Lambert Pekikir dan Pasukkannya, [TabloidJubi]JAYAPURA – Jelang 1 Juli yang diklaim sebagai peringatan HUT OPM, ternyata tidak menggiurkan beberapa tokoh OPM untuk mengibarkan bendera bintang kejora, para pejuang OPM ini hanya berniat melakukan upacara saja sebagai bentuk peringatan.
Seperti dikatakan Koordinator Umum TPN-OPM, Lambert Pekikir melalui telepon kepada wartawan media ini Kamis (20/6) kemarin bawah pihaknya tidak berencana mengibarkan bendera bintang kejora, tetapi hanya melakukan upacara peringatan saja.
“Saya menghimbau kepada setiap pejuang kemerdekaan di masing-masing markas komando untuk melakukan upacara perayaan Proklamasi 1 Juli di markas masing-masing,”
tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB) versi Presiden Yance Hembring, yakni, Agustinus Waipon.
“jika ada rencana sejumlah organisasi kemasyarakatan Papua Barat yang hendak melakukan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Juli 2013 mendatang, silakan dan sah-sah saja, karena itu hak setiap warga negara Papua Barat. Namun, bagi NRPB tidak ada agenda untuk melakukan pengibaran BK,”
ujarnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Kamis, (20/6) kemarin.
Pengibaran Bintang Kejora akan dilakukan NRPB, setelah Pemerintah Indonesia menyerahkan kedalautan kemerdekaan bangsa Papua Barat ke tangan Pemerintah NRPB.
Untuk itu, jika ada pihak-pihak yang melakukan pengibaran BK sebelum masa peralihan kemerdekaan bangsa Papua Barat itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Papua yang dinakodai oleh Presiden Yance Hembring.
“Jadi kami menolak dengan tegas aksi-aksi peringatan 1 Juli maupun peringatan lainnya sebelum masa peralihan tersebut,”
ungkapnya.
Meski demikian, dalam peringatan 1 Juli itu, pihaknya akan menghimbau kepada rakyat NRPB untuk mengkhususkan tanggal tersebut sejenak untuk berdoa kepada Tuhan atas segala nikmat dan rahmatnya Tuhan. Dan juga meminta Tuhan untuk mengabulkan kemerdekaan seutuhnya bagi rakyat NRPB.
Dirianya mengatakan rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka secara berdaulat dengan berpemerintahan sendiri. Untuk itulah, dirinya meminta dengan tegas kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan dialog damai sekaligus pengakuan kedalautan Negara Papua Barat.
“Pemerintah Indonesia melakukan kejahatan terhadap bangsa Papua Barat, karena mencegah rakyat Papua dengan berbagai cara untuk tidak mendirikan Negara sendiri, sehingga lahirlah aneksasi dengan perjanjian New York 1962 pasal 2. Kemudian ditindaklanjuti dengan resolusi PBB No :2504/1969 sebagai undang-undang integrasi Papua kedalam NKRI,”
bebernya.
Sementara itu Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandey usai Peluncuran Warta HAM Papua di Hotel Yotefa, mengatakan mengibarkan bendera Bintang Kejora itu sesuatu bagian dari ekspresi, bagian dari partisipasi, bagian dari dia mengepresikan partipasinya menggunakan cara yang lain. Sebab meseki dikibarkan Papua tidak langsung meredeka.
“Tapi kalau orang kibar bendera Bintang Kejora lalu dia ditembak, itu menimbukan pertanyaan. Dan itu kemudian membuat masyakatat menjadi antipati lagi terhadap negara,” tegas Friz Ramandey.
Tindak Tegas
Terkait 1 Juli adalah agenda rutin dari tahun ke tahun sehinga diharapkan aparat tak melakukan pendekatan represif, tap pendekatan dialogis, komunikatif dan bermartabat, karena ini adalah mainset politik.
“Saya yakin Polisi, TNI, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melakukan dialog dalam rangka mengantisipasi tanggal-tanggal dimana yang dipandang ada agenda politik warga negara,”
kata Fritz Ramandey.
Karena itu, pungkas Fritz Ramandey, pihaknya yakin Gubernur, Kapolda, Pangdam tahu mengatasi masalah ini tanpa cara-cara kekerasan represif menangani agenda politik rakyat Papua Barat seperti 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Desember dan lain-lain Sebab, tukas Fritz Ramandey, pendekatan represif akan mencederai wibawa negara.
Dilain kesempatan Koordinator Umum TPN-OPM, Lambert Pekikir menyatakan bahwa Polda Papua berhak untuk mengamankan situasi, namun ketegasan yang akan dilakukan Kapolda Papua agar tidak anarkis dan tidak asal tembak. Hal itu disampaikan terkait pernyataan Kapolda Papua bahwa pihaknya akan bertindak tegas jelang 1 Juli nanti.
“Selama Papua masih berada di wilayah Indonesia, silahkan saja, Polisi berhak mengamankan situasi, tetapi saya minta agar tindakan tegas yang akan diambil oleh Kapolda agar tidak dilakukan dengan anarkis, jangan main asal tembak saja,”
JAYAPURA – Aksi penembakan masih saja terus terjadi di Pegunungan Papua, hal itu seakan tak pernah berhenti terjadi, khususnya di Puncak Jaya, setelah beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan penembakan yang menyebabkan kematian beberapa aparat dan masyarakat sipil, Selasa (26/3) kemarin, penembakan kembali terjadi dan menimpa sebuah Helikopter milik Misionaris di Bukit Senyum Puncak Jaya.
