AMP Seruhkan Agar Mahasiswa Papua Tidak Terpengaruh Pemberitaan Media Idonesia

Massa AMP saat Kibarkan Bendera di Yogyakarta (Dok.AMP)

Yogyakarta,02/06/2015- Dalam beberapa minggu terakhir, marak pemberitaan diberbagai media cetak, online dan elektronik nasional Indonesia maupun lokal, terkait ultimatum yang katanya dikeluarkan oleh pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Puron Wenda dan Enden Wanimbo, yang menyatakan perang kepada militer Indonesia (TNI-Polri). Berikut pernyataan TPN-PB yang dirilis oleh Viva.co.id, “Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua,” ujar Pimpinan OPM di Kabupaten Lanny Jaya, Puron Wenda, Jumat 22 Mei 2015. (Baca: ‘Sinyal Perang’ dari Tanah Papua Muncul Lagi).

Menanggapi ramainya pemberitaan di media yang memberitakan terkait pernyataan yang katanya dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dengan tegas mengeluarkan pernyataan dan seruan kepada seluruh mahasiswa Papua yang berdomisili di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan daerah-daerah lain di Indonesia, agar tidak perlu terpengaruh dengan pemberitaan tersebut, sebab sampai saat ini, terkait pemberitaan tersebut tidak jelas sumbernya.

” Kami seruhkan kepada kawan-kawan mahasiswa Papua yang sedang menimbah Ilmu di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra dan daerah-daerah lain, agar tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang dikeluarkan oleh media kolonial, sampai saat ini kami sendiri masih mengecek kebenaran terkait pemberitaan tersebut, tetapi dari informasi yang berhasil kami dapatkan dari sumber yang terpercaya menyatakan bahwa terkait pemberitaan tersebut tidak jelas sumbernya, sehingga mahasiswa tidak perlu terpengaruh”.

Kata Jefry W, Ketua AMP, saat dihubungi PMNews, via seluler.

Maraknya pemberitaan terkait pernyataan yang katanyat dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB ini, membuat panik mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di luar Papua, dan bahkan ada beberapa mahasiswa Papua yang memutuskan pulang kembali ke Papua lebih awal, sebelum adanya liburan akhir semester. Menanggapi hal itu, Jefry W, kembali menyeruhkan kepada mahasiswa Papua yang ada diluar Papua agar tetap tenang untuk melakukan aktifitas seperti biasanya, serta menyesalkan pemberitaan yang dilakukan oleh media Indonesia, yang nyata-nyatanya bertujuan untuk memprofokasi dan untuk memenuhi kepentingan militer Indonesia di tanah Papua,

“sekali lagi kami seruhkan agar kawan-kawan mahasiswa Papua agar tetap tenang, dan menjalankan aktifitas seperti biasanya, sebab pemberitaan media ini tidak jelas sumbernya, bisa saja mereka mengklaim kalau pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pimpinan TPN-PB, padahal itu hanyalah rekayasa mereka, untuk memenuhi ambisi militer Indonesia yang ingin seenaknya di Papua. Media Indonesia sengaja lakukan pemberitaan ini, agar militer kembali melakukan penambahan pasukannya ke Papua dengan alasan untuk melakukan pengamanan di sana. Untuk itu, saya harap kawan-kawan bisa membaca situasi dengan baik, sebelum mengambil keputusan, kami yakin betul kalau pemberitaan tersebut hanyalah permainan intelejen Indonesia untuk memecahkan kosentrasi rakyat Papua, yang sedang fokus mendukung United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), untuk menjadi anggota MSG, sehingga Intelejen negara ini bermain, dengan menciptakan isu untuk memecah perhatian kita, untuk itu, kami himbau agar kawan-kawan tetap tenang dan fokus pada agenda rakyat West Papua, dalam mendukung ULMWP menjadi anggota MSG”.

tegas Jefry.

