Gubernur Menegaskan Tak Ada Rakyat yang Minta Papua Merdeka

Gubernur Papua, Lukas Enembe usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10). (Foto: Melki Pangaribuan)

Penulis: Melki Pangaribuan 19:06 WIB | Kamis, 20 Oktober 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengklaim bahwa masyarakat Papua tidak ada yang meminta Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lukas menegaskan, Papua sudah merdeka bersama dengan Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi, kata dia, tidak ada yang namanya rakyat Papua meminta merdeka dari Indonesia.

“Sudah pastilah (rakyat Papua tidak ingin merdeka). Kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada yang minta Papua merdeka,” kata Lukas Enembe kepada satuharapan.com usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10).

Sementara mengenai persoalan gerakan diplomasi internasional ULMWP, Lukas mengaku itu bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua.

Lukas mengatakan, tugasnya sebagai gubernur hanyalah untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat Papua.

“Itu (ULMWP) bukan urusan kita (Pemda). Itu soal urusannya diplomasi internasional dan ini kan perkaranya ke luar negeri. Jadi kita tidak punya kapasitas atau kewenangan untuk mengurus itu,” kata dia.

Lukas menilai Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) itu telah masuk dalam kewenangan diplomasi internasional.

“Kami punya kapasitas mengurus bagaimana menyejahterakan rakyat Papua. Karena ULMWP kan urusannya sudah kewenangan diplomasi internasional,” dia menambahkan.

Terhadap rakyat Papua yang terlibat gerakan ULMWP, Lukas mengatakan, hal itu juga bukan menjadi urusannya Pemda Provinsi Papua. Dia menilai, rakyat Papua yang tergabung dalam perjuangan Papua Merdeka di luar negeri itu merupakan gerakan yang berada di luar kendalinya sebagai Gubernur Papua.

“Itu kan orang-orang yang berjuang di luar. Itu tidak ada urusan dengan kita,” lanjutnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

October 20, 2016 0

Gubernur Lukas Enembe: NKRI Harga Mati bagi Rakyat Papua

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati bagi Papua. Ia mengatakan rakyat Papua tidak berpikir untuk merdeka. Ia sendiri mengatakan fokus untuk mensejahterakan rakyatnya.

“Sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik di tanah ini. Kami tidak berpikir untuk merdeka, tapi saat ini kami hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat yang hidup di atas tanah ini. ” kata Lukas Enembe lewat laman resmi pribadinya, http://www.gubernurlukasenembe.com.

Pernaytaan itu ia lontarkan dalam kaitan membantah beredarnya meme yang mengesankan dirinya berkata, bahwa bila Ahok tidak boleh jadi gubernur DKI Jakarta, maka Papua lebih baik merdeka saja.

Lukas Enembe yang menyampaikan penjelasan itu ketika mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Papua mengatakan, ia bersama dengan rakyat Papua sangat senang dan gembira, Pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Jokowi sangat fokus dalam membangun Papua.

“Sudah berkali-kali Pak Jokowi berkunjung ke Provinsi Papua dan ini menunjukkan bahwa beliau sangat ingin pembangunan Papua dapat berjalan dengan cepat,” kata Lukas Enembe.

Editor : Eben E. Siadari

October 19, 2016 0

Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

TEMPO.CO, Jayapura- Di halaman kompleks rumah dinas Gubernur Lukas Enembe di kawasan Angkasa, kawasan elit di Jayapura, Papua berdiri dua pohon Natal setinggi sekitar 3 meter dengan dihiasi berbagai asesoris. Dari balkon di depan halaman rumah terhampar pemandangan laut dan pebukitan yang tertutup kabut karena hujan deras pada 15 Desember 2015.

Setelah menunggu sekitar lima jam, Tempo diizinkan masuk.Berpakaian batik Papua didominasi warna oranye dan krem, Lukas mengaku dalam kondisi kurang sehat setelah 1 Desember lalu meninjau terowongan tambang milik PT Freeport di Timika.

“Saya tidak pakai oksigen waktu itu, jadi nafas saya sesak. Dokter saran saya diinfus, sebentar lagi saya akan infus,” kata Lukas kepada Maria Rita Hasugian, jurnalis Tempo dalam satu wawancara di ruang tamu, rumah dinasnya.

Sekitar 2 jam, Lukas menjawab pertanyaan Tempo seputar menguatnya peran generasi muda Papua menyuarakan kemerdekaan Papua, kondisi mengenaskan di beberapa kabupaten, otonomi khusus, dan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Ia berbicara pelan dan beberapa kali tertawa lepas. Mantan Bupati Puncak Jaya __ di sini wilayah kekuasan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka pimpinan Goliath Tabuni__ mengatakan dirinya masih seperti saat jadi bupati Puncak Jaya yang berbicara keras, berterus terang, tidak terkontaminasi dengan kepentingan orang lain. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana situasi politik di Papua saat ini dengan semakin menguatnya generasi muda Papua menyuarakan Papua merdeka?
Dari awal secara politik orang Papua sudah berbeda dengan daerah lain. Kontrak karya Freeport di Papua sudah ada tahun 1967. Papua belum berintegrasi dengan Indonesia. Integrasi tahun 1969. Orang Papua terutama di pesisir dijanjikan membentuk negara sendiri.Itu sebenarnya cikal bakal orang Papua berjuang terus sampai hari ini. Itu membuat sekat-sekat politik yang luar biasa dan tidak pernah membentuk orang Papua dalam jiwa murni bahwa kami adalah warga Indonesia.Sampai hari ini belum ada. Jakarta mengangap orang Papua bodoh, sewenang-wenang padahal yang mereka pimpin ini manusia. Mereka (orang Papua) paham sekali, mengerti sejarah dan seterusnya. Mereka pintar sekali.

Jakarta sebaiknya melakukan apa?
Jakarta memaksakan cara-caranya. Itu tidak pas. Segala persoalan bisa diselesaikan kalau orang Papua menentukan sendiri yang terbaik bagi mereka. Tapi kalau itu dipaksakan, maka itu tidak akan terjadi, dari generasi ke generasi akan begini terus.Kita lihat sejarah Papua dari awal sudah dibuat sekat-sekat politik. Jadi Papua butuh regulasi yang tepat untuk mengatur dirinya sendiri agar mereka merasa memiliki Indonesia. Harus diatur oleh dirinya sendiri. Kalau diatur oleh Jakarta, wah kami ini manusia. Seperti Undang-undang nomor 21 (UU Otonomi Khusus) tidak dilaksanakan sungguh-sungguh, maka orang Papua semakin tidak percaya. Kita minta Jakarta percaya pada orang Papua. Kalau tidak percaya orang Papua, pasti cara pandang mengenai Jakarta dan keindonesiaannya akan semakin luntur.