Berdasarkan info yang didapat Bintang Papua, Helikopter yang dipiloti Andrew Stevensen, berusia 36 tahun, warga Negara Inggris dan Co Pilot Marc Franco, usia 29 tahun, warga Negara Argentina tertembak dan mengenai kokpit saat melintasi Bukit Senyum.
Helikopter yang berjenis Bell 412 dengan registrasi VIDA PK-HME saat itu baru saja mengantar bahan bakar dan pelumas (oli) yang akan digunakan pesawat YAJASI di bandara Mulia, Puncak Jaya.
Kejadian penembakan diperkirakan terjadi pukul 11.38 WIT, hal itu diketahui melalui tower perhubungan Bandara Mulia, pihak tower yang tidak ingin namanya dikorankan mendapat info ditembaknya Helikopter tersebut 4 (empat) menit setelah Helikopter meninggalkan Mulia dan ingin kembali ke Wamena, penembakan terjadi disekitar area Bukit atau Puncak Senyum.
Pilot Helikopter tersebut memutuskan untuk terus melakukan perjalanan ke Wamena, tidak ada korban jiwa dan korban luka dari kejadian penembakan itu, namun berakibat tertundanya beberapa penerbangan domestik menuju dan dari Mulia, Puncak Jaya. (bom/don/l03)
JAYAPURA – Sempat berhembusnya gagasan untuk membuka dialog Papua dan Jakarta terkait situasi keamanan di Papua, Panglima Tertinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni menandaskan bahwaOPM akan tetap eksis memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan bagi Papua Barat dan tidak ada dialog.
Demikian disampaikannya kepada Bintang Papua melalui ponsel, Jumat (15/3) pagi kemarin, Goliath Tabuni yang didampingi Sekjen Anton Tabuni, menyampaikan bahwa, sampai kapan pun OPM akan tetap eksis dan berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan Papua Barat. “ Puluhan tahun kita berjuang ini untuk merdeka, bukan untuk dialog, tidak ada dialog, kita mau hanya merdeka saja,” tegasnya.
Dilanjutkan Sekjen Anton Tabuni bahwa upaya dialog sempat diminta, namun Jakarta menutup diri untuk itu,”Waktu itu Presedium Dewan Papua sempat meminta pemerintah Indonesia untuk berdialog, tetapi mereka tidak buka pintu untuk itu. Jadi sekarang untuk apa dialog-dialog, kita akan berjuang dan meminta perhatian internasional untuk ada pengakuan kedaulatan, kita tidak bisa dapat itu dengan dialog, apalagi referendum dan otonomi,” lanjut Anton.
Sementara itu, terkait upaya pengejaran dan pencarian yang dilakukan aparat keamanan terhadap TPN-OPM, disampaikan Anton adalah hal biasa dan merupakan konsekuensi dari sebuah perjuangan,”Kalau itu menurut kami bukan pengejaran, itu hal biasa dalam perang, itu adalah konsekuensi dari revolusi yang kami lewati, intinya kita tidak mau tahu, dan kita akan terus perang sampai berhasil merebut kemerdekaan, buat kami tidak ada cara lain, hanya perang dan perang,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Goliath Tabuni meminta Anton untuk membacakan pernyataan sikap TPN-OPM yang isinya adalah Gen. Goliath Tabuni akan terus memimpin TPN-OPM untuk berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan Papua Barat, TPN-OPM juga menolak pemekara-pemekaran yang ingin dilakukan di Papua Barat, bahwa perjuangan yang dilakukan ini adalah untuk kemerdekaan Papua Barat, bukan untuk dialog ataupun tawaran lainnya,”Hal itu sesuai pesan Proklamasi 1 Mei 2006 lalu,” ujarnya.
Di bagian akhir, Gen. Goliath Tabuni menyampaikan kepada seluruh anak adat Papua Barat dan semua pejuang Papua Merdeka, bahwa,”Saya ini dalam keadaan sehat dan baik, mari teruskan perjuangan wa,,,wa,,, wa,” katanya. (bom/don/l03)
Puncak Jaya — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPN-OPM) pimpinan Gen. Goliat Tabuni mengatakan pihaknya telah memberikan waktu 1 jam kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengevakuasi 8 anggota TNI yang telah ditembak di Puncak Jaya dan Puncak, Kamis, (21/2) lalu.
Setelah TPN-OPM menembak mati 8 anggota TNI, sudah diberi waktu 1 jam untuk evakuasi. Jadi, penembakan Helly Puma TNI AU HT-3318 itu karena batas waktu sudah lewat. TNI takut evakuasi padahal TPN telah beri waktu, kata staf khusus Gen. Goliat Tabuni, Naman Enumby kepada majalahselangkah.com, Jumat, (1/3).
Ketika ditanya soal penembakan 4 warga sipil, ia mengatakan, 4 orang itu membawa peti yang dicurigai berisi senjata dan amunisi. Lalu, pihak TPN menghadang mereka dan meminta memyerahkan peti itu tetapi mereka menolak.