“Kami (AMP) telah mendirikan posko Papua Zona Darurat di 3 kota yaitu Surabaya, Yogyakarta dan Bogor sebagai pusat informasi, sehingga jika kawan-kawan mahasiswa Papua yang butuh informasi terkait hasil pembacaan kawan-kawan AMP dan updatan informasi yang falid dari tanah air West Papua, kawan-kawan bisa datang ke posko yang sudah kami dirikan, sebab posko ini kami dirikan sebagai pusat informasi dan berdasarkan situasi Papua yang saat ini dalam keadaan darurat, namun bukan karena maraknya pemberitaan media yang tidak jelas sumbernya”.

Lanjut Jefry mengakhiri.[PMNews]

June 3, 2015 0

Partai Papua Bersatu, Disahkan

JAYAPURA – Partai Lokal Papua yang diberi nama Partai Papua Bersatu (PPB) sesuai amanat UU Otonomi Khusus tahun 2001, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Senin, 17 November 2014.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Papua Bersatu Kris.D.J Fonataba S.Sos mengungkapkan, surat keputusan dari Menetri Hukum dan Ham RI yang diterima itu, bernomor surat AHU : 000711.60.10.2014.

“Kami memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM RI yang telah mensahkan Partai Papua Bersatu sebagai partai lokal di tanah Papua dan SK Hukum dan HAM RI sudah ada di tangan kami,”

kata Kris Fonataba dalam keterangan pers didampingi Ketua I Kope Wenda dan Ketua II Mestian Towolom.

Kris Fonataba mengungkapan, setelah keluar Surat Keputusan Menhum HAM RI ini, maka Partai ini akan dideklarasikan, Sabtu (21/11) besok di Hotel Sahid Jayapura yang akan dihadiri Gubernur Provinsi Papua dan seluruh DPC kabupaten/kota dan masyarakat Papua.

Menurutnya, terbentuknya Partai Lokal Papua ini pihaknya telah terbentuk 23 DPC di Kabupaten/kota. “23 Kabupaten ini sudah ada SK-nya rencana akan kami umumkan pada saat deklrasi. Ini masih kami rahasiakan, nanti pada saat deklrasi barulah kita sampaikan,” katanya.

Dengan dikeluarkannya SK dari Menteri Hukum dan HAM maka secara hokum partai tersebut telah memiliki legalitas diatas Negara hukum NKRI.

“Artinya kami sudah bisa menyatakan sikap untuk mendukung dan memberikan apresiasi untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar secepatnya mengesahkan undang-undang Otsus Plus yang di prakasai oleh Gubernur Papua dan seluruh masyarakat Papua yang sementara di godok di Jakarta,”

ujarnya.

Menurutnya, memasuki peradaban baru diatas tanah leluhur tanah Papua sejak UU otsus disahkan oleh pemerintah pusat tahun 2001 berpijak pada suatu realitas sejalan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat diberbagai kebijakan yang dilakukan khusus didalam melakukan pembangunan di atas tanah negeri ini.

“Bagi kami rakyat Papua dan Bangsa Papua di atas negeri ini, yang sementara masyarakat sedang idam-idamkan yakni partai local sehingga kami merupakan sebuah masyarakat Papua dari pinggiran jalan hingga bisa membuat partai local ini,”

kata dia.

Berpijak pada visi Gubernur Papua, Kris Fonataba mengajak anak-anak Papua untuk bangkit untuk membentuk suatu partai local yakni, partai Papua Bersatu. “Partai Papua bersatu ini dengan harapan bahwa suatu ketika ada kehendak Tuhan sehingga disitu ada pengesahan dari hokum pemerintah pusat terhadap keberdaan partai ini.

Lanjut dia, berbicara soal 14 kursi yang saat ini tarik menarik diatas elit-elit di tanah Papua, ia selaku ketua Umum Partai Papua Bersatu menyatakan bahwa hal tersebut belum bisa dibicarakan karena itu suatu kebijakan pemerintha pusat.