Ada perubahan dalam kebijakan Jakarta terhadap Papua sekarang?
Dulu di zaman presiden Soeharto, sangat arogan. Di Orde Baru ada DOM (Daerah Operasi Militer) dan seterusnya.Sekarang, Indonesia sedang berubah dari waktu ke waktu.Bukan zamannya lagi seperti dulu. Tidak bisa dengan cara kekerasan. Sekarang informasi sudah terbuka. Hari ini kita buat sesuatu di Tolikar, hari ini juga diketahui seluruh dunia. Jadi, ada akar-akar persoalan yang tidak sempat diselesaikan. Itu membuat generasi yang baru lahir, generasi 70-an adalah generasi yang merasakan penindasan, generasi yang merasakan operasi militer. Dia lahir pada sistem Orde Baru yang sentralistik dan represif seperti Benny Wenda, mamanya dibunuh.

Banyak pendekatan dilakukan pemerintah agar warga Papua bisa percaya,tapi belum ada titik temu. Apa saran konkrit?
Saya berpandangan seperti ini banyak kelompok di Papua, ada yang hidup hanya untuk kepentingan pribadinya sesaat, dia mengaku hebat, dia bisa akses, dan ada kelompok memperjuangkan kepentingan Papua. Jadi agar trust ke Indonesia,perlu membuat regulasi untuk memperbaiki Undang-undang Otsus lewat undang-undang baru. Yang kurang kita perbaiki lewat undang-undang baru. Yang terjadi selama ini hampir semua tidak dilaksanakan.

Pernah ada evaluasi?
Evaluasi tidak dilaksanakan. Anda menawarkan otonomi khusus plus? Kita sedang dorong jadi Prolegnas 2016. Mudah-mudahan pemerintah menyetujui,membahas masalah ini. Hak-hak afirmasi orang Papua ditampung semua disitu terlebih pembangunan Papua. dalam kondisi Papua yang kaya,orang Papua miskin. Jakarta jangan jadikan Papua sebagai objek untuk mengambil kekayaan alam saja. Tapi kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kemakmuran rakyat. Itu yang harus diperjuangkan. Kita sudah memahami orang datang ke Papua kamuflase.Buktinya Freeport.Ternyata semua orang ingin mendekati Freeport. Jadi kalau ada orang yang datang untuk kepentingan bisnis, kepentingan pribadi, mengambil kekayaan alam, rakyat Papua akan menonton saja, rakyat Papua berdoa saja:Tuhan, cara kerja Mu sendiri yang menentukan mereka. Orang Papua bukan tidak tahu bagaimana rakusnya orang-orang untuk memperebutkan tanah Papua.

Ada organisasi orang Papua yang sistematis untuk kemerdekaan Papua seperti KNPB dan ULMWP. Bagaimana penjelasan Anda dengan fenomena ini?
Saudara-saudara kita itu memandang Jakarta tidak bisa lagi diharapkan. Itu yang saya lihat. Sehingga mereka bersuara terus sampai ke tingkat internasional. Mudah-mudahan Jakarta memahami bahwa berarti ada yang tidak beres di Papua, harus diselesaikan. Harus ada sesuatu yang besar dibuat di Papua supaya orang Papua tunduk pada negara dan memiliki kapasitas Indonesia , berkarakter sebagai orang Indonesia, berkemampuan sama dengan yang lain, tidak merasa miskin, tidak merasa bodoh.

Dari mana pemerintah harus mengurai benang kusut ini?
Biayanya memang tinggi kalau melakukan rekonsiliasi, ada agenda-agenda politik yang harus diselesaikan secara menyeluruh dari Jakarta. Misalnya kalau mau selesaikan Papua panggil mereka, bicarakan. Maksud Anda dialog? Dialog dalam pengertian membangun kebersamaan Indonesia. Dialog dalam pengertian membangun Papua. Itu harus dilakukan oleh semua komponen termasuk yang berseberangan dengan kita. Bukan berarti dianggap kita memisahkan diri. Tapi orang Papua memandang dialog dalam arti memisahkan diri dari Indonesia, itu yang salah.

Menurut Anda, mereka yang berseberangan dengan Indonesia mau berdialog?
Saya pikir mereka masih mau. Seperti Jaringan Damai Papua yang sudah jalan, kalau bisa libatkan semua komponen termasuk yang berseberangan dengan kita. Apa kekhawatiran dari dialog ini sehingga belum juga dilaksanakan? Kemungkinan dialog akan mengarah pada referendum dan merdeka. Karena dialog bagi orang Papua berarti merdeka.

Keberadaan TPN-OPM cukup mengkhawatirkan saat ini?
Setiap orang yang terbunuh dianggap TPN-OPM (pelakunya). Itu stigmatisasi yang tidak bagus bagi orang Papua. Tidak semua orang di Papua sebagai TPN-OPM. Tapi setiap ada pembunuhan dituduh kelompok itu. Tidak bisa digeneralisir. Salah satu tindakan aparat negara kita di sini, berdampak pada situasi nasional. Saya minta kepada teman-teman, hati-hati dalam menempatkan diri sebagai aparat keamanan di Papua. Bikin masalah terus, Jakarta yang pusing.

Anda merasa tidak dihargai sebagai pemimpin di Papua?
Peristiwa Tolikara diciptakan. Mungkin ada tujuan tertentu yang mereka buat. Jangan dikira orang papua disini bodoh, tidak. Mereka tahu.

Sampai sekarang uji balistik kasus penembakan di Tolikara tidak diungkap ke publik. Mengapa?
Seluruh kejadian di Papua tidak pernah mereka ungkap. Uji balistik itu omong kosong semua.

Kalau begitu bagaimana mengungkap kebenaran?
Kebenaran, keadilan utk menemukan kasus-kasus di Papua tidak pernah terjadi. Dibunuh saja begitu. Dikatakan sedang diburu, diburu di mana? Setiap peristiwa penembakan tidak pernah diakhiri secara tuntas. Tidak ada yang tuntas, seluruhnya.

