14 Juli, KTT Khusus MSG Digelar di Honiara

Masyarakat Papua yang tergabung dibawah Komite Nasional Papua Barat saat melangsungkan aksi damai di Jayapura, mendesak negara-negara Africa, Karibia dan Pasifik untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua lepas dari Indonesia. – Jubi/Yuliana Lantipo

Jayapura, Jubi – Para Menteri Luar Negeri dan pejabat senior dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) telah mengadakan pertemuan di Lautoka, Fiji. Hasil pertemuan, yang belum dikonfirmasi ini, membicarakan agenda-agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam KTT forum pemimpin Melanesia di Kepulauan Salomon, pertengahan bulan depan.

Tawaran organisasi perjuangan Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh pada forum MSG dan pengangkatan secara resmi Direktur Jenderal MSG yang baru, Amena Yauvoli, disebut-sebut menjadi dua agenda yang nantinya akan dibahas, menurut laporan Radio New Zealand, Kamis (16/6/2016).

Pertemuan di Fiji itu dilakukan menjelang pertemuan khusus para pemimpin MSG yang rencananya dijadwalkan akan berlangsung di ibukota Honiara, negara Kepulauan Salomon pada 14 Juli.

KTT pemimpin MSG awalnya dijadwalkan untuk diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, pada bulan lalu. Kemudian terjadi perubahan dan dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini.

Namun, kegiatannya kembali tersendat dan harus ditunda lagi untuk yang kedua kalinya.

Penundaan itu disebabkan jadual para pemimpin yang bertabrakan dengan kegiatan pertemuan pemimpin dari forum Afrika, Caribian dan Pasifik (ACP) di mana pemerintah Papua Nugini menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ACP yang berlangsung sejak 29 Mei-1 Juni di Port Moresby.

Saat pertemuan ACP berlangsung, PNG juga tidak membolehkan pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Octovianus Mote, masuk ke Papua Nugini. Dan, sebelumnya, tokoh politik Papua Benny Wenda juga menghadapi hal serupa, penolakan dari pemerintah PNG. (*)

June 16, 2016 0

Demo KNPB : Ini Tanah Kita, Jangan Takut untuk Lawan !

Jayapura, Tabloid-Wani — Meski dikawal secara ketat aparat keamanan yang diterjunkan dari Polda Papua, aksi demo yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tetap berjalan.

Di Abepura, seluruh anggota KNPB saat ini sudah dikumpulkan untuk berunjukrasa persis di sekitaran lampu merah Abepura sehingga menimbulkan kemacetan panjang kendaraan yang hendak menuju ke pusat kota Jayapura dari arah Sentani.

“Angkat bendera kalian tinggi-tinggi, mulut kita dibungkam jadi biar bendera yang berbicara. Ini tanah kita, jangant takut,” ucap salah seorang yang ditugaskan memberikan orasi.

Dari pantauan, massa KNPB yang berkumpul di Abepura datang dari sekitaran Tanah Hitam, Abe Pantai, Kotaraja dan sebagian juga datang dari Expo Waena dan Perumnas III.

Massa KNPB berniat bergerak menuju Kantor DPRP Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menolak tim penyelesaian pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia yang dibentuk Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

KNPB juga mendesak ULMWP segera diterima sebagai anggota penuh di blok regional negara-negara pasifik (MSG).

“Referendum harga mati,” teriak salah seorang demonstran.

Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih berjaga-jaga di sekitaran demonstran dan tidak mengijinkan massa KNPB bergerak menuju Kantor DPRP.

June 15, 2016 1

ULMWP Berpeluang Diterima Menjadi Anggota Penuh Grup Negara Melanesia

KBR, Jakarta- Organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) hari ini menyampaikan pandangan umum sekaligus permohonan keanggotaan tetap pada Pertemuan Menteri luar Negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di Fuji pada 14-16 Juni 2016. Anggota Tim Kerja ULMWP, Markus Haluk mengungkap delegasi mereka hari ini menyampaikan pandangan umum di hadapan Menteri Luar Negeri anggota-anggota MSG untuk dapat menjadi anggota penuh. S

Kata Markus keputuisan akan diberikan pada pertemuan para pemimpin MSG pada pertengahan Juli 2016 di Solomon Island.