“Kami punya pemahanan dimana dalam partai ini bahwa seandainya 14 kursi disetujui oleh Mendagri dan 14 anggota DPRP didorong ke DPR Papua maka kami akan mengisi 14 kursi ke DPR sebagaimana yang adalam amanat Otsus tahun 2001 dan mereka akan ditipkan ke partai-partai nasional,”

tutupnya (Loy/don)

Rabu, 19 November 2014 01:06, BinPa

November 19, 2014 1

Gubernur: Ancaman Purom Wenda Tak Perlu Ditanggapi

Lukas Enembe S.IP., M.H.JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., berharap untuk tidak perlu menanggapi adanya ancaman dari kelompok Purom Wenda yang akan melakukan penembakan terhadap warga, jika anak buahnya Rambo Wonda dan kawan-kawan tidak dilepas oleh pihak Kepolisian.

“Ini baru ancaman, tidak perlu ditanggapi dan saya harap agar Purom Wenda dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) lainnya yang masih berada di hutan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu masyarakat,”

kata Gubernur Enembe kepada wartawan di Hotel Horison Jayapura, Jumat (30/10) kemarin.

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Papua ini, meminta untuk tidak boleh lagi terjadi kegiatan yang mengganggu masyarakat di Papua ini. Sebab dirinya memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua yang masih Ada dihutan untuk kembali ke masyarakat guna bersama-sama membangun Papua.

“Tertangkapnya anggota polisi dan TNI sebagai penjual amunisi ke kelompok bersenjata tidak mengagetkan karena hal itu sudah pernah dilaporkan, namun tidak pernah ada tindak lanjut,” katanya.

Dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam penjualan amunisi ke kelompok bersenjata sudah sejak dirinya masih menjabat Bupati Puncak Jaya dimana saat itu kekuatan kelompok bersenjata yang selama ini melakukan penembakan masih terbatas.

“Waktu di daerah Tingginambut sering bergejolak para anggota kelompok bersenjata. Nah sekarang mereka dapat amunisi darimana kalau bukan dari aparat keamanan sendiri,”

katanya menanyakan.

Bahkan lanjut dia, Peluru-peluru tersbeut dibeli dengan harga yang bervariasi hingga mencapai Rp1 juta per butir sehingga dengan ditangkapnya anggota yang menjual amunisi maka dugaan itu terbukti.”Amunisi-amunisi itu dijual akibat harga yang ditawarkan cukup tinggi sementara tingkat kesejahteraan aparat keamanan masih terbatas, kata Gubernur Enembe,” katanya.
Gubernur Enembe dirinya sudah melaporkan hal itu kepada Presiden SBY dan Panglima TNI.” Saya tidak persalahkan institusi tetapi person, di Papua itu tidak ada pabrik amunisi, tetapi kenapa mereka (OPM) bisa mendapat amunisi. Jadi itu dari siapa?,” katanya nada bertanya.

“ Saya sudah minta kepada Panglima TNI agar pengeluaran amunisi kepada anggota ditertibkan, pemakaian/pengiriman amunisi harus dihitung. Sebab di sana (pengunungan Papua) itu biaya hidup tinggi, jadi bisa saja mereka menjual amunisi, kalau 1 butir saja bisa Rp1 juta, oknum bisa-bisa saja menjualnya,”

tambahnya.

Bahkan menurut gubernur Papua, permasalahan di Papua itu karena ada saja yang mendukung pergerakan mereka, menyuplai amunisi bahkan mungkin senjata. Jadi pihak Kepolisian dan TNI harus melakukan pengawasan terhadap peredaran amunisi maupun senjata di Papua.

Sekedar diketahui, Tim khusus Polda Papua berhasil menangkap oknum Anggota Nduga beprpangkat Briptu TJ, bersama barang bukti 260 amunisi dari berbagai kaliber yang akan dijual ke KKB.

