Program KB Bukan Untuk Membatasi Kelahiran

SENTANI-Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP2A dan KB) Kabupaten Jayapura Dra. Maria Bano mengungkapkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) bukan untuk meembatasi kelahiran. Namun diakui, sampai saat ini masih ada pemahaman yang keliru dari sebagian warga bahwa program KB itu bertujuan untuk membatasi angka kelahiran.

Karena itu, untuk memberikan pemahaman yang benar kepada warga masyarakat mengenai program KB, pihaknya terus menerus melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan hingga ke tingkat kampung.

Selain itu, untuk mendukung program KB ini, pihaknya belum lama ini telah melakukan penyuluhan kepada para tokoh-tokoh agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), diharapkan melalui kegiatan tersebut mereka bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.

“Jadi perlu kami sampaikan bahwa program KB itu bukan untuk membatasi angka kelahiran tapi bertujuan untuk membantu dalam perencanaan kelahiran. Diharapkan, dengan mengatur jarak kelahiran maka dampaknya juga terhadap kesejahteraan keluarga itu sendiri,”ujarnya.

Menurut Maria, melahirkan anak itu merupakan hak azasi setiap orang, sehingga tidak ada yang bisa melarangnya, termasuk pemerintah. Tugas pemerintah adalah membantu masyarakat mengupayakan kesejahteraan keluarga, melalui program KB.

Melalui program KB ini, warga bisa membuat program perencanaan tentang kelahiran anak. Tujuannya adalah, jika kelahiran anak ini terencana dengan baik, hal ini berdampak juga terhadap perencanaan terhadap pendidikan anak itu sendiri.

“Melahirkan anak tanpa ada perencanaan yang baik ini juga akan berdampak terhadap pendidikan anak-anaknya kedepannya. Misalnya, anaknya belum disiapkan atau mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarganya, mereka sudah melahirkan anaknya lagi,”imbuhnya. (mud/tri) (scorpions)

 

Catatan SPMNews:

  1. Tujaun utama, latar belakang gagasan Keuarga Berencan dimunculkan untuk MENGURANGI pertumbuhan penduduk di seluruh dunia;
  2. Negara-negara Asia dan Afrika didesak oleh dunia barat untuk segera mengurangi jumlah penduduknya, sementara mereka sendiri malahan tidak menerima program KB, apalagi oleh Vatikan ditolak dengan tegas;
  3. Mereka memberikan dana penuh dan penghargaan-penghargaan kepada pemimpin negara yang menjalankan program KB dengan hasil memuaskan, termasuk Soeharto atalah sang juara;
  4. KB sangat bertentangan dengan Adat dan Agama, menentang Hukum Alam (kodrati).
  5. Kalau Bano mengatakan sebaliknya, justru Bano yang perlu kuliah ulang kepada dunia nyata, bukan mimpinya.

Isu Papua Merdeka, Jangan Dijadikan Komoditi Politik

JAYAPURA-Peryataan Tim Pansus DPRP saat melakukan aksi demo di depan Kantor Depdagri Jakarta bahwa bila SK 14 MRP tidak disahkan, maka rakyat Papua minta merdeka, disesalkan KNPB. Untuk itu, KNPB menuntut agar tim Pansus DPRP mencabut pernyataan tersebut. ‘’Kepada tim Pansus pilkada Provinsi Papua, isu Papua merdeka tidak dijadikan sebagai alat kompromi politik kepentingan jabatan elit politik Papua dalam tuntutan berlakunya SK MRP No. 14 di Papua. segera cabut pernyataan tersebut di Kantor Depdagri, seperti yang diberitakan Bintang Papua pada Tanggal 2 Juni 2010,’’ ungkapnya dalam jumpa pers.

