Tingginya Migran ke Papua Tidak Perlu Ditakuti

JAYAPURA—Tingginya arus Migran ke Papua dalam beberapa tahun belakangan ini, sebagaimana diungkapkan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH, menarik perhatian seorang Ekonom Uncen, DR Arung Lamba SE,MM. DR Arung Lamba’ yang memang punya bidang spesialisasi masalah Migran ini, mengatakan tingginya arus migran ke suatu daerah, sebagai pertanda kemajuan suatu daerah atau kota. Begitu juga Migran yang terus meningkatkan ke Papua, merupakan suatu proses alami yang memang sulit dibatasi sebagai konsekuensi kemajuan Papua. Karena itu katanya, adanya keingin Pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur membatasi atau menyeleksi migran ke Papua, dianggap sebagai suatu kekhawatiran yang berlebihan yang tidak perlu terjadi.

Sebab dimana-mana pun di dunia ini,arus Migran selalu ada dan tidak mungkin dibatasi, sebab ini sudah merupakan gejala dunia. Ia mencontohkan di kota-kota besar

di Indonesia misalnya Jakarta, jika melihat penduduk asli Jakarta yang berada di Ibu Kota Negara tidak sampai 10 persen sisanya pendatang (migran), demikian juga di Makassar, mencari orang asli Makassar

di sana tidak cukup 10 persen, selebihnya suku dari luar dan yang ada di sekitarnya. “Saya tertarik bicara masalah Migran, karena memang spasialisasi saya, Skrip untuk program S1, Tesis S2 dan Disertasi saya di S3, semuanya meneliti masalah Migran,”jelas Arung Lamba’ yang juga terpilih Sebagai Sekum IKT Provinsi Papua, kemarin.

Namun yang terpenting disikapi pemerintah katanya bagaimana dengan tingginya Migran ke Papua tidak membuat penduduk asli tersingkir dalam berbagi sektor. Antara lain harus membekali mereka dengan keterampilan untuk bisa bersaing di sektor informal. Sebab pada umumnya migran ke Papua itu lebih banyak bergerak di sektor informal, dibanding sektor formal dan PNS.

Misalnya, makin maraknya pedagang kaki lima, pasar-pasar tradisional dll. Diakui masalah Migran ini memberikan dua pilihan bagi pemerintah, kalau mau menyeleksi yang masuk ke Papua,maka itu juga ada baiknya, tidak ada lonjakan pertambahan penduduk sehingga memudahkan penataan kota-kota. Namun di sisi, lain sektor-sektor informal tidak banyak. Sebaliknya jika Migran dibiarkan berjalan secara alami, di satu sisi akan menambah jumlah penduduk di Papua, namun disisi lain bisa memberikan dampak positif yaitu akan cepat berkembangnya sektor-sektor informal. Dengan demikian akan ikut membantu kebutuhan masyarakat setempat yang ekonominya belum mapan. “Misalnya kalau diseleksi atau dibatasi Migran ke Papua, maka yang ada mal-mal banyak bertambah, padahal belum tentu masyarakat asli semua mampu berbelanja di mal atau supermarket,”katanya. Jadi masalah ini memang jadi dilema. Tinggal pilih mau kota tertata baik dengan membatasi Migran atau membiarkan migran demi berkembangnya sektor-sektor informal.(don)

May 31, 2010 2

46 Tahun Irian Barat Masuk Ke NKRI Tidak Sia-Sia

WAMENA (PAPOS)- Setelah 46 tahun Irian Barat kembali kepangkuan NKRI, ternyata usaha pejuang Pepera tersebut tidak sia-sia, karena adanya bukti nyata bagi masyarakat Irian (Papua) seperti dengan banyaknya pembangunan yang dirasakan selama ini.

Hal tersebut dijelaskan salah satu tokoh pejuang Pepera kabupaten Jayawijaya, Bernard Manobi kepada Papua Pos di Wamena, berkaitan dengan peringatan kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI 46 tahun silam, Jumat (1/5) kemarin.