Selain itu tim juga menangkap lima anggota kelompok bersenjata, termasuk dua DPO yakni Rambo Wonda alias Kolor alias Enggaranggo Wonda dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara.

Polri Tantang Berperang

Sementara itu Polisi Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Papua menantang pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata di wilayah Kabupaten Lanny Jaya, Puron Wenda dan Enden Wanimbo untuk berperang. Penegasan Kapolda ini terkait adanya terror Enden Wanimbo kepada Karo Ops Polda Papua via telepon seluler.

“Enden Wanimbo kemarin menelpon ke Karo Ops dan berbicara seolah-olah mengancam. Saya tantang dia kalau berani turun, ayo kita perang, jangan main ancam-ancam,”

ungkap Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Yotje Mende kepada wartawan di Merauke, Rabu (29/10) kemarin.

Tegas Kapolda, sudah jelas dan nyata-nyata bahwa Enden Wanimbo membuat teori-teori intimidasi terhadap kepolisian, namun teori itu tidak membuat kepolisian gentar. “Teori dia itu salah, kita ini terlatih,” ungkap Kapolda.

Ancaman Enden Wanimbo itu membuat Kapolda merasa berang. Kapolda janji dalam waktu dekat akan mengelar operasi besar-besaran untuk mencari Enden Wanimbo maupun Puron Wenda.

“Kita akan kejar mereka sampai ke ujung dunia. Saya akan melakukan operasi besar-besaran. Kita ini sebagai penegak hukum, kita sudah berulangkali memperingati mereka untuk serahkan diri,”

ujarnya.

Operasi besar-besaran yang akan dilakukan itu dengan target mencari kembali senjata yang selama ini dirampas oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk senjata jenis Arsenal yang menurut Kapolda ada di tangan Poron Wenda.

“Saya akan mencari senjata-senjata saya yang selama ini hilang, termasuk Arsenal yang selama ini di pegang Puron Wenda. Kita monitor dia masih bawa dan info terakhir dia beroperasi di daerah Pireme dan Walingap, Kabupaten Lani Jaya,”

beber Kapolda. (loy/moe/don/l03)

Jum’at, 31 Oktober 2014 17:12, BinPa

October 31, 2014 1

Dukung DPR-RI Tolak RUU Otsus Plus, GempaR Kembali Palang Kampus Uncen

“Kami kembali turun aksi untuk tolak Otsus Plus yang selama ini gencar diperjuangkan pemerintah provinsi Papua, bersama lembaga Uncen sebagai penggagas dan penyusun draft UU Otsus Plus,”

ujar Samuel Womsiwor, penanggung jawab aksi, saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Menurut Womsiwor, GempaR tidak akan pernah berhenti untuk terus dan terus menyuarakan penolakan RUU Otsus Plus yang diwacanakan secara sepihak oleh pemerintah provinsi Papua, dan beberapa lembaga pemerintah.

“Kami akan terus melakukan segala upaya dan cara dengan gaya kami hingga tujuan kami tercapai. Karena hari ini rakyat Papua tidak mengemis kesejahteraan kepada pemerintah, tetapi rakyat Papua hari ini menuntut pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan berbagai kasus-kasus,”

jelasnya.

Terutama, lanjut Womsiwor, penyelesaian masalah pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak tahun 1963 hingga tahun 2014.

Sementara itu, Koordinator aksi, Abraham Demotou, mengungkapkan, aksi GempaR juga bagian dari dukungan kepada DPR-RI yang telah menggagalkan pengesahan draf UU Otsus Plus menjadi sebuah UU.

“Kami akan terus melakukan aksi-aksi seperti ini agar pemerintah provinsi dan lembaga Uncen bercermin pada usaha mereka yang mengatas namakan rakyat Papua.”

“Jika memang ingin agar RUU Otsus Plus itu disahkan, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi total terhadap UU No.21 Tahun 2001 yang kucuran dana dari pusat sangat besar, tetapi hasilnya tidak pernah dinikmati oleh rakyat Papua,”

ujar Demetou.

