Apakah Indonesia Akan Merebut Hati Negara-Negara Di Kawasan Pasifik?

DIHAI MOMA PAGOUDA 11:29:00 PAPUA DALAM NKRI

Jawabannya “Sudah terlambat bagi negara ini membangun nasionalisme Indonesia untuk orang Papua. Sudah terlambat pula Indonesia meyakinkan orang Papua bahwa negara ini milik bersama.”

Saat ini generasi muda Papua telah mengetahui wajah asli negara ini dari topeng yang membalut wajah Indonesia sejak puluhan tahun silam.

Perjuangan kemerdekaan West Papua telah melangkah maju dari posisi sebelumnya. Saat ini West Papua di bawah payung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah menjadi anggota peninjau (observer) dalam organisasi regional di wilayah Pasifik Selatan. Bukan mustahil, sebentar lagi ULMWP akan menjadi anggota penuh dalam forum beranggotakan lima negara Melenesia itu.

Perjuangan kemerdekaan West Papua melalui jalur politik di kawasan Pasifik Selaan akan memberi jalan yang pasti untuk Papua Merdeka. Selain itu, dukungan dari forum gereja pasifik dan berbagai organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dari berbagai negara terus bertambah. Meningkatnya dukungan ini sudah pasti membuat negara Indonesia sebagai penjajah atas Tanah Papua panik.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kemajuan perjuangan kemerdekaan West Papua merupakan sebuah ancaman besar bagi negara ini. Beberapa tahun belakangan negara ini mulai menyadari pentingnya hubungan Indonesia dengan negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Indonesia mulai membuka mata dan mendekati negara-negara pasifik selatan.

Sebelum dan sesudah ULMWP diterima sebagai anggota Obeserver di MSG. Indonesia melakukan pendekatan ekstra terhadap negara-negara Pasifik Selatan. Perdekatan ini dapat dilihat dari kunjungan menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi, kunjungan Jokowi, dan Menko Polhukam Luhut B Panjaitan.

Negara ini betingkah maju dan beruang diwilayah Pasifik Selatan. Padahal utang luar negeri Indonesia tahun ini mencapai Rp 4.234 Triliun (CNN Indonesia). Bukan hanya itu masyarakatnya menangis di pinggiran jalan demi sesuap nasi. Rasanya bagi Indonesia persolan internal bukanlah ukuran untuk tampil mewah dihadapan negara-negara Pasifik Selatan khususnya di Negara-negara Melaneia. Saat ini bagi Indonesia lebih penting mengorbankan ratusan miliyar untuk berdiplomasi ke wilayah itu, dari pada melunasi utang negara yang terus melonjak dan memberi makan kepada rakyatnya yang menangis, mengemis, menyundalkan diri di dalam negerinya dan menjual buruh kasarnya ke luar negeri.

Hal ini dapat dilihat dari tindakan Indonesia beberapa tahun lalu. Dengan dalil membantu pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group (MSG) Indonesia memberikan dana sebesar USD $500,000. Bantuan itu diberikan langsung kepada PM Fiji Frank Bainimarama yang saat itu menjabat sebagai ketua MSG periode 2011-2013.

Sayangnya masyarakat di negara-negara itu telah mengetahui siapa Indonesia dan bagaimana perilakunya terhadap orang Melanesia di West Papua. Setiap kunjungan selalu saja dihadapakan pada aksi protes yang membuat para pemimpin di wilayah itu mati langkah.

Pada tanggal 28 Februari 2015 menteri luar negeri Retno L.P.Marsudi mengunjugi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Saat berkunjung Indonesia mengeluarkan miliyaran rupiah untuk menutupi dukungan negara-negara Melanesia terhadap perjuangan kemerdekaan West Papua. Kunjungan menteri luar negeri ini pun diprotes oleh masyarakat sipil Solomon. Berikut seperti di kutip tabloidjubi.com dari Solomon Star.

“Kita tidak punya apa-apa terhadap kunjungan ini tetapi kami mau pemerintah mengangkat isu Papua Barat ketika menlu Indonesia tiba di sini,” kata juru bicara Kepulauan Salomon Untuk West Papua Ronie.

Selain itu presiden Jokowi yang benjung ke PNG pada bulan Maret 2015 disambut aksi protes dari masyrakat PNG. Dalam kunjungan itu Indonesia dan PNG membahas peningkatan perhatian terhadap batas-batas wilayah kedua negara.

Selain membahas masalah keamanan di perbatasan kedua negara. Masyarakat PNG menilai Indonesia menggunakan jutaan dolar AS untuk melemahkan dukungan PNG terhadap perjungan rakayat West Papua untuk bergabung dalam negara-negara anggota MSG. Berikut kutipannya dari tabloidjubi.com.

“Kami tahu diplomasi 20 Miliar rupiah yang diberikan oleh menteri luar negeri Indonesia. Sekarang Presiden Indonesia datang menjelang pertemuan Melanesia tanggal 21 Mei nanti untuk memaksakan keberuntungannya,” kata Kenn Mondiai, Direktur PwM. Selasa (12/5/2015).