Kata dia, tawar menawar pun terjadi. TPN minta mereka buka peti. Karena, TPN pikir mereka itu militer berpakaian preman dan membawa senjata dan amunisi. Tetapi, karena tidak mau kasih tunjuk jadi mereka tembak, katanya.
Kata dia, setelah tertembak, diketahui bahwa peti-peti itu berisi alat pertukangan. Setelah tertembak, ternyata peti itu isinya alat-alat tukang, kata dia.
Terkait informasi penembakan di Puncak dan Puncak Jaya akibat Pilkda di daerah itu, dibantah keras oleh Naman Enumbi.
Ah, tidak. Pilkda kita amankan sama-sama dengan TNI/Polri. Ini tidak ada hubungan. Penembakan TNI itukan kami sudah bilang to. TPN itu ada untuk melawan TNI di Papua. Apalagi mereka datang bangun pos di wilayah kami,katanya.
Sementara, terkait perintah Presiden SBY untuk mengejar pelaku penembakan, kata dia, TNI dan Polri banyak yang datang ke sana tetapi tidak mampu mengajar.
Mereka datang banyak tetapi hanya sebatas ada mobil saja. Mereka tidak berani masuk hutan. Saat ini TPN juga siap jika datang ke atas. Kami kuasai, kata dia. (GE/MS)
Evakuasi korban penembakan di Bandar Udara Sentani Jayapura, Jumat, (22/1): Foto: Beny
Puncak Jaya — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM)mengatakan telah melakukan penembakan, Kamis, (21/2) lalu.
Dalam aksi penembakan terbesar dalam sejarah TPN-OPM di Papua itu menewaskan 8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan empat warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Delapan anggota TNI yang ditembak adalah Sertu Ramadhan (Gugur),Pratu Edi (Gugur), Praka Jojo Wiharja (Gugur), Pratu Mustofa (Gugur),Praka Wempi (Gugur), Sertu Udin (Gugur), Sertu Frans (Gugur), Pratu Wahyu Prabowo (Gugur), dan Lettu Inf Reza (Luka Tembak).
Sementara warga sipil atas nama Di Yohanis, Uli, Markus, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Sementara, warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.
Staf Khusus Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni di Puncak Jaya mengatakan, penembakan 8 anggota TNI adalah sikap TPN-OPM. Ia menolak namanya disebutkan.
Ya, penembakan itu sikap TPN-OPM. TPN-OPM bertanggung jawab. Kami tembak untuk mengusir mereka dari wilayah kami. Kami merdeka, kau apa, kata NE emosional.
Ia menjelaskan, Tingginambut dan Papua Barat adalah tanah kami. Siapa bilang datang ganggu kami. Ini wilayah kami. Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada TNI. Dalam surat, kami bilang jangan bangun pos di wilayah kami. Mereka tidak dengar, katanya.
Tetapi, kata dia, penembakan itu bukan sekedar alasan bangun pos. Kami Semua tau to. Goliat telah dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Pelantikan telah sesuai dengan Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Goliat melawan untuk memperoleh hak politik. Kami menolak tawaran apa pun, kecuali Papua Merdeka, kata NE.
Sumber majalahselangkah.com yang tiba dari Puncak Jaya di Nabire, Jumat, (22/2) memberikan keterangan agak berbeda.
Ia menjelaskan, untuk kasus yang di Sinak, para tukang itu sempat dihadang oleh anggota TPN-OPM di jalan. Lalu, TPN-OPM meminta barang yang mereka bawa. Tetapi, dikatakan, barang itu tidak diberi.
Akhirnya, TPN-OPM menembak mati 4 orang itu. Lalu, TNI yang berjaga segera datang ke tempat kejadian. Saat anggota TNI itu tiba di tempat, TPN-OPM telah bersembunyi di tempat kejadian.
Ketika beberapa anggota TNI tiba di tempat dengan senjata lengkap, TPN-OPM yang telah bersembunyi itu menembak dan mengakibatkan beberapa anggota tewas.
Kata sumber itu, saling kejar terjadi tetapi TPN-OPM lari ke hutan. Ia menjelaskan, penembakan-penembakan masih terjadi karena TNI terus kejar dan warga semua mengungsi.
SBY Rapat Mendadak, OPM Dikejar
Terkait penembakan itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kunjungannya ke Desa Dawuhan, Karawang, Jumat pagi. Ia menggelar rapat kabinet terbatas membahas penembakan di Papua.
Dikabarkan, hasil pertemuan itu adalah presiden sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan mengejar para pelaku. Menindaklanjuti perintah presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk mengejar pelaku.
Seperti dilangsir, Vivanews, Kamis (21/2), dalam Konferensi Pers yang digelar di kantornya, Djoko mengatakan ia telah perintahkan mengejar pelaku. Saya telah perintahkan Pangdam dan Kapolda untuk segera koordinasi, sinergikan untuk kejar dan proses hukum bagi siapa pun yang terlibat, kata dia.
Ia juga mengatakan, Kepolisian dan TNI akan melakukan evaluasi mendalam SOP (standard operating procedure). Kata dia, evaluasi akan dilakukan pada prosedur kegiatan anggota TNI/Polri di luar pos serta jumlah persediaan peralatan dan pasukan yang memadai sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.
Soal kemungkinan Operasi Militer, Kamis (21/2) malam di MetroTv, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, operasi militer tergantung keputusan panglima tertinggi yaitu presiden.
