Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hesegem SE : Tangkap OPM

JAYAPURA (PAPOS) -Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hesegem SE minta, Polri dan TNI segera seret kelompok bersenjata kehadapan hukum. Pasalnya ulah mereka kata Wagub sangat meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan ketertiban dan menghambat pembangunan di wilayah Papua.

Permintaan itu disampaikan Wagub kepada wartawan di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis (28/5) kemarin, menginggat belakangan ini keselompok bersenjata itu sering muncul meresahkan masyarakat, bahkan sampai terjadi kontak senjata dengan pihak aparat keamanan.

Menurutnya, ulah kelompok-kelompok bersenjata itu, merupakan tindakan tidak terpuji mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat serta perilaku yang tidak memuliakan nama Tuhan.

May 29, 2009 0

Pemerintah Diminta Perhatikan Para Pejuang Pepera

Peringatan kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI, 1 Mei, di Manokwari berlangsung secara sederhana. Jumat pagi,digelar ziarah ke Taman Makam Trikora,diikuti Bupati Manokwari Drs D Mandacan,Wabup Ir D Buiney,Dandim,Kapolres,para pejabat sipil, perwira TNI/Polri serta sejumlah perjuang veteran.

Upacara peringatan akan digelar secara bersamaan dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Borarsi, hari ini Sabtu (02/05). Sebelumnya,menyambut peringatan kedua hari bersejarah tersebut, Kamis,pada murid TK se Kabupaten Manokwari melakukan pawai,start di halaman kantor gubernur dan finish di lapangan Borarsi.

Ketua Dewan Gerakan Merah Putih (GMP) H Ismail Yenu mengatakan,makna kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI ini sudah mestinya diperingati setiap tahun. Karena dengan ini,diharapkan generasi penerus dapat memahami perjuangan para pendahulu.”Pejuang yang mengembalikan negeri ini ke negara maksudnya (RI). Supaya,orang-orang di sini,dapat setara seperti warga lainnya di Indonesia.Kita sebagai putra negeri peringati 1 Mei agar dapat mengucapkan terima kasih kepada negara ini dan para pejuang,” ujarnya kepada Koran ini,usai ziarah TMP,kemarin.

Namun demikian,Yenu berharap agar pemerintah dapat memperhatikan nasib para petujuang veteran.Karena menurutnya,masih banyak para pejuang yang kurang mendapat perhatian,tidak punya pribadi. ”Kami tidak mengeluh,tidak mendesak,tapi hanya berharap agar pemerintah memperhatikan para pejuang. Tolong mereka agar bisa hidup layak,” ujarnya.(lm)

May 4, 2009 0

Gubernur: Suka Tidak Suka, Momen 1 Mei Lebih Bermartabat

MANOKWARI-Memperingati HUT ke-46 kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI, Gubernur Papua Barat, Bram Atuturi yang bertindak selaku inspektur upacara (Irup) di lapangan Borarsi Manokwari, Sabtu (2/5), mengajak mereview dan merenung makna peringatan dengan jujur dan hati bersih.

Hasil dari perenungan akan sampai pada kesimpulan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui bahwa momen 1 Mei telah membuat rakyat Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat menjadi lebih bermartabat dan sejahtera.

”Walaupun masih ada sebagian yang belum secara langsung menikmatinya, namun saya yakin melalui UU No 35 Tahun 2008 tentang Otsus, Papua Barat akan lebih mengakselerasikan proses pembangunan fisik dan juga non fisik menuju masyarakat Papua Barat yang bermartabat dan sejahtera,”katanya.

Upacara peringatan HUT ke-46 kembalinya Irian Barat kepangkuan NKRI 1 Mei, Sabtu (2/5) ditandai dengan pembacaan keputusan Sidang Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat Kabupaten Manokwari, 29 Juli 1069. Dibacakan Ketua Gerakan Merah Putih (GMP), H Ismail Yenu,berisikan 3 butir keputusan.