Hal kedua, lanjutnya, pemerintah harus melakukan referendum terhadap draft RUU Otsus Plus. Agar rakyat menentukan pilihan mereka, apakah benar inginkan Otsus Plus atau bukan.

Ismail Alua, aktivis GempaR menambahkan, pemerintah provinsi diminta untuk menghentikan segala upaya-upaya untuk meloloskan RUU Otsus Plus, sebab tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Papua.

“Karena rakyat Papua hari ini tidak membutuhkan Otsus Plus, tetapi harus perjelas status politik Papua yang selalu diinjak-injak oleh Indonesia selama 50 tahun lamanya,”

tegas Alua.

Sebelumnya, seperti diberitakan sejumlah media, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe usai menghadiri sidang paripurna DPR RI mengatakan, draft Otsus Plus memang tidak disahkan oleh DPR periode 2009/2014.

“Agenda pembahasan draft RUU Otsus Plus ini akan dilanjutkan oleh DPR periode 2014-2019,” kata Enembe.

Sumber: Arnold Belau | Selasa, 30 September 2014 – 23.20 WIB | suarapapua.com

Editor: Oktovianus Pogau

September 30, 2014 0

Lagi, Perang Suku di Mimika

Sulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA “ Perang suku yang melibatkan sejumlah suku di Kabupaten Mimika, Sabtu (1/2) lalu kembali terjadi, hingga mengkibatkan belasan orang yang terlibat perang mengalami luka-luka.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., saat dikonfirmasi Bintang Papua membenarkan adanya perang suku di Jayanti, Kabupaten Mimika, Papua. “Perang suku tersebut melibatkan sejumlah suku di Mimika, pada Sabtu (1/2) pagi dan mengakibatkan belasan orang luka-luka di lokasi perang tepatnya di Jayanti, Mimika,” ujarnya.

Pudjo menjelaskan, perang suku tersebut dipicu perebutan tanah hak ulayat di Mimika. Untuk itu, pihak kepolisian akan menggelar pertemuan di Polres Mimika dengan menghadirkan sejumlah lembaga masyarakkat adat serta Plt. Bupati Mimika.

“Dari informasi Polres setempat, perang suku tersebut dipicu perebutan tanah hak ulayat dan kini kami masih menunggu pertemuan hari Senin di Polres dengan menghadirkan Lemasko, Lemasmos dan Lembaga Adat lain dengan Plt Bupati Mimika,”

katanya.

Untuk mengantisipasi perang susulan, Pudjo mengklaim kepolisian setempat telah menyiagakan satu Pleton Brimob dan satu Pleton Dalmas dilokasi untuk antisipasi provokasi dari kedua belah pihak. “Dari informasi terakhir, kedua belah pihak sudah menarik diri, karena tidak ada korban,” tegasnya. (loy/don/l03)

Senin, 03 Februari 2014 01:59, BintangPapua.com

February 3, 2014 0

15.577 Kasus HIV untuk 28 Kabupaten di Provinsi Papua

Jayapura (SULPA) – Penderita Penyakit HIV sesuai data 31 September 2013 mencapai 15.577 HIV kasus yang ditemukan untuk 28 Kabupaten, ditambah dengan kota Jayapura.

“Namun data laporan yang baru melaporkan kasus HIV ini baru 16 Kabupaten yang sudah Lapor,” kata Dr. Nyoman Sri Antari, Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan HIV Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kamis (16/1/ 2014).

“Ada 13 kabupaten yang belum melaporkan data HIV. Dipastikan jumlah penderita HIV bertambah jika laporan dari 13 kabupaten tersebut masuk. Sebenarnya yang dilaporkan sejak 31 Maret 2013 itu sebanyak 13374 kasus HIV, sedangkan 31 September 2013 menambah menjadi 15.577 kasus di Provinsi Papua,”

tambah Nyoman.