Menurutnya, sebagai saksi hidup dan sebagai pejuang Pepera, 46 tahun silam betapa sulitnya bagi para pejuang di kabupaten Jayawijaya yang dulunya disebut Keresidenan Pegunungan Tengah saat itu, untuk dapat bergabung ke NKRI. Namun pada akhirnya, dengan penuh pengorbanan air mata dan darah ketika melawan penjajah (Belanda), akhirnya usaha itu tidak sia-sia, hal ini dibuktikan dengan masuknya Irian barat kepangkuan NKRI.

Ditambahkan, sebagai pejuang Pepera yang berjuang demi pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah, Bernard mengharapkan kiranya anak cucu dan generasi muda di Papua untuk tetap mempertahankan wilayah ini dalam bingkai NKRI.(iwan)

sumber PAPUA POS !!!

May 24, 2010 2

TNI dan Polri Harus Bertindak

JAYAPURA [PAPOS]- Aksi brutal yang dilakukan TPN/OPM di Tinggi Nambut, Puncak Jaya dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi. Meskipun pemerintah kabupaten [Pemkab] Puncak Jaya sudah berusaha melakukan pendekatan, namun aksi TPN/OPM malah semakin menjadi-jadi, bahkan mereka tidak segan-segan mengintimidasi dan menteror warga serta melakukan pengrusakan pasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, jembatan dan gedung pemerintah lainnya.

Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesco Wonda, S.Sos mengatakan untuk menghentikan tindakan TPN/OPM ini, Pemkab Puncak Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri dengan cara apapun penyelesaian yang dibuat pihak pemerintah siap memback-up TNI dan Polri.

Karena TPN/OPM ini selalu melakukan intimisadi dan terror kepada warga, dimana mereka selalu memaksakan kehendak dengan meminta apa saja dari masyarakat, jika tidak diberikan, mereka mengancam ditembak dan jika satu peluru mereka hilang, maka warga harus ganti dengan lima ekor babi ( harga 1 ekor babi = Rp 2 Juta

April 29, 2010 1

Lukas Enembe: Operasi Menumpas TPN/OPM

PIDATO : Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saat memberikan arahan dalam suatu kegiatan di Puncak Jaya beberapa waktu lalu.
Jayapura [PAPOS] – Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe menegaskan, pihaknya siap mengungsikan penduduknya bila TNI/Polri melakukan operasi, guna menumpas kelompok separatis bersenjata TPN/OPM yang aktifitasnya sudah sangat meresahkan masyarakat di Distrik Meurok

" Kami siap mengungsikan penduduk sehingga pelaksanaan operasi tersebut tidak berimbas ke warga sipil," tegas Bupati Enembe menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Selasa(27/4) kemarin.

.Diakuinya, saat ini sepak terjang kelompok sipil bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu sudah sangat meresahkan , karena mereka (TPN/OPM) tidak saja menyerang aparat keamanan baik TNI maupun Polri tetapi juga warga sipil.

Apalagi, jelas Bupati Enembe, selain menyerang dan membunuh warga sipil, TPN/OPM juga membakar berbagai bangunan pemerintah yang ada seperti sekolah, puskesmas maupun kantor distrik.

Dalam melakukan aksinya, TPN/OPM membakar semua fasilitas yang dibangun pemerintah serta merampas ternak seperti babi milik penduduk. "Aparat keamanan harus bertindak tegas karena berbagai pendekatan yang dilakukan pemda tidak membuahkan hasil yang maksimal, padahal pihaknya sudah melakukan pendekatan sosial budaya," tegas Enembe.

Menurut Bupati Puncak Jaya , sejak tahun 2002 kelompok TPN/OPM sering melancarkan penyerangan hingga mengakibatkan banyak warga sipil dan aparat keamanan tewas serta menghambat pembangunan di kawasan itu.

Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe mengakui, masalah yang dihadapi daerahnya sudah dilaporkan ke Gubernur Papua Barnabas Suebu,Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hotman Marbun, Kapolda Papua yang diwakili Irwasda Kombes Pol Chaidir dan Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Supriyadi serta Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda.

Bahkan Senin malam (26/4) sudah dilakukan pertemuan guna membahas langkah yang akan diambil . Namun pertemuan tesebut belum menghasilkan langkah yang akan diambil sehingga dijadwalkan akan dibahas seminggu lagi.

"Mudah- mudahan dalam pertemuan nanti dapat diambil langkah yang tepat guna menangani masalah tersebut," harap Bupati Enembe. [anyong/ant]

April 28, 2010 0

Enembe: TPN/OPM ‘Cari’ Gubernur dan Wagub

JAYAPURA [PAPOS] – Ada pernyataan mengejutkan dari Lukas Enembe, bahwa TPN/OPM juga ‘membidik’ Gubernur Papua, Barnabas Suebu,SH dan Wakil Gubernur, Alex Hesegem sebagai sasaran mereka.

“ Pemda Puncak Jaya, sudah melakukan pendekatan persuasive kepada kelompok TPN/OPM, bahkan sudah pernah membawa 6 orang OPM ke Jakarta untuk memperkenalkan dunia luar. Saat itulah OPM menunjukkan nama-nama yang menjadi target mereka yang diantaranya ada Gubernur Papua, Barnabas Suebu dan Wagub Alex Hesegem,” ujar Lukas Enembe kepada wartawan seraya menambahkan bahwa hal ini sudah disampaikan ke Wagub.

“ Saya sudah memberitahukan Wakil Gubernur, Alex Hesegem untuk berhati-hati bicara,” kata Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, SIP kepada wartawan, disela-sela Rakorda Bupati dan Walikota se-Papua. Lebih jauh Lukas Enembe mengatakan, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sendiri telah melakukan berbagai pendekatan terhadap TPN/OPM yang berada di kabupaten Puncak Jaya. Tetapi, karena ini adalah masalah ideology, jadi bukan hanya masalah Pemda Puncak Jaya saja tetapi juga sudah merupakan masalah kedaulatan negara.

“ Tugas Pemda Puncak Jaya adalah mensejahterakan rakyat dan itu sudah dilakukan. Tanpa diminta Pemprov Papua pun wajib hukumnya bagi kami untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh Lukas Enembe menjelaskan, saat ini sekitar 200–300 orang anggota TPN/OPM berkeliaran di Kabupaten Puncak Jaya. Dimana 300 anggota ini terbagi menjadi tiga kelompok yang dipimpin Goliath Tabuni sebagai pimpinan tertinggi bersama dua bawahannya yakni Warius Telenggen dan Hengky Wonda.

Menurut Enembe, tiga kelompok ini dipersenjatai 26 senjata hasil rampasan dari berbagai tempat yang hampir tiap tahun dirampas seperti di Timika, Wamena dan Puncak Jaya. “Sekarang mereka berkumpul di markas Tingginambut,” katanya.

Diakuinya, Goliat Tabuni tetap menjadi pimpinan tertinggi. Selain itu, ada pimpinan Hengki Wonda dan terbagi dalam tiga kelompok. Tujuan kelompok ini jelas dengan paham ideologinya yakni meminta merdeka. “Ya minta merdekalah, mereka minta kemerdekaan Papua, ini masalah ideology mereka,” paparnya.

Enember menambahkan, kejadian penembakan di Distrik Mewulok, terhadap pekerja pembangunan jalan di Puncak Jaya adalah ulah mereka sebagai balas dendam terhadap kejadian-kejadian yang terjadi disana. Untuk menghindari adanya kejadian seperti itu akhirnya para pekerja pembangunan jalan ditarik ke Kota Mulia, untuk pengaspalan jalan dan ruas baru di kota. “Untuk sementara kita hentikan dulu pekerjaan pembangunan jalan di pedalaman, kita ada program lanjutan kegiatan baru. Kalaupun mereka [OPM-red] hancurkan jembatan besoknya kita bangun kembali,” tegasnya.

