Pemalangan Kembali Terjadi di Manokwari

Manokwari (Sulpa) – Masyarakat pemilik hak ulayat kantor Uji Kelayakan Kendaraan Dinas Perhubungan Manokwari di Jalan Essausesa Sowi, distrik Manokwari Selatan memalang kantor itu karena belum melunasi hutangnya.

Koordinator aksi, Isak Indou dalam aksi itu mengatakan, dari Rp 1.650.000 total harga tanah seluas dua hektar ini, Pemda baru membayar Rp 13 juta.

“Persoalan ini sudah cukup lama, tapi seakan-akan Pemda malas tahu,”

katanya.

Mereka memberikan waktu lima hingga sepuluh hari ke depan kepada Pemda agar melunasi hutang itu. Pihaknya mengancam akan mengambil lahan itu jika Pemda belum membayar.

“Jika dalam waktu lima hingga sepuluh hari, pemda belum membayar, kami akan kembalikan uang Rp 13 juta yang telah dibayar. Dan kami akan ambil kembali tanah kami,”

katanya.

Isak melanjutkan, pemalangan ini sudah dilakukan kedua kalinya. Tahun lalu mereka memalang kantor ini, tetapi pemerintah tidak gubris.

“Jika aksi ini tidak juga mendapat respon, maka kami tidak akan lagi mentolerir,”

katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Manokwari Beni Boneftar mengaku, akan segera berkomunikasi dengan bupati Manokwari. Pihaknya mengupayakan agar persoalan ini dapat terakomodir pada APBD 2014.

“Kami akan segera sampaikan ke pimpinan, karena cuma beliau yang dapat mengeluarkan kebijakan,”

katanya.

Beni menilai, hal ini wajar, sebab, persoalan ini cukup lama. Menurut dia, Pemda harus segera membayar hak masyarakat. Ia mengakui jika Pemda baru membayar Rp 13 juta dari total harga tanah tersebut. (b/k4/r5)

Thursday, 19-12-2013, SulPa

December 20, 2013 0

Lagi, Uncen Dipalang Tuntut Yason Dibebaskan

Gempar Papua Palang Kampus UncenJAYAPURA – Lagi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Gempar) Papua lakukan pemalangan baik terhadap pintu gerbang Kampus Uncen Atas dan Kampus Uncen Bawah guna mendesak pihak Uncen maupun aparat kepolisian seegara membebaskan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Uncen yang juga Ketua Umum Gempar Papua Yason Ngelia.

Aksi pemalangan itu juga dirangkai dengan aksi mimbar bebas di depan pintu gerbang Kampus Uncen Atas, Rabu (11/12) kemarin pagi sekira pukul 08.00 WIT, sehingga membuat aktivitas perkuliahan tidak berjalan normal.

Puluhan mahasiswa dari Gempar Papua yang dikoordinir sejumlah aktivis diantaranya Alfa Rohrohmana dan Philipus Robaha tiba tepat Pukul 08.00 WIT langsung melakukan pemalangan dan juga membentang sejumlah pamphlet dan spanduk bergambar foto Ketua BEM FISIP Uncen Yason Ngelia.

Diantaranya pamflet yang bertuliskan segera bebaskan Yason Ngelia, ruang demokrasi bagi mahasiswa Papua dibungkam aparat kepolisian yang disertai dengan aksi penangkapan sejumlah aktivis.

Aktivis Gempar Papua Philipus Robaha mengatakan, bahwa pihaknya menduga penangkapan terhadap Yason Ngelia dipolitisir oleh aparat kepolisian, karena dia dituding telah melakukan pemukulan terhadap Wakil BEM FISIP Uncen Stenly Salamahu. Walaupun korban Stenly sudah mencabut laporan pengaduannya untuk menangkap Yason tersebut namun pihak kepolisian masih saja menahannya.

“Kami menduga penangkapan terhadap Yason Ngelia itu dipolitisir oleh aparat kepolisian. Dimana, dia (Yason) dituding telah melakukan pemukulan terhadap salah seorang mahasiswa Uncen yang juga merupakan Wakil Ketua BEM FISIP Uncen Stenly Salamahu. Kenapa pihak kepolisian masih menahan Yason padahal korban sudah mencabut laporan pengaduan kasus penganiayaan guna menangkap Yason,”

jelasnya.