Dikatakan, penyakit HIV tersebut terdata juga untuk bayi sehingga jumlahnya lebih banyak, walaupun tidak terhitung secara detail.

Lanjut dia, dinas terkait telah mengambil langkah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelatihan bagi petugas Puskesmas yang berada di wilayah kabupaten/kota, distrik dan hingga ke kampung-kampung di tanah Papua.

“Kami jujur saja bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Papua masih keterbatasan alokasi dana di Provinsi, sehingga susah untuk membiayai semua kebutuhan rumah sakit di Daerah di tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung, yang pasti kami tetap membutuhkan bantuan dari tiap daerah bagaimana bisa mengatasi segala penderitaan masyarakat,”

katanya.

Friday, 17-01-2014, SulPa

January 17, 2014 0

Bentrok di Manokwari, 2 Tewas dan Sejumlah Kios Dibakar

Paulus WaterpauwJAYAPURA— Bentrok warga di Pasar Sanggeng, Manokwari Papua Barat menyebabkan dua orang tewas. Mereka adalah La Amin dan YM. Selain itu, seorang pedagang bernama Zainudin mengalami luka-luka, 2 Petak Kios Sepatu, 1 Counter HP, 1 Warung, 1 Depot Air Minum, 1 Kantor dan 1 Gedung Anggerung dibakar. Aksi bentrok antar warga ini terjadi Minggu (29/12) sekitar pukul 18.00 WIT.

Hal itu dibenarkan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw ketika dikonfirmasi usai Upacara Penutupan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas Polri Tahun 2013 di Lapangan SPN Jayapura, Senin (30/12).

Menurut Wakapolda, pasca bentrok warga Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta beberapa pejabat utama Polda Papua langsung memimpin upaya penyelidikan serta bertemu tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat di Manokwari untuk meminta mereka agar bentrok warga ini tak berkembang luas di Manokwari. Namun, informasi terakhir dari Kapolres Manokwari sementara situasi sudah bisa dikendalikan.

Kata Wakapolda, pihaknya telah menangkap dan menahan tersangka BR dan 10 rekannya untuk penyidikan selanjutnya.

“Saya harap masyarakat menjaga keamanan yang sudah terkendali sehingga kita dapat mengakhiri tahun 2013 dengan baik serta memasuki Tahun Baru,” tukas Wakapolda.

Kronologis kejadian bentrok warga di Manokwari pada Minggu (29/12) sekitar pukul 18.00 WIT korban yang hendak menutup Kios /Stand Jualan pakaian miliknya di Pasar Tingkat Sanggeng didatangi oleh BR yang dalam keadaan dipengaruhi miras sekaligus meminta uang kepada Zainudin (Pemilik Kios Paman dari La Amin). Zainudin memberikan uang ala kadarnya kepada pelaku, namun pelaku masih berusaha untuk masuk kedalam Kios milik Zainudin. Selanjutnya Zainudin menghalangi pelaku agar tak boleh masuk dalam Kios sehingga pelaku merontak dan ditahan oleh para pedagang yang berada disekitar Kios Zainudin serta menyuruh pelaku untuk pulang.

Alhasil, BR kemudian pergi meninggalkan pasar Sanggeng sekitar 15 menit kemudian pelaku beserta 10 orang rekannya datang lagi kedepan Kios Zainudin mengamuk dan memukul Zainudin menggunakan rante motor yang mengenai muka Zainudin, memukul La Amin menggunakan botol yang mengenai kepala bagian belakang La Amin.

La Amin kemudian berlari ke Pos Security Pasar Sanggeng dan langsung pingsan didalam Pos Security Pasar. Korban La Amin dibawa ke RS AL Manakwari oleh Security Pasar untuk mendapatkan pertolongan. Sekitar pukul 18:45 WIT korban La Amin meninggal di RS AL Manokwari. (mdc/don/l03)

Selasa, 31 Desember 2013 10:59, BintangPapua.com

January 1, 2014 1

Gempar Gagal Demo ke Komnas HAM dan DPRP

Gempar Papua saat melakukan aksi demo di depan pintu gerbang Kampus Uncen Atas Selasa (10/12) kemarin.JAYAPURA – Sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Gempar) Papua, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua dan Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua, gagal melakukan aksi demo ke Kantor Komnas HAM dan DPRP, Selasa (10/12).

