Delegasi Indonesia: LSM Pasifik Bermotif Politik dan Tak Beritikad Baik

Jayapura, Jubi – Delegasi pemerintah Republik Indonesia menolak tegas campur tangan luar terhadap urusan dalam negeri Indonesia, serta menganggap bahwa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dari beberapa individu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Pasifik, didasari oleh itikad tidak baik dan motivasi politik.

Pernyataan pemerintah Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang dilansir Antara, Rabu (14/9/2016), menegaskan kembali posisi strategisnya di Pasifik pasca pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang baru lalu.

Delegasi RI mengatakan bahwa Pasifik penting bagi Indonesia, dan sebaliknya Indonesia juga penting bagi Pasifik. Kembali pihaknya menegaskan bahwa Indonesia merupakan bagian dari Pasifik secara geografis dan kultural, dan sebanyak 11 juta dari 240 juta penduduk Indonesia memiliki latar belakang budaya Melanesia.

Menanggapi komunike PIF terkait isu pelanggaran HAM West Papua, delegasi RI tetap menolak tegas campur tangan luar terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Pihaknya menghargai keputusan PIF yang menyatakan sensitifnya isu Papua bagi Indonesia, dan tak lagi mencantumkan usulan untuk pengiriman misi pencari fakta ke Papua pada hasil Komunike tahun ini.

Delegasi RI menganggap bahwa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dari beberapa individu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, didasari oleh itikad tidak baik dan motivasi politik.

Delegasi RI juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme nasional yang kredibel terkait pemajuan dan perlindungan HAM.

Baca juga Inilah Alasan Indonesia Menolak Tim Pencari Fakta PIF

Pemerintah RI dikatakan juga tetap berkomitmen melakukan kerja sama konstruktif dengan negara anggota PIF, dan Indonesia juga secara strategis dapat menjadi jembatan antara Pasifik dengan Asia dan Samudera Hindia.

Berbeda, peneliti Abdurrahman Wahid Centre (AWC), Dr. Budi Hernawan, yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu, justru menyesalkan sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengaku tidak mau didikte asing tetapi malah tidak memiliki tawaran kebijakan yang jelas.

“Saya pikir Kemenlu masih suka dengan cara lama melalui beli suara PNG dan Fiji. Penolakan Kemenlu atas penawaran ‘tim pencari fakta’ dan dialog oleh MSG, di satu sisi, ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau didikte, ini kan garis kebijakan pemerintah Jokowi,” kata Budi yang lama telah meneliti dan terlibat advokasi isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Namun dia juga menekankan bahwa sikap Kemenlu tersebut hanya akan memperkuat mobilisasi di Pasifik.

“Konsekuensi ini disadarikah tidak sama Kemenlu? Tawaran dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait Special Envoy Papua juga ditentang mereka, jadi tidak jelas maunya apa,” ujarnya.

Pada akhirnya, lanjut Budi, yang terjadi bukanlah tawaran kebijakan baru buat Papua melainkan kegiatan-kegiatan reaktif belaka.

Seperti diketahui, sepanjang Juni 2016 berbagai kelompok masyarakat sipil, aktivis HAM, pengacara HAM, termasuk Komisi I DPR Papua, pesimis hingga menolak tim penyelesaian pelanggaran HAM yang dibentuk pemerintah Indonesia melalui Menkophukam pada Mei lalu.

Baca juga ULMWP Tolak Tim HAM Buatan Jakarta, KNPB Siap Gelar Demo Akbar

“Ini tim bentukan pemerintah. Saya tak yakin. Orang-orang yang ada dalam tim membuat kami pesimis. Apalagi ditargetkan tahun ini beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dapat tuntas,” kata Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau, Juni lalu.

Tim tersebut juga ditolak oleh tim kerja ULMWP dalam negeri sesaat setelah dibentuk. “Tim ini hanya tipu muslihat Jakarta untuk menghindari pertanyaan masyarakat Internasional dalam pelaksaan Universal Periodik Review (UPR) di dewan HAM PBB dan juga mengalihkan opini dan menghindari pertanyaan negara-negara yang tergabung dalam Pasific Island Forum,” menurut Sam Awom mewakili ULMWP di dalam negeri.

Baca juga Bertentangan Dengan UU, Presiden Diminta Bubarkan Tim Terpadu HAM Papua

Bahkan, tim bentukan Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini dianggap melawan hukum.