Philipus menegaskan bahwa penangkapan terhadap Yason Ngelia sangat jelas dipolitisir oleh pihak kepolisian. Maka itu, dia bersama sejumlah rekan-rekan aktivis Gempar Papua yang lain mendesak agar Yason dibebaskan secepatnya dan tanpa syarat.

“Jadi, kami nilai penangkapan terhadap Yason sangat dipolitisir oleh aparat kepolisian. Oleh sebab itu, kami minta dengan tegas kepada pihak kepolisian untuk segera membebaskan Yason tanpa sayarat. Dikarenakan, dari pihak korban (Stenly) telah mencabut laporannya di Polisi untuk menangkap Yason. Ia (Yason) tidak bersalah,”

tegas Philipus.

Gempar menilai penangkapan terhadap Ketua BEM FISIP Uncen yang juga Ketua Umum Gempar Papua Yason Ngelia saat melakukan aksi demo damai menolak Otsus Plus di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) beberapa waktu lalu itu sama halnya mengadopsi cara-cara yang sudah tidah etis dan berlaku lagi di era reformasi saat ini.

Sebab, penangkapan tersebut dinilai sangat tidak beralasan sekali karena massa pendemo dalam hal ini Gempar Papua melakukan aksi demo secara damai, sementara pada saat aksi demo berlangsung tidak melakukan tindakan anarkis yang mencelakakan ataupun merugikan orang lain.

Ketika Bintang Papua menemui sejumlah mahasiswa di Kampus Uncen Bawah sangat menyesalkan aksi pemalangan dan pengusiran secara paksa dari dalam ruangan saat mereka menggelar ujian akhir semester yang dilakukan oleh sejumlah oknum mahasiswa sambil membawa kayu balok.

Dengan adanya aksi itu, sehingga membuat ratusan mahasiswa lari berhamburan ke luar ruangan dan aktivitas perkuliahan menjadi tersendat serta membuat kemacetan panjang di depan Kampus Uncen Bawah.

Berdasarkan pantauan Bintang Papua sekitar pukul 09.30 WIT Kapolsekta Abepura Kompol Decky Hursepunny didampingi Wakapolsekta Abepura Iptu Frits Orlando Siagian tiba dilokasi pemalangan di Kampus Uncen Atas.

Sementara itu, Pembantu Rektor (PR) 3 Drs. Fredrick Sokoy, M.Si., yang datang sekira pukul 10.00 WIT untuk menemui puluhan mahasiswa yang melakukan aksi mimbar bebas dan juga pemalangan guna melakukan negosiasi terhadap sejumlah aktivis Gempar Papua agar dapat membuka pintu gerbang kampus yang dipalang tersebut.

Sehingga tepat pukul 10.15 WIT, Kapolsekta Abepura Kompol Decky Hursepunny didampingi Wakapolsekta Abepura Iptu Frits Orlando Siagian bersama PR.3 Uncen Drs. Fredrick Sokoy, M.Si., berhasil membuka pintu gerbang kampus yang dipalang oleh puluhan mahasiswa tersebut.

Berdasarkan pantauan Bintang Papua tepat pukul 15.00 WIT puluhan mahasiswa Gempar Papua dengan sendirinya membubarkan diri di depan pintu gerbang kampus Uncen tersebut.

Sekedar diketahui bahwa Ketua BEM FISIP Uncen yang juga Ketua Umum Gempar Papua Yason Ngelia ditangkap kepolisian ketika melakukan aksi penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) Plus saat hendak menggelar aksi demo damai di depan Kantor MRP, Kotaraja, pada Kamis (07/11/13) lalu. Dan, Ysaon ditangkap bersama 15 aktivis Gempar Papua lainnya. (Mir/don/l03)

Kamis, 12 Desember 2013 08:25, BinPa

December 12, 2013 0

Merasa Tak Nyaman, Mahasiswa Palang Kampus

Rabu, 17 Oktober 2012 07:10

JAYAPURA – Kemarin, (Selasa, 16/10) Mahasiswa yang tinggal Asrama Rusunawa, dan Asrama Uncen Jayapura melakukan pemalangan Kampus Uncen Waena dan Kampus Uncen Jayapura. Pemalangan tersebut dilakukan pukul 06.30 Wit hingga sore hari. Akibat pemalangan tersebut aktifitas perkuliahan macet total.