Pada tahun yang sama Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan berupa uang dan barang kepada korban bencana angin topan di Vanuatu senilai US$2 juta. Sayangnya dalam kondisi bencana pun masyarakat Vanuatu tidak berhenti melontarkan protes atas tingkah Indonesia yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Berikut saya kutip dari kompas 7/4/15.

Dari proses panjang perjuangan Papua melalui jalur Pasifik Selatan. Setiap kunjungan Indonesia hampir tidak pernah luput dari protes masyarakat sipil di negara-negara itu. Hasilnya, dari kelima negara Melanesia. Indonesia memfokuskan pendekatannya ke negara Fiji dan PNG. Belum puas dengan aksi protes tersebut. Saat ini Indonesia mengutus Menko Polhukam. Dalam kunjungan kali ini Luhut mengaku membawa surat dari presiden Jokowi kepada Perdana Menteri (PM) Fiji. Berikut seperti dimuat Antaranews.com

“Saya juga membawa surat Presiden Joko Widodo untuk Perdana Menteri Fiji J.V.Bainimarama.

Selain itu kata dia (Menko Polhukam) dalam kunjungan kali ini juga sekaligus memberikan bantuan kepada Fiji sebesar lima juta dolar Amerika untuk proses rehabilitasi dari badai tropis Winston yang menimpa Fiji belum lama ini. Bukan hanya itu Indonesia juga turut mengirim TNI AD untuk mempercepat proses rehabilitasi.

“Di atas kemiskinan rakyatnya dan utang luar negeri yang mencapai Rp 4.234 Triliun. Negara yang selalu berlaku pintar ini mengeluarkan sekian rupiah untuk mengahadapi orang Papua yang bodoh dan terbelakangan.

Apa Saja Hasil Yang Dicapai Indonesia?

Sejak awal perjuangan Papua melalui Pasifik Selatan khususnya di negara-negara Melanesia. Dari kelima anggota negara MSG: Papua New Guinea dan Fiji menunjukan kedekatan mereka pada pemerintah Indonesia. Saat ini Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sedang berada di Fiji dan selanjutnya akan berkunjung ke PNG. Hal ini menunjukan kedua negara ini berada di dalam genggaman Indonesia.

Indonesia berhasil merebut dukungan pemerintah Fiji dan PNG dalam kubu MSG untuk perjungan kemerdekan West Papua. Sementara Vanuatu, Solomon dan Kanaki berada di pihak para pejuang West Papua (ULMWP).

Keberpihakan itu bisa dilhat dari kunjungan Menko Polhukan di kedua negara tersebut. Kedatangan Luhut disambut hangat oleh perdana menteri Fiji. Selain itu Kubuabola sebagai PM Fiji menunjukan niatnya untuk mendukung Indonesia dari anggota asosiasi menjadi anggota penuh di MSG.

“Dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Kubuabola mengatakan niat pemerintah Fiji untuk mengusulkan agar status Indonesia di MSG dapat ditingkatkan dari anggota asosiasi menjadi anggota penuh, yang akan memperkuat posisi Indonesia di kelompok negara-negara Melanesia tersebut. Antaranews.com (1/4/2016)”

Dukungan itu baru datang dari PM Fiji. Bukan tidak mungkin besok pemerintah PNG juga turut mendukung Indonesia menjadi anggota penuh di MSG. Persoalan yang akan lahir dari proses ini, negara-negara anggota MSG akan terbagi. Indonesia secara perlahan akan menghancurkan ikatan kekeluargaan di dalam tubuh MSG.

“Perlu diketahu sejak Indonesia menjadi anggota asosiasi sampai dengan Mei 2015. Indonesia telah melakukan kerjasama teknis untuk peningkatan kapasitas dengan negara anggota MSG sebanyak 130 program yang diikuti oleh 583 peserta”

Bagaimana Dengan Hasil yang Dicapai ULMWP?

Satu tahun lalu semua organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua bersatu di bawah payung ULWP. Mereka (masyarakat West Papua) menyatukan pandangan dan pendapat untuk memperjuangkan kemerdekaan West Papua. Hasil dari bergabungnya rakyat West Papua ini membuat ULMWP diterima sebagai aggota Observer di dalam organisasi regional negara-negara Melanesia.

Seperti disinggung di atas dari kelima negara anggota MSG,Vanuatu, Solomon,dan Kanaki selama ini memperlihatkan dukungannya dalam perjungan kemerdekan West Papua. Dari ketiga negara ini Vanuatu tidak dapat diragukan lagi. Hal ini karena negara itu merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang medukung kemerdekaan West Papua secara resmi. Vanuatu tetap memegang amanah dari pendiri negara Vanuatu pastor Father Walter Lini yang bertekad untuk terus berjuang membebaskan semua orang Melanesia dari penjajahan.

“Vanuatu is not free until all Melanesia is free”

Selain itu PM Solomon, Hon Manasye Sogavare di masa kepemimpinannya memperlihatkan dukungan dan perhatiannya untuk West Papua. Hal ini tercermin dalam pidatonya pada KTT MSG Ke-20 maupun dalam sidang Majelis Umum PBB Ke-70 pada tahun 2015 lalu. Di PBB Sogavare berpidato mengenai perlunya penyelesaian dan tinjauan masalah Ham di West Papua.