“Saya menilai bahwa pembentukan Tim Terpadu yang dilakukan oleh Menko Polhukam RI tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keputusan itu jelas mengabaikan tugas dan kewenangan Komnas HAM yang sudah diatur menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ujar Yan Christian Warinussy, pengacara HAM Papua, di Forum Papua Lawyers Club (PLC) Juni lalu.(*)

September 15, 2016 0

Question of the integration of New Caledonia as a full member of the Pacific Islands Forum

Roch WAMYTAN

UC-FLNKS and NATIONALISTS Group

FLNKS Signatory of the Noumea Accord

President of the Group Congress of New Caledonia

rockwamytan@hotmail.com

roch.wamytan@congres.nc

To H.E. Dame Meg TAYLOR Secretary General to the Pacific Islands Forum

Noumea, 5th September 2016

Subject: Question of the integration of New Caledonia as a full member of the Pacific Islands Forum

Excellency, During the 47th Summit of the Pacific Islands Forum (PIF) which will be held from September 7 to 11, 2016, in Pohnpei, Federates States of Micronesia, the candidacy of New Caledonia to the status of full member will be again examined.

In this way, considering the current political situation in Kanaky/New Caledonia, particularly in the prospect of electoral consultation on the achievement of full sovereignty of the country which is planned from 2018, I am writing to send you the position of my political group at the Congress of New Caledonia, shared also by the FLNKS1 .

This letter is in the continuity of the letter I sent you already last year. First, let me remind the role of the PIF in the international support of the Kanak people’s struggle, in particularly within the framework of the reinscription, in 1986, of 1 Until now, during all the FLNKS Congresses, no motion was passed in the direction of an agreement for the change of status of New Caledonia in the PIF. New Caledonia on the United Nations list of Non Self Governing Territories.

This support was able to be developed, among others, under the aegis of our countries brothers of the Melanesia. Indeed, since 1986, the FLNKS benefits a special guest status as an observer member of the PIF. In 1998, after the signing of the Nouméa Accord which involved the country in a process of emancipation and decolonization, the Kanak independentists have accepted to integrate the government of New Caledonia at the time and place of the FLNKS as observer member within the PIF. This open-mindedness gesture was made during the PIF’s summit in Palau in 1999. Besides, in 2006, New Caledonia became associate member of the PIF.

In September 2013, following a mission of the ministerial committee in New Caledonia, the executives of the organization recognized the legitimacy of the New Caledonian candidacy for the status of full member within PIF. Unfortunately, since 2006, we notice a sidelining of the independentist executives concerning all the decisions, as political as diplomatic, relative to the PIF, taken by the government of New Caledonia. Moreover I had informed Mr Henri PUNA of this problem, in 2013, during the mission of the ministerial committee. As signatory of the Noumea Accord, I have called out on several occasions the partners of this accord on the respect for its sincere and whole implementation.

The Melanesian Spearhead Group, the PIF and the United Nations Special Committee on Decolonization were also notified on the problems that our country crosses, in particular on the question of the establishment and the revision of the special electoral rolls for the provincial elections and for the consultation on the country’s achievement of full sovereignty.

As you know, Oceania is today considered as the new center of the world growth, provided with a considerable potential which can raise the challenges of the 21th century (energy, raw materials, halieutic resources, etc.). So, it is clear that France, in the name of its greatness, of its place in the world, of its best interests, of its rank of the second naval strength in the world behind the USA, wishes to ensure to keep the sovereign powers in New Caledonia. Recently, a symposium organized by the French Senate in January 2013, in Paris, confirmed again the interest of France for its French territories of the Pacific.

The speakers of this symposium thus recommended to defend in this continent the best interests of France in connection with the public and private French companies. France also defends its own interests by using the French territories as a bridgehead or support base.

Concerning French overseas territories, the President François Hollande during his tour of the « last French colonies » had a constant in his speeches: « France is present all around the world, a country where the sun never goes down, France is a country of Oceania, Indian Ocean, America, the Atlantic Ocean, Caribbean ».

These declarations express the politic of red line of the forbidden independence which France implements. Sometimes, under the cover of democracy, we can reveal maneuvers of a State trying to assure its domination while putting up a good show in front of the international community. The independentist executives that we are have what to be worried in view of this situation in French overseas territories and taking in consideration the declarations of certain high-level French politicians following the example of President François Hollande during his last journey in New Caledonia in November 2014 asserting in his speech in the Tjibaou Cultural center that the best interests of France are also situated in the Pacific.

