkannya dengan orang-orang dari PNG hari ini.”

Perdana menteri Papua Nugini, Peter O’Neill mengatakan, Wenda telah tiba di negara itu tanpa visa.

Seorang juru bicara Mr O’Neill mengatakan, pemimpin kemerdekaan Papua Barat tidak dideportasi, tapi ia “tidak diizinkan untuk memasuki negara”.

“Ini bukan isu politik, itu masalah visa,” katanya.

Perdana menteri campur tangan dalam kasus ini, Rabu.

Benny Wenda, yang telah dilepaskan ke perawatan teman-teman, terbang keluar dari PNG pada Kamis sore.

Bulan lalu Mr O’Neill mengatakan, dia akan mulai berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat Indonesia.

“Saya pikir, sebagai negara, sudah saatnya bagi kita untuk berbicara tentang penindasan rakyat kita di sana,” katanya.

Beberapa pengamat bertanya-tanya apakah memaksa keberangkatan Benny Wenda dari PNG merupakan pengunduran oleh Mr O’Neill. (Yermias Degei/MS)

March 27, 2015 0

Sejumlah Reaksi Masyarakat PNG atas Deportasi Benny Wenda dari Port Moresby

Lorna Terry This is what our so called government is so good at doing . We are all aware that they have never been for their people . So why would they be for WP? Our fellow Melanesia ? Their actions speak louder than any kundu garamut or bamboo pipes . Cowardless men with no spines . Worse than criminals . It is like they themselves own the country and we are common refugees with no say in the matter . They steal from us , they sell us out of our land , our minerals and our resources , they have slowly been raping our mother land of all her goodness, whoring it off to offshore companies and foreigners and does not give two fucks about its people and those neighborhood surrounding it . We do not need anymore proof of why they are so readily abled and willing to deport an innocent man out of the country without reason; when they themselves won’t lift a finger to ban a fugitive and the thief from hiding in PNG. Let alone sell off our birth right inch by inch while we standby and watch . shame ! shame ! shame ! May the blood of all innocent West Papuans be on your hands PM , your cronies and the Indonesian Government.

George Gauba If they want to deport Wenda then they must also deport all Indonesians and Asylum seekers back to their land!!!!! im sick and tired of the government excuses!!!!

Nigel Druven Sawanga I’m sorry west Papua ..but the truth is , PNG can’t do anything to help at the moment . Our military is weak and our government is corrupt, its all false hope ..but we’ll do our best to spread the word and pray someone comes to your aid soon. Always believe in the god that took Israelites out of Egypt.

Christine Lacey This is a bloody disgrace, when a man cant live in his own country, regardless of what the UN say, get rid of the UN maybe people will live a better life free of politics, and favouritism.

Gibson Simon By denying and Deporting Mr Wenda you are indirectly Promoting extermination of Fellow Melanesians and is Tatamount to Highest TREASON CMO!!! . Have you lost your Sense???How could you Put Money ahead of Precious souls that are Recklessly Murdered,Tortured ,raped and systematically Depopulated by the Indonesian military Junta. Since 1969. ???You are no different to a Murderer!! Hope you eat and sleep well as of the Moment Benny Wenda leaves his Land..To our West Papuan Brothers ,let this not Dampen our spirits , Ordinary PNG people supports this cause and are with you all , from Sorong to Samarai we are One People, one Graun, one tumbuna GOD Bless PNG, GOD Bless WEST PAPUA ..Merdeka Papua

Aboriginal Patron Wao’moni Thats messed up, a soon as he touches american soil he will lose his identity and be called an African-American….SMH the world dislike the original man!!! Power to the indigenous original man of the earth

Kaiku Freeman PM (O’NEILL), you made it clear that we Papua New Guineans are with West Papua and will fight for the rights of West Papuans and yet now what you are doing is totally different and its telling us the public that this is who you really is.. please stop it and think as a real Leader . he is your native brother so try do something best for your country.. Stop being a puppet all the time….!!! You Pussy…. !!!

M Steven Reoghberths How can we deport someone from his own motherland when we can allow yellow bellied fugitives in and out of our country at will? this not on. Perhaps it is now a question of the high ups knowing how they themselves originated. Their background indicates otherwise. All the reason why.

Martita Maima Block the road at Gordons so he’ll not get to Jacksons. O’Neill and his govt is doing a favor for Asians hey? C’mon O’Neill, you can’t do that

Ben Victor PNG, authourities are fuckin whores, they sell their families for cash.

Tunaefa Moafanua Omeli What a bunch of cowards these people are. Deport a native but kept these pigs killing their own people.

Danny Draper Come to Australia we’re used to Indonesia having the shits with us.

Tony Dundon How brave is Benny Wenda , Peter O’Neill PNG PM has deserted his brother from WPNG , uses excuse of no visa to bow to Indonesian wishes , wonder what the pay off is? Benny will be sent to Brisbane , let’s see how our government treats him, specially how Indonesia is treating Australia at the moment joki won’t even return abbots phone calls

Sambaiyok P Den i just felt something deep in my heart n my tears swept down my chicks when i saw mothers and sisters raped and tortured, fathers and brothers killed and operated like pigs. i just can’t hold back my breath, i for one i feel like helping myself with a ripple and go to fight for these our brothers and sisters from W. P….their colour skin is just like ours its just that the border that is separating the whole country otherwise we are all one. if this png government claims itself as a peoples government then why not do something for our west papuans who are in a genocide situation in the hands of these inhuman Indonesians..