Melihat hal itu, Rektor Uncen, Drs. Festus Simbiak, M.Pd, Danren/ 172 Jayapura, Kolonel Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolres Jayapura, dan Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, turun langsung ke lapangan berdialog dengan para pendemo, yang akhirnya pendemo bubar.
Koordinator Demo dan Ketua Asrama Mahasiswa Uncen Waena, Tenius Kombo mengatakan, buntut aksi demo dan pemalangan dimaksud tidak lain akibat sikap aparat keamanan yang datang di Asrama Uncen Waena melakukan intimidasi terhadap para penghuni asrama.

Intimidasi itu dilakukan Selasa, (16/10) pukul 04.30 Wit dini hari aparat keamanan datang ke Asrama dengan mobil Avansa warna hitam berpakaian preman dengan bersenjata lengkap mencari seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, namun ketika ditanya penghuni asrama aparat tersebut tidak memberikan namanya, bahkan ada penghuni asrama ditodongkan senjata.

Tak hanya itu ada juga aparat keamanan yang memaksa mencungkil pintu kamar asrama dan mengambil Hand Phone serta memukul dua orang penghuni asrama pada punggung belakangnya hingga kini berbaring sakit di asrama. “Atas masalah itu kami lakukan pemalangan agar masalah ini ditindaklanjuti sebab kami penghuni asrama tidak merasa nyaman sekali atas tindakan aparat. Kami mahasiswa masih trauma. Jika ada masalah sebaiknya dibicarakan sama-sama, jangan intimidasi seperti itu,” ujarnya kepada wartawan disela-sela kegiatan demonya itu di Gapura Kampus Uncen Waena, Selasa, (16/10).
Terhadap hal itu, dirinya meminta kepada Rektor Uncen Jayapura agar masalah ini dituntaskan supaya penghuni asrama mendapatkan kenyamanan, karena penghuni asrama perlu kuliah dengan tenang karena pihaknya datang untuk kuliah demi masa depan mereka dan masa depan tanah Papua, bukan untuk hidup dan kuliah dengan tidak tenang.

“Kalau cari seseorang, mari kita komunikasikan dengan baik. Kami tidak bermusuhan dengan aparat, tapi aparat yang suka cari masalah dengan kami. Kami minta aparat keamanan masuk ke asrama dan kampus. Kami saat tanya mereka hanya menyampaikan ada yang dicari namun tidak memberitahukan orang yang dicari terebut. Ini kan aneh,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Rektor Uncen Jayapura, Festus Simbiak, menandaskan, pasca tertembaknya Mako Tabuni membuat suasana mencekam dan rasa takut dari mahasiswa, dan memang pada saat itu Kapolda Papua menjamin untuk memberikan perlindungan, namun dalam perjalanannya para penghuni asrama melaporkan kondisi yang terjadi mulai dari aparat keamanan yang selalu mobilisasi ke asrama hingga kejadian dipagi ini (kemarin,red).
Kondisi demikian jelas membuat para mahasiswa menjadi takut dan merasa terintimidasi, akibatnya pada malam hari para penghuni asrama takut beraktifitas dimalam hari. Ini jelas sangat membatasi para mahasiswa didalam perkuliahaannya dan mencari hal lainnya yang berhubungan dengan perkuliahaannya.

“Jadi kami harapkan ada jaminan dari aparat keamanan agar keamanan kondusif dan para mahasiswa tidak merasa diintimidasi,” imbuhnya. Sementara itu, Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, mengakui, bahwa memang pada pukul 04.30 Wit anggotanya masuk ke asrama, namun kepentingannya mencari seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Tapi adanya laporan dari para mahasiswa tersebut tentunya menjadi koreksi besar bagi Polda Papua. Dan dirinya meminta kepada para penghuni asrama yang diambil Hand Phonenyan dan yang dipukul supaya segera melaporkannya kepada dirinya untuk diproses, sebab siapapun tidak kebal terhadap hukum.