Menurut Maco Tabuni bahwa KNPB mengutuk keras tim Pansus pilkada di Papua atas pernyataannya tersebut yang mengatasnakan rakyat Papua. ‘’Rakyat Papua Barat jangan terprofokasi oleh kepentingan elit politik Papua terlebih kawan-kawan mahasiswa di seluruh Jawa-Bali yang ikut tergabung dalam demo di Kantor Mendagri oleh tim Pansus Pilkada Papua,’’ himbaunya.Menurut Maco Tabuni bahwa DPRP seharusnya pimpin demontrasi atas masalah di Puncak Jaya dan di Expo waena yang mengkibatka korban rakyat Papua. ‘’Seharusnya DPRP pimpin demontrasi karena adanya operasi tumpas yang dilakukan oleh militer di Puncak jaya dan penembakan terhadap warga sipil di Expo Waena tanggal 27 Mei 2010 yang penuh represif militer tanpa dasar hukum yang jelas,’’ ungkapnya lagi. Hal itu karena tindakan penembakan di Expo Waena yang mengakibatkan Terianus Hesegem luka parah adalah tindakan sewenang-wenang. ‘’Nenembakan saudara Terianus Hesegem di Expo Waena adalah tindakan sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan ketentuan dan prinsip dasar hukum HAM Nasional dan Internasional,’’ ungkapnya lebih lanjut.

Minta Maaf ke Wartawan
Sementara itu, akibat ulang orang yang diduga anggota KNPB yang melakukan intimidasi terhadap para wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan saat terjadi negosiasi antara Maco Tabuni dengan Kabag Ops Polresta Jayapura AKP. D Rumaropen di Pospol Terminal Expo Waena Senin (31/5) lalu, Jubir KNPB Maco Tabuni meminta maafnya kepada wartawan. Permohonan maaf yang diungkapkan dalam jumpa pers di Kompleks Rumah Bina Katholik Waena tersebut, Maco Tabuni menyatakan, orang yang melakukan intimidasi tersebut adalah orang mabuk yang tidak dikenalnya.

‘’Saya saat itu konsentrasi pada negoisasi dengan Pak Rumaropen (Kabag Ops Polresta Jayapura). Saat itu kepada dua orang wartawan yang sedang meliput proses negoisasi Rumaropen bilang ke wartawan bahwa wartawan jangan jadi provokator. Tulis yang benar,’’ ungkap Maco Tabuni mengisahkan kembali.Mendengar kata-kata Rumaropen tersebut, orang mabuk yang dengan pakaian adat dan tidak dikenal sama sekali oleh Maco Tabuni tersebut langsung bereaksi dengan melakukan intimidasi terhadap semua wartawan yang ada disekitarnya. ‘’Dia bukan anggota KNPB. Saya tidak tahu dia siapa dan dari mana. Meskipun demikian, saya mohon maaf atas munculnya omongan itu,��’ ungkap Maco.

Orang yang tidak dikenalnya tersebut, menurut Maco Tabuni sebagai orang ketiga yang sengaja menunggangi aksi yang akan dilakukan KNPB. ‘’Kami sangat kesal karena setiap aksi demo yang dikoordinir oleh KNPB selalu ada pihak ketiga sedang bermain untuk menghancurkan nama baik KNPB sebagai media rakyat,’’ ungkap Sekjen KNPB yang rencananya akan melakukan aksi demo lagi Senin (7/6) terkait peristiwa di Puncak Jaya dan di Expo Waena beberapa waktu lalu.Dikatakan, KNPB adalah organisasi yang terdiri atas para mahasiswa. ‘’Dalam setiap melakukan aksinya dilakukan secara profesional,’’ ungkapnya.(cr-10)

Kamis, 03 Juni 2010 17:41

Dominikus : Orang Papua Akan Hilang Oleh Beberapa Indikator

Maraknya kasus kekerasan dan kriminalitas yang dilatar belakangi minuman keras di Papua membuat prihatin Dewan Adat Papua (DAP). Dan karena itu Kamis (3/6) kemarin, DAP menggelar Seminar yang akan dilanjutkan dengan Demontrasi ke DPRP.