Ia juga mengatakan, belum ada penambahan kekuatan dari Mabes TNI ke Papua. Namun, ia membenarkan adanya penambahan kekuatan dari Kodam Cendrawasih ke Puncak Jaya.
Belum dipastikan, apakah TNI akan mengoperasikan Helikopter Cangih yang dibeli di Amerika Serikat seharga $ 1,5 Billions di waktu lalu atau bukan dalam pengejaran TPN-OPM.
Seperti dilangsir wpnla.net, TPN-OPM mengatakan kesiapannya jika TNI dan Polri mengejar mereka.
Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami, berarti kami siap tembak dan pasukan TPN-OPM tidak akan mundur, TPN akan bertahan terus dan lawan TNI/POLRI, pungkasnya.
Warga Mengunsi ke Gereja
Warga Puncak Jaya, Simon mengatakan, saat ini warga mengunsi ke gereja. Kata dia, lain lagi telah lari bersembunyi ke hutan. Kami ada di Gereja. Banyak yang lari ke hutan,kata Simon.
Ae, di sini banyak tentara. Mereka datang terus. Kami ketakutan. Kami takut anak-anak kecil di sini sudah mulai kelaparan, kata Simon siang ini.
Pendeta Dorman Wandikbo juga mengatakan, jemaat dari Gereja Gidi di Tingginambut, Puncak Jaya mencari tempat aman. Ini karena upaya penyisiran terhadap pelaku penembakan segera dilakukan pada malam menjelang subuh di kampung-kampung masyarakat.
Kata Dorman Wandikbo penyisiran ini mencemaskan. Penyisiran yang dilakukan pihak TNI akan membabi buta dan menjatuhkan korban dari sisi sipilnya tanpa ada yang mengendalikan.
Kata Simon, kalau warga sipil yang mati pun penyisiran dilakukan dengan penangkapan dan penyiksaan. Inikan TNI yang ditembak. Dalam peristiwa ini, korban yang jatuh dari pihak TNI. Kami sangat bahaya,kata Simon.
Sementara itu, Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Semarang (FORKOMPAS), Jumat, (21/2) meminta SBY untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam tangani konflik di Papua.
Aktivis FORKOMPAS Bernardo Boma kepada majalahselangkah.com mengatakan, jumlah korban banyak dan pertama kali terjadi tetapi ini bukan masalah baru di Papua. Korban banyak untuk yang kali ini tetapi masalah Papua itu bukan masalah baru, katanya.
Maka, ia harapkan SBY bijaksana dalam selesaikan masalah. Pendekatan militer tidak akan selesai. Kami yakin ini akan terjadi operasi besar-besaran di Puncak Jaya. Kami tidak tahu berapa banyak warga sipil yang akan ditahan, disiksa dan akan bubuh di hutan dan kota, katanya.
Ada Ketidakpuasan Status Politik Papua
Sekretaris Pokja Adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa mengatakan, penembakan ini harus dipahami sebagai wujud dari adanya persoalan status politik Papua dalam NKRI yang belum pernah diselesaikan dengan baik.
Bahkan, kata dia, oleh kebanyakan orang Papua dinilai banyak kejanggalan dan manipulasi dalam pelaksanan PEPERA tahun 1969.
Penyerangan di Tingginambut ini dan penyerangan-penyerangan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak TPN-OPM sesungguhnya merupakan wujud dari ketidakpuasaan terhadap status politik wilayah Papua di dalam NKRI,kata dia.
Ia meminta, semua pihak tidak menyederhanakan dan menyempitkan masalah tersebut menjadi semata-mata masalah separatisme bersenjata, karena sikap yang seperti ini justru akan semakin menyuburkan gerakan perlawanan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.
Untuk itu, Yakobus menyarankan alangkah baiknnya kedua belah pihak duduk bersama dan saling membuka diri membicarakan status politik Papua dalam NKRI secara jujur dan bermartabat.
Jangan sekali-kali menyembunyikan segala fakta sejarah dan fakta hukum berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Karena sesungguhnya kejujuran seperti itulah yang justru akan menyelesaikan masalah secara mendasar dan segala bentuk kekerasan dapat dihentikan, kata dia.
Kata dia, kalau tidak duduk dan bicara sama-sama, maka kekerasan bersenjata di Papua, baik yang dilakukan oleh pihak TPN/OPM maupun pihak TNI dan POLRI tidak akan pernah berhenti.
Dari waktu ke waktu nyawa akan terus melayang di kedua belah pihak. Dan jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita semua gagal menghormati nilai kemanusiaan dan menghormati Allah yang menciptakan manusia, maka sudah tentu kita tidak punya peluang untuk hidup di surga kelak, kata dia.
Berhenti Perang Kedepankan Kemanusiaan
Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, meminta pemerintah tidak menjadikan Papua sebagai tempat bertempur.
“Tolong jangan jadikan Papua tempat bertempur, tapi berikan kami kedamaian,” kata Jimmy di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, seperti dilangsir, tribunnews.com, Jumat (22/2) .
Jimmy menuturkan, rakyat Papua belum pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Yang ada, papar Jimmy, nyawa warga Papua terus melayang.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yones Douw mengatakan, Tingginambut adalah wilayah perang maka mestinya militer di sana harus siaga.
Di atas (Tingginambut:red), adalah wilayah perang. Aparat tidak siaga, katanya.