Jadi, kata Lukas Enembe meskipun adanya kejadian-kejadian penembakan di wilayahnya tetapi pemerintah kabupaten tidak pernah berhenti untuk melakukan pembangunan bagi masyarakat. [anyong]

Ditulis oleh Anyong/Papos
Sabtu, 24 April 2010 00:00

April 24, 2010 4

JIMMY DEMIANUS MINTA WAPRES FASILITASI DIALOG KEBANGSAAN

Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan.
Makasar, 10/9 (Antara/FINROLL News) – Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan.

“Kami minta Wapres Jusuf Kalla memfasilitasi dan memediasi penyelesaian Papua,” kata Jimmy Demianus Itji sebelum bertemu HM Jusuf Kalla di kediaman Wapres Jl Haji Bau, Makasar, Sulsel, Kamis.

Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap Wapres Jusuf Kalla dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.

Menurut dia, hal itu dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Jimmy menilai, Wapres Jusuf Kalla selama ini memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu, Wapres juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik.

Namun, katanya, jadi tidaknya dialog kebangsaan tersebut masih tergantung dua hal yakni; pertama, berkenaan UU 21 tahun 2001 tentang otsus baru ada satu PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Padahal masih ada sekitar delapan sampai sembilan PP lainnya tentang pengelolaan kekayaan alam, pengaturan tanah, proteksi, adat istiadat dan sebagainya yang ditunggu.

“Kedua, jangan lupa rakyat Papua telah memberikan suara yang signifikan kepada pasangan SBY-Boediono, sehingga pemerintahan baru harus buat terobosan untuk segera menyelesaikan masalah Papua,” katanya.

Menurut Jimmy, jika kedua hal tersebut bisa segera diselesaikan pemerintah baru ada kemungkinan dialog tidak diperlukan lagi.

Jimmy juga menjelaskan, jika harus dilakukan dialog maka para pihak yang dilibatkan setidaknya ada empat komponen yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Papua dan Papua Barat), masyarakat yang secara idiologis mendukung NKRI dan masyarakat yang secara idiologis bertentangan dengan pemerintah.

“Kalaupun ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” kata Jimmy. (T.J004)

September 10, 2009 0

Rakyat Papua Desak Dialog Kebangsaan Antara Jakarta – Papua

Pertimbalan rakyat Papua meminta pemerintahpunce menggese menggelar dialog kebangsaan antara Jakarta-Papua untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua.. Otonomi khusus yang telah berlangsung selama sekitar sembilan tahun dinilai telah gagal.Seramai 12 orang pertimbalan rakyat Papua, Khamis (3/9) diterima Naib Presiden Jusuf Kalla di pejabat Wapres di Jakarta..

Mereka menyampaikan lima permasalahan utama di Papua yang mesti diselesaikan bersama dengan pemerintah punce .Salah seorang pertimbalan rakyat Papua, Pendeta Karel Phil Erari memaparkan permasalahan itu yaitu dialog kebangsaan otonomi khas , rencana pemekaran wilayah, pertubohan penyelaras pengawasan program dan dana, dan pembongkaran makam Theys H Eluai. Dialog,kata Phil, merupakan alat demokratis guna menyelesaikan perbelahan di Papua,” ujarnya usai diterima Wapres di Jakarta. Phil yakin penyelesaian atas berbagai persoalan di Papua boleh diselesaikan dengan baik. Bila Aceh Sahaja boleh diselesaikan, Papua pula boleh diselesaikan.Beberapa tokoh Papua yang diterima Wapres, antara lain,Ahli DPR asal Papua Simon P Morin, tokoh orang ramai suku Amungme Tom Beanal, dan ahli DPD asal Papua Ferdinanda Ibo Yatipao.
(Malay/asni)

September 3, 2009 0

Tokoh Papua: Beri JK Mandat Jembatani Dialog Kebangsaan

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak sepuluh tokoh Papua mendesak agar pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan mandat kepada Jusuf Kalla untuk menjadi “jembatan” dalam Dialog Nasional Kebangsaan Papua-Jakarta. Dialog Nasional Kebangsaan dianggap wadah yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul terkait dengan persoalan masyarakat Papua.

