Jayapura, (2/12)—Keberadaan Victor Yeimo dan dua rekannya, Usman Yogobi dan Alius Asso masih belum jelas hingga hari ini, Minggu (2/12)
Sampai Minggu malam, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih mencari tahu dimana keberadaan ketua umum mereka, Victor Yeimo. Yeimo, telah dibebaskan oleh polisi setelah diperiksa di Polsek Abepura, terkait aksi demo 1 Desember yang yang dilakukan oleh KNPB. Namun sejak Yeimo dibebaskan Sabtu sore, ia belum melakukan kontak dengan aktivis KNPB lainnya.
“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.”
kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12), saat di konfirmasi mengenai status Yeimo dan kedua rekannya.
Pembebasan Yeimo ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) malam.
Meski sudah dibebaskan oleh Polisi, keberadaan Yeimo dan dua rekannya belum diketahui sampai saat ini.
Wim Medlama, Juru Bicara KNPB, kepada tabloidjubi.com mengatakan sampai malam ini mereka telah mencari ketua umum mereka itu namun belum ketemu.
“Sejak kemarin, kami cari dimana keberadaan ketua umum kami dengan kedua temanya tapi belum dapat. Semua tempat yang kami tahu pun kami lacak tapi tidak ada juga. Sampai detik ini hpnya juga tidak aktif. Kami bingung posisi dia dimana?”
kata Wim Wedlama saat dihubungi tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam.
Wim juga mengatakan jika mereka (KNPB) telah sepakat untuk menanyakan hal ini ke Polda Papua, besok (Senin) pagi.
“Tadi kami sepakat besok akan pergi ke Polda minta keteragan. KNPB akan pergi bersama WPNA, AMP dan AMPTI,”
kata Wim.
Informasi lain yang didapatkan dari sumber tabloidjubi.com menyebutkan setelah Yeimo dibebaskan bersama beberapa aktivis yang ditahan, Yeimo berpisah dengan rekan-rekannya itu di depan Kantor Pos Abepura. Setelah itu, menurut sumber tabloidjubi.com itu, mereka sudah tidak tahu keberadaan Yeimo lagi. Saat dikontak melalui HPnya, HP Yeimo sudah tidak aktif lagi. (Jubi/Benny Mawel)
Jayapura (29/11)—Jonah Wenda, Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, mengatakan, pelaku penyerangan dan penembakan tiga polisi di Polsek Pirime, Lany Jaya, Papua bukan OPM, tetapi pihak yang ketiga yang ‘dipelihara’.
“Itu kelompok pihak ketiga yang digunakan untuk kacaukan keamanan dan juga untuk membunuh rakyat Papua dan menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Papua,”
kata Jonah Wenda di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11) siang.
Kata dia, TPN Papua Barat tidak akan pernah melakukan kontak fisik. Sejak tahun 2005 menyatakan kepada dunia untuk mendorong penyelesaian status politik Papua secara damai. Lanjut dia, jika pelakunya dari OPM, mereka tidak lari dan pasti bertanggung jawab, sebab, tujuan mereka bukan pengacau keamanan.
Jonah Wenda mempertanyakan oknum yang menamakan diri Goliat Tabuni itu. Ia juga mempertanyakan persoalan KTT TPN di Biak yang menurut dia, mandatnya dari Wakil Panglima Kodam Tabi, Kolonel Terry Satto yang menampung banyak orang dari luar Papua Barat.
“Terry Satto itu siapa dan kerjanya apa? Ini bisa mengotori tujuan perjuangan murni bangsa Papua Barat,”
kata Wenda lagi.
Menurut dia, adanya saling tuding setiap terjadi penembakan di Papua semestinya direspons pemerintah pusat dengan membuka ruang dialog.
Dia juga meminta kepada TNI/Polri untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Prinsipnya kalau rakyat tidak diganggu dan diperhatikan dengan baik, pasti tidak ada kekacauan,”
kata dia.
Ia meminta pemerintah pusat untuk membebaskan semua tahanan politik Papua Barat dan segera membuka ruang perundingan dengan pengawasan pihak yang netral, menghentikan semua operasi militer di Tanah Papua, menghentikan semua program pemekaran kabupaten maupun provinsi dan juga pemilukada sebelum terjadi perundingan dengan rakyat bangsa Papua Barat lewat kelima juru runding Bangsa Papua Barat.(Jubi/Timo Marten)
Yogyakarta, (27/11)—Otonomoni khusus yang sudah berjalan hampir dua belas tahun, baru dievaluasi tahun ini.
Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua tak bisa diukur keberhasilannya, karena belum pernah ada evaluasi yang komperehensif terhadap pelaksanaan Otsus tersebut. Universitas Cenderawasih pernah melakukan evaluasi Otsus, namun entah kenapa, hasilnya tidak pernah dipublikasikan secara resmi.
Soal evaluasi Otsus ini disinggung dalam Seminar
“Membangun Optimisme di Tanah Papua”
yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) ke 51, Selasa (27/11) di ruang Seminar Fisipol UGM.
Menanggapi pertanyaan forum seminar, Dirjen Otnonomi Daerah (Otda), Djohermansyah Djohan mengatakan Direktorat Otonomi Daerah tahun ini telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus.
“Ini sudah tahun kesebelas pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Tahun ini Dirjen Otonomi Daerah sudah melakukan evaluasi Otsus. Rencananya, tanggal 20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan.”
ujar Djohermansyah.
Lanjut Djohermansyah, karena belum ada evaluasi Otsus ini, maka sulit untuk menemukan praktek baik (best practises) dari pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik, seperti yang diharapkan dalam seminar ini.
“Misalnya, penyusunan Perdasus yang dilakukan di Papua bisa dipelajari oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Perdais (Peraturan Daerah Istimewa).”
kata Djohermansyah.
Lebih lanjut, Djohermansyah menilai seminar yang dilaksanakan oleh Fisipol UGM ini menjadi sebuah terobosan baru, karena mencoba melihat sisi baik dari pelayanan publik di Papua. Sebab menurutnya, selama ini kalau berbicara soal Papua, selalu hanya membicarakan persoalan yang sedang terjadi di Papua.
Selain Djohermansyah Djohan yang hadir sebagai pembicara kunci seminar, Adriana Elisabeth (LIPI), Cornelis Lay (Pengamat sosial politik), Dr. Stepanus Malak, M.Si (Bupati Sorong) dan Victor Mambor (Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi) juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut. (Jubi./Musa Abubar)
Jayapura — Pemerintah pusat meminta masyarakat Papua seia sekata dalam urusan pemekaran. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Papua akan membuat pemerintah pusat serba salah.
Bagi pemerintah pusat, pandangan dan sikap yang sama di masyarakat Papua terhadap usulan pemekaran Provinsi Papua sangat penting. Sehingga pemekaran satu daerah harus diatur melalui mekanisme dan persyaratan tertentu, agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
“Penting bagi pemerintah karena kalau sikap masyarakat dibawah berdeda-beda, ada yang mendukung tapi ada juga yang menolak, maka pemerintah akan serba salah.”
kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (Jumat, 24/11) saat beraudiensi dengan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Gubernur Papua dan Papua Baratdi Gedung DPD RI, Senayan.
Proses pemekaran di Papua cenderung melangkahi kewenangan provinsi/kabupaten induk. MRP, DPRP dan DPRD Papua Barat seringkali tidak mengetahui langkah masyarakat yang telah mengusulkan pemekaran sampai ke pusat. Ini dikeluhkan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib.
“Selama ini banyak masyarakat papua ‘lompat pagar’ ke pusat sehingga MRP tidak diberdayakan dengan baik.”
kata Murib dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi kecenderungan “lompat pagar” ini, Ketua Senat (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Irman Gusman mengatakan, DPD RI berusaha memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat Papua. DPD mendorong akselerasi pembangunan di tanah Papua diantaranya dengan mengusulkan kepada Presiden SBY agar sisa anggaran 2011 yang berjumlah sekitar 20 triliun dianggarkan untuk pembangunan kawasan Indonesia timur diantaranya Papua, Papua Barat, dan NTT. Pemekaran wilayah diakuinya merupakan salah satu solusi untuk memajukan kawasan Indonesia Timur. Pembangunan kawasan Indonesia Timur dapat dilakukan secara merata karena masing-masing Provinsi yang dimekarkan dapat mengajukan anggaran unruk pembangunan daerahnya.
“Pemekaran Papua memang memerlukan proses yang panjang, namun DPD akan tetap konsisten untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran tersebut,”
tegas Irman.