Kami sebagai pekerja HAM meminta kepada aparat untuk kedepankan kemanusiaan dan nilai-nilai HAM dalam pengejaran pelaku. Kami sangat khawatir dengan masyarakat sipil, kata dia.
Kata dia, berdasarkan pengalaman di masa lalu, aksi pembalasan seringkali terjadi pembakaran, penangkapan dan penganiayaan warga sipil.
Saya harap OPM dan Tentara silakan baku cari tetapi jangan masyarakat yang jadi korban, kata dia.
Sementara, tokoh gereja Papua, Benny Giay menilai opsi pemberlakuan operasi militer dan penambahan anggota TNI untuk mengatasi kekerasan di Papua hanya menambah panjang daftar korban dan merugikan masyarakat sipil.
Kata dia, pemerintah Pusat (Jakarta:red) seharusnya membuka diri untuk melakukan penyelesaian akar masalah di Papua secara bermartabat, bukan menambah anggota militer.
Keluarga Korban dan Danyon 753 ke Jayapura
Sore ini, Sabtu, (23/1) ketika majalahselangkah.com mendatangi Batalyon 753 Nabire untuk meminta keterangan mendalam tetapi tidak mendapatkan informasinya Karena, kata beberapa Provos Danyon tidak memberikan izin untuk memberikan keterangan kepada siapapun, termasuk ke Pers soal korban dari Batalyon 753.
Mereka mengatakan, Danyon telah berangkat ke Jayapura kemarin, (Jumat, 22/2) dengan membawa serta kekluarga korban. Mas, kami tidak bisa berikan keterangan apa pun. Tunggu saja nanti saat jenazah dibawa ke Nabire dari Jayapura, kartanya.
Dikabarkan, beberapa keluarga korban menghendaki keluarga mereka yang tertembak dibawa ke Nabire. (GE/MS)
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Menembak 13 Anggota TNI dari Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncakjaya, (Kamis 21/2/2013) pukul 10.30 wp kemarin. Tigabelas anggota TNI yang berhasil menewaskan oleh TPN di Sinak adalah saat menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire. Tigabelas TNI yang tewas diantaranya: Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, Praka Wempi dan enam lainnya belum diketahui identitas.
Gend. Goliat Tabuni
Beberapa Surat kabar maupun Tv dikabarkan TPN-OPM tembak 8 anggota TNI di Puncakjaya adalah penipuan. Dikatakan salah satu anggota TPN saat melaporkan peristiwa tersebut kepada WPNLA, dari dataran tinggi setelah ia mendapatkan siknal jaringan telkomsel, melalui telepon selulernya. Bahwa
“kami tembak anggota TNI di Sinak 13 anggota dan di Tingginambut 2 anggota TNI”,
ditanya terkait, penembakan di Sinak dan Tingginambut atas Komando siapa?
“ ya kami tembak TNI di Sinak dan Tingginambut atas perintah Panglima Tinggi TPN-OPM Gen. Goliath Tabuni”
kata anggota TPN yang namanya tidak mau dipublikasi itu.
Dua anggota yang dibakarkan TPN-OPM tembak anggota TNI di Distrik Tingginambut Kampung Guragi, Kabupaten Punjakjaya pada (Kamis 22/2/2013), pukul 09.00 wp. Anggota yang tertembak Satgas TNI atas nama Pratu Wahyu Bowo tewas dengan luka tembak di bagian dada dan leher. Satunya, korban luka-luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf Reza yang tertembak di lengan bagian kiri. Informasi terkait dilaporkan oleh salah satu warga di Mulia kota Kabupaten Puncakjaya. Ditanya proses evakuasi mayat anggota TNI mengatakan,
“korban dari Tingginambut sedang dirawat RS di Mulia. Korban luka para masih koma, pasti akan meninggal. Pagi ini 13 kain pembungkus mayat dikirim ke Sinak untuk dievakuasi mayat”.
Ujarnya.
Tambahan dari sumber yang diwawancarai WPNLA melalui via telpon seluler. Ditanya perkembangan situasi sebentara di Mulia
“ saat inipun kami tidak aman di kota disini kami takut, lebih para lagi masyarakat di Tingginambut dan Sinak mereka semua mengungsi ke hutan. Karena, TNI, Brimob sedang kejar TPN-OPM, jadi semua masyarakat takut lari ke hutan”.
Kata seorang warga di Mulia.
Selanjutnya, Salah satu anggota TPN yang melaporkan peristiwa kepada WPNLA. Ia mengatakan,
“Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami tembak saja jangan undur”,
pungkasnya. Kata sumber, “Komandan Murib” artinya yang mengatakan “Komandan Operasi Lekkagak Murib Telenggen. Tambah sumber lagi, “pagi ini kami tembak pilot helicopter dari gunung”, dikatakan Helikopter milik TNI tersebut hendak evakuasi mayat di Sinak. Namun karena, TPN-OPM tembak Pilot Helikopter, sehingga tidak jadi evakuasi melalui udarah menggunakan helicopter, maka helicopter tersebut kembali ke Mulia.