Menurut Anda, apa sebenarnya dibalik peristiwa-peristiwa ini?
Ini rencana besar jakartakah untuk kontrol Papua untuk mengambil potensi kekayaan alam kita. Bayangkan dari tahun 1969 sampai sekarang, seluruh potensi dicaplok, illegal logging masih terjadi, illegal fishing masih terjadi. Illegal mining karena dimiliki orang-orang tertentu saja, atau mengambil saja dan di sini dianggap tidak ada manusianya.

Seberapa besar toleransi masyarakat Papua terhadap situasi yang ada sekarang? Jangan Jakarta lupa, Papua dihuni oleh orang-orang asli di sini. Dihabiskan pun, tetap kembali hidup, histori dari zaman ke zaman ada. Orang Papua dihabisi, imigran semakin banyak datang, itu tidak jadi persoalan karena alam Papua hidup. Jangan cara Jakarta untuk habiskan Papua. Dampaknya persoalan ini akan menjadi bom waktu ke depan.

Anda bertemu Pak Menkopolhukman terkait dengan saham Freeport pada awal Desember lalu. Apa yang Anda sampaikan?
Sikap Papua jelas, ini momen tepat bagi perpanjangan kontrak karya tahap 2021. Kita sudah menyampaikan keinginan pemerintah provinsi. Ada 17 item yang ktia sudah kasih. Item ini sudah kita sudah bahas dalam era akhir Presiden SBY. Sikap yang sama kita sampaikan kepada Pak Jokowi. Salah satu item yang penting adalah pemegang saham.Harus carikan regulasi yang cepat untuk dapatkan saham. Keikusertaan Papua sebagai pemilik saham harus ditentukan kali ini. kita mungkin cari pola yang tepat, mungkin seperti Blok Mahakam. Pemerintah dan orang asli Papua harus memiliki deviden tetap setiap tahun. Itu yang masih kita diskusikan.

Papua terkesan tidak aman, jurnalis asing saja tidak bisa masuk Paua sampai sekarang.
Siapa yang larang? Papua sesungguhnya aman. Pernah protes ke Kemlu karena jurnalis asing tidak boleh ke Papua? Kita di sini deklarasikan ke wartawan apapun, silakan masuk. Akses sudah terbuka. Tidak ada yang tersembunyi sekarang. Wartawan asing bisa ke daerah lain, kenapa tidak bisa ke sini.

Ada informasi status DOM di Papua belum dicabut secara resmi?
Saya belum tahu sudah dicabut atau belum. Kelihatannya masih ada.Kapan dicabut, kita belum tahu.

Anda membuat kebijakan penggunaan dana otsus 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pemerintah provinsi. Namun di Wamena, rumah sakit kondisinya memprihatinkan, di Tolikara ada info ketersediaan guru minim bahkan hanya hadir menjelang ujian. Apa Anda mengetahui masalah ini?
egini, dana otsus 80 : 20 baru satu tahun. Besarnya sekitar Rp 4 triliun lari ke kabupaten. Ini baru satu kali jalan. Belum ada evaluasi menyeluruh. Ini memang tergantung bupatinya. Kalau dia sungguh-sungguh memajukan visi misi, dia mengalokasikan dana sesuai perdasus (peraturan daerah khusus), yakni pendidikan 20-30 persen, kesehatan 30 persen, ekonomi 20 persen. Pegang perdasus sehingga dia fokus pada visi misi, penanganan, dan targetnya. Saya yakin waktu per waktu kita akan perbaiki.Kalau bupati tidak fokus, tidak punya pandangan visi ke depan untuk target yang akan dicapai, kabupaten itu akan mati dan rakyatnya akan menderita luar biasa.

Apakah Anda menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran Otsus?
Bappeda lapor,ini satu tahun jalan, jadi kita belum evaluasi. Tahun kedua kita akan bentuk tim lebih besar untuk evaluasi pelaksanaan 80 persen. Timnya gabungan.

Ada informasi tentang pencatutan beras untuk rakyat miskin (raskin). Anda sudah mendapat laporan soal pencatutan?
Kita sudah tahu. Terjadi dari sini atau dari pergudangan di Wamena. Bagaimana alur penyaluran beras raskin? Harusnya dari sini (Jayapura) ke Dolog di Wamena. Jadi apakah terjadi di Wamena atau disini, kita akan lihat secara baik. kalau terjadi di wamena, kelemahan ada di Dolog atau pejabatnya. Sudah pernah diperiksa? Belum ada pemeriksaan.Tim harus kita bentuk. Ini pelanggaran luar biasa. Wamena harus diperiksa, apa pemda Jayawijaya tahu atau tidak, atau dimainkan oleh petugas Bulog.

Belum pernah terima laporan?
Belum pernah. Saya baru dengar. Ini berarti kelemahan ada di Wamena.Harus cari tahu jangan- jangan pemda Jayawijaya ambil-ambil ini. Mereka pemain.Sudah dipersoalkan banyak sekali, tapi masih main.

Bagaimana mengatasi harga kebutuhan yang mahal di pegunungan tengah?
Ah itu sudah biasa lah. Selama industri tidak dibangun di Papua harga mahal. Kegiatan ekonomi seperti apa untuk mengatasi mahalnya harga kebutuhan masyarakat? Harus ada industri di Papua. Kita bicara pembangunan smelter, itu berdampak pada pembangunan industri lain. Sehingga tidak ada lagi kemahalan.Selama tidak ada industri, barang-barang mahal sekali.Tidak ada yang murah di pegunungan.

Tidak ada intervensi untuk menurunkan harga?
Kita bicara bangun industri. Karena semua naik pesawat, maka intervensi kita buka akses jalan. Mudah-mudahan tahun 2018 akses jalan semua kita buka. Tinggal peningkatan pengaspalan. Akses jalan dibuka, akan membuka kegiatan perekonomian sekitar pegunungan tengah.

Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai situasi Papua?
Kita mau orang Papua harus merasa diri sebagai orang Indonesia, harus dimulai dari kita orang Papua sendiri. Diikuti dengan tindakan pemerintah tentang bagaimana pemerintah menyediakan waktu, kesempatan kepada orang Papua. Jangan cara-cara Jakarta dibawa ke sini. Cara-cara Jakarta itu apa? Contohnya, memakskan kehendak tanpa mendengar dari orang Papua. Tidak boleh ada kebijakan dari Jakarta tanpa melibatkan semua institusi yang dibentuk oleh negara di sini.Kepada saudara- saudara kita yang berseberangan, harus kita yakinkan mereka dengan cara yang soft, yang bisa dipercaya orang Papua, dengan pendekatan mufakat.