Sebelumnya dalam KKT MSG ia juga turut mendorong ULMWP menjadi anggota observer. Dalam kesempatan itu ia pernah menyampaikan. Dukungannya bukan karena keinginan seorang menteri tetapi keingingan rakyat Solomon. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan saya hanya meneruskan mandat rakyat kepulauan Solomon, yang memilih saya menjadi Perdana Menteri.

“Ini bukan semata-mata kehendak seorang perdana menteri. Ini kehendak rakyat Kepulauan Solomon, yang memilih saya sebagai pemimpin mereka. Ini mandat rakyat Kepulauan Solomon,” (TabloidJubi.com)

Sejak ULMWP diterima sebagai anggota observer di MSG. Organisasi ini terus melebarkan sayap diplomasinya di wilayah Pasifik Selatan. Sejak awal sepak terjangnya mulai membuahkan hasil . Misalnya dalam KTT ke-46 Pacific Islands Forum (PIF) yang berlangsung pada 7 – 11 September 2015 di Port Moresby, Pelanggaran HAM di Papua Barat menjadi salah satu agenda yang harus di bahas dalam forum tersebut.

Bukan hanya itu di wilayah Pasifik Selatan Persekutuan Gereja-Gereja dan organisasi non pemerintah turut mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua. Dukungan yang terus bertambah akan mendongkrak posisi ULWP dalam MSG untuk seposisi dengan Indonesia yang saat ini berstatus sebagai anggota Asosiasi. Bahkan beberpa tahun lagi organisasi penyambung lidah rakyat West Papua itu, akan menjadi anggota penuh di MSG

Suka tidak suka beberapa tahun kedepan West Papua akan menjadi anggota penuh di MSG. Posisi itu akan mempermudah West Papua untuk menjadi anggota Forum Lepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum – PIF).

Selain itu keanggotaan penuh ULWP di MSG merupakan jalan awal menuju kemerdekaan West Papua sebagai Negara merdeka dan berdaulat. Hal ini karena secara kelembagaan, MSG dilindungi oleh PBB berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”. yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988. Forum ini telah sah sebagai badan resmi PBB di bawah Pacific Islands Forum (PIF) .

Setelah masuknya West Papua sebagai anggota penuh di MSG, melalui ULMWP West Papua akan bergabung ke dalam PIF dan selanjutnya akan membuka jalan bagi West Papua untuk membawa tuntutan rakyat West Papua ke tingkat PBB untuk mendapatkan kemerdekaan penuh, Referendum, atau mendesak Komite Dekolonisasi PBB untuk mengembalikan Nederand Niuew Guinea/West Irian/ West Papua dalam daftar dekolonisasinya untuk selanjutnya di berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat West Papua.

Dari proses yang dirancang ULMWP ini memperlihatkan. Generasi Pejuang Papua saat ini tidak dapat di bujuk dengan iming-imingan negara yang sejak puluhan tahun digunakan oleh Indonesia.

“Apakah akan terbukti perkataan negara selama ini yang selalu melihat orang Papua bodoh, terbelakang, dan tertinggal . Bisa jadi senjata makan tuan. Orang Papua akan berjuang melawan negara yang pintar ini dengan kedewasaan, pengetahuaan, dan strategi yang terpelajar”

Apa masalah yang akan terjadi di Pasifik?

Kesadaran Indonesia akan lemahnya diplomasi di wilayah Pasifik Selatan membuat Indonesia terus menaikan tensi diplomasinya. Kita sepakat ULMWP menyadarkan pemerintah Indonesia akan lemahnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Berkat ULMWP saat ini Indonesia menempuh berbagai macam cara untuk merebut hati negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dari barang sampai uang menjadi harga yang harus dibayar.

“Seharusnya Indonesia berterimakasih kepada orang Papua, karena telah mengingatkan kelalaiannya yang selama ini selalu memandang orang Papua itu bodoh dan tertinggal”

Kesadaran akan kelemahan mereka membuat negara ini hadir sebagai serigala berbulu domba di tengah negara-negara di Pasifik Selatan. Langkah pertamanya pada tahun 2015 lalu negara ini mengaduh domba negara-negara Melanesia. Sebut saja PM Vanuatu yang tidak hadir saat KKT MSG ke20 karena dilanda masalah internal yang menyeret PM Vanuatu Monas Kalosil dan Joe Natuman yang notabanenya mendukung penuh perjuangan Papua Merdeka.

Kasus ini bisa dibilang masalah internal Vanuatu, tetapi bisa jadi kasus itu permainan negara ini untuk melemahkan dukungan kepada West Papua dalam KTT MSG waktu itu. Hal ini kita semua tahu waktu itu Vanuatu merupakan salah satu negara yang vokal dan secara resmi mendukung Papua Merdeka dan masih berlangsung sampai saat ini.

