NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terpilih menjadi Presiden Majelis Umum PBB, posisi yang telah menjadi fokus skandal korupsi di Amerika Serikat. Duta Besar Peter Thomson dari Fiji memenangi pemilihan suara secara tipis atas Andreas Mavroyiannis dari Siprus dengan perbandingan 94 melawan 90. Kendati posisi ini bersifat seremonial, ia memiliki profil tingkat tinggi dan fungsi proseduralnya juga penting.

Sangat jarang dilakukan pemilihan terhadap posisi ini. Biasanya konsensuslah yang terjadi, mengajukan calon tunggal tanpa pemungutan suara.

Thomson akan memulai tugasnya pada bulan September 2016, sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-71.

Berbicara kepada wartawan setelah pemilihan, Thomson berjanji akan terus mendorong kantor presiden majelis umum PBB lebih transparan  setelah pendahulunya yang menjabat pada rentang 2013-2014 dituduh oleh otoritas AS mengambil $ 1,3 juta suap dari pengusaha Tiongkok.

Sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, Thomson akan mengawasi proses mencari sekjen PBB yang baru untuk menggantikan Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun kedua pada akhir 2016.

Mogens Lykketoft dari Denmark, yang digantikan Thomson, telah berusaha untuk membuat proses pemilihan pemimpin PBB lebih transparan dengan menyelenggarakan pertemuan dengan calon-calon.

Sekjen PBB dicalonkan oleh Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara dan dikonfirmasi oleh Majelis Umum. Ini secara tradisional telah menjadi proses rahasia dengan beberapa peluang bagi negara-negara di luar Dewan Keamanan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kandidat.

“Saya akan meneruskan warisan dia. Kami mendapat pukulan mengerikan dengan apa yang terjadi dengan itu PGA masa lalu,” kata Thomson, mengacu pada mantan Presiden Majelis Umum John Ashe.

Bagi Indonesia, terpilihnya Dubes Fiji merupakan sebuah keuntungan, mengingat negara ini merupakan sahabat dekat Indonesia di kawasan Pasifik. Fiji merupakan salah satu negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang mendukung Indonesia dalam menghadapi  gerakan yang menghendaki penentuan nasib sendiri bagi Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). ULMWP saat ini tengah berjuang untuk membawa masalah Papua ke PBB.

Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia telah menyampaikan komitmennya dalam mendukung presidensi Duta Besar Thomson di Majelis Umum PBB.

Berita gembira terpilihnya Dubes Fiji menjadi presiden Sidang Umum PBB juga diikuti oleh apresiasi lain kepada Indonesia, dengan terpilihnya tiga diplomat secara aklamasi sebagai Ketua dan Wakil Ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.

Pada pertemuan pleno Majelis Umum (MU) PBB tanggal 13 Juni 2016, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, terpilih sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017. Berbagai agenda penting internasional menjadi perhatian pembahasan Komite II, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebagaimana disepakati pada Sidang Majelis Umum ke-70.

“Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai wakil negara sahabat, terpilihnya Dut Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik)/Pejabat Humas, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.

Dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo (Minister Counsellor) dan Masni Eriza (Minister Counsellor) juga secara aklamasi terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan) PBB. Dengan terpilihnya ketiga diplomat Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada biro Komite-komite utama PBB.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi ‘tegas, berintegritas dan bersahabat’ yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia”, lanjut Anindityo.

Majelis Umum PBB memiliki enam komite utama, yang terdiri dari Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum). Dalam tiap-tiap Komite, negara-negara membahas segenap isu-isu internasional yang terkait, dalam rangka mencapai keputusan/resolusi bersama sehubungan dengan penanganan dari isu-isu dimaksud.

Editor : Eben E. Siadari