John Ibo, Ketua DPRP bahkan mengusulkan pembentukkan provinsi di Papua dilakukan berdasarkan 7 wilayah adat. Tujuh Provinsi itu adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Utara, Provinsi Papua Timur, Provinsi Selatan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya. Tahun 2013 diprioritaskan pembentukan 3 provinsi, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
Beberapa inisiator pemekaran provinsi Papua, dalam pertemuan tersebut menyayangkan adanya moratorium pemekaran. Salah satunya, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yosafat Kambu.
“Masyarakat Papua berharap pemerintah dapat bertindak bijaksana dengan membuka peluang pemekaran untuk wilayah Papua.”
kata Kambu.
Namun Gamawan tetap beranggapan pemekaran adalah sesuatu yang perlu dikaji secara baik.
“Pemekaran merupakan hipotesa awal yang masih perlu pengkajian. Ketika pemekaran berhasil maka akan menjadi kesenangan utk semuanya, tapi kalau tidak berhasil itu harus tanggung jawab bersama juga. Untuk itu, diperlukan kajian yang mendalam agar jangan ada penyesalan dikemudian hari”,
tegas Gamawan.
Saat ini, menurut Gamawan, pemerintah tengah mengkaji berbagai aspek penataan wilayah Papua. Bahkan pemerintah telah membuat grand design atas wilayah Papua.
“Kami telah siapkan grand design atas pemekaran Papua hingga menjadi 5 Provinsi, namun hal itu masih memerlukan kajian secara mendalam dari berbagai aspek”,
JAYAPURA – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Drs.Willem Ch.Rumbino,MM, mengatakan, Tanah Papua tidak maju, mandiri dan sejahtera rakyatnya, karena antara orang asli Papua sendiri saling mencelakai.
Artinya bahwa orang Papua yang satu dengan yang lainnya tidak mau melihat sesamanya duduk dalam sebuah jabatan atau kehidupan sudah mulai membaik (meningkat kesejahteraan hidupnya) mereka berusaha menjatuhkan dengan segala cara sesamanya yang sudah maju kehidupannya itu.
Hal lainnya, adalah sesama orang Papua tidak saling mendengar, mereka pada umumnya saling mempertahankan prinsip. Disamping itu pula, salah satu faktor lainnya yakni, Papua memiliki ratusan suku dan beragam bahasa daerah, sehingga terkadang hal itu menjadi hambatan dalam berkomunikasi.
“Papua tidak maju karena ratusan suku, dan bergam bahasa, itu hambatan pembangunan, tidak ada bahasa Papua yang mempersatukan,”
ungkapnya dalam memberikan sambutannya pada kegiatan pagelaran seni dan budaya di Ekspo Waena, belum lama ini. Menurutnya, selama ini masyarakat selalu menyatakan bahwa Papua kaya dan indah, tapi tidak ada upaya untuk menggali dan memperindahnya khususnya kekayaan alam akan seni dan budaya misalnya yang perlu ditingkatkan dan dilestarikan, sebab jika tidak, tentunya dalam 5 tahun atauu 10 tahun mendatang seni dan budaya asli Papua akan hilang.
Dengan demikian, diharapkan ada apresiasi dan kemauan masyarakat dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan potensi yang luar biasa di Tanah Papua ini, demi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan hidupnya, salah satunya tentang seni budaya ini.
“Seorang harus kreatif, dituntut untuk menata dan menciptakan karya-karya baru yang bermutu, memiliki nilai estetika yang tinggi, tapi juga mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat, dengan demikian seniman akan mendapatkan nilai tambah untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya,”
Jayapura – Papua tidak hanya dalam sorotan Indonesia, tapi juga sedang dalam sorotan dunia Internasional. Hal itu diakui Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Drs Christian Zebua di depan puluhan wartawan pada acara tatap muka Pangdam dengan insan pers se-Jayapura di Kediaman Pangdam XVII/Cenderawasih, Senin (12/11), malam.
DIkatakan, karena Papua dalam sorotan, sehingga apapun yang terjadi di Papua dapat diketahui, baik oleh seluruh Indonesia maupun oleh dunia internasional.
Namun Pangdam mengatakan, kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan, pasalnya negara-negara di dunia sudah mengakui Papua adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab kata mantan Danrem 171/PVT Sorong ini, sorotan yang sama juga ternyata dialami sejumlah negara di dunia, tak hanya Indonesia. “ Jadi semua yang terjadi di Papua adalah suatu dinamika yang juga terjadi di negara-negara lain, seperti ini Philipina, India, China dan lain-lain,” ujarnya.