Selain itu seperti penjelasan awal, lelima negara anggota MSG sendiri dari awal terbagi. Pemerintah PNG dan Fiji lebih memihak kepada Indonesia. Sedangkan Vanuatu, Solomon Island, dan Kanaki lebih memihak ke West Papua. Ini artinya jika nanti Vanuatu dan Solomon Island di adu-domba oleh negara ini dan kepemimpinannya beralih ke tangan orang yang pro Indonesia, maka sudah pasti Indonesia akan menjadi anggota penuh di MSG. Setelah itu Indonesia akan berjaya dalam Forum itu untuk menekan ULMWP yang menjadi penyambung lidah rakyat West Papua.

Apa Solusi Bagi Rakyat West Papua Khususnya ULWP ?

Rakyat Papua umumnya dan khusunya ULWP harus mengetahui tak-tik yang digunakan negara ini. Pendekatan pasti yang akan digunakan negara ini di wilayah Pasifik Selatan ada empat. Uang, barang, SDM, dan diplomasi.

Keempat poin ini sangat ampuh untuk melemahkan negara-negara di wilayah pasifik. Hal ini mengingat beberapa tahun terakhir negara-negara tersebut dilanda bencana alam. Selain itu pengaruh pemanasan global yang saat ini berdampak di wilayah Pasifik Selatan, sehingga mengakibatkan naiknya air laut dan menenggelamkan beberapa pulau di Pasifik Selatan.

Kita juga harus mengingat dalam KTT Ke-46 negara-negara Forum Kepulauan Pasifik membahas beberapa persoalan. Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi, dan pelanggaran HAM di West Papua. Poin-poin masalah ini, sasaran empuk bagi negara ini untuk bertingkah pahlawan kepada negara-negara Pasifik Selatan.

“Peningkatan kepentingan Indonesia dengan upaya meringankan beban kebutuhan negara-negara Pasifik Selatan merupakan metode utama negara ini”

Hal ini digunakan Indonesia karena negara ini tahu. Jika mengutamakan ancaman maka masalah yang akan timbul lebih rumit. Mengingat Forum-forum resmi di pasifik seperti MSG dan PIF berada langsung di bawa pengawasan PBB.

Dari asumsi pribadi yang menganggap negara ini akan menggunakan empat pendekatan di wilyah Pasifik, sebagaiman yang disingung pada bagian atas artikel ini. Saya akan berspekulasi untuk memberikan solusi yang menurut anggapan pribadi dapat di manfaatkan untuk menangkal Indonesia.

Pertama pergerakan ULMWP di wilayah Pasifik Selatan sejauh ini menurut saya sangat baik. Sangat baik sebab para pemimpin ULWP menggunakan metode diplomasi multiarah. Artinya mereka (ULMWP) berdiplomasi bukan hanya di kalangan Pemerintahan dan pejabat negara yang memangku kepentingan dan keputusan. Tetapi menyentuh hingga ke organisasi pemerintah dan non pemerintah. Seperti lembaga masyarakat, agama, akademisi, musisi, masyarakat awan dan lainya.

“Jika kita bandingkan dengan metode diplomasi yang digunkan Indonesia maka negara ini hanya menggunakan diplomasi satu arah. Soalnya negara ini tidak lagi dipercaya oleh rakyat di Pasifik Selatan.”

Diplomasi yang digunakan Indonesia hanya menyentuh dikalangan para elit dalam pemerintahan. Memang benar para pemimpin negara-negara Pasifik Selatan memiliki tanggungjawab untuk membangun dan mengambil keputusan, tetapi semakin banyak masyarakat Pasifik Selatan yang paham dengan tangisan orang Papua. semakin besar pula-lah pertimbangan para pemimpin negara-negara di Pasifik Selatan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan West Papua.

Dengan demikian poin ini dapat disimpulkan diplomasi multi arah yang di gunakan ULWP sangat baik . Hanya butuh peningkatan dan perluasan.

Kedua uang memang segalanya, tetapi kebenaran akan menang atas uang. Apapun masalahnya jika ULMWP berada di jalan yang di kehendaki rakyat Papua. Beberapa tahun kedepan West Papua akan menjadi anggota tetap dalam kedua forum yang di singgung pada bagian atas artikel ini. Selanjutnya akan mempernudah dan mempercepat pencapaian kemerdekaan West Papua yang diperjuangkan.

Ketiga bukan tidak mungkin para anggota ULWP akan menjadi sasaran empuk dari negara ini. Dalam artian, Indonesia akan kembali menggunakan pendekatan klasiknya terhadap orang Papua. Uang, jabatan, dan kekayaan akan menghampiri mereka (pemimpin ULMWP). Dari empat tawaran itu jika tidak di respon, nyawa pula yang akan menjadi taruhannya. Kita semua tahu kasus seperti ini dari pembunuhan Theys, Mako Tabuni, Arnol Ap, Kelly Kwalik dan masih banyak lainya.

Dalam persoalan ini saya yakin, para senior yang memimpin ULMWP. Mereka lebih mengerti, lebih paham, dan lebih mengetahui sikap dan pendekatan negara ini. Apa pun kondisinya, saya peracaya West Papua akan lepas secara damai. Hal ini akan menjadi jawaban dari anggapan Jakarta yang selalu menstigma orang Papua dengan, bodoh, terbelang, konsumtif dan sebaginya.