Kalau dibelah hati orang-orang Papua sekarang, kira-kira berapa persentase mereka dukung NKRI?
Kalau dibelah sekarang hatinya, mereka akan bilang: saya mau merdeka (tertawa). itu pasti akan bicara seperti itu.

Tentu tidak mudah bentuk negara…
Makanya kita harap pemerintah JakarTa memberikan afirmasi dengan perhatian penuh pada masyarakat Papua. Dari aspek regulasi, jangan buat undang-undang untuk mencelakakan orang Papua Pada tahun 2020, Papua jadi tuan rumah PON (Pekan Olahraga Nasional).Kita dorong orang lebih berpikir olahraga daripada politik terus. Kita harus dorong dengan menggairahkan orang muda untuk bertarung di PON. Sehingga daerah ini tidak bicara isu politik terus, kita disandera. masyarakat Papua juga harus mandiri, tidak tergantung pada pemerintah pusat. Jadi ada kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan.

August 12, 2016 0

Untuk Masuk Menjadi Anggota Penuh di MSG

JAYAPURA –Jubi – Dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura Marinus Yaung menyatakan, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mempunyai peluang besar, untuk diterima menjadi anggota tetap (full member) Melanesian Spreadhead Group (MSG).

Demikian ditegaskan Marinus kepada Bintang Papua di Jayapura, Kamis (14/7).

Hal itu, kata Marinus, karena MSG mengundang secara resmi ULMWP untuk hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG pada tanggal 14-16 Juli 2016 di Honiara, ibukota Kepulauan Salomon.

“Itu kan sebuah bentuk pengakuan resmi kepada ULMWP, untuk didengar proposal ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG,” katanya.

Selain itu, juga terkait adanya sejumlah kasus yang terjadi di Papua, antara lain kasus pelanggaran HAM yang luar biasa dan ruang demokrasi masih ditutup rapat oleh militer Indonesia.

Berikutnya yang menjadi peluang tersebut, Tim Pencari Fakta dari Pasific Independen Forum (PIF) masuk ke Papua untuk mencari data-data pelanggaran HAM. Tapi hingga kini pemerintah Indonesia belum mengizinkan.

Juga adanya kesadaran spirit Melanesian Brotherhood atau semangat Persaudaraan Melanesia.

Ini merupakan cikal-bakal berdirinya MSG pada tahun 1929 di Honiara, Salomon Island. Melanesian Brotherhood didirikan tiga negara, yakni Vanuatu, Papua New Guinea (PNG).

MSG Perdana Menteri Salomon Island Manaseh Sogavaereh sempat mengundang Presiden RI Joko Widodo, untuk membahas masalah Papua, juga menjadi satu dasar pertimbangannya, karena pemerintah Indonesia mengabaikan undangan tersebut.

Dikatakan, MSG didukung negara-negara kuat seperti USA, Inggeris, Australia. Kini China mulai masuk dengan menawarkan investasi di bidang ekonomi dan perdagangan yang cukup besar, terutama di PNG, Fiji, Salomon Island dan Vanuatu. Negara-negara ini sebenarnya paling menentukan keanggotaan MSG.

Menurutnya, USA dan Inggris merasa penting mendukung ULMWP ke MSG, supaya kedua negara ini bisa menjaga kepentingan Freeport di Mimika dan Inggeris di British Petroleum di Teluk Bintuni.

Dia menjelaskan, ULMWP bisa menjadi observer dan kini diberi ruang yang besar di MSG untuk mengajukan proposal ulang sekaligus meningkatkan status ULMWP, karena ada dukungan Inggeris dibelakang, karena penasehat utama MSG adalah Inggeris. Bahkan negara-negara MSG adalah bagian dari negara-negara persemakmuran dibawah pemerintahan Ratu Inggeris.

“Jadi saya punya keyakinan penuh USA dan Inggeris berada dibalik pengajuan ULMWP sebagai anggota penuh MSG,” katanya.

Dikatakan, hal ini bukan berarti pemerintah Indonesia kalah diplomasi. Walaupun pemerintah Indonesia sudah kalah diplomasi di Pasific.

“Kita sudah kalah jauh isu -isu Papua di MSG semakin kuat dan semakin mendapat dukungan dari rakyat Melanesia di negara-negara Pasific Selatan, agar ULMWP menjadi anggota tetap MSG,” lanjutnya.

Namun demikian, kata dia, Indonesia bisa melakukan untuk menghentikan ULMWP menjadi anggota MSG adalah mengirim delegasi yang betul-betul bisa melakukan lobby dan diplomasi dalam KTT MSG.

“Pilihlah delegasi yang berakar dan punya massa kuat di Papua itu baru bisa mempengaruhi keputusan negara-negara MSG,” tukasnya.

Disamping diplomasi di luar negeri, tambahnya, pemerintah Indonesia perlu serius menutaskan dan menyelesaikan seluruh kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.

Dia menuturkan, jika pemerintah tak serius menangani dan menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, maka peluang ULMWP menjadi anggota tetap MSG makin kuat dan bola liar akan menuju kepada keputusan-keputusan politik yang jauh lebih besar dan bisa jadi menuju ke referendum, jika isu pelanggaran HAM Papua terus-menerus dibiarkan dan tak diselesaikan dengan tuntas.

Dijelaskan, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut B. Pandjaitan telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran di Papua dan Papua Barat mari seriusi itu kerja dengan serius minimal tiga kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dibawa ke Pengadilan HAM tak boleh diluar Pengadilan HAM jangan sampai kasus Wasior, Wamena dan Paniai diselesaikan diluar Pengadilan itu justru akan membuat Papua terus membara.

“Dan isu Papua merdeka akan semakin menyala dan berkobar-kobar,” terangnya. (mdc/aj)

July 15, 2016 0

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

Rabu, 29 Juni 2016, 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. “Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6).

Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis guna menjadi solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua, terutama terkait manuver kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Papua di forum internasional. “Persoalan Papua saat ini bukan lagi hanya mencakup ranah domestik, tapi sudah lama menjadi isu internasional,” katanya.

Bahkan, kata Jimmy, berbagai upaya internasionalisasi seringkali membuat posisi Indonesia serba salah dalam menyikapi persoalan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok-kelompok itu mengubah strategi dan tak menggunakan kekerasan, tapi melalui diplomasi.