Penembakan 15 Anggota TNI kali ini merupakan, Sikap Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni, bahwa berdasarkan dirinya dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Dalam pidatonya “ saya diangkat sebagai panglima tinggi TPN-OPM sesuai hasil Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Sesuai Resolusi KTT TPN-OPM di Biak, saya sebagai Panglima Tinggi TPN-OPM siap bertanggungjawab dan Siap lakukan revolusi tahapan akan dilanjutkan dengan Revolusi total, sambil mengatur dan membenahi structural TPN-OPM sesuai standar Internasional.
Jayapura – Delapan orang anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua tewas tertembak saat terjadi penyerangan pos TNI dan penghadangan oleh kelompok bersenjata, Kamis (21/2).
Penyerang terhadap pos TNI di Tinggi Nambut, Puncak Jaya terjadi sekitar pukul 09.30 WIT dan mengakibatkan, Lettu Reza dari Yonif 753 mengalami luka tembak di lengan. Sementara rekannya Pratu Wahyu Wibowo, dari kesatuan yang sama meninggal dunia usai terkena tembakan di dada. Selain itu, dua masyarakat sipil juga dikabarkan tertembak.
“Prajurit ditembak dari jarak 300 meter di ketinggian depan Pos TNI. Namun untuk dua masyarakat sipil kami belum dapat informasi resmi. Sementara penghadangan dan penyerangan anggota TNI di Puncak terjadi pukul 10.30 WIT. Saat itu 12 orang anggota dari Koramil 1714 Sinak menuju bandara yang jaraknya sekitar 3-4 km untuk mengambil alat komunikasi dihadang dan ditembaki kelompok bersenjata. Akibatnya tujuh prajurit meninggal dunia,”
kata Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Infantri Jansen Simanjuntak, Kamis (21/2).
Menurutnya, ketujuh anggota TNI yang meninggal dunia tersebut adalah Sertu Ramadhan, Sertu Frans, Pratu Edi, Praka Jojo Wiharjo dan Praka Wempi dari Batalion 753 Nabire. Pratu Mustofa dan Sertu M Udin, dari Koramil Sinak 1714 PJ.
“Namun kami belum tahu apakah ada korban dari kelompok penyerang baik yang di Tinggi Nambut maupun di Puncak. Yang jelas saat diserang prajurit pasti akan memberikan perlawanan karena mereka terlatih sehingga bisa menembak tepat sasaran. Kelompok yang melakukan penyerangan pastilah kelompok besar. Kalau tidak, pasti mereka tidak berani. Namun berapa jumlah mereka, motifnya apa,kelompok siapa dan jenis senjata yang digunakan belum diketahui,”
ujarnya.
Dikatakan, hal tersebut baru bisa terungkap jika sudah ada olah TKP. Yang jelas mereka sudah melanggar aturan hukum. Selain memiliki senjata yang tak seharusnya mereka miliki juga menggunakan senjata itu menyerang aparat negara yang sedang bertugas.
“Korban sendiri akan sesegera mungkin dieavakuasi ke Jayapura sebelum dibawa ke Nabire karena keluarga mereka ada di sana. Atas nama Panglima, pihak Kodam XII/ Cenderawasih mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya prajurit TNI tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Inilah pengabdian seorang prajurit terhadap negara dan masyarakat. Saya juga atas nama panglima mengingatkan kepada semua prajurit Kodam agar selalu siap menghadapi situasi kapanpun dan dimanapun,”
Jayapura – Aksi penyanderaan oleh kelompok separatis OPM terhadap 9 karyawan perusahaan Kontraktor pembangunan jalan, terjadi di Kampung Ukawo Distrik Siriwo Kabupaten Paniai, Jumat 25 Januari sekitar pukul 11.00 WIT. Mereka meminta tebusan 1 ekor babi dan sejumlah uang.
Juru Bicara Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi Minggu 27 Januari membenarkan aksi penyanderaan tersebut. ‘’Benar, telah terjadi aksi penyanderaan oleh kelompok bersenjata pimpinan LY, terhadap 9 karyawan perusahaan kontraktor. Aksi itu berlangsung selama 5 jam. Mereka melapas para sandera, setelah diberikan uang tebusan,’’kata Sumerta Jaya.
Aksi penyanderaan itu terjadi secara spontan. Kelompok bersenjata berjumlah 12 orang dengan menggunakan 5 senjata api, yakni 2 laras panjang dan 3 laras pendek mendatangi kamp para karyawan. ‘’Jumlah kelompok bersenjata 12 orang dengan 5 senpi, mereka mendatangi kamp para pekerja yang saat itu sedang membangun Sekolah Dasar. Para pelaku kemudian mengumpulkan 9 karyawan dan menggiringnya ke sebuah lapangan dekat kamp,’’ujar Sumerta Jaya.
Setelah dikumpulkan, para pekerja itu diminta untuk mengumpulkan HP, tas ransel, dompet dan pakaian mereka. “Para pelaku juga mengambil bahan makanan dan alat-alat pertukangan dari dalam kamp,’’jelasnya.
Melihat aksi itu, warga setempat sempat memprotes, karena masyarakat menilai perusahaan itu sangat banyak membantu daerah tersebut. ‘’Diprotes warga, kelompok bersenjata pimpinan LY yang tak lain adalah adik Kandung dari John Yogi yang markas di Eduda telah ditumpas, mengeluarkan tembakan. Warga ketakutan. Tapi malah kelompok itu meminta denda 1 peluru yang ditembakan Rp 5 juta, tapi warga tidak punya uang,’’ ucapnya.