Yakni, pertama,dengan atau tidak dengan Pepera,rakyat Irian Barat merupakan wilayah mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulta sejak 17 Agustus.Kedua,sama sekali tidak ingin dipisahkan dari kesatuan keluarga bangsa Indonesia dari Sambang sampai Merau oleh siapun.Ketiga,menolak dengan tegas setiap usaha yang mencoba memecah belah kami bangsa Indonesia dan merongrong kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu,lanjut gubernur,melalui momen 1 Mei 1963,dapat dilihat,hampoiar 95 % pejabat gubernur dan bupati di Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan anak-anak asli Papua. Tema peringatan, ”Dengan semangat 1 Mei 1963,mari kita mewujudkan masyarakat Papua Barat yang lebih bermartabat dengan mensukseskan pembangunan di segala bidang dalam bingkai BKRI”, dinalai gubernur sangat lah tepat. ”Kondisi ini tidak bisa kita bayangkan apabila kita rasakan sebelum momen 1 Mei,” ujarnya.

Pemprov Papua Barat bersama Pemprov Papua lanjut gubernur,tengah membahas untuk menjadikan 1 Mei sebagai hari libur fakultatif.Ini dimaksudkan,sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi perjuangan rakyat dalam upaya membebaskan diri dari penjajahan Belanda.

Mengenai pembangunan gedung juang yang rencana sejak 3 tahun lalu,menurut Bram,pada tahun 2009 ini akan direalisasikan. Keberadaan gedung juang nantinya dapat mewariskan kepada generasi muda.

Upacara HUT Kembalinya Irian Barat ke NKRI disatukan dengan Hardiknas. Berlangsung hikmad,dihadiri Bupati Manokwari,Drs D Mandacan,para pejabat sipil,TNI dan Polri. Dimeriahkan dengan berbagai kegiatan,seperti panjat pinang yang menyedikan sejumlah hadiah,serta pasar murah. Dengan hanya membeli kupon seharga Rp 25.000, sudah bisa mendapatkan 5 kg beras, 2 kg gula dan 1 liter minyak goreng.(lm)

May 4, 2009 1

Bas Prihatin Terjadinya Masalah Sosial

JAYAPURA (PAPOS) – Rentetan peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), di Wamena, Biak dan Kota Jayapura yang kini sangat meresahkan masyarakat mendapat perhatian serius dari ketua Klasis GKI Jayapura, Pdt. Bas Weyai.

Bas Weyai mengaku cukup prihatin atas terjadinya masalah-masalah social yang terjadi di beberapa daerah di tanah Papua saat ini, khususnya di kota Jayapura.’’Saya turut prihatin dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belakangan ini dipengaruhi rasa cemas dan ketakutan akibataksi kekerasan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab baik kekerasan secara fisik maupun pisikis di kota Jayapura,’’ kata Bas kepada Papua Pos di Jayapura, Rabu (15/4) kemarin.

Bertolak pada kondisi objektif yang diselimuti kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan terhadap aksi kekerasan tersebut, maka selaku pimpinan umat sekaligus petugas gereja ia menyerukan kepada segenap lapisan masyarakat dan umat beragama agar tidak terprovokasi dengan isu-isu kekerasan yang terjadi di Papua pada umumnya dan khususnya di kota Jayapura, Wamena dan Biak. ‘’Belakangan ini isu kekerasan tersebut cukup meresahkan dan mecemaskan tatanam hidup bermasyarakat,’’ ujarnya.

Selaku masyarakat agamawi di tanah Papua Bas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghargai hidup masing-masing sebagai anugerah Tuhan yang patut dipertanggungjawabkan dalam iman untuk menciptakan suasana damai dan kehidupan yang utuh dan harmoni. ‘’Mari kita hindari perilaku yang menyusahkan hidup orang lain dan tindakan kekerasan yang menghancurkan moral masyarakat,’’ pintanya.

Bahkan selaku ketua klasis GKI Jayapura menghimbau situasi kecemasan yang berkangsung hamper sepekan ini supaya dihentikan. Tindakan seperti itu menurut dia tidak terpuji dan tidak mencerminkan kerukunan umat beragama dan pergaulan kemasyarakatan yang selama ini tercipta dengan baik dan berlangsung dalam suasana damai di tanah Papua.