Yet, New Caledonia is an oceanian country and France is an european country. The FLNKS gave time to build and reach its independence. Important results were obtained, but serious drifts, further to a deliberated will of confinement from the State, led New Caledonia towards a trapdoor into which France locks it more and more in the name of the best interests of the Nation. For us, it is so out of the question for the moment, and as long as New Caledonia is not independent, that she could obtain the status of full member within the PIF.

In the same line, it is inconceivable for us, as regard to the Melanesian Spearhead Group, that the FLNKS could give its place to the government of New Caledonia. Because it would definitely let France enter in these regional organizations, following the principle of the « Trojan horse », organizations which were of all fights for the Kanak people’s independence. Our country which is going to commemorate, on September 24th, 2016, 163 years of taking possession by France, does not have vocation to play eternally the role of casting a favourable light on its administrative power which the only purpose is to claim, in the eyes of the nations of this region, its status of « oceanian » country, to benefit from this position.

The geographical and political reality reminds that France, situated in 20 000 km of the Pacific is an european, and not an oceanian State. To permanently tweak the shot on this basic reality amounts to maintain the colonialist and imperialist system, and paves the way for future situations of conflicts. More than ever New Caledonia, Melanesia and the Pacific, need stability, cohesion and peace. Gain independence peacefully and through negotiation was a difficult choice that we made. The support of regional institutions (PIF, MSG) and Independent States of the region is crucial for our people and our country. Indeed, the balance of power between the Administering power, France, and the colonized people, the Kanak people, is not in our favor.

If we are engaged for 30 years in a decolonization process with the signing of the political agreements (Matignon and Noumea) with our colonial power, we believe that it does not want the independence of our country. We are today in the last mandate of the Noumea Accord, and the political development of these last months does not allow us to envisage the granting, to New Caledonia, of a status of full member within the PIF.

In this way, allow non-independent and non-autonomous countries to become full member of the PIF is equivalent to bring our colonial power as a full member. Because the sovereign powers and full sovereignty is always that of the colonial power. Support for regional institutions and independent countries in the region is indispensable in our fight for independence. Considering elements developed above, I am writing to ask for your understanding, kindness, and support of your high authority to postpone the examination of the candidacy of New Caledonia to the status of full member of the Pacific Islands Forum.

Finally, I inform you that brother countries of our Pacific region, the Melanesian Spearhead Group, and the President of the United Nations Special Committee of Decolonization, were also seized on this matter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

President of the UC-FLNKS and Nationalists Group Former president of the Congress of New Caledonia (2011-2012/2013-2014) Former president of the Melanesian Spearhead Group (2001-2003) Former president of the FLNKS (1995-2001) Roch WAMYTAN

September 5, 2016 0

International Pressure Building on Jakarta over Papua

4:02 pm on 10 May 2016, Radio NZ

The International Parliamentarians for West Papua has called for an internationally-supervised vote on independence in West Papua and is preparing to build pressure on Indonesia over the issue.

Listen (duration 6′ :16″)
Download: Ogg | MP3

Transcript

The International Parliamentarians for West Papua has called for an internationally-supervised vote on independence in West Papua

This group of politicians from around the world, who support self-determination for West Papuans and are concerned about ongoing human rights abuses against Papuans, held a summit in London last week.

Also present were members of the United Liberation Movement for West Papua which was last year granted observer status at the Melanesian Spearhead Group.

One of those in attendance was the Vanuatu government minister Ralph Regenvanu who spoke to Johnny Blades about the IPWP’s strategy.

RALPH REGENVANU:There is also a need for the whole process of the vote of self-determination to be revisited, in light of the fact that the UN-supervised vote when it happened back in the 1960s (The Act of Free Choice) was very questionable, basically a sham. So that needs to happen again because the people of West Papua haven’t been given an opportunity to decide on their future. And it’s really a decolonisation issue. It’s not a secession issue or anything like that. It’s a decolonisation issue. For that to go forward we basically need the support of many more countries so that it can be addressed at the level of the UN General Assembly. one of the strategies that Vanuatu for example will be actively participating in, and has been, as well as the other countries that were at the meeting, is to get more countries in support of seeking an internationally-supervised vote on self-determination again in West Papua.