“Pertama disampaikan bahwa dari sisi kesiapan masyarakat Papua mendukung penuh ULMWP baik orang Papua yang berada di Papua, di dalam negeri, di rimba raya dan di luar negeri. Kedua, dukungan terus berdatangan dan di waktu yang sama pemerintah telah meningkatkan kekerasan yang meningkat di Papua. Jadi update situasi tapi juga menyampaikan kesiapan ULMWP menjadi full member. (Sudah ada tanggapan?) Keputusannya nanti diputuskan oleh para pemimpin di Solomon Island Juli 2016,” ungkap Markus kepada KBR, Rabu (15/6/2016).

Markus menambahkan, selain 2 orang delegasi ULMWP yang berangkat ke Fiji, aktivis Papua lain hari ini mendukung ULMWP dengan aksi damai yang dilakukan di 10 kota di Papua. Markus mengklaim dalam aksi ini sekira seribu orang ditangkap polisi.

Menurut Markus tak ada lagi alasan MSG menolak permohonan ULMWP menjadi anggota penuh setelah mereka diterima menjadi anggota pengawas atau observer sejak 2015.

“Bagian yang para pemimpin MSG minta (untuk bersatu) sejak 2013 kami sudah penuhi. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk mereka menunda atau mengulur-ulur waktu untuk menerima kami sebagai full member,” pungkasnya.

Peluang

Penanggungjawab Lembaga Kemanusiaan Papua Honai Center, Basilius Triharyanto menilai Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) berpeluang diterima menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG). Meski begitu, menurut Basilius, tidak mudah karena ada upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menghambat status mereka dinaikkan menjadi anggota tetap.

“Perkembangan beberapa bulan terakhir ini, mulai terlihat pemetaannya dan pemetaan antara negara-negara anggota MSG yang mendukung west Papua yang diwakili ULMWP. Posisinya saat ini ketua MSG sendiri, perdana menteri Solomon Island Manasseh Sogavare menegaskan sejak awal bahwa ia mendukung penuh kehadiran ULMWP dalam MSG. Komitmen ini dijelaskan dan ditegaskan sejak awal. Sementara Manasseh Sogavare sendiri akan memimpin pertemuan tingkat pimpinan negara-negara MSG pada Bulan Juli depan,” kata Basilius kepada KBR, Rabu (15/6/2016).

Basilius menambahkan, anggota MSG yakni Fiji dan PNG merupakan dua negara yang bersahabat dengan pemerintah Indonesia. Mereka beberapa kali diklaim mendukung Indonesia, di beberapa forum sidang, keberpihakan mereka kepada Indonesia lebih kuat. Sementara untuk negara anggota lain yang sejak awal mendukung West Papua untuk menjadi anggota MSG adalah Vanuatu, Salomon Island dan New Caledonia.

“Di dalam forum itu memang ada perdebatan, tapi kalau melihat komitmennya tidak berubah, diterimanya ULMWP dalam MSG sangat terbuka dan yang melatarbelakangi itu adalah memang yang diangkat hari-hari ini semakin terbukanya isu hak asasi manusia yang mendapatkan solidaritas di kalangan negara-negara Melanesia,” paparnya

Editor: Rony Sitanggang

June 15, 2016 0

Info: ULMWP Menerima Undangan Resmi Dari MSG

WENE-PAPUA – The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menerima undangan resmi dari kantor(MSG).

Berikut Informasi resmi ULMWP kepada seluruh rakyat West Papua:

Sebagai informasi bahwa pertemuan tingkat menteri luar negri Melanesia Spearhead Group (MSG) akan berlangsung di Suva Fiji, tanggal 14-16 Juni 2016. Undangan resmi United Liberation Movement for West Papua -(ULMWP) dari kantor MSG sudah terima 4 hari lalu (ini menjadi sejarah karena setelah observer ULMWP menerima undangan resmi dari MSG).