Orang Papua tidak seperti yang di anggap Jakarta, bodoh dan terbelakang. Hanya ruang untuk orang Papua berkembang sajalah yang selalu ditutupi. Mari kita buktikan Papua akan merdeka dengan damai dan bermartabat. Bukan dengan peperangan.

KAKA-KAKA PENGURUS ULMWP KAMU BIKIN AHH.. BILA PERLU KASIH MENANGIS ORANG SOMBONG TU !!!

Setelah membaca artikel ini. Apa pendapat anda?

Sumber:

July 5, 2016 1

Menlu: ULMWP Adalah Gerakan Separatis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, mengatakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah gerakan separatis yang tidak memiliki legitimasi mewakili masyarakat Papua.

“Dalam pertemuan di Konferensi Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Fiji beberapa hari yang lalu, kami menurunkan empat duta besar sebagai delegasi Indonesia dan menyampaikan empat posisi Indonesia dalam pertemuan di forum tersebut. Salah satunya adalah ULMWP tidak lebih dari gerakan separatis,” kata dia, pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6),

Dia juga menyampaikan, bahwa delegasi Indonesia meminta agar negara-negara yang tergabung dalam MSG menghormati kedaulatan dari setiap negara.

“Persoalaan kriteria keanggotaan di MSG juga diminta didasari kepada persetujuan yang telah disepakati,” kata dia.

Dia mengatakan pada pertemuan tersebut delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan penelitian yang komprehensif sebagai bahan counter campaign mengenai isu Papua yang selama ini disampaikan oleh gerakan separatism itu.

“Kami meminta agar legislatif mendukung langkah pemerintah Indonesia,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

Penulis: Bob H. Simbolon 15:53 WIB | Senin, 20 Juni 2016

June 20, 2016

Pemerintah ULMWP Ditunda Jadi Anggota MSG

Jumat, 17/06/2016 23:21 WIB

KBR, Jakarta- Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengklaim, Melanesian Spearhead Group (MSG) menunda keanggotaan organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat ULMWP. Hal itu diputuskan dalam pertemuan para menteri luar negeri anggota MSG di Fiji pekan ini.

MSG adalah organisasi negara-negara Melanesia di Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Yoedhi Swartono, mengatakan keanggotaan ULMWP ditunda sampai organisasi itu memenuhi syarat keanggotaan. Syarat tergabung dalam MSG adalah negara berdaulat sementara ULMWP adalah sebuah organisasi gerakan politik.

“Di mana salah satunya -ini pendapat subjektif saya- kalau itu belum diubah, terus terang ULMWP tidak bisa,” jelasnya kepada KBR, Jumat (17/6/2016) malam.

“Karena disebutkan persyaratannya adalah merupakan sovereign state, negara yang berdaulat,” ujarnya lagi.

Namun, kata Yoedhi, MSG bisa saja mengubah syarat itu sehingga organisasi seperti ULMWP bisa menjadi anggota. Hal ini bisa dilakukan jika seluruh anggota MSG setuju. Jika demikian, status ULMWP akan meningkat pelan-pelan, dari observer, associate member, dan jadi full member.

Kata Yoedhi, proses itu memakan setidaknya 4 tahun. Karena penaikan status harus ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi yang digelar 2 tahun sekali. Indonesia sendiri berstatus associate member sejak Juni 2015.

Yoedhi menambahkan, pemerintah Indonesia akan berdialog dengan ULMWP. Pemerintah akan meminta organisasi itu kembali pada statusnya sebagai observer sebagaimana ketetapan MSG. MSG pada 2015 mengakui ULMWP sebagai organisasi yang mewakili orang Papua Barat yang tinggal di luar Papua Barat. “Tetap dalam kerangka Indonesia,” kata Yoedhi.

Selasa hingga Kamis (14-16/6/2016) kemarin, MSG mengadakan pertemuan menteri luar negeri di Fiji. Pada kesempatan itu, aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan permohonan keanggotaan tetap untuk ULMWP. Aktivis Papua lain saat itu mendukung ULMWP dengan aksi damai yang dilakukan di 10 kota di Papua.

Dalam debat MSG, lima anggotanya terpecah jadi dua. Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru mendukung ULMWP jadi anggota penuh. Sementara Fiji dan Papua Nugini mendukung kedaulatan pemerintah Indonesia.

Editor: Rony Sitanggang

June 17, 2016 0

14 Juli, KTT Khusus MSG Digelar di Honiara

Jayapura, Jubi – Para Menteri Luar Negeri dan pejabat senior dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) telah mengadakan pertemuan di Lautoka, Fiji. Hasil pertemuan, yang belum dikonfirmasi ini, membicarakan agenda-agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam KTT forum pemimpin Melanesia di Kepulauan Salomon, pertengahan bulan depan.