Merasa tidak puas, kelompok itu kemudian meminta salah seorang sandera yakni pekerja, menghubungi pemilik perusahaan untuk datang ke tempat kejadian membawa uang tebusan. ‘’ Setelah menjarah barang-barang karyawan, mereka meminta uang tebusan Rp 20 juta dan seekor 1 babi, dengan jaminan para karyawan selamat,’’ungkapnya.
Pihak perusahaan kemudian menyanggupi permintaan kelompok bersenjata, dan mengutus salah seseorang untuk mengantar uang tebusan yakni uang Rp20 juta dan seekor babi. “setelah mendapat uang tebusan, kelompok bersenjata itu kemudian melepas para sandera, mereka lalu melarikan diri masuk ke dalam hutan,’’ ucapnya.
Setelah lepas, para sandera itu langsung melapor ke Polres Paniai. “Mendapat info, anggota Polres Paniai langsung melakukan pengejaran, tapi kemudian terhalang cuaca gelap, sehingga dihentikan,’’paparnya. (jir/don/l03)
JAYAPURA [PAPOS] – Untuk mempererat hubungan bilateral RI-PNG khususnya di Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun-PNG, dan juga menjajaki kemungkinan kerjasama antarkedua provinsi, Gubernur Sandaun-Papua New Guinea [PNG] melakukan pertemuan dengan Kapolda bersama jajaran Polda Papua.
Kerjasama yang dimaksud adalah di bidang perdagangan, olahraga, budaya, kesehatan, keamanan, pendidikan dan bidang lainnya.
Usai pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian di ruang Cenderawasih, Kamis (17/1) Gubernur Sandaun, Hon Amkat Mai didampingi Konsulat RI-PNG, Jahar Gultom kepada wartawan mengemukan, Negara PNG dengan Negara RI, dalam hal ini Kepolisian Polda Papua dipercayakan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang telah dianggap melanggar hukum yang bersinergis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Agenda dalam pertemuan itu adalah, Sister City Vanimo-Jayapura, peningkatan perdagangan antara Provinsi RI-PNG, pembangunan tugu batas Skouw-Wutung yang prasastinya telah ditandatangani oleh Presiden RI SBY dengan Perdana Menteri Michael Samore, pada bulan Maret 2010 di Port Moresby, menjajaki peningkatan kerjasama di bidang olah raga, budaya ,pendidikan dan kesehatan antara Provinsi Sandaun-PNG dengan Provinsi Papua-Indonesia.
Disinggung mengenai keberadaan pimpinan TPN/OPM wilayah Wutung, RI-PNG, Lambert Pekikir, Amkat Mai mengemukakan, nama itu belum pernah didengar sebab sebelumnya ia merupakan tenaga pengajar di Provinsi Sandaun. Ia kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi Gubernur Provinsi Sandaun. Namun bila Polda Papua menemukan pelaku kejahatan lari dan bersembunyi di Provinsi Sandaun, maka ia minta Kepolisian Polda Papua menangkapnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Provinsi Sandaun dengan Provinsi Papua sepakat untuk menindak pelaku kejahatan yang diketahui bersembunyi di Provinsi Sandaun lalu menghukumnya sesuai dengan hokum yang berlaku. “Jangan karena persoalan ini hubungan yang disepakati menjadi renggang. Provinsi Sandaun-PNG mendukung Polda Papua untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelaku kejahatan yang diketahui bersembunyi di Provinsi Sandaun,” kata Amkat Mai.
Dia menambahkan, mengingat penting dan strategisnya Provinsi Sandaun karena berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, memungkinkan perdagangan antara kedua belah pihak baik melalui Pasar Skouw maupun laut di mana dengan dilakukannya pertemuan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkecil berbagai perbedaan persepsi tentang isu-isu perbatasan termasuk Isu-isu keamanan untuk kepentingan bersama.
Senada juga disampaikan Kapolda Papua, Tito Karnavian. Inti dari pertemuan adalah membangun hubungan kerja sama yang baik antara Provinsi Sandaun dengan Provinsi Papua mengingat masih banyak potensi-potensi yang digali antara Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun. Nantinya melibatkan elemen dari pemerintahan.
Namun yang paling utama adalah penempatan anggota polisi dari masing-masing provinsi baik Sandaun maupun Papua, yang berguna untuk memudahkan bila sewaktu-waktu ada warga Provinsi Papua bersembunyi di Provinsi Sandaun bisa dikembalikan kepada kepolisian Polda Papua guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sebaliknya juga bila warga Provinsi Sandaun lari ke Provinsi Papua maka polisi dari Polda Papua akan mengembalikan kepada Kepolisian Sandaun. Jadi sama hal seperti pelaku tindak kriminal bersenjata, sepanjang kelompok tersebut murni melakukan tindakan kriminal maka Gubernur Provinsi Sandaun, akan mendukung langkah kepolisian Polda Papua melakukan tindakan hukum yang akan dituangkan dalam kesepakatan atau MoU.