“Sebagai bagian dari kepedulian kami kepada bangsa ini, kami minta pemerintah lebih serius urusi Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat 2004-2009 dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat 2009-2014 ini.

Karena itu, Jimmy meminta pemerintah mengantisipasi pertemuan di Solomon pada 14-16 Juli mendatang. “Jangan terlalu ‘over confidence,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan di Papua dengan membentuk tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. “Soal Papua belajarlah dari Soekarno saat pembebasan Irian Barat. Di saat seru-serunya diplomasi pembebasan, Soekarno sudah berani mengumumkan pembentukan provinsi,” katanya.

Dia mempertanyakan mengapa sekarang pemerintah dan DPR tak berani menyatakan pembentukan Provini Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. “Memang pemekaran ada konsekuensinya soal anggaran, tapi semestinya tak berlaku untuk Papua yang luasnya tiga setengah kali Pulau Jawa,” katanya.

Dia mengatakan, pembentukan tiga provini baru di Papua sudah melalui proses panjang dan akan sangat penting untuk memacu perkembangan wilayah serta mempersempit gerakan yang dapat menggoyahkan NKRI. “Apa susahnya bentuk lima provinsi? Untuk Papua jangan hanya merasa terbebani anggaran. Uang bisa dicari. Tapi kehilangan kedaulatan tidak akan bisa kembali,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah agar jangan main-main dengan isu Papua dengan menganggap remeh persoalan Papua. “Jangan tonjolkan ego sektoral. Kita harus serius,” katanya.
Sumber : Antara

June 29, 2016 0

Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum

JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Panus Jingga menyatakan, seluruh rakyat di Papua mau dialog, namun dialog versi rakyat ini kadang diartikan sebagai buntut dari segala sesuatu yang tidak tercapai, sehingga kesan yang dimunculkan disebagian orang adalah dialog sama dengan referendum atau dialog merupakan satu kata kunci menuju referendum.

Dikatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kesempatan perayaan Natal di Papua sempat mengungkapkan, akan membuka ruang Dialog antara Pemerintah dengan rakyat di Papua, namun ungkapan Dialog yang sempat terlontar dari mulut Presiden bukan Dialog Jakarta – Papua seperti yang ada dalam pikiran semua orang di Papua. Hal ini mengingat Dialog Jakarta – Papua merupakan konsep Dialog yang telah digagas sebelumnya oleh Pastor Neles Tebay melalui jaringan Damai Papua.

Menurut Panus Jingga, kita jangan salah persepsi tentang konsep Dialog yang diungkapkan Presiden Desember 2014 lalu, kalau ditelisik lebih seksama, makna Dialog yang dimaksudkan Presiden Jokowi adalah bagaimana membuka ruang komunikasi yang intens antara Pemerintah dengan rakyat di Papua dalam soal-soal pembangunan dan kemajuan di Papua, bukan Dialog untuk referendum.

Panus mengingatkan, upaya-upaya untuk Dialog diresponi semua pihak, namun sekali lagi Dialog dibutuhkan dan harus berada dalam konsep yang jelas dan tidak keluar dari NKRI. Kelompok Jaringan Damai Papua perlu menelisik apa konsep Dialog yang diinginkan Pemerintah seperti diungkapkan Presiden, mengingat Presiden tidak pernah mengungkapkan Dialog Jakarta- Papua, Presiden hanya mengungkapkan membuka ruang Dialog.

Jaringan Damai Papua perlu mengirim konsep ke Presiden atau ke Jakarta, Papua sebenarnya mau apa, itu dikirim ke Presiden. “ Kalau Presiden katakan itu ada unsur memisahkan diri dari NKRI, maka BIN sebagai Badan Intelijen Negara akan menghentikan proses Dialog itu,” ujar Panus Kemarin.

Konsep Dialog akan diuji oleh BIN. Lembaga Intelijen Negera ini akan menterjemahkan konsep Dialog yang diungkapkan Presiden dengan konsep Dialog yang diinginkan rakyat Papua sebagaimana digagas oleh jaringan Damai Papua melalui koordinatornya Pastor Neles Tebay, ujar Panus.

Diakui, memang hanya Dialoglah yang akan membuka ruang untuk menyelesaikan semua masalah di Papua, semua sektor, kalau Jaringan Damai Papua telah dibentuk sebagai sebuah Tim yang mulai membangun Dialog, maka sebaiknya Tim yang sama juga terbentuk dari Pemerintah, Pemerintah juga harus punya Tim yang mempunyai konsep Dialog, hingga kedua konsep Dialog itu disamakan, disatukan. Diingatkan juga peran BIN yang tak akan diam saja, BIN akan selalu mengikuti perkembangan dari permintaan Dialog rakyat Papua, bahkan BIN akan menilai kalau Dialog itu menganggu kestabilan Negara, BIN akan hentikan, BIN akan lihat kalau berbau referendum, otomatis tidak akan jadi.

Lebih dari itu konsepnya akan beda saat mantan Presiden Habibie mengundang 100 Orang Papua yang disebut Tim 100 menghadap Presiden, konsep seperti itu mungkin bisa. Jaringan Damai Papua diminta untuk mulai membangun komunikasi dengan Presiden dan menyodorkan konsep Dialog mulai sekarang mengingat proses Dialog itu panjang dan sudah harus dimulai dari sekarang.

Sementara itu, Yan Christian Warinussy Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari kepada Bintang Papua Kamis (26/3) menuturkan, Pernyataan Presiden Jokowi tersebut tentang dialog ternyata cukup mempengaruhi perubahan total dalam aspek komunikasi politik Jakarta-Papua, dimana kata dialog yang sebelumnya sulit digunakan oleh sebagian besar pejabat negara, di pusat dan daerah, tetapi kini seringkali diucapkan dengan mudah dan tanpa halangan, bahkan diperbincangkan dalam berbagai level.

Menurut pandangan saya selaku Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defender/HRD) di Tanah Papua bahwa seharusnya sejak itu, (27/12/2014), Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat beserta segenap otoritas keamanan di daerah ini, seperti Polda dan Kodam juga mulai mempersiapkan diri dan mengkaji dialog sebagai alat penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua.

Sekiranya Gubernur Papua dan Papua Barat beserta jajaran DPR Papua dan Papua Barat maupun MRP serta MRP PB segera ikut memfasilitasi berbagai langkah hukum dan politik dalam mendorong terjadinya dialog diantara berbagai komponen masyarakat di Tanah Papua sejak sekarang ini.