Tawaran organisasi perjuangan Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh pada forum MSG dan pengangkatan secara resmi Direktur Jenderal MSG yang baru, Amena Yauvoli, disebut-sebut menjadi dua agenda yang nantinya akan dibahas, menurut laporan Radio New Zealand, Kamis (16/6/2016).

Pertemuan di Fiji itu dilakukan menjelang pertemuan khusus para pemimpin MSG yang rencananya dijadwalkan akan berlangsung di ibukota Honiara, negara Kepulauan Salomon pada 14 Juli.

KTT pemimpin MSG awalnya dijadwalkan untuk diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, pada bulan lalu. Kemudian terjadi perubahan dan dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini.

Namun, kegiatannya kembali tersendat dan harus ditunda lagi untuk yang kedua kalinya.

Penundaan itu disebabkan jadual para pemimpin yang bertabrakan dengan kegiatan pertemuan pemimpin dari forum Afrika, Caribian dan Pasifik (ACP) di mana pemerintah Papua Nugini menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ACP yang berlangsung sejak 29 Mei-1 Juni di Port Moresby.

Saat pertemuan ACP berlangsung, PNG juga tidak membolehkan pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Octovianus Mote, masuk ke Papua Nugini. Dan, sebelumnya, tokoh politik Papua Benny Wenda juga menghadapi hal serupa, penolakan dari pemerintah PNG. (*)

June 16, 2016 0

Bougainville dan Papua New Guinea menetapkan target untuk referendum kemerdekaan

Presiden Bougainville John Momis dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill telah sepakat untuk bekerja menuju 2019 referendum kemerdekaan, setelah pertemuan di Port Moresby minggu lalu.

Bougainville merupakan bagian otonom dari PNG dan berjuang perang saudara selama satu dekade dengan pemerintah nasional yang berakhir pada tahun 1999.

daerah harus memegang referendum kemerdekaan pada tahun 2020 di bawah ketentuan Perjanjian Perdamaian Bougainville, tetapi target baru belum final.

Presiden Momis mengatakan keputusan itu kickstarted proses perencanaan menjelang pemilihan bersejarah pada tanggal 15 Juni 2019.

“Dengan tanggal tersebut sekarang setuju, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadakan referendum, dan waktu dan dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap langkah,” katanya kepada surat kabar Post Courier di PNG.

Pemerintah PNG juga telah berkomitmen untuk persiapan dana referendum, dan diharapkan keputusan akan menyebabkan pembuangan senjata penuh di Bougainville.

Beberapa fraksi di Bougainville memegang senjata mereka setelah konflik dalam kasus PNG tidak akan membiarkan referendum untuk melanjutkan, tapi Presiden Momis mengatakan kecurigaan mereka dapat merusak suara.

“Saya call now untuk pembuangan senjata lengkap … hanya kemudian Bougainville akan dapat menjadi referendum-siap. Perjanjian Perdamaian Bougainville mengharuskan referendum bebas dan adil,” katanya.

“Seharusnya tidak ada lagi keraguan di antara Bougainville apakah referendum akan diadakan.”

Sumber: http://mobile.abc.net.au/news/2016-05-23/bougainville-referendum-set-for-2019/7436566

May 23, 2016 1

Status ULMWP Jadi Anggota Penuh Agenda Utama KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 19:13 WIB | Sabtu, 14 Mei 2016

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu agenda utama konferensi tingkat tinggi pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, adalah membagas peningkatan status keanggotaan United Liberation of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di MSG.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan akan hal itu ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP di Port Vila, ibukota negara Kepulauan Solomon, hari Kamis (12/5). Mereka meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.

Isu-isu itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka klaim sebagai genosida terhadap kemanusiaan di Papua.

Delegasi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada bulan Juni 2015.

Namun mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di ambang kepunahan.

Dikatakan situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi prioritas MSG untuk segera diatasi.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan rekannya PM Vanuatu, Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.

Perdana Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh MSG.

Dia mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG membahas masalah Papua Barat. Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa “Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras.”

Delegasi pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.

Rombongan datang ke Port Vila – tempat awal direncanakan untuk KTT Pemimpin MSG tahun ini – dengan niat menghadirkan dua poin petisi dengan pemimpin MSG. (pmpresssecretariat.com)

Editor : Eben E. Siadari

May 14, 2016 1

Di Sidang Dewan HAM, SOlomon Minta PBB Turun ke Papua

Kamis, 17 Maret 2016 | 04:59 WIB

TEMPO.CO, Jayapura – Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) ke-31 di Jenewa, Swiss berlangsung pada 29 Februari hingga 24 Maret mendatang. Berbagai isu HAM di berbagai negara anggota PBB disampaikan dalam sidang ini. Salah satunya isu HAM di Papua yang disampaikan oleh delegasi Kepulauan Solomon.

Dalam sesi pleno 15 Maret, Barrett Salato, yang menjadi Ketua delegasi Kepulauan Solomon di sidang Dewan HAM PBB, menyampaikan beberapa isu HAM di Papua yang menjadi perhatian bukan saja Kepulauan Solomon, melainkan juga Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

“Kami sangat menghargai pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Melalui Otonomi Khusus ini, banyak sumber daya pembangunan yang disediakan untuk Papua, termasuk untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kami juga mengapresiasi meningkatnya perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Papua sejak ia terpilih sebagai Presiden,” kata Barrett Salato.