Mereka menuding gagalnya demo ini karena sengaja dihalang-halangi polisi. Terkait dengan itu, Gempar mengaku menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang menggagalkan aksi demo damai mereka untuk memperingati Hari HAM Se-Dunia di Komnas HAM Papua dan DPR Papua, sehingga mereka hanya melakukan aksinya di Gapura Uncen Perumnas III.

Demikian ditegaskan Koordinator BUK Peneas Lokbere, Koordinator Garda Papua Bovit Bofra, Koordinator Aksi Gempar Alfa Rohrohmana, Wakil Koordinator Aksi Gempar Donatus Pombai, Korlap Uncen Henrik Horota, aktivis Gempar Philipus Robaha dan Korlap Umel Mandiri Harun Y. Rumbarar ketika menggelar jumpa pers di Sekretariat KontraS Papua, Padang Bulan, Selasa (10/12) kemarin sore sekira pukul 16.00 WIT, setelah gagal melakukan aksi demo.

Koordinator Aksi Gempar Papua Alfa Rohrohmana mengatakan, pihaknya menyesal tindakan aparat kepolisian ketika menghalang-halangi mereka untuk melakukan aksi demo memperingati Hari HAM Se-Dunia dengan titik tujuan ke Komnas HAM Papua dan DPR Papua.

“Jadi, kami tegaskan bahwa sangat menyesal tindakan aparat kepolisian yang sengaja menghalang-halangi aksi kami tersebut,”

tegasnya.

Alfa demikian sapaan akrabnya menyatakan, bahwa ruang demokrasi di Papua telah ditutup rapat-rapat oleh aparat kepolisian dan menduga aparat sangat ketakutan terhadap aksi demo yang dilakukan Gempar. Sebab, kejahatan negara akan disampaikan ke publik pada aksi demo tersebut.

Alfa mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini Gempar Papua hendak melakukan aksi demo guna mengenang Hari HAM Se-Dunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Desember tersebut. Namun sangat disayangkan tindakan aparat kepolisian yang menghalang-halangi aksi demo telah menggagalkannya.

Sementara itu di tempat yang sama, Philipus Robaha mengatakan, apakah aparat kepolisian sengaja diciptakan untuk menghalang-halangi aksi demo. “Apakah mereka (Polisi) itu penegak hukum atau penghalang pendemo?,” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Koordinator SKP HAM Papua yang juga Koordinator BUK Peneas Lokbere juga menyampaikan rasa kekesalannya terhadap tindakan aparat kepolisian.

Oleh Karena itu, Peneas demikian sapaan akrabnya mendesak Kapolri Jenderal Pol. Sutarman untuk memberikan peringatan keras (mewarning) kepada Kapolda Papua yang dinilai telah menutup ruang gerak demokrasi di atas Tanah Papua. Sehingga Papua saat ini dianggap oleh rakyat Papua sebagai situasi darurat militer.

Hal senada diungkapkan Koordinator Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua Bovit Bofra.

“Kami nilai sejak jamannya Kapolda Tito ruang demokrasi ditutup rapat. Padahal tahun-tahun sebelumnya ruang demokrasi di Papua masih dibuka luas sebelum Tito menjabat sebagai Kapolda Papua,”

tukasnya.

Sementara itu Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, S.IK., melalui Wakapolresta Jayapura AKP Kiki Kurnia yang dihubungi Bintang Papua via telepon seluler membantah tudingan dari massa pendemo tersebut.