Pertemuan puncak Pemimpin MSG akan di Honiara Solomon Island 12-14 July 2016.

Mohon dukungan doa dan aksi.

Kiranya Tuhan memberkati semua kerja kita.

June 12, 2016 1

Status ULMWP Jadi Anggota Penuh Agenda Utama KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 19:13 WIB | Sabtu, 14 Mei 2016

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu agenda utama konferensi tingkat tinggi pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, adalah membagas peningkatan status keanggotaan United Liberation of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di MSG.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan akan hal itu ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP di Port Vila, ibukota negara Kepulauan Solomon, hari Kamis (12/5). Mereka meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.

Isu-isu itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka klaim sebagai genosida terhadap kemanusiaan di Papua.

Delegasi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada bulan Juni 2015.

Namun mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di ambang kepunahan.

Dikatakan situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi prioritas MSG untuk segera diatasi.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan rekannya PM Vanuatu, Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.

Perdana Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh MSG.

Dia mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG membahas masalah Papua Barat. Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa “Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras.”

Delegasi pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.

Rombongan datang ke Port Vila – tempat awal direncanakan untuk KTT Pemimpin MSG tahun ini – dengan niat menghadirkan dua poin petisi dengan pemimpin MSG. (pmpresssecretariat.com)

Editor : Eben E. Siadari

May 14, 2016 1

Ketua MSG Menangguhkan Pertemuan Puncak MSG, Mengirim Utusan Khusus untuk West Papua ke London

Geologie van Dorp, http://pmpresssecretariat.com, Monday, 2 May 2016,By PM Press May 2, 2016

Ketua MSG, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Hon Manasye Sogavare telah menunda KTT Pemimpin MSG dan akan diumumkan pada waktunya.

KTT itu awalnya dijadwalkan dimulai besok 3 Mei dan berakhir pada hari Jumat 6 Mei 2016.

Penundaan tersebut terjadi karena beberapa masalah penting dalam politik nasional dan menuntut kepemimpinan, tegasnya.

Ketua MSG sedang membangun hubungan dengan para pemimpin negara-negara MSG lainnya untuk menyepakati tanggal dan tempat yang pasti, yang akan memakan biaya bagi negara-negara anggota MSG. Setelah rincian ini selesai, para anggota MSG akan diinformasikan bersama-sama dengan masyarakat umum di negara-negara MSG.

Hal ini dilakukan dalam upaya MSG untuk memastikan bahwa masyarakat umum benar-benar diberitahui tentang keputusan yang dibuat oleh para pemimpin MSG kami.

Serangkaian berita daerah yang salah telah mengakibatkan ketegangan yang tidak perlu dan kesalahpahaman, dengan demikian telah menjadi prioritas bagi Ketua MSG untuk memastikan bahwa informasi yang benar, fakta dasar MSG disahkan dan disampaikan ke masyarakat MSG secara jelas dan transparan.

Menyangkut aplikasi keanggotaan “Persekutuan untuk Pembebasan West Papua (ULMWP)”, Ketua MSG telah resmi menerima aplikasi keanggotaan. Lamaran ini sekarang sedang disebarkan ke negara-negara anggota MSG dan akan menjadi masalah prioritas dalam agenda KTT Pemimpin MSG nanti.

Ketua MSG juga, telah mengirimkan Utusan Khusus-nya untuk Papua Barat, yaitu; Mr Rex Stephen Horoi, sebagai mewakilinya untuk mengikuti konferensi International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, Inggris.

Hal ini dipertimbangkan bahwa selama dua hari konferensi yang akan dimulai di London, hari ini akan dilaksanakan “musyawarah tertinggi” tentang “strategi layak dan realistis untuk mempertahankan pada agenda global hak rakyat Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka sendiri”. Hasil dari konferensi ini akan disampaikan kepada Papua Barat, pada saat keputusan KTT Pemimpin MSG berikutnya.