Terselenggaranya dialog diantara rakyat di Papua dan Papua Barat atau bisa disebut sebagai Dialog Internal Papua dapat difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah di kedua provinsi tertimur di Nusantara tersebut sejak sekarang ini.

Barangkali akan sangat baik, jika kedua Kepala Daerah Provinsi di Papua dan Papua Barat tersebut dapat meminta nasihat dan saran bahkan asistensi dari Jaringan Damai Papua (JDP) beserta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai inisiator dan sekaligus fasilitator dialog Papua – Jakarta atau Papua – Indonesia yang masih aktif hingga dewasa ini.

Dialog seharusnya kini menjadi kata kunci dan dapat didorong untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan pemerintahan dan terutama dalam konsep penyelesaian konflik sosial-politik di Tanah Papua untuk Membangun Perdamaian Bersama.

Tujuan pencapaian Papua Sebagai Tanah Damai (PTD) seharusnya tidak menjadi slogan kosong, tapi merupakan sebuah tujuan luhur dari semua komponen pemerintah lokal/daerah, insitusi keamanan (TNI/POLRI) maupun masyarakat adat/sipil dan kelompok masyarakat sipil pendukung Papua Merdeka ke depan. (ven/sera/don/l03)

Source: BinPa, Jum’at, 27 Maret 2015 01:59

March 27, 2015 0

MRP : Kerja Sama Kawasan Tabi Perlu Melihat Tiga Hal

JAYAPURA – Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Seblum Werbebkay, mengatakan, Percepatan Pembangunan Kawasan Tabi menjadi tanggung jawab Kepala Daerah di lima Kawasan Tabi. Kelimanya adalah Bupati Kabupaten Jayapura, Walikota Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Sarmi dan Bupati Memberamo Raya.

Lima Kepala Daerah Tabi ini perlu memperhatikan tiga hal. Pertama pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Tabi akan berhasil ketika kelima Bupati dan Walikota di Tabi ini duduk bersama-sama untuk membicarakan program prioritas pembangunan kawasan Tabi yakni membicarakan infrastruktur jalan yang menghubungkan semua daerah di kawasan Tabi. Pembangunan infrastruktur jalan ini penting dan lima Kepala Daerah ini kalau benar-benar berkomitmen membangun Tabi, maka upaya-upaya ke arah pembangunan infrastruktur itu mulai dilakukan dengan menggandeng Badan Percepatan Pembangunan Papua.
Kedua, hal penting yang harus jadi perhatian para Kepala daerah di Tabi adalah pembangunan SDM di Tabi.

Pembangunan SDM Tabi perlu dibicarakan bersama-sama oleh lima Kepala Daerah ini, apakah itu pendidikan tingkat dasar, lanjutan pertama maupun pendidikan lanjutan SMA atau SMK. Dengan tidak melupakan pentingnya memberikan perhatian ketrampilan kepada SDM di kawasan Tabi. Pendidikan ketrampilan kejuruan terang Seblum merupakan pendidikan keahlian yang perlu diperhatikan, selain itu pentingnya perhatian Kepala Daerah terhadap keberadaan Balai Latihan Kerja yang dikhususkan dalam rangka mempersiapkan tenaga tenaga kerja siap pakai teruatam mereka yang putus sekolah bisa dibina di Balai Latihan Kerja tersebut, ujar Seblum

Kehadiran Balai Latihan Kerja yang benar-benar difungsikan akan berdampak positif terutama mengurangi pengangguran. Seblum juga mengatakan, pendidikan formal yang disipkan itu tak hanya pendidikan di dalam daerah saja, melainkan lima Kepala Daerah Tabi sudah mulai memikirkan bagaimana anak-anak Tabi ini bisa menyencam pendidikan di luar daerah atau pendidikan ke luar negeri.

Lebih lanjut Ondoafi Sarmi ini mengatakan, hal ketiga, masalah perekonomian rakyat di kawasan Tabi hendaknya lebih diperhatikan kalau memang para Kepala Daerah Tabi sudah bersepakat untuk memberikan perhatian serius dan kerjasama kawawasan Tabi, maka ekonomi rakyat merupakan masalah yang sangat penting dan menjadi program prioritas pengembangan kawasan Tabi.

Dia mengingatkan, apapun bentu bentuk kerjasama kasawan Tabi yang nanti dikerjakan dalam waktu-waktu kedepan ini, satu hal pokok yang perlu diperhatikan adalah Kepala daerah harus menggandengkan Adat, kerjasama Pemrintah dan Adat tidak bisa dipisahkan, lembaga Adat perlu diakomomodir sebab Adat posisinya sebagai mitra Pemerintah.

Seblum menjelaskan, ketika infrastruktur, pendidikan, ekonomi diperhatikan, dengan sendirinya kerjasama yang dibangun ini akan sampai pada proses terbentuknya Provinsi Tabi. “Hal itu terjadi sendirinya, karena Kepala Daerah di Tabi telah meletakan dasar pembangunan yang benar-benar jadi prioritas,” terangnya kepada Bintang Papua di Kantor MRP, Rabu (25/3)

Dia mengimbau kerjasama kawasan Tabi yang mulai dirintis lima Kepala daerah Tabi ini memberi perhatian penuh pada sektor kehutanan, bagaimana Kepala Daerah memproteksi pengolahan hasil hutan berupa kayu, kayu jangan diolah di luar Tabi, sebab kayu yang dibawa ke luar akan merugikan masyarakat banyak. Semua HPH diolah sendiri. (ven/don/l03)

Source: BinPa, Jum’at, 27 Maret 2015 01:56

March 27, 2015 0

JDP Fasilitasi Dialog Internal Papua

JAYAPURA — Jaringan Damai Papua (JDP), sesuai dengan peranannya sebagai fasilitator untuk semua, akan menfasilitasi Dialog Internal Papua dalam rangka menyambut ajakan dialog yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Papua, Desember 2014 lalu.

Hal itu diungkapkan dalam siaran Pers yang disampaikan Koordinator JDP Pater Dr. Neles Tebay di Kampus STFT Fajar Timur Abepura, Kota Jayapura, Kamis (19/3). Menurut Neles, Dialog Internal Papua ini akan diselenggarakan dalam tahun 2015 ini di Jayapura, Papua.

Dalam kunjungan lalu, ujar Neles, Presiden Jokowi menyampaikan dua komitmen pemerintah yakni membangun Papua menjadi Tanah Damai dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Tanah Papua melalui Dialog.