Oleh : Jaenuri

Hal itu menurut Staf Khusus DAP Dominikus Sorabut untuk menuntut keseriusan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Papua dalam menerapka peraturan daearah serta undang-udang yang terkait dengan peredaran minuman keras di Papua. Salah satu contoh korban miras yang terakhir adalah terjadinya insiden yang cukup serius, dimana Terianus Hesegem yang diduga dalam keadaan mabuk membuat ulah hingga ditembak oleh Polisi yang jaga di Pospol Waena. ‘’Oleh karena itu kami tidak menggebu-gebu mengcounter itu dan kami harus melihat sesungguhnya apa yang terjadi dibalik ini semua,’’ ungkap Dominikus Sorabut. Kepentingan terkait dengan miras tersebut menurut Sorabut merupakan kepentingan semua pihak. ‘’Semua kepentingan ini ada di semua pihak termasuk polisi juga, tentara juga punya kepentingan yang sama bagaimana untuk melokalisir minuman-minuman keras,’’ jelasnya. Menurut Sorabut bahwa hingg saat ini perda baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak ada realisasi yang jelas untuk menekan peredaran miras dan penyalahgunaannya. ‘’Oleh karena itu kami sebagai orang Papua merasa bahwa ini ada sebuah clos identiti, kehilangan identitas suatu ketika,’’ ungkapnya. Dikatakan Sorabut bahwa DAP telah mengeluarkan seruan yang berisi bahwa orang Papua akan hilang dengan sebab beberapa indikator termasuk miras. ‘’Kami sudah serukan dalam seruan umum DAP yang kedua tentang orang Papua akan hilang itu oleh beberapa indikator,’’ ungkapnya.

Menurut Sorabut bahwa orang Papua akan hilang diantaranya karena pemusnahan menggunakan senjata tajam, senjata cair, senjata padat, racun, pembunuhan karakter dan lain-lain. ‘’Oleh sebab itu kita lakukan langkah-langkah termasuk seminar hari ini sebagai sebuah kajian yang bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak,’’ jelas Sorabut yang juga mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke kepolisian terkait rencana demontrasi ke DPRP hari ini. DAP yang menggelar seminar dengan them miras dan kekerasan represif di Aula Rumah Bina Waena dan diikuti oleh sejumlah mahasiswa asal pegunungan tengah tersebut yang nantinya dilanjutkan dengan aksi demontrasi ke DPRP, menurut Sorabut harapannya minimal peraturan yang ada terkait dengan miras harus benar-benar ditegakkan. ‘’Supaya kita bisa meminimalisir kriminalitas yang sedang muncul ini,’’ ujarnya.
Sementara itu, Theo Kossay yang hadir bersama mahasiswanya Nico Tunjanan mengatakan bahwa peraturan atau undang-undang tentang Miras di Papua harus mengatus secara rinci dan jika perlu ditiadakan.

‘’Dari hasil penelitian STFT Fajat Timur kami harap bahwa semua yang berkaitan dengan iras itu di perdakan. Perda di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga dengan perda itu bisa melindungi hak-hak hidup orang Papua dari ancaman miras,’’ ungkapnya. Dikatakan bahwa kalau di luar Papua lebih banyk kriminalitas akibat narkoba sedangkan di Papua adalah akibat Miras. ‘’Karena itu kami mau undang-undang tentang miras ini seimbang dengan narkoba itu. Jadi ditiadakan kalau boleh,’’ ujarnya. Dikatakan juga bahwa jika diijinkan konsumsi maka harus diatur masalah tempat dan waktu konsumsinya. ‘’Karena orang mabuk di tempat lain, nanti pulang ke rumah otomatis akan terjadi KDRT. Nah itu diatur di dalam undang-undang itu,’’ harapnya.

Masih menurut Theo Kossay bahwa dalam penelitian yang diadakan oleh STFT Fajar Timur beberapa waktu lalu banyak hal yang terkait dengan perilaku orang Papua terhadap minuman keras. ‘’Dari kajian ini kita melihatkan tiga unsur penting, yang pertama, dari kajian ini adalah nyawa orang Papua sudah banyak sekali hilang gara-gara miras, melalui kecelakaan lalu lintas, melalui kriminal dan over dosis itu sudah banyak sekali orang meninggal,’’ ungkapnya. Yang kedua, menurut theo Kossay adalah merusak struktur, tatanan dan nilai kehidupan sosial, buadaya, pendidikan, kelurga, hukum, keamanan. ‘’Itu sudah sama sekali tidak diatasi hanya karena miras,’’ tandasnya.