Meski demikian, lanjut Barrett Salato, negaranya memiliki kepedulian besar pada berbagai laporan tentang penahanan, pembunuhan, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul yang terjadi di Papua.

“Hal-hal ini menunjukkan indikasi kuat adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada Orang Asli Papua (OAP) di tanah mereka sendiri,” lanjut Barrett Salato.

Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia, menurut Barrett Salato, juga prihatin dengan populasi OAP yang diperkirakan telah menjadi minoritas di Tanah Papua, sekitar 43 persen dari total populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami mendorong pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB memprioritaskan akses untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi datang ke Papua,”

kata Barrett Salato.

Kepulauan Solomon, ujar Barrett Salato, juga mendesak pemerintah Indonesia merespons secara positif permintaan Ketua PIF Peter O’Neill yang juga Perdana Menteri Papua Nugini, untuk mengizinkan misi pencari fakta HAM datang ke Papua guna memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Mengenai misi pencari fakta yang merupakan resolusi pertemuan PIF di Port Moresby tahun lalu, Ketua PIF Peter O’Neill telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Januari lalu untuk berkonsultasi tentang misi tersebut.

Namun Ketua MSG Manasye Sogavare, seusai bertemu dengan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama di Suva pekan lalu, mengatakan belum ada jawaban pasti dari pemerintah Indonesia.

“Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, ia mengatakan ia masih berdiskusi dengan Presiden Indonesia, tentang bagaimana PIF bisa mengirim misi pencari fakta ke Indonesia,” kata Sogavare.

JUBI

March 17, 2016 0

Australia Utara Tolak Rencana Pembangunan Pangkalan Militer AS di Wilayahnya

Selasa, 26 Januari 2016 | 14:33 WIB

CANBERRA, KOMPAS.com — Kepala Menteri di Wilayah Utara Australia, Adam Giles, mengatakan, ia tak mendukung adanya pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di wilayahnya setelah sebuah laporan asal AS menyorot pentingnya Australia utara untuk strategi Amerika di Asia.

Laporan yang dibuat oleh Pentagon itu mengidentifikasi Australia utara sebagai tempat perlindungan bagi pasukan Amerika jika konflik militer di Asia terjadi.

“Untuk membantu Amerika Serikat beroperasi secara efektif dalam kondisi krisis, Canberra harus bekerja sama dengan Washington untuk memperluas kapasitas pangkalan Australia utara, termasuk basis jaringan,” sebut laporan itu.

Laporan, yang berjudul Asia-Pacific Rebalance 2025, Capabilities, Presence, and Partnership, ini disiapkan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.

Menteri Adam mendukung penguatan hubungan dengan AS dan sekutu lainnya, tetapi ia mengatakan, hal itu harus terjadi di pangkalan Australia.

“Saya pikir semua pangkalan di Australia haruslah pangkalan Australia dan kami punya beberapa pangkalan fantastis dan besar di Wilayah Utara Australia saat ini dan di seluruh Australia utara,” katanya.

Ia menerangkan, “Kami ingin teman-teman yang baik. Kami ingin sekutu yang baik, bekerja sama dalam kemitraan dengan basis pangkalan Australia, bukan pangkalan asing, memastikan bahwa kami mempertahankan keamanan global.”

Dibutuhkan lebih banyak marinir di Australia

Laporan itu juga menyebut, Australia utara akan menyediakan perlindungan bagi pasukan Amerika jika terjadi konflik militer di Asia dan menekankan pentingnya pelatihan rotasi pasukan AS di Australia, seperti para marinir di wilayah utara.

“Meskipun memiliki 2.500 marinir tak mungkin menjadi kekuatan yang menentukan melawan musuh yang dijaga ketat dan canggih, hal itu menyediakan kemampuan yang signifikan yang secara independen bisa menyebarkan dan beroperasi dalam berbagai kondisi,” tulis laporan itu.

“Pasukan Korps Marinir AS di Darwin bisa mempersiapkan dan menjaga area pantai, pelabuhan dan lapangan udara di wilayah ini, untuk menerima kekuatan lanjutan yang lebih besar,” sambung laporan tersebut.

Menteri Adam mengatakan, ia menginginkan lebih banyak marinir AS datang ke Australia dan bahwa rotasi mereka telah mundur dari jadwal.

“Saya pikir, jadwalnya sudah terlewat, tetapi saya ingin melihat agendanya dipercepat sehingga kami terus membangun kemitraan keamanan dan kemitraan sosial antara marinir AS, pasukan Pertahanan Australia, khususnya warga di Wilayah Utara Australia, sehingga kami bisa mempertahankan keamanan di kawasan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Saya akan mendukung gagasan adanya lebih banyak marinir, tetapi saya juga akan mendukung gagasan tentang kemitraan lebih luas dengan negara-negara lain, terutama Singapura, Jepang, Filipina.”