Acara Tatap Muka dengan Insan pers ini juga dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Frans Ohoiwutun, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Papua Viktor Mambor serta pimpinan media massa cetak maupun elektronik. Menurutnya, Papua adalah daerah misiologi, baik nasional maupun internasional, sehingga sebagai bangsa Indonesia dibutuhkan untuk bertugas dengan baik di daerah ini.
“Daerah ini aman dan damai, tidak seperti yang banyak ditayangkan di media nasional di Jakarta. Meski diakui sering ada perang suku, aksi-aksi penembakan. Tapi masyarakatnya begitu baik dan wellcome,” ujarnya seraya menambahkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, perjabat pemerintahan. Namun demikian, ada sesuatu yang harus diselesaikan bersama di wilayah ini.
“Mungkin kesalahpahaman atau tak sepaham ada kelompok masyarakat yang merasa terprovokasi munculnya isu-isu yang dapat membuat daerah ini tak kondusif,” imbuhnya.
Karenanya, kata dia, tugas Kodam sudah jelas yakni menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan dan menjaga keselamatan NKRI.
Menjawab pertanyaan wartawan soal netralitas TNI saat Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pangdam menjelaskan, sejak Orde Reformasi TNI tak terlibat politik praktis, tapi berorientasi kepada kepentingan negara.
“Saya minta TNI tak memihak salah-satu Calon Gubernur atau partai politik tertentu. Bahkan dilarang melakukan diskusi politik. Bila ketahuan saya akan tindak tegas,” tuturnya.
Sedangkan, soal pengamanan di daerah perbatasan dan adanya pasokan senjata api dari Papua New Guinea (PNG), kata dia, pihaknya mengakui keteratasan personil, apalagi di daerah Selatan hanya ada 2 Batalyon padahal panjang daerah perbatasan sekitar 800 Km. Karena itu, kata dia, pihaknya segera merevisi Pos Pos yang kurang efektif yang menyeabkan lolosnya senjata api ilegal.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menginformasikan keberadaan senjata api tersebut sekaligus koordinasi dengan pemerintah PNG guna memperketat pengawasan, khususnya di wilayah perbatasan.
Ajak Bangun Papua
Sementara itu, adanya kelompok berseberangan yang selama ini dengan alasan idiologi minta memisahkan diri dari NKRI, nampaknya mendapat tanggapan serius dari Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI, Drs. Christian Zebua.
Terkait dengan itu, Pangdam , akan membangun upaya komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang berseberangan tersebut.
Menurutnya, adanya keingin memisahkan diri dimaksud, karena kemungkinannya terjadi suatu komunikasi selama ini terputus yang tidak terbangun dengan baik antara kelompok tersebut dengan pemerintah.
Untuk itulah, Pangdam mengajak semua pihak termasuk kelompok yang berseberangan itu untuk bersama-sama membangun komunikasi, sehingga apa yang menjadi kekurangan selama ini dapat dibenahi bersama demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua di segala aspek kehidupan, terutama masyarakat yang ada di kampung-kampung.
“Sudah pasti kami mencoba memberikan pemahaman yang baik dan bangun komunikasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini beda pendapat dengan pemerintah,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai pertemuan dengan Insan Pers di Kediamannya, Senin, (12/11).
Meski demikian, Pangdam mempertanyakan, sebetulnya merdeka sesungguhnya seperti apa, pasalnya Indonesia adalah Negara bebas , dimana setiap orang bebas melaksanakan segala aktifitas, namun bebas bukan berarti sesuka hati mengambil tindakan, melainkan segala tindak tanduk harus sesuai koridor hukum yang berlaku, yakni, menciptakan kedamaian, kenteraman, dan kesejahteraan bagi orang lain.
Pangdam juga mengajak semua komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk bersama-sama membangun tanah Papua yang aman, damai dan sejahtera, hilangkan segala perbedaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Disamping itu, hendaknya mari belajar dan belajar untuk tingkatkan sumber daya manusia (SDM) kita, agar suatu saat jangan hanya menjadi pemimpin di tanah Papua, tetapi menjadi pemimpin di daerah lain, bahkan bila perlu kelak menjadi Presiden RI, sebagaimana dirinya atas perkenaan Tuhan menjadi Pangdam di Papua, padahal ia merupakan orang asli Pulau Nias.