Yang ketiga, menurut Theo Kossay adalah terancamnya karakteristik dan kepribadian masyarakat Papua. ‘’Jadi kalau miras ini dikonsumsi sejak aak duduk di sekolah dasar, SMP, SMA hingga jadi Mahasiswa mengkonsumsi terus menerus maka ini akan memangkas karaketeristik, kepribadian orang-orang Papua. Daya pikir sudah berkurang, bekerja pemalas, daya saingnya berkurang dan macam-macm akibat akan terjadi,’’ paparnya.(***)

PASUKAN TNI DAN POLISI SIAP MENGADAKAN OPERASI BESAR-BESARAN TERHADAP PASUKAN GIRILYA OPM PIMPINAN GOLIAT TABUNI DI PUNCAK JAYA, PAPUA

Leut.Gen TRWP Nggoliar Tabuni, Komandan Operasi Markas Pusat Pertahanan
Leut.Gen TRWP Nggoliar Tabuni, Komandan Operasi Markas Pusat Pertahanan

West Papua May 26, 2010. Tekad TNI dan Polisi untuk mengadakan Operasi Militer di Puncak Jaya tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Tekad Operasi dilakukan untuk menumpas total aktivitas Girilya OPM dibawah pimpinan Goliat Tabuni.

Sejumlah kekuatan dari TNI dan Polisi telah disiapkan untuk mengadakan operasi militer di Puncak Jaya. Operasi militer ini akan dilaksanan pada tanggal 28 Mei 2010 di Puncak Jaya guna menumpas keberadaan girilya OPM dibawah pimpinan Goliat Tabuni.

Operasi militer ini bukan hal baru yang dilakukan TNI dan Polisi terhadap Penduduk West Papua. Sejak West Papua diambil sebagai bagian dari NKRI sampai saat ini Operasi militer masih terus saja berlangsung.

Modus Operasi yang dipakai TNI dan Polisi selama ini terhadap penduduk West Papua adalah mengadakan penyisiran disejumlah kampung tempat pemukiman masyarakat local. Karena sulitnya TNI dan Polisi dapat mengenal keberadaan Girilya OPM, maka masyarakat local pada sejumlah kampung yang dicurigai sebagai basis OPM menjadi target operasi mereka.

Pengalaman Operasi militer TNI dan Polisi di West Papua sangat brutal dimana hasil tani masyarakat local di basmi, sejumlah pemukiman yang dicurigai digebrek dan bahkan dibakar, tindakan kekejaman dan sewenang-wenang masa saja dilakukan TNI dan Polisi terhadap masyarakat local.

Modus dan tindakan-tindakan TNI dan Polisi ini dikawatirkan akan dipakai pada Operasi Militer pada tanggal 28 Mei 2010, di Puncak Jaya.

Daerah Pucak Jaya adalah dataran tinggi di West Papua yang hanya ditempu melalui transportasi udara (

Pesawat). Daerah ini banyak gunung-gunung dan jurang-jurang, dan Hutan Rimba, namun kita dapat temui banyak masyarakat local yang bermukim di daerah-daerah tersebut. Mereka memiliki suatu kesatuan budaya dan hidup di Onai ( traditional House) di lokasi-lokasi tersebut.

Rumitnya medan di Puncak Jaya mengakibatkan sulitnya kita dapat mengetahui sejauhmana operasi militer ini dilakukan dan sasaran-sasaran yang akan dilakukan oleh TNI dan Polisi karena hampir semua datarang tinggi di West Papua khususnya di Puncak Jaya diuni oleh masyarakat local.

Pengalaman operasi militer yang selama ini dilakukan di West Papua mengakibatkan banyak jatuh korban pada masyarakat local dan mengakibatkan harus mengungsi ke hutan untuk mencari perlindungan.

Antisipasi Penyerangan Kembali oleh TPN/OPM

JAYAPURA–Buntut aksi penembakan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok TPN/OPM di Puncak Jaya terhadap aparat TNI maupun Polri, sebagaimana terjadi Jumat (21/5) dan Sabtu (22/5) lalu hingga mengakibatkan 2 TNI dan 2 polisi terluka wajib diwaspadai oleh semua Pos TNI yang ada di Puncak Jaya.