JOHNNY BLADES: In the wake of that meeting in London, the Indonesian House of Representatives has condemned it and called it a “reflection of colonial acts”. What do you say to that, because they’re also said it’s a stunt, trying to disrupt the unitary state of Indonesia?

RR: Well, unfortunately, according to international law, that self-determination issue has never been addressed by a proper vote in West Papua, and that’s been recognised at a number of levels, a number of forums. Decolonisation never happened and in fact this colony was simply passed from one colonial power, being the Dutch, to another colonial power which is Indonesia which continues to colonise the territory to this day.”

JB: Now that strategy you told me about, in terms of through the MSG forum, we’ve seen divisions come up around this issue. Do you have faith in the MSG to be able to wrestle with this properly, to be able to get Indonesia to the table?

RR: Well, the point is that we are going down all avenues to address this issue. Through the MSG, we’re trying to bring Indonesia to the table to talk. The (Pacific) Forum has asked for consultation regarding getting a proper human rights assessment done. We’ve got the International Parliamentarians for West Papua calling for a supervised vote. So there are a number of efforts happening at different levels to try and address the issue in a range of ways. And so if Indonesia doesn’t want to… it hasn’t actually responded to any of those. It hasn’t responded to the Forum, it hasn’t responded to the MSG, so basically we’ll just take it to the next level. We’re trying to do it at the levels we can. If there’s no response, we go to the next level and we continue to address it at a higher level and ultimately the UN is going to have to take it on.

JB: Indonesia is obviously sensitive to this pressure. It wants to engage with Pacific countries. But your government wants Indonesia to be stripped of its associate member status at the MSG, right, how does that stack up with being able to dialogue with them?

RR: Well you have said that Indonesia wants to engage with the Pacific, ok. Unfortunately, the call by the MSG to sit at the same table has been ignored. And in fact they rebuffed the prime minister of the Solomon Islands (Manasseh Sogavare who is the current MSG chair). There’s been no resonse to the letter from the prime minister of Papua New Guinea as the chair of the Pacific Islands Forum to them asking for some sort of human rights assessment to be done. The question is: do they really want to engage or not? Vanuatu will be happy for Indonesia to stay in as an associate member of the MSG if it comes to the table. But if it’s not coming to the table, then why are they in the MSG? For Vanuatu the reason Indonesia is in the MSG is to be able to talk about this issue with the United Liberation Movement for West Papua. If they don’t want to talk about that issue, then why are they there?

JB: And the United Liberation Movement is – depending on which MSG leader you speak to, some say they’re just a technical group or a group outside of the region representing the interests of exiled West Papuans; I’m talking about comments coming from Suva or Port Moresby – but in fact we see in the demonstrations in the past few weeks in Papua that there is huge support for the United Liberation Movement and for the MSG, right?

RR: The United Liberation Movement for West Papua is recognised mostly within West Papua. It’s only because the leaders within West Papua can’t get out and get in these forums that we have people who are outside of the country actively engaging, people like the secretary-general Octo Mote, people like international spokesman Benny Wenda. These are all people who escaped as refugees in fear of their lives. People inside Indonesia, they’re getting arrested in mass amounts, they’re getting killed, they’re getting tortured. So they can’t be at the forefront of anywhere the ULMWP goes to talk about this issue. But of course they are part of it, they are intrinsic members of the movement and support it. So anyone who says that the ULMWP doesn’t represent the movement in West papua only has to see what’s happening in country. Every time the ULMWP does anything, for example the mass protests in support of membership in the MSG, that’s thousands and thousands of people in West Papua. Mass demonstrations in support of the International Parliamentarians for West Papua in London, the largest arrests in the history of West Papua (took place) because of that London meeting that we attended. So at that London meeting also, we had representatives who basically snuck out fro the territory to be there. So I don’t think there’s any substance to the claims that the ULMWP doesn’t represent the majority of the Movement.

JB: What do you and other people in the parliamentarians group make of the Indonesian government’s efforts to foster economic development in Papua, with more participation by the Melanesian population?

RR: We received reports from… there were a few universities who presented assessments of what’s happening. And while there are development efforts going ahead, there’s a huge disparity on all indicators between the indigenous West Papuan population and the Javanese population that’s been moved by transmigration to the territory. And in fact what we heard from one of the International Lawyers for West Papua who is based at Oxford University is that if you look at all those indicators and if you look at the historical development in the province, what’s been happening, basically under international law, under the genocide convention, Indonesia is committing genocide.