Pemimpin MSG lain yang ikut menghadiri Konferensi IPWP adalah Hon Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan Republik Vanuatu dan Hon Gary Juffa, Gubernur Provinsi Oro (Utara) di Papua Nugini.

Untuk pertanyaan terkait media, silakan hubungi:
Mr rence Sore
Sekretaris Ketua MSG
Kantor Perdana Menteri & Kabinet di Kepulauan Solomoni
Telepon: (677) 22202 Ext: 216
Diterjemahkan Ke dalam bahasa indonesia Oleh : Demi Cinta Papua dan diedit oleh PMNews Sumber Asli : http://pmpresssecretariat.com/2016/…

May 2, 2016 1

Internasionalisasi Aspirasi Papua Merdeka Tidak Bisa Dihindari

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia selama ini berusaha untuk menolak dan menghindari internasionalisasi masalah Papua. Padahal, pada kenyataannya masalah Papua termasuk aspirasi untuk merdeka sudah menjadi masalah internasional sejak lama. Oleh karena itu sulit menghindari sorotan dunia internasional atas masalah ini.

Hal ini dikatakan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Kumolo, dalam wawancara dengan satuharapan.com di Jakarta (24/2).

“Internasinalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, yang banyak melakukan kajian tentang Papua.

Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.

Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat, juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.

“Ketika beberapa tokoh OPM melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.

Ia mengakui ada perbedaan pendapat mengenai kadar internasionalisasi masalah Papua saat ini. “Ada yang bilang belum ada apa-apa, karena negara di Pasifik masih terlalu kecil dan ada juga yang berpendapat ini adalah masalah yang serius,” kata dia.

Namun, menurut Cahyo, MSG merupakan kelompok beranggotakan negara-negara yang merdeka. Anggota MSG sendiri merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Isu ini bisa saja dibawa ke forum yang lebih tinggi,” kata Cahyo.

“Meskipun MSG hanya bagian dari Pasifik Selatan, saya menduga mereka memiliki jaringan yang kuat dengan negara yang besar seperti Australia, Amerika Serikat. Kita tidak boleh menyepelekan mereka dan kita tidak boleh memandang mereka tidak memiliki kekuatan politik,” kata Cahyo.

Editor : Eben E. Siadari

February 25, 2016 0

Jokowi-JK Waspadalah, Papua Bakal Merdeka Susul Timor Leste?

KONFRONTASI– Isu Papua kian mengalami internasionalisasi. Kelompok separatis Papua makin mengglobal. Perjuangan jalur politik dan diplomasi luar negeri gerakan separatis Papua Barat tampaknya tinggal menunggu waktu bakal tercapai. Kemauan politik Jakarta membendungnya kalah cepat dari maneuver Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Vanuatu, Papua Nugini, Salomon Island, Fiji dan FLNK (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste). Pada 5 Juni mendatang, mereka menggelar KTT di Salomon Island.Setelah sekian lama organisasi Papua Merdeka berjuang, Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) yang digelar di Salomon Island pada 5 Juni 2015 berpotensi menjadi tonggak Papua Barat menjadi Timor Leste kedua.

Forum tersebut tidak bisa dianggap remeh. Sebab, secara kelembagaan, MSG dilindungi oleh PBB berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”. Perjanjian yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988 itu memasukan MSG sebagai badan resmi PBB di bawah Pacific Islands Forum (PIF).

Kewaspadaan pemerintah RI makin tertuntut tinggi karena wacana Papua Merdeka menjadi topik utama dalam KTT MSG. Fokus agendanya ngeri-ngeri sedap bagi NKRI, yaitu membahas status Republik Federasi Papua Barat sebagai anggota penuh MSG. Lho, memangnya sudah ada negara federasi Papua Barat?