“Untuk persoalan ini tidak ada upaya lebih lanjut yang dilakukan atau perintah untuk menyerang, namun dihimbau kepada seluruh Pos TNI yang ada di Puncak Jaya untuk meningkatkan kewaspadan dan kesiagaannya untuk mengantisipasi kejadian yang sama,” ungkap Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Susilo kepada Cenderawasih Pos, Senin (24/5).

Pihaknya menegaskan, untuk menindaklanjuti kasus penembakan tersebut tetap diserahkan kepada pihak kepolisian, karena ini tindakan kriminal dan belum menjadi tugas TNI.

Sementara saat ditanya soal apakah ada penambahann anggota TNI untuk membantu anggota yang sudah ada di Puncak Jaya, Kapendam menegaskan, tidak akan ada penambahan anggota, namun kemungkinan yang ada hanya pergantian anggota. Itupun masih menunggu perintah, sebab belum ada kebijakan dari Panglima Kodam XVII/Cenderawasih.

“Tidak ada penambahan anggota TNI di Puncak Jaya, tapi masih cukup dengan anggota TNI dari Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT dari Kabupaten Nabire dan tidak ada anggota TNI lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut diungkapkan, dengan tertembaknya 2 orang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT itu, maka secara otomatis akan ada pengurangan jumlah personel, karena yang tertembak itu sudah dievakuasi ke Jayapura, sehingga kemungkinan akan diganti dengan cara digeser dari pos yang lain. Namun demikian, menurutnya, belum ada perintah dari pimpinan untuk hal itu.

Sementara terkait kondisi dua anggota Pos TNI Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT di Yambi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya yang tertembak oleh TPN/OPM yaitu Lettu Inf. Agung Setia yang terkena tembakan di bagian lengan kanan dan Pratu Afrianto mengalami kritis karena luka tembak di bagian pantat bagian belakang, kini kondisi keduanya semakin membaik bahkan stabil.

Kapendam mengatakan, kedua anggota TNI yang menjadi korban penembakan itu telah menjalami operasi di RS Marten Indey (Minggu, 23/5), dimana korban Lettu Inf. Agung Setia mulai dilakukan operasi sejak pukul 15.00-18.00 WIT sore. Sedangkan korban Pratu Afrianto mulai dilakukan operasi mulai pukul 19.00-21.00 WIT.

“Proses operasi ditangani langsung oleh Dr. Mayor Ckm. Deddy dari RS Marten Indey dan Dr. Mayor Arif dari Angkatan Laut. Operasi berjalan dengan baik bahkan kondisi kedua korban pagi ini (Senin kemarin) semakin stabil dengan perawatan medis yang dilakukan,” ungkapnya.

Dalam proses operasi tersebut tidak ada sisa proyektil yang diangkat, karena semua peluru yang ditembakkan itu tembus dan tidak bersarang, namun kemungkinan Pratu Afrianto akan dilakukan penambahan darah. “Kondisi mereka sudah membaik dan saat ini Lettu Inf Agung Setia dirawat di ruang Nuri 2 dan Pratu Afrianto dirawat di ruang bangsal pria RS Marten Indey,” ujarnya lagi. (nal/fud) (scorpions)

Situasi Kamtibmas di Puncak Jaya Kondusif

ANGKUTAN : Salah satu pesawat yang menjadi alat transportasi ke Mulia-Puncak Jaya.

ANGKUTAN : Salah satu pesawat yang menjadi alat transportasi ke Mulia-Puncak Jaya.
Timika [PAPOS] – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pasca insiden kontak senjata antara aparat gabungan Polri dan TNI melawan kelompok sipil bersenjata, Senin (17/5), kembali kondusif.

“Situasi di Puncak Jaya umumnya aman, tidak seperti yang diberitakan di luar,” kata Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe di Timika, Rabu.

Enembe mengakui pada Senin (17/5) sekitar pukul 12.30 WIT terjadi kontak tembak antara aparat gabungan Polri dan TNI dari tim gegana Brimob, Densus 88 Anti Teror dibantu anggota TNI dari Batalyon Infanteri 753 Nabire dengan kelompok Yambi, sebuah kelompok sipil bersenjata pimpinan Werius Tenggelen.

Kontak tembak terjadi di Kampung Gorubuk, Distrik Mulai, sekitar 11 kilo meter dari Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya.