May 10, 2016 0

Papuans concerned at Indonesian overtures to MSG

3:29 pm on 8 April 2016

The United Liberation Movement for West Papua has questioned Indonesia’s increased diplomatic overtures to Melanesian countries.

TRANSCRIPT RADIO ANZ

The United Liberation Movement for West Papua says that while Indonesia increases diplomatic links to Melanesian countries, its security forces continue to brutalise Papuans.

The Liberation Movement was last year granted observer status in the Melanesian Spearhead Group, while Indonesia was given associate member status.

However Indonesia’s Political and Security Affairs minister Luhut Pandjaitan visited Papua New Guinea and Fiji last week to lobby for greater participation by Jakarta.

Minister Luhut indicated that Jakarta was aiming to “aggressively explain” to Pacific states about the conditions in Indonesia what it has been doing in the area of human rights.

However, Indonesia’s National Human Rights Commission last month stated that in the past year more than 700 West Papuans had been persecuted through being arrested, beaten, and tortured by security forces.

The Liberation Movement’s Benny Wenda spoke to Johnny Blades, who asked him about Indonesia’s outreach and assistance packages to PNG and Fiji.

BENNY WENDA: The bilateral agreements like trade, yes that’s up to the Papua New Guineans and Fijians but from my point of view, this is like a bridge, like Indonesia is using this as a good bridge to convince the Papua New Guineans and Fijians. But one of the things that I always argue [is] why now? Why now, but before never? When we become a member of the MSG, observer status, and they’re trying to use that issue to engage more with Melanesians and Pacific countries while they’re killing our people and they’re more campaigning for their investments, business and things and they’re trying to trade. But all the while killing Melanesian people and that is undermining what Indonesia does to pretend they’re good guys. But I’m not criticise what Indonesia has contributed to the Fijians for the cyclone [Winston]. But on the other hand, using this issue… trying to pressurise, look, we’re giving you money but don’t talk about West Papua. We don’t know, that’s under the carpet, but that’s my view. The West Papua issue is a Melanesian issue, it’s nothing to do with Indonesia. And the fact that Minister Luhut [once said] that we don’t need you, you go where you come from, that is what he already stated. And this dates back to 1960s, one of the generals called Ali Murtopo, said Papuans, we don’t need you, if you need island go to the Pacific or go to the moon or go to America. It’s repeated again. And so that’s why my argument is that Indonesia is not really interested in the people of Melanesia’s suffering under their colony. So they just need our resources. So in fact all the resources they are using to kill us and trying to be good guys. So that’s not make us a setback but give us confidence, more to convince our brothers and sisters in Melanesia that West Papua issue is a Melanesia issue and a Pacific issue, and we are the Pacific family.

JOHNNY BLADES: It seems in the Indonesian media that minister Luhut is claiming PNG and Fiji are going to support their bid to become full members of the MSG, do you know?

BW: I’m not sure at the moment, because that is just trying to claim, trying to convince the PNG and Fiji governments. But I’m sure that ordinary people in PNG and Fiji are really supportive, one hundred percent, of west Papuan full membership and that’s from before, until today. That’s why I’m really confident that West Papua issue is still there. But I don’t know about Minister Luhut’s claim. But that depends on whether PNG and Fiji want to support that or not, that’s up to the two governments. But MSG stands for the Melanesian peoples, it’s nothing to do with Indonesia. And MSG on principle, Indonesia has no right to stand in the way of what decision must be made by Melanesians for Melanesian people.

JB: This claim that the people in Jakarta keep making, about having 11 million Melanesians within the republic, including Maluku, North Maluku and East Nusa Tenggara, do you believe that people in those provinces – even if they have Melanesian stock – do they identify as being Melanesians?

BW: Look, this makes me laugh. They have never campaigned for… they never think about their identity as Melanesia. They more look the Indonesia. They feel they are Indonesia, so I have never seen those islands, those two or three provinces that you mention campaign for membership in the Melanesian family. No, they are more Indonesian, they claim, nothing to do with the Melanesians. They are more happy with Indonesia rather than Melanesia. So when we become part of the MSG, then Indonesia [started thinking] okay let’s use some of the outer islands. They may have Melanesians but they never campaigned for membership because they never feel they are Melanesian. That’s from beginning until today.