Eddy Diro I feel guted and betrayed by our leaders The battle may have been won by those gutless soul less PNG Government officials but you never kill a spirit The greatest tragedy is to stay down when you get knocked below the belt and I Refuse to surrender and put up my flag to those cretans gutless kniving corrupt government officials and the pro Indonesia West Papua lobby led by Franz Albert Joking I live to fight another day until the morning star is raised on liberation day in West Papua. Freedom

Jason Jesse Simon What’s the reasons behind his deportation our very own PM was very vocal about the plight that was faced by our Family from the other side of the boarder so the Question is why in the world for such a person to be treated like a fugitive?

Susan Merton Im sorry but Oneil has sacked and appointed anyone in png govt bodies etc to benefit his own interest yet he couldnt do anything to stop Benny from been deported.Who is Oneils puppet master? I wonder.Where is the Solidarity mr Oneil?

Paul Madden The rest of the world is now starting to question whether PM Peter O’Neil is a tool of the evil Indonesian regime?

Geo Solien Indonesian govt have probably done a deal with Immigration. They are so corrupt. The PM and Foreign Minister are saying Benny can stay and immigration aren’t listening.

Trish Hunnam So…was the PNG Prime Minister telling porkies that Benny Wenda could stay in the country? Well he is a politician after all, and that’s what they excel in.

Lorraine Joy Foote I hope and pray our politicians were listening to the sermon at Malcolm Frasers funeral today. It was magnificent. Please listen if you can. Good word for those ignoring West Papua and there were lots of politicians there too.

March 27, 2015 0

Benny Wenda Serukan Boikot Pemilu Di Papua

London, KNPBnews – Seruan berikut dikeluarkan oleh pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda di London agar rakyat West Papua memboikot pemilu kolonial Indonesia di Papua. Sumber resmi situs http://www.freewestpapua.org.

KAMI TIDAK AKAN MEMILIH !

Pada tahun 2014 Republik Indonesia akan mencoba untuk mengadakan pemilihan di Papua Barat. Kami masyarakat Papua menolak untuk memilih di pemilu ini. Mengapa ?

Hari ini secara ilegal Papua Barat diduduki oleh Indonesia. Kami memiliki hak untuk kemerdekaan. Kami akan memberikan suara dalam referendum yang benar pada penentuan nasib sendiri. Tapi kami tidak akan memilih dalam pemilu disaat pendudukan brutal di Indonesia diatas tanah kami terus berlangsung.

Pada tahun 1963 Indonesia menginvasi negara kita dan rakyat kita diteror. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia telah menyiksa dan membunuh kami. Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 Papua pria, wanita dan anak-anak. Selama lebih dari 50 tahun Kami telah mati untuk kebebas kita.

Pada tahun 1969, Indonesia mengancam 1024 dari tetua suku kami dengan penyiksaan dan kematian jika mereka tidak mengatakan mereka ingin Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan Indonesia atas Papua Barat semata-mata didasarkan pada iven ini – persetujuan takut kurang dari 1% dari populasi orang dewasa. Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di Papua Barat. Indonesia tidak memiliki hak untuk mengadakan pemilihan apapun di tanah kami.

Saya menyeruhkan untuk masyarakat saya di seluruh pelosok, dari pantai ke gunung, dari pulau ke pulau. Mari kita tetap kuat dan bersatu. Jangan memilih!

Saya meminta semua Organisasi politik Papua untuk berbicara dengan orang-orang kami dan memberitahu mereka kebenaran. Jangan biarkan mereka ditipu Indonesia.

Saudari terkasih dan saudara-saudara, orang tua saya tercinta, dunia sedang berdiri untuk air mata dan penderitaan kita. Anggota-anggota Parlemen di seluruh dunia sedang melobi Pemerintah mereka untuk menghormati hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Saya dan orang-orang Papua Barat terus menyeruhkan bagi masyarakat internasional untuk kebebasan dan keadilan. Kami adalah orang-orang yang damai. Kami memiliki martabat dan hak untuk hidup. Berapa banyak dari kita harus dibunuh sebelum anda akan bertindak?

Silahkan mendengar seruan kami :

i) Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia: Indonesia Segera kami meminta untuk meninggalkan tanah kami;

ii) Kami meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menggantikan militer Indonesia di Papua Barat;

iii) Kami meminta masyarakat internasional, dan terutama Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam Membiarkan pendudukan Indonesia, bertindak untuk mengembalikan kebebasan kami dan menghormati hak-hak kami sebagai manusia, termasuk hak-hak kami untuk sumber daya alam. Kami adalah orang-orang yang harus anda berurusan dengan kami, bukan pemerintah dan militer Indonesia.

iv ) Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya apakah kami menginginkan kebebasan atau pemerintahan Indonesia.

Kami, orang-orang Papua, memiliki hak untuk kebebasan. Kami adalah koloni Belanda. Kami memiliki hak untuk merdeka dari Belanda. Tapi itu tidak terjadi. Satu juta masyarakat adat di Netherland New Guinea apakah ditukar seperti manik-manik oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas dukungan dan akses ke kekayaan besar kami tentang sumber daya alam Indonesia. PBB memberi Indonesia dan mengkhianati kami dan Tanggung Jawab atas kemerdekaan kami. Kami masih menunggu untuk menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Jika Anda ingin orang-orang Papua untuk memilih – berikan kami referendum pada kebebasan kami.

Kemudian kita akan memilih !

Benny Wenda

Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat Kemerdekaan dari pengasingan Inggris

March 16, 2014 0