Tanggal 5 Februari kemarin, MSG telah menerima pendaftaran ulang kelompok perlawanan Papua menjadi Republik Federal Papua Barat dalam wadah United Liberatian Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu. Wadah inilah yang bakal dilebur menjadi Republik Feredasi Papua Barat.

Pendaftaran ULMWP dimotori oleh Benny Wenda, tokoh separatis Papua di Inggris, dan merupakan gabungan dari tiga organisasi perjuangan orang Papua. Yaitu Republik Federal Papua Barat, Parlemen Nasional Papua Barat dan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan. Sebelumnya, pada 2013, MSG pernah menolak ULMWP menjadi bagian dari MSG justeru karena tidak adanya unifikasi kelompok-kelompok perlawanan di Papua Barat.

Bukan tak mungkin bila dalam KTT MSG mendatang melahirkan resolusi berdirinya Republik Federal Papua Barat. Kalau resolusi tercapai, tinggal dibawa ke Sidang Umum PBB melalui pembahasan tingkat kawasan Pacific Islands Forum. Kalau PBB menyetujuinya, itu berarti Papua Barat akan menjadi Timor Leste kedua dalam sejarah Indonesia. Terlebih lagi, sampai sejauh MSG masih solid mendukung Papua Barat melepaskan diri dari NKRI.

Soliditas tersebut tampak sekali ketika Proposal Papua, yang akan dibahas dalam KTT MSG sejatinya digelar pada 23-24 Maret lalu, tapi dijadual ulang pada Juni mendatang hanya karena menunggu situasi normal Vanuatu. Negara anggota MSG sekaligus sebagai Kantor Sekretariat MSG dan negara-negara Pasifik Selatan itu sedang dilanda bencana alam angin topan.

Vanuatu selama ini sangat loyal mendukung berdirinya Republik Federasi Papua Barat. Yang mutakhir, PM Vanuatu, Joe Natuman, menyatakan sama sekali tak keberatan menawarkan diri menjadi tuan rumah simposium para aktivis OPM yang digelar pada akhir tahun kemarin.

Yang patut disesalkan, langkah RI mengantisipasi ancaman disintegritas NKRI dalam kasus Papua Barat ini tergolong lambat dan lembek. Langkah pemerintahan Presiden Jokowi belakangan masih terbilang reaktif berjangka pendek dan tidak menuntaskan akar persoalan, yaitu memadamkan bara separatisme.

Pemikiran bahwa memberi bantuan bagi korban bencana angin topan kepada Vanuatu sebesar 1 juta US$ pada pertengahan Maret lalu akan membuat negara kecil akan lebih bersahabat pada Indonesia sebaiknya disisihkan. Bantuan itu tidak akan menyurutkan dukungan Vanuatu pada upaya mendirikan Republik Feredasi Papua Barat. Begitu juga dengan penyaluran dana otonomi khusus (otsus), yang malah sering diselewengkan oleh biokrasi Jakarta dan Pemda setempat.

Pendekatan berupa dialog damai Jakarta-Papua yang digagas belakangan, juga tak banyak memadamkan bara api separatisme secara kongkrit. Masuknya Indonesia sebagai Observer Country dalam MSG pun masih terbilang tanggung, karena hanya sebatas peninjau semata. Kalaupun Indonesia diterima menjadi anggota penuh MSG, itu juga tak banyak membantu. Sebab dalam voting, pasti suara Indonesia kalah karena dikeroyok oleh mayoritas anggota MSG.

Besarnya potensi Papua memisahkan diri dari NKRI, jelas membutuhkan terobosan. Di tingkat domestik, terobosan itu berupa jalan pintas untuk mensejahterakan rakyat Papua. Hal lain adalah langkah kongkrit untuk memberantas korupsi, penataan sektor-sektor ekonomi Papua secara berkeadilan dan kontinyu serta menaikan indeks pendidikan masyarakatnya.