April 8, 2016 1

RI Sayangkan Isu Papua Barat Dibahas di Forum Negara Pasifik

metrotvnews.com, Fajar Nugraha • 11 September 2015 15:59 WIB

Metrotvnews.com, Port Moresby: Forum Negara Pasifik di Port Moresby, Papua Nugini menegaskan kembali kedaulatan NKRI, termasuk Provinsi Papua. Namun, Indonesia menyayangkan isu Papua dibahas dalam forum ini.

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M Fachir, menghadiri KTT ke-46 Forum Negara Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini. Forum ini berlangsung 7 – 11 September 2015. Pertemuan yang membahas isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran HAM di Papua Barat, menyepakati komunike bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.

“Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan Negara Negara pulau di Pasifik. Indonesia berkomitmen untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” ujar Wamenlu dalam pernyataannya di forum tersebut, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (11/9/2015).

“Indonesia siap, dan dengan semangat, mendukung negara-negara PIF dalam upaya pembangunannya,” tegas Wamenlu Fachir.

Salah satu isu yang mendapat perhatian tinggi dalam pertemuan ini terkait dengan tantangan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara Pasifik. Mantan Dubes RI untuk Arab Saudi itu pun menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi perubahan iklim.

“Indonesia juga akan bantu dorong kepentingan negara kepulauan di Pasifik dalam upaya mendapatkan hasil yang ambisius dan equitable pada pertemuan Perubahan Iklim UNFCCC di Paris akhir tahun ini. Kita akan bekerja dengan negara Pasifik untuk mendapatkan hasil di Paris guna mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara Pasifik terkait perubahan Iklim,”

sebut Wamenlu.

Terkait dengan masuknya isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam agenda PIF, Indonesia menyayangkan hal ini, mengingat isu tersebut masuk atas desakan berbagai NGO dan bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-negara PIF. Indonesia menyampaikan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PIF, yaitu untuk mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan.

Dari hasil pembahasan isu Papua, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua Provinsi Papua. Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.

Menanggapi pembahasan isu Papua, Wamenlu RI dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap “Tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan,” tegas Wamenlu.

Wamenlu RI juga menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.

“Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian Negara PIF,”

tegas Wamenlu RI.

Selain itu, Wamenlu RI juga menekankan bahwa pembangunan selama ini di Papua jauh lebih maju dari sebagian negara kepulauan di Pasifik. Wamenlu Fachir menyayangkan bahwa dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan ke Papua untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF Memiliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara. Indonesia merupakan salah satu mitra wicara bersama Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Korea Selatan (Korsel), Malaysia, Perancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa.
(FJR)

September 11, 2015 0

Sogavare pushes for West Papua at Forum

Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare has emerged as a leading advocate for regional representation for West Papuans Photo: RNZI Koroi Hawkins

Radio NZ – The government’s special envoy on West Papua Matthew Wale says the Solomon Islands is supporting the United Liberation Movement of West Papua’s application for observer status at the Forum.

The ULMWP was granted observer status in the Melanesian Spearhead Group at the regional organisation’s recent leaders summit in Honiara.

Mr Wale says Solomon Islands will also urge Forum leaders to support a resolution calling for the UN Human Rights Commissioner to conduct an assessment on the human rights situation in West Papua.

The Solomon Islands also wants a resolution calling for West Papua to be included on the UN’s decolonisation list.

Mr Wale says the leaders have a moral obligation to deal with the issues responsibly given public opinion and the amount of information about the situation in the Indonesian region.
Manasseh Sogavare

Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare has emerged as a leading advocate for regional representation for West Papuans Photo: RNZI Koroi Hawkins

However other Pacific Islands government, notably those of Melanesian powerhouses Papua New Guinea and Fiji appear reluctant to engage on West Papua at the Forum level to any great extent.

The situation in the Indonesian region is one of the five agenda items at the Pacific Islands Forum leaders summit in Port Moresby and there have been calls for a fact-finding mission to the province.

However PNG’s Foreign Minister Rimbink says his country will not do anything to endanger the good relationship it has with Indonesia when it comes to West Papua.

Mr Pato says he acknowledges the call for a forum mission and it will be discussed but PNG is looking at other methods.

“Our strongest recommendation will be to work alongside Indonesia. Indonesia has just been made an associate member of the Melanesian Spearhead Group which is a sub-regional body and that is a starting point, and should there be some issues we will be looking to work through that and work together with Indonesia.”

The plenary meetings at the 2015 Forum summit have been marked by protesters outside the venue calling for more action in West Papua.

September 10, 2015 0