Kekuatan China yang meningkat, ancaman bagi sekutu AS

Hubungan Australia dengan China yang berkonflik dari berbagai sektor dibahas dalam laporan itu.

Laporan itu berfokus pada sejumlah bisnis dan koneksi politik ke China, termasuk sewa 99 tahun atas pelabuhan Darwin ke perusahaan China, “Landbridge”.

“Diskusi tentang penyewaan 80 persen dari Pelabuhan Darwin kepada sebuah perusahaan China telah menyoroti ketegangan yang ada dalam aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan meningkatnya hubungan ekonomi dengan China,” ungkap Menteri Adam.

Laporan ini memperingatkan perlunya mengakui kekuatan China yang berkembang di kawasan dan ancaman yang diciptakan bagi bagi sekutu AS.

“Kemampuan China membuat sekutu AS di kawasan menjadi target bukannya mitra, memperumit perhitungan bagi pemerintah tuan rumah dan selanjutnya memperlambat siklus keputusan AS dalam sebuah konflik,” kata sang Menteri.

“China memiliki kemampuan yang kredibel, bahkan jika belum terbukti secara fundamental, untuk menonaktifkan atau menghancurkan kapal AS, dengan implikasi yang tak terhitung untuk prestise AS secara global,” imbuhnya.

Meski demikian, Adam Giles yakin bahwa hal yang tepat bagi Wilayah Utara Australia untuk memperkuat hubungan dengan China.

“Saya bukan salah satu dari orang-orang yang suka menendang China. Saya berpikir bahwa kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan China,” katanya.

Ia mengungkapkan, “Saya memahami implikasi keamanan dari sudut pandang dunia, dari sudut pandang nasional, tetapi dalam kawasan kami, menjaga keamanan di dalam Asia Tenggara itu sangat penting.”

“Ya, AS adalah sekutu kita yang paling penting dan kami bekerja dalam kemitraan dengan mereka, tetapi saya pikir kesempatan untuk memperluas kesempatan pelatihan, khususnya untuk tetangga kami di utara, benar-benar penting,” ujarnya.
Editor : Egidius Patnistik
Sumber : Australia Plus ABC

January 28, 2016 1

Menlu Vanuatu : Atasi Masalah HAM, Lalu Pertimbangkan Kemerdekaan Politik

Aksi dukungan rakyat Vanuatu untuk Rakyat Papua Barat, Desember 2014 – Suplied [TabloidJubi.com]

Jayapura, Jubi – Menteri luar negeri Vanuatu yang baru, Kalfau Moli mengatakan pemerintah Vanuatu akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat di forum internasional.

Kalfau Moli diangkat pekan lalu setelah Perdana Menteri (PM) Joe Natuman memecat Sato Kilman dari posisi menteri luar negeri.

Kilman telah dituduh keliru menafsirkan dukungan Vanuatu untuk hak bangsa Papua Barat yang telah lama berjalan dalam urusannya dengan Indonesia.

Kiery Manasseh, juru bicara PM Natuman membenarkan tuduhan terhadap Sato Kilman itu.

“Kilman dipecat karena tuduhan menyalahgunakan posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan posisinya itu ia menggunakan isu Papua Barat untuk kepentingan kampanye pribadinya. Beberapa anggota parlemen bahkan menduga Indonesia memberikan dukungan finansial pada Kilman untuk menjatuhkan Natuman,”

ujar Manasseh kepada Jubi melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2015) pagi.

Saat ini desakkan untuk peduli pada aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) di negara-negara anggota MSG semakin kuat.

Menteri Luar negeri Moli mengatakan dukungan Vanuatu tetap kuat.

“Posisi Vanuatu sebagai negara berdaulat adalah kita ingin mengatasi masalah hak asasi manusia dan lalu pertimbangkan kemerdekaan politik. Namun yang sangat penting adalah forum yang jelas diletakkan pada tempatnya sebelum kita melihat masalah. Tetapi kami akan mendorong isu hak asasi manusia dalam forum nanti,” ungkap Moli.

Moli menegaskan hubungan Vanuatu yang baik dengan Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan perubahan positif di Papua. (Victor Mambor)

Source: Jubi, Diposkan oleh : Victor Mambor on June 9, 2015 at 10:04:36 WP

June 11, 2015 0

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia

Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya Papua Merdeka di manapun Anda berada.

Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan West Papua” (Free West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.

Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan West Papua karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara secara terbuka untuk kemerdekaan West Papua.

Para pemimpin ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.

Seperti pemberitaan yang telah diterjemahkan PMNews, Partai Politik Kemerdekaan Wset Papua bermaksud mengikuti Pemilihan Umum Federal yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang.

Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri keanggotaannya dengan partai politik lain.

Apa artinya dukungan ini?

Tentu saja semua ornag Papua, semua organisasi perjuangan orang Papua, semua orang Papua yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/ LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.

Dukungan untuk Papua Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai tujuan dukungan terwujud: West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!

PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah Papua.

Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini

Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.

Ada banyak pejabat NKRI di Tanah Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara West Papua? Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat. Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden West Papua?”

Tunggu dulu.

Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.

May 8, 2015 0