Di lain pihak, menempuh jalan kompromi dengan tokoh-tokoh OPM merupakan pendekatan persuasi yang tak kalah pentingnya, bukan dengan jalan represif menetapkan para pentolan itu sebagai DPO sebagaimana yang pernah dialami oleh Benny Wenda. Menurut sumber IndonesianReview, jumlah personil fanatis gerakan separatisme Papua yang ngotot merdeka tidak sebanyak yang dibayangkan. Jumlahnya hanya sekitar 70-an orang, dan selebihnya hanya personil pelaksana tugas yang bekerja karena iming-iming bayaran.

Dalam persuasi terhadap pentolan tersebut, jalan kompromi sebagaimana langkah Jusuf Kalla dalam perdamaian Aceh patut dimutasikan ke Papua dan disesuaikan dengan konteks mutakhir tanah Cenderawasih tersebut. Itu tentu saja kalau ada good will dari pemerintah RI.

Di tingkat diplomasi luar negeri, pendekatan perlu dilakukan melalui jalur politik dan ekonomi. Hubungan hangat yang telah terjalin antara Presiden Jokowi dan PM. Papua Nugini, Peter O’Nieill, menjadi modal sosial yang perlu diperluas kepada para kepala pemerintahan negara anggota MSG lainnya.

Hubungan hangat yang dimaksud bukanlah sekedar acara-acara seremoni kenegaraan sebagaimana pengalaman Peter O’Neil yang menjadi tamu kenegaraan pertama usai pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7 pada Oktober tahun lalu. Kalau hanya hal semacam ini yang ditonjolkan, diplomasi bakal percuma karena tidak ada hubungan yang mengikat dan mendalam di kedua belah pihak.

Lihat saja dalam pertemuan itu, di depan Jokowi, PM Papua Nugini tersebut bersikap manis dengan menyatakan pihaknya menghormati kedaulatan Indonesia. Namun, sekitar empat bulan setelah itu, tak urung Indonesia mempertanyakan sikap aneh Peter O’Neill yang bersedia menjadi pemimpin diskusi Republik Feredal Papua Barat di tingkat regional Pasifik Selatan. Peter O’Neill juga menuduh pemerintah Indonesia sering menekan penduduk Papua, walaupun tuduhan itu telah dibantah langsung oleh Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri-nya sendiri.

Hubungan hangat RI dengan negara-negara MSG mestinya diikat dengan kerjasama ekonomi lebih kongkrit. Dalam kerjasama bilateral tersebut, Indonesia tak perlu sok jagoan dengan mengelurkan APBN untuk membantu permasalahan ekonomi negara setempat, karena wajah perekonomian Indonesia juga masih babak-belur. Jika ada itikad baik dari Presiden Jokowi, pemerintah RI bisa saja mengarahkan kelompok konglomerasinya untuk menyambung pasar berbagai komoditas dan jasa antara RI dengan negara-negara MSG hingga nampak ada kemanfaatan ekonomi dari hubungan bilateral yang terjalin.

Yang tak kalah pentingnya, pemerintah RI menghimpun berbagai fakta sosial, politik, ekonomi dan Hankam Papua dalam sebuah Dokumen NKRI. Dokumen inilah yang meyakinkan negara-negara MSG dan negara sahabat Indonesia bahwa permasalahan Papua adalah urusan rumah tangga Indonesia, bukan persoalan internasional.

Pelaksanaan pendekatan domestik dan diplomasi luar negeri yang bersifat radikal tersebut adalah cermin kedaulatan RI dalam menegakan hukum domestiknya di atas hukum internasional. Peluang untuk menegakan hukum domestik RI terhadap permasalahan Papua ini memang masih ada sisa waktu walau terbilang terlambat. Ini setidaknya tecermin dari aturan main MSG dimana syarat Republik Federasi Papua Barat menjadi anggota penuh MSG mesti melalui persetujuan RI.

Bila dua pendekatan tersebut tidak ditegakan dan Presiden Jokowi salah langkah, nasib Papua menjadi Timor Leste kedua tinggal menunggu waktu. *** (Kf/indonesianreview.com)

March 1, 2015 0