Komitmen ini memperlihatkan, terang Neles, bahwa pemerintah telah membuka diri dengan untuk berdialog dengan Papua dalam rangka menjadikan Papua sebagai Tanah Papua.
“

Jadi Dialog Jakarta – Papua bermuara pada terciptanya perdamaian di Tanah Papua. Itu berarti agenda dialog Jakarta – Papua adalah pembangunan perdamaian di Tanah Papua,” terang Pemenang Penghargaan Tji Hak Soon Justice and Peace Award dari Seol, Korea Selatan, tahun 2013 silam.

Karenanya, tambah Neles, warga Papua yang hidup diatas Tanah Papua ini mesti menyambut keterbukaan pemerintah ini dengan gembira. Pasalnya, komitmen pemerintah ini merupakan suatu kesempatan emas yang disediakan oleh pemerintah untuk membahas tentang pembangunan perdamaian di Tanah Papua melalui suatu proses dialog.

Untuk menyambut kesempatan inilah, jelas Neles, JDP mengambil inisiatif untuk mengfasilitasi Dialog Internal Papua sebagai suatu tahapan persiapan menuju Dialog Jakarta – Papua.

Menurut pengamatan JDP, cetus Neles, Dialog Internal Papua ini penting sekali untuk dilaksanakan karena sudah merupakan kebutuhan, bahkan suatu kerinduan warga Papua. Ketika Dialog Jakarta – Papua diwacanakan, banyak pihak mengangkat pentingnya dialog internal antara warga Papua sebelum berdialog dengan pihak Jakarta.

Pernyataan seperti “Sebelum kita berdialog dengan Jakarta, perlu ada dialog antara kita yang hidup di Tanah Papua”, ini sudah berkali-kali disampaikan oleh banyak pihak.

Menyadari pentingnya dialog internal ini, JDP memilih moto “Mari Kitorang Bicara Dulu”.

Neles mengatakan, JDP melihat juga bahwa di antara warga Papua sendiri belum ada pemahaman yang sama tentang tujuan dan agendanya. Ada pihak yang berpandangan bahwa Dialog Jakarta – Papua ini membahayakan integritas teritorial RI. Ada juga pihak lain yang menganggap bahwa Dialog Jakarta – Papua ini berbahaya karena dapat menghancurkan ideologi Papua Merdeka.

Selain itu, kata Neles, masih ada orang yang memahami bahwa Dialog Jakarta – Papua merupakan solusi atas konflik Papua. Padahal Dialog Jakarta—Papua bukanlah tujua melainkan sarana untuk mengindentifikasi masalah dan mencari solusi-solusi terbaik dengan melibatkan semua pihak yang berkentingan.

Ketika JDP menawarkan Papua Tanah Damai sebagai tujuan maupun agenda dari Dialog Jakarta – Papua, ucap Neles, sejumlah pihak masih mempertanyakan konsep Papua Tanah Damai. Bahkan masih ada pemahaman yang berbeda tentang Papua Tanah Damai. Para pimpinan agama yang tergabung dalam Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) menganggap Papua Tanah Damai sebagai visi masyarakat Papua yang mesti dibangun dan diperjuangkan oleh setiap warga Papua, entah apapun agamanya. Tapi ada pihak lain yang melihat Papua Tanah Damai sebagai upaya untuk menutupi dan menyangkal segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Neles mengutarakan, Dialog Internal Papua dilaksnakan untuk melibatkan semua warga Papua dalam membahas konsep Papua Tanah Damai dan menetapkan tujuan agenda Dialog Jakarta—Papua menurut warga Papua.

Dalam Dialog Internal Papua, setiap dan semua warga diminta pendapatnya dan dikonsultasikan, sehingga merasa dilibatkan dalam upaya membangun Papua yang damai sejahtera melalui dialog Warga Papua yang dimaksud disini bukan hanya Orang Asli Papua (OAP), ucap Neles, melainkan juga semua paguyuban yang hidup di Tanah Papua.

Maka semua anggota Paguyuban, sebagai warga Papua, diundang untuk berpartisipasi dalam Dialog Internal Papua. Semua Paguyuban diajak untuk memberikan pemikiran yang konstruktif tentang pembangunan perdamaian di Tanah Papua.

“JDP akan memikirkan metodeogi, sarana, dan cara yang tepat untuk melibatkansemua warga Papua dalam Dialog Internal Papua,” ujar mantan Wartawan The Jakarta Post ini. (Mdc/don/l03)

Source: Jum’at, 20 Maret 2015 00:36, BinPa

March 20, 2015 0

Kemenlu dan Sekda Bahas Pembangunan Papua

JAYAPURA—Gubernur dan Wagub Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM terus-menerus membangun kerjasama, khususnya dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik.

Hal itu terungkap saat Kemenlu RI dan Sekda Papua membahas Pembangunan di Papua, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (17/3), kemarin.

Sekda Papua T.E.A. Heri Dosinaen, SIP, ketika bersama Kemenlu RI khususnya Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik membahas pembangunan Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/3).

Ia mengutarakan kebijakan Gubernur dan Wagub Papua berusaha membuka akses dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik, yang tentunya mempunyai andil untuk bekerjasama dengan Indonesia, khususnya di Papua dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Menurut Sekda, pemerintah Papua dan pemerintah negara –negara Pasifik yakni menggelar Festival Budaya Melanesia di Papua New Guinea (PNG) dan juga Pameran Industri di Port Moresby tahun lalu, untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki Papua, yang tentunya bisa dimanfaatkan negara-negara lain dan bermuara kepada peningkatan ekonomi di Provinsi Papua.

Sekda mengutarakan, kehadiran rombongan dari Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik untuk melihat daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Apa yang ada di Papua harus dikomunikasikan ke dunia luar bahwa Papua dengan kondisi obyektif dan pembangunan yang ada sehingga tak ada informasi-informasi miring yang tentunya mereduksi NKRI di dunia internasional, karena Papua menjadi sentral pandangan dari negara-negara luar terhadap Indonesia khususnya Papua.

Senada dengan itu, Direktur Informasi dan Media Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Sofia Sudarma mengatakan pihaknya melihat cukup banyak kebijakan Pemda Papua yang telah memajukan daerah Papua hingga kini.

“Hal sangat positif dan sejalan dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri juga yang memprioritaskan kepentingan rakyat,” kata Siti Sofia.