Ditambahkan, kejadian kedatangan anggotanya ke asrama mahasiswa tersebut memang terjadinya miss komunikasi, namun kedepannya komunikasi harus dibangun dengan baik supaya pada masa-masa mendatang ada perbaikan-perbaikan yang baik didalam semua struktur kehidupan.
“Kalau ada masalah silakan kritisi, karena semuanya ini demi kebaikan penerus pembangunan bangsa ini,” pungkasnya.(nls/don/l03)

October 17, 2012 0

Kantor PT Angkasa Pura I Biak Disegel Massa

Kantor PT Angkasa Pura I Biak diduduki oleh puluhan massa dari enam marga yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat dan belum dibayarkan. Meski disegel, namun aksi itu sama sekali tidak mempengaruhi penerbangan di Bandar Undara Frans Kaisiepo Biak, Jumat (21/10) kemarin.

Tuntut Badar Udara Kaisiepo Diganti Rugi Rp 200 Miliar

BIAK-Puluhan warga melakukan pemalangan sekaligus penutupan Kantor PT Angkasa Pura I Biak Bandar Udara Frans Kaisiepo, Jumat (21/10) kemarin. Akibatnya, kantor tersebut sama sekali tidak melaksanakan aktivitasnya, ada satu dua pegawai yang masih terlihat namun mereka tidak bisa masuk dalam ruangan karena semua pintu ditutup massa.

Meski demikian, namun aktivitas di Bandar Udara Frans Kaisiopo Biak tidak terganggu. Pasalnya, massa hanya melakukan penyegelan dan penutupan terhadap kantor tersebut sehingga hanya aktivitas karyawan PT Angkasa Pura I Biak yang lumpuh total.

Massa yang mengaku gabungan dari enam marga pemiliki hak ulayat tak hanya melakukan pemalangan kantor, namun semua pintu kantor tersebut ditutup rapat-rapat. Bahkan sepanjang depan kantor mulai dari pintu dinding terpampang sejumlah pamflet dan spanduk.

Tak hanya itu, bagian depan kantor itu dikasih tali rafia layaknya police line dengan maksud tidak ada kendaraan yang bisa masuk dalam wilayah Kantor PT Angkasa Pura I Biak itu. Keenam marga yang dimaksud sebagai pemilik hak ulayat adalah Wakum, Rumaropen, Yarangga, Romsumbre, Rumbiak dan Simopiaref.

Puluhan massa yang sebagiannya juga adalah kaum ibu-ibu memilih duduk di depan sepanjang Kantor Angkasa Pura itu sejak pukul 07.30 – 18.00 WIT. Mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan Polres Biak Numfor. Meski melakukan pemalangan, namun mereka terlihat tertib dan hanya memili duduk, walaupun kadang ada satu-satu kali dari massa itu berteriak menuntut supaya lokasi yang digunakan Bandar Udara Frans Kasiepo digantu rugi.

“Sejak tadi pagi memang tidak ada karyawan yang berani masuk kantor, dan bagaimana bisa masuk kantor kalau semua pintu ditutup dan dijaga ketat oleh masyarakat. Saya juga tidak melihat pak Manager datang,” kata salah satu pegawai PT Angkasa Pura I Biak yang enggan namanya dikorankan sambil berlalu meninggalkan Cenderawasih Pos.

Aksi penutupan Kantor PT Angkasa Pura I Biak yang dilakukan itu dinilai sebagai salah satu puncak kekecewaan mereka atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp 200 miliar yang belum direalisasikan. Pasalnya mereka mengaku sudah dua kali melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan pihak PT Angkasa Pura I namun hingga saat ini belum ada realiasasi, hal itu yang dinilai menjadi pemicu dilakukannya pemalangan.

“Kami menutup Kantor PT Angkasa Pura I Biak sebagai bentuk kekecewaan terhadap ganti rugi tanah Badar Udara Frans Kaisiepo yang belum diselesaikan sampai saat ini. Pertemuan sudah dua kali dilakukan namun sama sekali tunturan Rp 200 miliar tidak ada realisasinya, lalu sampai kapan dan akan kah pertemuan terus,” kata Koordinator Aksi Pemalangan, Dance Rumaropen kepada wartawan di lokasi penyegelan itu.

Mereka menyatakan terus akan menduduki Kantor PT Angkasa Pura I Biak hingga ada jawaban pasti dan realiasi pembanyaran tuntutan mereka. “Kami akan terus menduduki kantor ini sampai ada kejelasan dan realisasi pembayaran ganti rugi tanah Bandar Udara Frans Kaisiepo sejak zaman Belanda hingga saat ini,” tandasnya.(ito/nan)

October 22, 2011 0