Desakan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Simon Maureen yang didampingi Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal seusai bertemu dengan Wapres, Kamis (3/9) siang.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, Wapres Kalla yang jabatannya sebentar lagi berakhir, didampingi oleh staf dan tokoh-tokoh lainnya seperti mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, mantan Wakil Gubenur Papua Jhon RG Djopari, Pendeta Karel Phil Erari, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Ferninanda Ibo-Watipao.

“Kita harapkan Pak JK diberi mandat oleh pemerintah, untuk menjadi mediator dalam dialog nasional tersebut,” kata Maureen.

Menurutnya, masyarakat Papua tidak bermasalah jika Kalla tak bersedia memenuhi permintaan itu. “Namun Insya Allah, mengingat sumbangsih Pak Kalla selama ini dalam berbagai persoalan yang terjadi di Aceh dan di Ambon, tentu Pak Kalla akan bisa mempertimbangkan menjadi ‘jembatan’ dalam dialog tersebut,” tambah Maureen.

Hal senada disampaikan Tom Beanal. Mengingat pengalaman wapres dalam berbagai penyelesaian konflik, ia dinilai bisa berperan dalam dialog ini.

Adapun Pendeta Karel Erari mengatakan Dialog Nasional Kebangsaan sebenarnya sudah lama berlangsung, dan ingin ditingkatkan lagi secara rutin agar bisa menjadi katarsis penyelesaian seluruh persoalan yang ada di tanah Papua. “Kami tidak ingin keluar dari NKRI, akan tetapi kami ingin tempat untuk berbicara bebas dan merdeka dalam dialog nasional kebangsaan tersebut,” katanya.

Ia menilai, dialog ini mempunyai arti penting, sebab otonomi khusus dinilai tak berhasil untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Papua. Menurutnya otsus hanya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat besar yang menggunakan dana otsus.

September 3, 2009 0

11 Kursi di DPRP Digugat untuk Pejuang 1969

Ramses Ohee

JAYAPURA (PAPOS) -Masalah 11 kursi di DPRP yang dikhususkan untuk orang asli Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, kembali digugat. Kali ini gugatan sampaikan Ketua Barisan Merah Putih Ramses Ohee yang juga Ondoafi Waena.

Ramses meminta agar amanat Otsus menyangkut jatah kursi di DPRP dikembalikan pengangkatannya kepada masyarakat adat dan pejuang pembebasan Irian Barat dan bukan diperebutkan oleh partai politik (Parpol). Dikatakan, berdasarkan Peraturan Presiden No 1 Tahun 1962 tanggal 1 Januari 1962 jo Pempres No 1 tahun 1963 tertanggal 1 Mei 1963 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat peralihan yang isinya memuat pengangkatan anggota DPRGR berasal dari adat tokoh adat dari seluruh wilayah Irian Barat dan pejuang pembebasan Irian Barat.

Maka itu, jatah 11 kursi di DPRP termasuk 9 kursi di DPRD Papua Barat dan 2 kursi di DPR RI dikembalikan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP dan Pempres tersebut. Ramses menjelaskan secara konsideran peraturan tersebut telah dikutip menjadi salah satu dasar hukum dalam Undang-Undang Otsus No 21 Tahun 2001.

Sehingga wajar bila Masyarakat Hukum Adat, Keluarga Besar Masyarakat Adat Tanah Papua dan Pejuang Pembebasan Irian Barat menghendaki agar 11 kursi di DPR Papua dan 9 Anggota DPR Papua Barat dan 2 anggota DPR-RI dikembalikan pengangkatanya kepada mereka.

June 2, 2009 0