‘’Selaku pimpinan umat saya menghimbau seluruh umat Kristiani di kota Jayapura agar menghindari akses-akses tindakan kekerasan yang berbenturan dengan budaya damai, budaya persaudaraan, yang rukun dan budaya saling menghargai dan menghormati hak hidup tiap orang dan sesame kita yang hidup berdampingan, supaya memelihara dan mempertahankan norma-norma kemanusian dalam suasana hidup yang berkeadilan dan bermartabat,’’ tandasnya.

Sebagai pengamat masalah social di kota Jayapura, ia mengharapkan situasi ini dicermati dan ditangani aparat keamanan, dalam hal ini Polda Papua beserta jajarannya untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut secara hukum dan dengan pendekatan yang bersahaja dan sistematik, agar memberi kenyamanan bagi msayarakat sehingga kasus-kasus serupa tidak lagi mencemaskan dan meresahkan masyarakat pada waktu-waktu mendatang. (bela)

Ditulis oleh Javaris/Papos
Kamis, 16 April 2009 00:00

April 17, 2009 1

Agus Alua: Bukan Ulah Separatis OPM

Agus A. AluaJAYAPURA (PAPOS)

April 15, 2009 0

Janji?? Otsus Akan Pengaruhi Pemilu

JAYAPURA (PAPOS)- Kegagalan pelaksanaan Otsus Papua selama 8 tahun ini, yang belum menunjukan suatu perubahan yang signifikan bagi orang Papua, akan mempengaruhi tehadap partisipasi masyarakat Papua dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif yang akan berlangung bulan 9 April mendatang. Hal itu disampaikan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Peduli Kemanusian (PPK) Provinsi Papua, Murdiyono saat ditemui wartawan disela-sela acara seminar sehari pentingnya Pemilu 2009 ditanah Papua yang berlangsung di Hotel Muspagco, Rabu (25/2) kemarin.

February 27, 2009 0

John Ibo: Otsus Masih Pincang

JAYAPURA-Meski pelaksanaan Undang Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua sudah berjalan 8 tahun, namun sampai saat ini belum berjalan dengan sepenuhnya. “Sampai saat ini perjalanan Otsus Papua masih pincang,”ungkap Ketua DPRP Drs John Ibo, MM kepada Cenderawsih Pos kemarin. Kepincangan itu ditunjukan dengan masih belum adanya Perdasi dan Perdasus yang merupakan penjabaran dari pasal – pasal yang ada dalam UU No 21 Tahun 2001 tersebut.

Tak hanya itu, kata John Ibo, yang tidak kalah mirisnya lagi, seringkali pemerintah pusat membuat peraturan atau undang – undang baru tetapi kemudian undang – undang atau aturan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang No 21/2001 tentang Otsus Papua. “Ini sudah seringkali terjadi,” imbuhnya serius. Hal ini kemudian kerap menjadi kendala dalam implementasi Otsus Papua.

Diungkapkan, posisi Otsus ada dalam suasana merana. Pemerinah pusat ketika menetapkan Undang Undang dan aturan lain, harus mengingat bahwa ada undang – undang atau peraturan khusus untuk Papua dan Aceh, itu yang harus diberi celah, jangan dengan pengalaman yang ada seringkali bertentangan dengan Undang undang Otsus.

Lanjutnya, pihaknya saat ini terus menggenjot penyusunan Perdasi dan Perdasus yang merupakan tugas besar ke depan dan harus diselesaikan secepatnya demi kelancarana implementasi Otsus. Ia juga berharap agar semua kebijakan yang tengah disusun dapat diterima oleh pusat sebab seringkali suatu Perda mandegnya di pusat. “Ini kita selalu sering salah dengan pusat, kita tetapkan di sini sering tidak ditolerir oleh pusat,” ujarnya. Hal itu juga disebabkan karena masih minimnya orang yang berbicara tentang minoritas dan kekhususan Papua.(ta)

September 8, 2008 0