Lebih jauh dikatakan Kapolda Papua, mengenai transaksi peredaran narkotika jenis ganja, kedua pihak harus sepakat dan serius menanganinya sampai menangkap para pelakunya. [tom]
Terakhir diperbarui pada Jum’at, 18 Januari 2013 20:42
Jum’at, 18 Januari 2013 20:38, Binpa
JAYAPURA—Meski mengaku belum pernah mendengar nama Lambert Pekikir, Panglima TPN/OPM yang bermarkas di Victoria, Wutung, Papua New Guinea (PNG), dan telah beberapa kali melakukan aksinya, di wilayah perbatasan RI-PNG, namun pemerintah PNG mengaku komitmen, bila pihak Polisi PNG berhasil menangkapnya segera dikembalikan ke pemerintah RI untuk diproses hukum. “Saya belum pernah mendengar nama Lamber Pekikir, karena sebelumnya saya memang sebagai dosen dan saya belum pernah ketemu, dan baru ini saya menjadi politisi. Jadi kalau memang petugas Polisi kami mengetahui hal itu dia harus ditangkap dan dikembalikan untuk dituntut sesuai hukum yang dilakukan pemerintah RI,” ujar Gubernur Provinsi Sandaun Hon Amkat Mai dan rombongan yang terdiri dari pejabat pemerintahan, pebisnis dan kalangan media massa ketika melakukan kunjungan kerja dengan Kapolda Papua Irjen (Pol) M. Tito Karnavian, MA di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (17/1).
Dia mengutarakan, pihak pemerintah RI dan PNG menyepakati dan bekerjasama bila ada tindakan melanggar hukum dan mengganggu keamanan dihukum sesuai hukum yang berlaku.
“Kedua pihak Polisi RI dan Polisi PNG akan bekerjasama untuk menindak dan menghukum pelaku itu sendiri,” ujarnya.
Karenanya, lanjutnya, pemerintahan PNG dibawah kepemimpinan Pieter O’Neil dan Leo Dion betul-betul mengharapkan hubungan baik dengan Indonesia.
“Jadi untuk menjaga hubungan ini kami berharap hal-hal yang demikian ini harus dihukum karena kelompok sipil bersenjata yang beraksi di wilayah perbatasan RI-PNG mengganggu hubungan kedua negara,” tukasnya.
Kunjungi Kota Jayapura
Sementara itu dalam lawatannya ke Papua, Gubernur Provinsi Sandaun, Papua Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai dan rombongan yang terdiri dari pejabat pemerintahan, pebisnis dan kalangan media massa melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura selama Kamis (17/1) hingga Minggu (20/1).
Demikian Siaran Pers yang disampaikan Konsul RI Jahar Gultom, Kamis (17/1). Dia mengatakan, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mempererat hubungan bilateral antara RI-PNG, khususnya Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun, dan juga menjajaki kemungkinan kerjasama antara kedua Provinsi di berbagai bidang meliputi perdagangan, olahraga, budaya, kesehatan, keamanan, pendidikan dan bidang lainnya.
Selama di Jayapura, Gubernur Hon Amkat Mai dan rombongan akan bertemu dengan Gubernur Papua dan Jajarannya, Kapolda Papua, Walikota Jayapura, Ketua Kadin Papua dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Kata dia, adapun agenda yang dibahas antara kedua Gubernur, yaitu. Sister City (Kota Kembar) Vanimo—Jayapura, peningkatan perdagangan antara kedua Provinsi khususnya dan antara RI-PNG pada umumnya, pembanguann tugu batas Skouw Wutung yang prasastinya telah ditandangatani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan PM Michael Samore pada bulan Maret 2010 di Port Moresby, untuk menjajaki peningkatan kerjasama di bidang olahraga, budaya, pendidikan dan kesehatan antara kedua Provinsi.
Kunjungan kerja Gubernur Sandaun tersebut, lanjut dia, dinilai penting dan strategis, mengingat Provinsi Sandaun berbatasan langsung dengan Provinsi Papua yang memungkinkan perdagangan antara kedua wilayah baik melalui pasar Skouw maupu laut. Dinilai memiliki nilai historis karena kunjungan Gubernur Sandaun ke Bumi Cenderawasih. Sebab sejak pembentukannya, Provinsi Sandaun telah dipimpin oleh 4 orang Gubernur, sebelum kepemimpinan Gubernur Hon Amkat Mai, namun belum pernah ada yang berkunjung ke Jayapura.
Diharapkan dengan kunjungan Gubernur Hon Amkat Mai tersebut akan dibicarakan upaya-upaya bersama dalam meningkatkan hubungan dalam segala bidang, termasuk peningkatan volume perdagangan antara kedua Provinsi, meningat Provinsi Sandaun memiliki ketergantungan yang besar terhadap suplai barang-barang kebutuhan dari Indonesia, seperti pangan, sandang , alat-alat rumah tangga, bahan-bahan bangunan, elektronik dan lain-lain.
Selain itu, kunjungan tersebut dapart menjadi jembatan untuk memperkecil berbagai perbedaan persepsi tentang isu-iu perbatasan kedua negara termasuk isu-isu keamanan untuk kepentingan bersama. Selain melakukan pertemuan dan perbincangan dengan berbagai Stakeholder di Provinsi Papua, Gubernur Amkat Mai juga akan memberikan kuliah umum di Uncen Jayapura sebagai forum ilmiah untuk menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang hubungan internasional. (mdc/mir/don/l03)
![Lambert Pekikir dan Pasukkannya, [TabloidJubi]](http://bintangpapua.com/images/stories/2013/Juni/21/PEKIKIR.jpg)
Papua Merdeka News 