Kata Wakapolres Kiki demikian sapaan akrabnya, bahwa pihaknya telah berupaya untuk memfasilitasi massa pendemo ke Komnas HAM dan DPR Papua dengan menggunakan mobil truck melalui jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Namun, mereka (massa demo) ngotot untuk melakukan demo dengan cara berjalan kaki (longmarch) melalui jalan raya utama, sehingga mereka memalang Kampus Uncen Atas untuk melakukan orasi.

“Tadi sore (kemarin) kita sudah fasilitasi kendaraan untuk diantar ke Komnas HAM dan DPR Papua melalui jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Tetapi dari massa pendemo (Gempar) tidak bersedia,”

tukas Wakpolres Kiki dalam chat Black Berry Messenger (BBM) kepada wartawan Koran ini. (Mir/don/l03)

Rabu, 11 Desember 2013 03:06, BinPa

December 11, 2013 0

Warga Doyo Baru, Ditemukan Tewas Tengkurap

Kapolsek Sentani Kota, AKP. Charles Simanjutak, S.H., bersama anggotanya saat membungkus mayat korban, Absalom Toam dengan menggunakan kulit pisang, Selasa (10/12) kemarin di jalan Sosial, Sentani.SENTANI – Sesosok pria paruh baya dengan identitas, Absalom Toam berusia 56 tahun ditemukan tewas tengkurap di Jl. Sosial, tepatnya, di tanjakan samping pemancar, Kampung Manado, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 08.00 WIT Selasa (10/9) kemarin.

Dari data yang diperoleh Bintang Papua, peristiwa itu berawal dari salah seorang warga yang enggan dikorankan namanya menyampaikan bahwa, ketika dirinya hendak berangkat kerja sempat melihat seorang pria yang sedang tidur di tengah jalan.

Namun karena penasaran, langsung menyampaikan kepada tetangga lainnya serta warga setempat untuk mengecek kepastian pria tersebut dan setelah di dekati, ternyata korban sudah tidak bernyawa, sehingga saat itupula langsung menghubungi petugas Polsek Sentani.

Mendapat laporan itu, Kapolsek Sentani Kota, AKP. Charles Simanjutak, S.H., bersama tim penyidik Reskrim langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

Dari hasil olah TKP, korban yang merupakan warga Doyo Baru, Distrik Waibu itu tidak ditemukan satupun luka didalam tubuh, melainkan polisi hanya menemukan 1 Botol minuman beralkohol jenis Wisky Robinson, 3 kaleng Bir Putih dan 1 gelas air Fit, yang selanjutnya Jenazah korban langsung di evakuasi ke RSUD Yowari.

Kapolsek Sentani Kota, AKP. Charles Simanjuntak saat ditemui Bintang Papua, mengatakan, penemuan mayat seorang pria paruh baya ini berdasarkan laporan dari salah seorang warga.

“Ya, ada penemuan mayat itu dan sekarang jenazah korban sudah diamankan sementara di RSUD Yowari sambil menunggu keluarganya, apakah dilakukan otopsi atau tidak, nanti kita lihat”

katanya kemarin.

Sementara dari hasil keterangan saksi yang dimintai dilokasi kejadian, jelas Kapolsek Charels, awalnya, Senin (9/12) malam sekitar pukul 21.00 WIT korban bersama kedua rekannya sedang pesta miras di dekat rumah miliknya hingga tengah malam.

“Pada esok harinya, saksi tersebut hendak berangkat kerja dan melihat salah satu dari ketiga orang yang sedang pesta miras di malam harinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa,”

jelasnya.

Kapolsek Chalres, mengungkapkan, dari hasil olah TKP ditubuhkan korban tidak menemukan satupun kekerasan ataupun luka-luka yang dialami korban. “Kita akan terus mendalami kasus ini, dengan mencari kedua rekan korban yang sedang pesta miras pada malam hari itu,” tandasnya. (Loy/don/l03)

Rabu, 11 Desember 2013 02:55, BinPa

December 11, 2013 0