WPNCL Resmi Diundang oleh FNLKS untuk Hadir di KTT MSG

Jayapura, 06/06 (Jubi) – Undangan tersebut menjadi sebuah langkah penting dalam sejaran Papua Barat sejak tahun 1961.

Front de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS), Kelompok pro kemerdekaan Kaledonia Baru, yang akan menyelenggarakan KTT Melanesia Sparehead Group (MSG) di Noumea, Kaledonia Baru, bulan Juni ini, secara resmi telah mengundang West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) untuk hadir dalam event negara-negara Melanesia tersebut.

Ketua Asosiasi Pembebasan Papua Barat di Vanuatu, Pendeta Alan Nafuki, mengatakan undangan ini merupakan langkah penting.

“Saya rasa ini adalah salah satu langkah besar dalam sejarah Papua Barat sejak 1961. Dan yakin ini adalah jawaban, jawaban dari perjuangan kita bersama-sama, jawaban anak Tuhan yang telah berdoa selama bertahun-tahun lamanya, saya sangat bangga dengan itu,” kata Pastor Nafuki (06/06) pada RNZI.

Di tempat terpisah, Juru bicara FLNKS, Victor Tutugoro, kepada PACNEWS mengatakan mereka juga telah bertemu Konsul Indonesia di Noumea untuk membicarakan posisi mereka di Papua Barat.

Dalam pertemuan puncak, negara-negara Melanesia ini para pemimpin MSG diharapkan akan memutuskan permintaan keanggotaan formal oleh WPNCL. (Jubi/Victor Mambor)

Sumber: Penulis : Victor Mambor | 21:36, Editor | June 6, 2013, TabloidJubi.com

June 7, 2013 0

WPNCL Resmi Diundang Oleh FNLKS Untuk Hadir Di KTT MSG

Jayapura – Undangan tersebut menjadi sebuah langkah penting dalam sejaran Papua Barat sejak tahun 1961.

Ketua Asosiasi Pembebasan Papua Barat di Vanuatu, Pendeta Alan Nafuki, mengatakan undangan ini merupakan langkah penting.

“Saya rasa ini adalah salah satu langkah besar dalam sejarah Papua Barat sejak 1961. Dan yakin ini adalah jawaban, jawaban dari perjuangan kita bersama-sama, jawaban anak Tuhan yang telah berdoa selama bertahun-tahun lamanya, saya sangat bangga dengan itu,”

kata Pastor Nafuki (06/06) pada RNZI.

Di tempat terpisah, Juru bicara FLNKS, Victor Tutugoro, kepada PACNEWS mengatakan mereka juga telah bertemu Konsul Indonesia di Noumea untuk membicarakan posisi mereka di Papua Barat.

Dalam pertemuan puncak, negara-negara Melanesia ini para pemimpin MSG diharapkan akan memutuskan permintaan keanggotaan formal oleh WPNCL. (Jubi/Victor Mambor)

June 6, 2013,21:36,TJ

June 6, 2013 0

Status WPNCL Di MSG Mungkin Akan Ditentukan Lewat Voting

Kantor pusat MSG di Port Villa, Vanuatu (Dok MSG)

Jayapura – Keputusan akan diambil dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) Summit Juni mendatang. Selain topik lingkungan dan relasi MSG dengan Forum Kepulauan Pasifik, proposal WPNCL juga menjadi topik hangat menjelang pertemuan tersebut.

Peter Forau, Direktur MSG kembali menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam MSG Summit nanti adalah proposal WPNCL untuk masuk MSG dengan status pengamat.

“Para pemimpin telah menyatakan dukungan mereka untuk Papua Barat (WPNCL). Tapi kami berharap diskusi tentang ini bisa terjadi nanti.”

kata Forau kepada Jubi (24/05). Forau yakin, mereka akan melewati voting dalam menentukan status WPNCL nanti.

“Papua Barat sudah diterima secara informal. Ini akan diformalkan di Kaledonia Baru.”

lanjut Forau.

Namun tidak demikian dengan para pengamat politik Pasifik. Pengamat politik di Pasifik melihat perjuangan WPNCL untuk mendapatkan status pengamat atau penuh masih cukup berat. Dr. Ratuva, seorang peneliti Fiji dari Pusat Studi Pasifik Universitas Auckland mengatakan Fiji dan Papua New Guinea (PNG) memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan ASEAN, dimana Indonesia adalah anggota yang memiliki kekuatan besar di kumpulan negara-negara Asia Tenggara ini. Menurut Dr. Ratuva, jika Papua Barat menjadi anggota MSG adalah langkah yang baik menuju solidaritas Melanesia, tetapi MSG perlu mempertimbangkan bagaimana Indonesia akan bereaksi. Indonesia mungkin sulit untuk “membujuk” MSG, namun akan menunjukkan kekuasaannya di tempat lain.