Dikatakan Siti Sofia, pihaknya juga berkunjung ke daerah-daerah salah-satunya Papua untuk melihatsekaligus membangun citra Paoua terkait pelbagai potensi yang ada, agar pihaknya bisa mempromosikan ke luar negeri, khususnya segala potensiyang ada di daerah.

“Kami juga membentuk hubungan antar masyarakat di luar negeri. Kami disini juga bertemu dengan pelbagai pihak ada yang pengrajin, kebudayaan, pendidikan, untuk mendorong hubungan antar masyarakat,”

tandasnya.

Ditanya apa potensi besar di Papua, ujarnya, kebudayaan sangat besar dan merupakan keunikan tersendiri. Tak bisa ditemukan di tempat lain serta mendapat perhatian besar di luar negeri.

Terkait hasil bumi, katanya, Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa dianjurkan dilakukan investasi dan mengundang investor, untuk bersama membangun Papua. (Mdc/don/l03)

Source: Rabu, 18 Maret 2015 03:05, BinPa

March 18, 2015 2

Pro Papua Merdeka Hanya Tahu Papua dari Sisi Negatif

JAYAPURA – Mantan Diplomat RI untuk Brasil, (America Latin), Fredi Kambu, mengatakan, di America Latin sekitar 1500 NGO (LSM) yang mendukung (pro) gerakan Papua Merdeka. Namun persoalannya, dukungan itu tidak terarah, karena pihak NGO ini tidak tahu siapa pimpinan gerakan Papua Merdeka, seperti almahrum Theys Eluay.

“Jerman dan Belanda adalah negara yang pro aktif mendukung gerakan Papua Merdeka. Khusus Belanda, Walikota London memberikan hadiah rumah kepada Pimpinan Papua Merdeka di London untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Hal ini mendapat protes keras dari Kementrian Luar Negeri,”

ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan Tim Kementrian Luar Negeri Direktorat Informas dan Media dengan Pemerintah Kota Jayapura di Ruang Rapat Kantor Walikota Jayapura, Selasa, (17/3).

Dijelaskannya, selama dirinya menjadi diplomat luar negeri, adanya dukungan 1500 NGO dan dukungan negara lain terhadap Papua Merdeka, itu tidak lain disebabkan karena mereka (NGO dan negara luar negeri) hanya mengetahui kondisi Papua sisi negatifnya saja yang dibesar-besarkan oleh media, sementara sisi positif mengenai masalah keamanan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kegiatan pembangunan lainnya tidak pernah diketahui oleh pihak NGO-NGO dan negara luar tersebut.

“Isu yang disebarkan di luar negara adalah Indonesia tidak memperhatikan dan melaksanakan pembangunan di Papua, sehingga Papua tertinggal. Pelanggaran HAM pun menjadi menu makanan yang asik di luar negeri, tanpa memperhatikan hal-hal lainnya,”

tegasnya lagi.

Terhadap persoalan itu, tentunya disini tanggungjawab Kementrian Luar Negeri untuk menyikapi persoalan itu dengan serius. Maka dari itu, salah satu kebijakan yang ditempuh Kementrian Luar Negeri adalah menjaring segala informasi di Papua, dan melihat langsung kondisi pembangunan di Tanah Papua dan masalah-masalah lainnya, yang nantinya dijadikan referensi untuk menjawab isu-isu negatif yang disebarkan di luar negeri melalui pemberitaan di luar negeri.

Informasi yang pihaknya lihat dan rasakan langsung, akan ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa sesuai negara masing-masing di luar negeri, kemudian dikirim ke setiap pemerintahan melalui kedutaan RI di setiap negara-negara semua komponen terkait di luar negeri, seperti di negara-negara eropa dan negara-negara pasifik. Hal ini agar warga dunia internasional tahu persis mengenai kondisi yang ada di Tanah Papua.

“Persoalannya negara-negara luar hanya melihat Papua dari luarnya, tidak melihat ke dalam kondisi di Papua dan mendalami apa yang ada di Papua, padahal banyak kegiatan pembangunan yang sudah dicapai dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua. Keberhasilan pembangunan di Papua, pihak luar negeri tidak melihat hal itu, hanya melihat sisi negatifnya saja. Kami berusaha menjawab sorotan-sorotan negatif itu,”

katanya.

“NGO-NGO itu tidak mau tahu, mereka lebih banyak menyoroti yang negatif-negatif saja, apalagi adanya penembakan-penembakan dan segala macam yang terjadi. Penembakan-penembakan yang terjadi yang dilakukan aparat itu, saya tidak tahu apakah untuk mencari nasib atau naik pangkat. Karena bicara OPM itu siapa yang kasih senjata untuk mereka. Jadi kita harus jaga Papua ini dengan baik, supaya Papua berjalan sebagaimana adanya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sambungnya.

Ditandaskannya, tentunya persoalan Papua tidak terlepas dari berbagai pandangan dan kepentingan pihak luar terhadap Papua. Terutama negara-negara eropa dan pasifik.

Ditempat yang sama, Direktur Informasi dan Media, Kementrian Luar (Kemenlu) Negeri RI, Siti Sofia Sudarma, menandaskan, untuk masalah Papua Merdeka yang didengungkan di luar negeri bahwa Papua tidak dibangun dan adanya pelanggaran HAM. Baginya, persoalan yang disampaikan oleh pergerakan Papua Merdeka tersebut, dan di follow up oleh 1500 NGO tersebut, tentunya jika mereka (NGO) melihat dari sisi politiknya saja. Dan itu tantangan yang perlu dicermati dengan serius.

Namun, berbagai potensi yang ada pada bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan keamanan yang baik, tentunya menjadi modal untuk mengedukasi masyarakat internasional bahwa Kota Jayapura dan daerah wilayah Papua lainnya adalah kota yang aman, kota yang berkembang dalam menata dan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor pembangunan juga berjalan dengan baik.

Disinggung soal persoalan ganja yang menjadi ladang transaksi dari PNG ke Papua, kata Direktur Negeri RI, Siti Sofia Sudarma, bahwa masalah Narkoba kini menjadi perhatian serius pemerintah, apalagi Presiden Jokowi sudah menyatakan Indonesia darurat Narkoba, maka Kemenlu tentunya bekerjasama dengan negara lain untuk memberantas peredaran narkoba ini, seperti Philipina, Malasya dan negara lainnya, karena masalah narkoba ini bukan menjadi masalah Indonesia saja.(Nls/don/l03)

Source: Rabu, 18 Maret 2015 03:05, BinPa

March 18, 2015 3