“Ini Negara kuat dan Negara besar, kenapa kita harus ada konflik. Mari kita komunikasi dengan baik, tapi jangan komunikasi dengan pergerakan senjata, karena siapapun tidak akan menerima jika ada pergerakan senjata,” pungkasnya.(mdc/nls/don/l03)
TEMPO Interaktif, NUSA DUA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, Senin, 24 Oktober 2011.
“Pukul 08.00 WIB, Presiden akan bertemu dengan Menhan AS yang sebelumnya telah bertemu dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro disini,”kata Juru Bicara Kepresidenan Julian di Ayodya Resort, Nusa Dua, Bali.
Tempat pertemuan antara Presiden SBY dan Panetta yang dimaksud oleh Julian adalah Hotel Ayodya, Nusa Dua. Tempat ini menjadi tempat menginap SBY dihari ketiga kunjungan kerjanya ke Bali. Sayangnya Julian enggan menyebut apa saja yang akan dibahas keduanya dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, pada Minggu sore, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Leon Panetta telah melakukan pertemuan disela-sela pertemuan menteri-menteri pertahanan ASEAN di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal termasuk diantaranya Purnomo sempat memaparkan kondisi di Papua dalam pertemuan bilateral tertutup itu. “Agar beliau mendapat informasi langsung dari pihak pertama,” kata Purnomo usai pertemuan itu.
Jakarta – Dinamika politik di Papua sempat disinggung dalam pertemuan antara Menhan AS Leon Panetta dengan Presiden SBY. Namun tidak ada penekanan khusus terhadap isu yang kerap diungkit Kongres AS tersebut.
Demikian jawaban Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, ditanya mengenai isu Papua dalam kunjungan kehormatan Menhan Leon Panetta kepada Presiden SBY. Pertemuan berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (24/10/2011).
“Tidak menyinggung itu secara khusus,” jawab Faiz.
Menurutnya, konteks pembicaraan isu Papua dalam pertemuan adalah kerjasama bidang pertahanan. Presiden SBY menjelaskan, faktor yang lebih ditonjolkan pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan.
“Ada kebijakan khusus untuk Papua yang menekankan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan,” jelas Faiz.
Hal lain yang juga disinggung adalah rencana keikutsertaan Presiden AS, Barrack Obama, ke Bali pada akhir Nopember 2011. Obama ke Bali untuk mengikuti KTT ASEAN dan East Asia Summit yang berlangsung dalam waktu hampir bersamaan.
“Sempat disinggung kepastian kedatangan Obama dalam East Asia Summit dan topik-topik yang akan dibahas,” ujar Faiz.
JAYAPURA—Pada setiap dada prajurit harus selalu terpatri jiwa juang, jiwa dan semangat pengabdian pada bangsa dimanapun dia bertugas. Karena ketika jiwa juang yang dilandasi semangat juang secara sinergis di laksanakan dalam setiap pelaksanaan tugas maka dapat dipastikan prestasi yang optimal akan didapatkan. Hal tersebut disampaikan KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo usai memberikan arahan kepada prajurit Batalyon Infanteri 756/WMS kemarin. “Sedangkan pada posisi yang tidak kalah pentingnya, adalah landasan keimanan yang kuat setiap prajurit, dengan landasan keimanan yang baik, maka akan dapat menghindarkan setiap bentuk pelanggaran, karena hanya tuntunan yang baik dan benar yang akan selalu menjadi pedoman prajurit dalam setiap kehidupannya,” tandasnya.
Sementara itu menyangkut kebersihan pangkalan, Jenderal bintang empat inipun tak segan-segan memberikan arahan kepada prajuritnya, karena dengan pangkalan yang bersih terawat, maka segala penyakit akan menjauh dari prajurit dan keluarganya, yang tentu pada gilirannya akan terbentuk prajurit yang sehat jasmani maupun rohani dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok.
Dalam pengarahan yang digelar dilapangan Batalyon Infanteri 756/WMS tersebut KASAD didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu. Hadir juga dalam pengarahan tersebut seluruh anggota persit dan anak-anaknya. Hal ini tentu sebagai ungkapan rasa kegembiraan seluruh prajurit dan keluarganya karena dikunjungi pimpinan tertinggi di Angkatan Darat. Merespon sambutan luar biasa dari prajurit dan keluarganya, KASAD menyampaikan bahwa hal tersebut juga menunjukkan semangat juang yang tinggi dari persit, yang mana ibu-ibu masih sempat meluangkan waktu untuk datang kendati harus repot dengan urusan anak, sehingga secara sepontan KASAD memberikan bingkisan kepada ibu persit yang datang ke pengarahan dengan membawa buah hatinya.