Dalam insiden itu, jelas Enembe, Werius dan salah satu anggotanya tertembak. Werius sendiri akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Saat aparat gabungan mengevakuasi jenazah Werius ke RS Mulia, juga ditemukan satu megazin amunisi dan sebuah bendera bintang kejora. Sedangkan senjata api milik Werius berhasil dibawa kabur oleh anggota kelompoknya.

“Saya sempat melihat kondisi jenazah korban yang tertembak, memang benar seratus persen itu adalah Werius,” kata Enembe.

Enembe mengatakan, korban telah dikubur di halaman Gereja Klasis GIDI Mulia pada Selasa (18/5) lantaran keluarga tidak ada yang mengambil jenazah Werius.

Werius merupakan satu dari delapan orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi karena terlibat kasus penembakan karyawan PT Modern saat pengerjaan jalan penghubung Mulia-Mewoluk sekitar sebulan lalu.

Sebelum kontak tembak terjadi, demikian Enembe, aparat telah mengimbau Werius dan anggotanya untuk menyerahkan diri. Foto-foto para DPO juga sudah disebarkan ke masyarakat.

Enembe mengatakan dalam upaya menangkap para kelompok sipil bersenjata di daerahnya, diperlukan rambu-rambu khusus agar rakyat yang tidak tersangkut dengan kelompok bersenjata tidak ikut menjadi korban.

Pemkab Puncak Jaya, katanya, telah meminta masyarakat untuk ikut membujuk kelompok sipil bersenjata agar menyerahkan diri.

“Ini yang kita tawarkan kepada aparat Polri dan TNI agar rakyat tidak jadi korban. Untuk sementara kita belum ijinkan Polri dan TNI masuk ke lokasi-lokasi itu, karena kita masih melakukan pendekatan ke kelompok sipil bersenjata agar menyerahkan diri secara baik-baik,” kata Enembe yang didampingi Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesco Wonda.

Enembe mengakui, sejak tahun 2002 situasi di Puncak Jaya memang rawan terjadi aksi oleh kelompok sipil bersenjata.

Para sipil bersenjata tersebut sering terlibat kontak tembak dengan aparat Polri dan TNI, bahkan ditengari sekitar 26 pucuk senjata api jenis AK, SS1, AK Cina dan M16 masih dipegang oleh kelompok sipil bersenjata di wilayah Puncak Jaya.

Senjata-senjata api tersebut, demikian Enembe, sebagian besar dirampas dari tangan anggota Polri dan TNI. [ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Agi/Papos
Sabtu, 22 Mei 2010 00:00

Pendiri OPM Sah Jadi WNI

PATRIASI : Pendiri OPM Nicholas Jouwe diapit Menteri Hukum dan HAM RI, Patriliasi Akbar dan Menkokesra Agung Laksono usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) kewargaan negaraan Indonesia kepada Nicholas Jouwe, Sabtu (15/5), di Gedung Negara.JAYAPURA [PAPOS]

Pendekatan Kesejahteran Bagi TPN/OPM

KUNJUNGAN : Menkokesra Agung Laksono saat tiba di tempat acara peluncuran PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat untuk Papuadi Kota Jayapura, Sabtu [15/5].

KUNJUNGAN : Menkokesra Agung Laksono saat tiba di tempat acara peluncuran PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat untuk Papuadi Kota Jayapura, Sabtu [15/5].
JAYAPUA [PAPOS] – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Agung Laksono menegaskan, pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan-pendekatan persuasive, untuk mengajak masyarakat Papua yang masih berseberangan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, pendekatan dengan mengangkat senjata sudah bukan saatnya lagi, tetapi bagaimana saat ini lebih kepada pendekatan kesejahteraan. Dengan kesejahteraan masyarakat Papua akan terus membaik, maka sudah tidak ada lagi gejolak yang terjadi di atas Tanah Papua.

Terkait dengan masih adanya gerakan TPN/OPM di beberapa wilayah di Papua, Agung Laksono mengatakan, akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan seperti yang dilakukan Menkokesra sebelumnya.