“Indonesia, bisa menghalangi ASEAN dalam kerjasama ekonomi dengan negara-negara MSG. Tapi, ASEAN bukan hanya Indonesia. Ada sembilan negara Asean yang punya hubungan ekonomi dan diplomatik yang sangat dekat dengan Selandia Baru dan Australia.”

kata Dr. Ratuva.

Selain itu, perlu mencermati sikap PNG, yang memiliki perbatasan dengan Indonesia. PNG kemungkinan akan menjadi penghalang besar. Sebab terakhir kali para pemimpin Papua Barat mengajukan aplikasi sebagai observer, PNG adalah negara yang menghalangi MSG untuk membawa aplikasi para pemimpin Papua Barat ke dalam diskusi.

Seperti juga yang dikatakan Ben Bohane, direktur komunikasi Kebijakan Publik Pasifik Institut yang berbasis di Vanuatu.

“Semua pemimpin negara anggota MSG mendukung keputusan itu (status WPNCL). Tapi Papua New Guinea kelihatannya mulai pudar.”

kata Bohane kepada Jubi (25/05).

Seperti Forau, Bohane setuju bahwa anggota MSG akan melewati voting untuk menentukan nasib WPNCL.

“Voting akan meloloskan WPNCL sebagai anggota MSG, namun saya tidak yakin apakah akan mutlak.”

ujar Bohane. (Jubi/Victor Mambor)

May 25, 2013,08:14,TJ

May 25, 2013 0

FLNKS Pastikan Dukungan Untuk WPNCL Masuk MSG

Victor Tutugoro (kanan) bersama PM Fiji, Bainarama (pacifikanakynews.blogspot.com)

Jayapura – Vanuatu dan FLNKS, sepakat jika sebagai bagian dari solidaritas Melanesia, Papua Barat harus jadi anggota MSG.

Penjabat Perdana Mentri (PM) Vanuatu yang juga Mentri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu telah bertemu pimpinan Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), Victor Tutugoro selama pertemuan tingkat tinggi negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) minggu lalu. Regenvanu, memastikan komitmen Vanuatu terhadap proposal Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh MSG dalam pertemuan di Kaledonia Baru, bulan depan.

Tutugoro adalah pemimpin baru yang masuk MSG. Baru-baru ini, dia membuat pernyataan bahwa

“MSG hanya untuk Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya.”

Pimpinan FLNKS, dilaporkan oleh Vanuatu Daily, sangat senang untuk menyambut Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia.

“Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (West Papua), anak Melanesia yang hilang, untuk kembali ke dalam keluarga Melanesia yang sah.”

kata Tutugoro.

Dalam pertemuan itu, Tutugoro bertanya kepada Regenvanu, apakah delegasi Papua Barat akan dimasukkan dalam delegasi Vanuatu untuk pertemuan di Kaledonia Baru nanti. Regenvanu menjawab, sebagai tuan rumah akan lebih tepat jika FLNKS mengirim undangan kepada WPNCL.

Vanuatu dan FLNKS memiliki keyakinan yang sama, sebagai bagian dari solidaritas Melanesia, Papua Barat harus menjadi anggota penuh MSG.

Perwakilan WPNCL di Vanuatu, Andy Ayamiseba, saat dihubungi Jubi (21/05), mengakui bahwa mereka sudah menerima undangan resmi dari FLNKS untuk hadir dalam pertemuan bulan Juni nanti.

“WPNCL diundang resmi oleh MSG untuk menghadiri MSG Summit di Noumea, New Caledonia, Juni nanti.”

kata Andy Ayamiseba. (Jubi/Victor Mambor)

May 22, 2013,16:54,TJ

May 22, 2013 0

PNWP Akan Aksi Damai Dukung Papua Jadi Anggota MSG

Ketua PNWP, Buchtar Tabuni. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua menyatakan pihaknya akan melakukan aksi damai pada Juni 2013 mendatang untuk mendukung Papua menjadi anggota Melanesia Spearhead Groups (MSG).

“PNWP menugaskan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada Rakyat Papua baik yang berada di luar negeri maupun yang ada di atas Tanah papua agar segera memobilisasi masa untuk mendukung proses pendaftaran Papua Barat sebagai anggota resmi MSG di Kota Noumea, Kaledonia Baru,”

ungkap Buchtar Tabuni dalam release yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (22/5).

Saat Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda, hubungan antara Tanah Papua dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Markus W. Kaisiepo tiga kali memimpin delegasi Papua Barat mengikuti Konferensi Negara-negara di Pasifik Selatan. Setelah Papua berintegrasi dengan Indonesia, hubungan ini pun akhirnya terputus.

“Negara-negara ini mulai memprakarsai pertemuan di Canbera yang menghasilkan Perjanjian Canbera 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai dengan perjanjian Canbera pada 6 Februari 1947 adalah mendirikan Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commission) meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, mulai dari yang terletak di garis katulistiwa termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat,”

kata Tabuni menceritakan sedikit sejarah MSG dalam releasenya.

Komisi memilih ibukota Kaledonia Baru, jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan dimana komisi ini dibentuk saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka, masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris , Perancis dan Australia. Sejak itu, negara-negara ini rutin melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Wilayah Pasifik Selatan.

Konferensi I, 1950 di Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Konferensi II, 1953 di Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Prancis. Konferensi III, 1956 di Suva, ibukota Fiji. Konfrensi IV, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Konferensi V, 1962 di Pago-pago ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.

“Untuk itu, di Papua harus dilakukan aksi damai, ibadah dan mimbar bebas di gereja atau lapangan terbuka pada 18 Juni 2013 mendatang,”

demikian seruan Tabuni dalam releasenya.

Untuk Konferensi VI, 1965 direncanakan di Hollandia, sekarang Jayapura tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Jubi/Aprila Wayar)

May 22, 2013,17:10,TJ

May 22, 2013 0

Direktur MSG : Representasi Papua Barat ( Di MSG ) Akan Diselesaikan Segera Bulan Depan

Jayapura – Melanesia digambarkan oleh Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group, Mr Peter Forau sebagai wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam sangat besar, yang nantinya harus diperhitungkan oleh masyarakat internasional.

“Sumber daya alam di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji dan Kaledonia Baru sangat besar potensinya. Sekalipun Kaledonia Baru dan Papua Barat masih menjadi koloni, para Kanaks sudah terwakili dalam MSG oleh Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), sedangkan representasi Papua Barat akan diselesaikan segera, bulan depan.”

kata Peter Forau kepada Jubi melalui email yang diterima redaksi Jubi, Rabu (15/5).

“Kekuatan MSG harus diperhitungkan saat dua wilayah terjajah menjadi independen secara politik di masa depan”

lanjut Forau.

Dalam lingkup Forum Kepulauan Pasifik (PIF), keberadaan MSG sudah sangat diperhitungkan. Negara-negara anggota MSG sangat mempengaruhi pengambilan keputusan di Kepulauan Pasifik yang neotebene menyangkut negara-negara anggota MSG. Contohnya, ketika Fiji tidak hadir dalam Rapat Forum pada tahun 2011 untuk membahas PACER PLUS, Dr Roman Grynberg menyatakan bahwa Forum tidak bisa melanjutkan pembahasan tanpa Fiji. Dr Grynberg secara tidak langsung menyatakan bahwa Forum Kepulauan Pasifik membutuhkan anggota MSG untuk mengatasi masalah dalam lingkup Melanesia. Termasuk masalah dekolonisasi Kaledonia Baru dan yang terbaru ini adalah Papua Barat.

Lawson Samuel, seorang analis politik independen dari Vanuatu, dalam artikelnya di situs pacificpolitics.com, mengatakan MSG sebenarnya membantu Forum Kepulauan Pasifik untuk memimpin pergerakan isu-isu tertentu yang penting seperti kemerdekaan Kaledonia Baru dan Papua Barat. Secara historis, MSG didirikan untuk mendukung dekolonisasi Kaledonia Baru dan baru-baru ini, Papua Barat. Agar efektif, MSG harus terlibat dengan pemerintahan di lingkup regional seperti Pacific Islands Forum dan mitra internasional di tingkat bilateral dan multilateral untuk menyebarkan pesan dan dukungan bagi FLNKS dan Papua Barat.

“Dukungan regional dan dukungan internasional diperlukan dan hanya dapat dicapai bila ada komitmen untuk mengatasi masalah ini di tingkat sub-regional dan tingkat internasional. Skretariat MSG juga telah membuat perwakilan FLNKS di Kantor Pusat MSG di Port Vila, Vanuatu untuk menjaga isu-isu tentang Kaledonia Baru dan FLNKS. Sehingga sangat mungkin Juni 2013 nanti, Papua Barat akan menjadi anggota penuh MSG.”

kata Lawson. (Jubi/Victor Mambor)

May 15, 2013,20:46,TJ

May 15, 2013 0

37 Akademisi Australia Desak Menlu Australia Seriusi Persoalan Papua

Jayapura – Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, akademisi, peneliti dan wartawan harus mendapatkan akses tak terbatas untuk mengunjungi Papua.

Aksi brutal aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat mereka di Papua Barat tidak hanya memicu reaksi publik domestik dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pilay, tapi juga mengundang puluhan akademisi dan peneliti Australia menyurati Mentri Luar Negeri Australia, Bob Carr agar menseriusi persoalan kekerasan dan Hak Asasi Manusia di Papua.

Akademisi dan peneliti yang berasal dari beberapa Universitas terkemuka di Australia meminta Bob Carr mengambil tanggungjawabnya untuk melindungi masyarakat sipil.

Melalui surat yang dikirimkan kepada Bob Carr, Senin (13/05) para akademisi dan peneliti ini meminta Bob Carr agar :

1. Menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan senjata secara berlebihan;
2. Untuk mendukung secara terbuka kesediaan Presiden Yudhoyono untuk dialog damai dengan rakyat Papua sebagai cara untuk menemukan solusi damai bagi Papua Barat dalam jangka panjang;

3. Untuk menekankan kepada para pejabat Indonesia pentingnya melindungi wartawan lokal dan pekerja HAM dalam memantau dan melaporkan kondisi hak asasi manusia di Papua;
4. Untuk mendukung seruan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB agar mendapatkan akses tak terbatas bagi mekanisme hak asasi manusia PBB, organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, akademisi dan wartawan, untuk mengunjungi Papua.

Seperti diketahui, aparat keamanan, dalam menangani masalah Papua lebih mengedepankan tindakan represif. Terakhir, pada tanggal 30 April 2013, tiga orang tewas ditembak oleh Polisi di Distrik Aimas, Sorong, saat sedang mempersiapkan aksi untuk memperingati 50 Tahun Papua masuk ke wilayah negara Indonesia. Dan kemarin, Senin (13/05), empat orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah ditangkap polisi saat melakukan aksi demonstrasi damai di Jayapura. Polisi sendiri mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka (penembakan terhadap 3 orang warga sipil di Distrik Aimas Sorong) sudah sesuai prosedur. (Jubi/Victor Mambor)

May 14, 2013,15:32,TJ

May 14, 2013 0

Dukung Papua Masuk MSG, Vanuatu Putuskan Perjanjian Kerja Sama Dengan Indonesia

PM Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil bersama tokoh perjuangan Papua di Vanuatu (Dok. MSG)

Jayapura – Perdana Menteri (PM) Vanuatu yang baru, Moana Carcasses Kalosil menegaskan Vanuatu akan mendukung dan mendorong Papua Barat untuk didaftarkan sebagai anggota tetap dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG).

Kepada Jubi, melalui rilis yang diterima hari ini (Rabu, 08/05), PM Vanuatu yang baru ini mengatakan peningkatan dukungan terhadap hak penentuan Papua Barat dari Vanuatu akan dirilisnya dalam waktu dekat, saat ia mengumumkan program 100 hari kerjanya.

“Bekerja sama dengan Edward Natapei sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, prioritas pemerintahan baru Vanuatu adalah meninjau kembali hubungan dengan Indonesia dan mendorong Agenda Kemerdekaan untuk Papua Barat di MSG.”

tulis Kalosil.

Sebagai Perdana Menteri, Kalosil dikabarkan sudah menjadi anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat. Pemerintahan Kalosil akan mengakhiri atau memutuskan perjanjian dengan Indonesia di mana Vanuatu menerima bantuan dari Kepolisian dan Militer Indonesia. Perjanjian kerjasama ini dibuat antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah Indonesia.

“Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua, seseorang harus melakukan sesuatu buat hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang akan kita lobi”,

tulis Kalosil.

Moana Carcasses Kalosil menggantikan PM Vanuatu sebelumnya, Sato Kilman, melalui proses pemilihan bulan Maret lalu. Sebelumnya, Kalosil menjabat sebagai Mentri Keuangan dan Sekretaris Parlemen di masa kepemimpinan Sato Kilman. (Jubi/Victor Mambor)

May 8, 2013,08:36,TJ

May 8, 2013 0

Bulan Juni MSG Akan Putuskan Langkahnya Terhadap Masalah Papua

Mantan Menteri Luar Negeri Fiji Kaliopate Tavola (gettyimages.com)

Jayapura – Negara-negara anggota MSG termasuk Fiji akan membuat keputusan resmi tentang bagaimana menghadapi situasi di Papua Barat saat mereka bertemu pada pertemuan puncak para pemimpin MSG pada bulan Juni.

Hal ini disampaikan oleh Eminent Persons Group (EPG) Melanesian Sparehead Group (MSG) yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Fiji Kaliopate Tavola, melalui rilis pers yang diterima Jubi, Senin (06/05) pagi.

Tavola mengatakan EPG MSG telah mendengarkan pandangan terhadap masalah di Papua dan mencatat bahwa ada banyak dukungan untuk kasus Papua Barat.

“Kami juga mencatat bahwa kasus Papua Barat bermasalah. Ada sejumlah isu yang melekat padanya, misalnya ada aplikasi yang saya tahu telah diajukan kepada pimpinan MSG,”

kata Tavola.

Lanjut Tavola, prosesnya telah berjalan dan para pemimpin MSG akan membuat keputusan tentang itu ketika mereka bertemu pada bulan Juni nanti.

Travola menjelaskan bahwa masalah Papua sangat kompleks dan EPG telah catatan beberapa perkembangan baru. Diantaranya pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang tak terhitung oleh aparat keamanan yang telah menjadi perbincangan regional maupun internasional.

“Kami sebagai sebuah kelompok mencatat apa yang terjadi di lapangan. Aplikasi telah diajukan dan para pemimpin akan membuat keputusan pada bulan Juni untuk menentukan langkah selanjutnya bagaimana kami mengelola kasus Papua.”

kata Tavola. (Jubi/Victor Mambor)

May 6, 2013,13:08,TJ

May 6, 2013 0

WPNCL Lanjutkan Lobby Status West Papua di MSG

Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS dan MSG di Kanaky, New Caledonia (Dok. MSG)

Kanaky – Mendapatkan Keanggotaan Penuh di MSG telah tujuan utama dalam aplikasi WPNCL. Untuk mencari dukungan di antara semua negara MSG, delegasi Papua Barat mengunjungi Noumea, Kanaky (Kaledonia Baru) minggu ini sebagai bagian dari tur politik resmi di wilayah Melanesia.

Delegasi terdiri dari Dr Otto Ondawame-Wakil Ketua WPNCL, Mr Barak T. Sope Maautamate, mantan Perdana Menteri Vanuatu dan penasehat WPNCL dan Hon. NATO Taiwia Ejate Anggota Parlemen.

Delegasi ini disambut hangat oleh Eksekutif FLNKS (National Kanak Socialist Liberation Front). Mereka menyampaikan aplikasi resmi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group kepada Eksekutif FLNKAS dan Mr Victor Tutugoro.

Delegasi WPNCL bertemu dengan Eksekutif FLNKS dan Salah satu ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Mr Victor Tutugoro pada Kamis 11 April 2013 di Noumea, Kaledonia Baru.

“MSG hanya untuk rakyat Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya, kepemimpinan FLNKS akan sangat senang untuk menyambut WPNCL sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia kami. Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (Papua Barat) untuk kembali ke keluarga Melanesia.”

kata Executive FLNKS.

FLNKS sejak tahun 2011 memang menentang statuts Pemerintah Indonesia sebagai pengamat di MSG karena berbagai peristiwa pembunuhan orang Papua di masa lalu dan yang masih terus terjadi di Papua Barat.

Selanjutnya, seperti diberitakan media lokal negara-negara di kepulauan Pasifik, Delegasi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan akan melakukan perjalanan ke Honiara pada 23 April 2013 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Pejabat Pemerintah lainnya untuk melobby pemerintah Kepulauan Solomon, terkait aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan WPNCL.(Jubi/Victor Mambor)

April 14, 2013, 09:17, TJ

April 14, 2013 0