Dalam kunjungan hari kedua di wilayah Kodam XVII/Cenderawsih tersebut, selain menyambangi prajurit terdepannya di Batalyon 756/WMS Wamena, KASAD juga berkunjung ke Timika. Di Brigade Infanteri 20/IJK setelah menerima Papara Komandan Brigif 20/IJK Kol Inf Herman Asaribab, KASAD kembali bertatap muka dengan prajurit se-Garisun Mimika.
Sebagai pimpinan tertinggi di Angkatan Darat KASAD memberi pesan khusus pada prajuritnya agar tetap menjaga semangat juang, karena jiwa kejuangan memang harus selalu ada pada dada setiap prajurit.
“Kebersamaan antara atasan bawahan harus tetap terpelihara sehingga akan terwujud kekompakan dalam pelaksanaan tugas, karena tugas seberat apapun harus dapat dilaksanakan dengan baik,” lanjutnya.
Selesai memberi pengarahan kepada prajurit, KASAD menyempatkan mengunjungi Detasemen Kavaleri 3/SC. Di satuan ini KASAD memerintahkan kepada Komandan Detasemen Kavaleri 3/SC untuk tetap menjaga moril anggota, kemudian KASAD meninjau Panser dan menyempatkan diri melihat kesiapan kendaraan tersebut. Mengakhiri kunjungan hari kedua tersebut, KASAD yang didampingi ASPAM, ASOPS, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu pada malam harinya menghadiri jamuan makan malam dan tatap muka dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan PT Freeport Indonesia. (dee/don/l03)
MERAUKE [PAPOS] – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai, selama ini, pemerintah terkesan kurang memberikan perhatian secara serius tentang daerah atau wilayah perbatasan. Melihat kondisi demikian, DPD telah mempunyai suatu komitmen tegas untuk langsung datang ke daerah perbatasan sekaligus melihat dan bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar.
Kritikan itu disampaikan Ketua Tim Rombongan DPD RI , Ir. Emanuel Babu Eha bersama tiga anggota lain ketika melakukan kunjungan di Kabupaten Merauke, Rabu (6/7). “Memang agenda pokok yang kita lakukan kesini adalah ingin melihat secara langsung tentang situasi daerah perbatasan baik fisik kewilayaan maupun kehidupan masyarakat setempat. Selain itu juga, memantau sejauhmana perhatian pemerintah terhadap pembangunan di daerah perbatasan,” kata mantan Wakil Bupati Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Emanuel mencontohkan, fakta telah menunjukkan bahwa selama ini beberapa daerah perbatasan seperti Kalimantan ditinggalkan. Sehingga masyarakat setempat memilih bergabung ke negara Malaysia. Hal ini yang menjadi indicator untuk diberikan perhatian, termasuk di daerah perbatasan RI-PNG. Karena tidak menutup kemungkinan, ada saudara-saudara yang telah hengkang dan pindah ke negara tetangga. “Itu yang mendorong kami dari DPD untuk datang langsung ke daerah perbatasan, sekaligus berdialog dengan masyarakat dan melihat kondisi pembangunan yang ada,” kata Emanuel.
Menyinggung tentang wacana pemekaran yang harus dilakukan di wilayah perbatasan, Emanuel mengungkapkan, ini juga menjadi suatu agenda dalam kunjungan yang dilakukan DPD. “Kami akan melihat apakah layak daerah tersebut untuk dimekarkan atau tidak. Meskipun ada moratorium yang telah dikeluarkan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pemekaran sejumlah wilayah atau daerah,” ujarnya.
Emanuel mengaku, dirinya kurang mengingat secara pasti dan jelas usulan sejumlah daerah yang akan dimekarkan. Tetapi yang jelas bahwa ada usulan sejumlah daerah termasuk juga Papua. “Ya, kita akan tetap melakukan pengkajian kembali. Jika itu adalah untuk kepentingan masyarakat terutama di wilayah perbatasan, DPD tidak akan tinggal diam tetapi akan berjuang terus,” tandasnya. [frans]
Written by Frans/Papos
Thursday, 07 July 2011 00:00
Papua Merdeka News 