Provinsi Papua Tengah Dipersiapkan

TIMIKA [PAPOS] – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengutus Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Mayjen Karseno bersama tim ke Timika, untuk mempersiapkan pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Rabu [12/5] pagi lalu, Karseno yang didampingi asistennya Amirullah dan Nurhadi bersama Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah meninjau lahan seluas 106 hektar yang dihibahkan Pemkab Mimika untuk lokasi pembangunan perkantoran Pemprov Papua Tengah di Kampung Limau Asri-SP5 Timika.

Karseno mengatakan, kunjungan ke Timika dalam rangka membuat kajian dan analisis kebijakan pemekaran Provinsi Papua Tengah menuju sebuah daerah otonom baru.

” Kedatangan kami untuk mendapatkan fakta-fakta dan aspirasi masyarakat Timika dan sekitarnya sehingga nanti tidak ada kesan `katanya` atau direkayasa,” jelas Karseno saat beraudiens dengan Pemkab Mimika, anggota DPRD dan para tokoh masyarakat Mimika serta sejumlah kabupaten tetangga di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Mimika, Selasa malam.

Ia mengatakan, fakta dan hasil kajian yang diperoleh di Timika akan menjadi bahan evaluasi Kantor Kemenko Polhukam untuk menyimpulkan apakah Papua Tengah layak atau tidak menjadi provinsi baru terlepas dari Provinsi Papua.

Menurut Karseno, sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Pusat membuat moratorium pemekaran provinsi lantaran banyaknya masalah.

Meski begitu, katanya, tidak tertutup kemungkinan pemekaran provinsi baru dengan melalui evaluasi ketat dan dilengkapi desain besarnya.

Karseno menegaskan, tujuan utama pemekaran suatu wilayah untuk menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pelayanan kepada rakyat.

“Namun yang terjadi selama ini jauh dari harapan itu karena dimanfaatkan untuk bagi-bagi kekuasaan dan lainnya. Ini yang harus dihindari. Pemekaran Papua Tengah dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat Papua terutama di wilayah Papua Tengah,” ungkapnya.

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah Andreas Anggaibak mengatakan, pada 23 Agustus 2003 sudah dilakukan deklarasi pembentukan Provinsi Papua Tengah (saat itu disebut Provinsi Irian Jaya Tengah).

Namun karena ada pro-kontra pemekaran, agenda itu tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya pada 13 Mei 2008 papan nama Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Tengah dipasang kembali.

“Pemekaran ini sangat penting. Selama ini kami diperalat oleh orang lain. Tidak ada lagi masyarakat yang tolak pemekaran Papua Tengah, kami sudah berdamai,” katanya.

Anggaibak meminta tim Kemenko Polhukam membawa aspirasi rakyat Papua Tengah ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta dan berharap pada 17 Agustus 2010 sudah dilantik Caretaker Gubernur Provinsi Papua Tengah.

“Kekayaan alam kami (tambang emas dan tembaga yang dikelola PT Freeport Indonesia) bisa memberi makan 22 negara, masa` Timika tidak bisa menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah,” kata Anggaibak. [ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Agi/Papos
Jumat, 14 Mei 2010 00:00

TNI dan Polri Harus Bertindak

nesco-wonda JAYAPURA [PAPOS]- Aksi brutal yang dilakukan TPN/OPM di Tinggi Nambut, Puncak Jaya dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi. Meskipun pemerintah kabupaten [Pemkab] Puncak Jaya sudah berusaha melakukan pendekatan, namun aksi TPN/OPM malah semakin menjadi-jadi, bahkan mereka tidak segan-segan mengintimidasi dan menteror warga serta melakukan pengrusakan pasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, jembatan dan gedung pemerintah lainnya.

Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesco Wonda, S.Sos mengatakan untuk menghentikan tindakan TPN/OPM ini, Pemkab Puncak Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri dengan cara apapun penyelesaian yang dibuat pihak pemerintah siap memback-up TNI dan Polri.

Karena TPN/OPM ini selalu melakukan intimisadi dan terror kepada warga, dimana mereka selalu memaksakan kehendak dengan meminta apa saja dari masyarakat, jika tidak diberikan, mereka mengancam ditembak dan jika satu peluru mereka hilang, maka warga harus ganti dengan lima ekor babi ( harga 1 ekor babi = Rp 2 Juta

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny