Rakyat Papua Inginkan Referendum

Metrotvnews.com, Jayapura: Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa (2/8) pagi, warga telah berkumpul di Expo, Waena, Jayapura, Papua Barat.

Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.

Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat ‘Papua Merdeka’. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri.

Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI.

Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.(****)

Headline News / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 12:10 WIB
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/08/02/133253/Rakyat-Papua-Inginkan-Referendum

August 2, 2011 0

Dokumen Sangat Rahasia Operasi di Papua Barat, Diungkap

Sekilas Tentang Buku OPM Karya Socratez S Yoman (bagian/1)

Socratez S Yoman yang memiliki nama asli Ambiek Godmend Ekmmban Yoman, telah meluncurkan buku ke 9. Dan yang terakhir Ia meluncurkan buku dengan judul Otonomi, Pemekaran dan Merdeka (OPM?). Apa isi buku tersebut? Berikut ringkasan dari isi buku tersebut.

Oleh Ahmad Jainuri, Bintang Papua

Dengan menggunakan caver warna merah bergambar orang asli Papua berpakaian koteka dan bersenjata laras panjang, Penulis memberi sub judul “Saatnya Kebenaran Bersuara di Tanah Melanesia”. Penulis pun mengutip dua statement Presiden RI Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono yang terkait dengan upaya menjawab permasalahan di Papua, yaitu ‘Bersama-sama mari kita serukan penolakan terhadap fitnah, berita-berita bohong, dan perilaku kasar yang melampaui kepatuta’ yang dikutip dari Kompas edisi 28 Desember 2009. Statmen berikutnya adalah yang merupakan perkataan langsung SBY tanggal 16 Agustus 2008, yaitu ‘Selesaikan masalah Papua dengan dialog damai, demokratis, jujur, adil dan bermartabat’. Dengan diberi pengantar oleh Prof. Ikrar Nusa Bhakti, buku setebal 136 halaman tersebut disusun dalam 6 BAB, yang membahas 57 pokok bahasan. Dalam pengantarnya, Profesor Riset bidang Intermestic Affair di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), mengawali dengan mengungkap sejarah tanah Papua sejak dikuasai Belanda hingga cerita realita kehidupan di Tanah Papua, termasuk kerukunan umat beragama yang saling menghormati dan saling membantu dalam kegiatan social maupun acara-acara keagamaan. Sedangka tentang penulis buku ‘OPM?’ dikatakan bahwa buku-buku karya Socratez mendapat perhatian dari para peminat masalah Papua. “Sayang, hamper semua buku-buku itu dikategorikan sebagai buku terlarang oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Ikrar Nusa Bhakti dalam pengantarnya.

Buku-buku Yoman, kata Prof. Ikrar, adalah suara hati seorang pelayan umat di Tanah Papua, meski belum dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. “Terlepas dari itu, buku-buku Yoman yang bukan buku ilmiah melainkan lebih sebagai ‘pamphlet politik’ ini tetap penting untuk dibaca. Karena berisi kesedihan, trauma, impian, serta gagasan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua,” lanjutnya.

Dalam Bab pendahukuan, Penulis menguraikan alan mengapa bukunya diberi judul OPM? (Otonomi, Pemekaran dan Merdeka). Yakni, katanya adalah karena selama ini OPM adalah singkatan dari Organisasi Papua Merdeka.

“Saya menggumuli dan merindukan bahwa sudah saatnya stigma yang menindas, memenjarakan dan membunuh umat Tuhan ini harus dihapuskan,” ujar Pemulis masih dalam Bab Pendahuluan.

Dalam Bab yang membahas tentang ‘Otonomi’, penulis menguraikan dua UU Otonomi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Yaitu : UU No. 12 Tahun 1969 yang membicarakan tentang pembentukan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang pembahasannya lebih mendominasi.

Menurut Penulis, istilah otonomi bagi umat Tuhan di Tanah Papua bukan hal yang baru. Tentang UU Otsus Tahun 2001, Penulis mengawali dengan pertanyaan kenapa UU itu ada? Apakah itu itikad baik Indonesia terhadap orang Papua? Apakah Otsu situ kemauan orang Papua?

Yang langsung diberi jawaban, bahwa Otsus ditawarkan kepada rakyat Papua Barat sebagai penyelesaian menang-menang (win-win solution) tentang masalah status politik Papua, karena adanya tuntutan orang asli Papua untuk menentukan nasib sendiri (self determination).

Dalam Bab awal tersebut, Penulis juga mengutip statmennya di media massa local, yakni di Harian Bintang Papua, Pasific Pos dan Cendrawasih Pos. Namun tidak disebutkan edisi atau tanggal terbitnya, maupuan halaman dengan jelas, ketika berita yang dikutipnya dalam buku OPM? terbit.

Dalam Bab tentang Pemekaran, penulis mengutip perkataan Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Alm), yang dikutipnya dari Senat Mornao 2004:9, yaitu ‘Pemekaran Provinsi Papua adalah keputusan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat Papua. Itu bukan pemecahan masalah, namun sumber masalah baru.

Juga terdapat kutipan dari dokumen sangat rahasia tentang operasi di Tanah Papua, yaitu surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan Linmas. Yakni Nota dinas No. 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tangal 9 Juni 2000.

Penulis juga kembali mengutip dari bukunya terdahulu yang menggambarkan pemekaran kabupaten dan provinsi. Yakni digambarkan sebagai sangkar burung, kandang kelinci dan kandang kurungan ternak babi. Dalam bab ini, penulis mengakhiri dengan kutipan opini yang ditulisnya lewat media massa local Pasific Pos, yang berjudul Pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi di Tanah Papua Barat adalah Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi Gaya Baru edisi 25 September 2009. (Bersambung) /03

Minggu, 13 Maret 2011 15:46

via ScribeFire

March 19, 2011 0

WikiLeaks: RI Desak AS ‘Pulihkan’ Kopassus

VIVAnews – Indonesia dikabarkan tak bersedia menerima kunjungan Presiden Barack Obama kecuali Amerika Serikat (AS) mencabut larangan pelatihan bagi satuan elit Kopassus. Pencabutan ini juga dipandang penting untuk melindungi kepentingan Amerika.

Demikian menurut laman harian Australia, The Age, yang mengklaim mendapat bocoran eksklusif dari WikiLeaks atas memo diplomatik AS menyangkut isu Kopassus itu, Jumat 17 Desember 2010. Laporan itu diduga berasal dari Kedutaan AS di Jakarta dan dikirim ke Washington DC pada Januari 2010.

Menurut The Age, enam bulan setelah keluar memo itu, AS sepakat untuk melanjutkan latihan dengan Kopassus, setelah dilarang sejak 1999. Kebijakan mendapat kritik dari kalangan pembela HAM karena satuan elit Indonesia itu terlibat dalam pelanggaran HAM, diantaranya kekerasan di Timor Timur dan Papua.

Menurut memo itu, Kedubes AS di Jakarta menilai permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pencabutan larangan itu harus dipenuhi untuk menjamin bahwa militer dan keamanan Indonesia akan melindungi kepentingan Amerika, termasuk kerjasama dalam perang melawan terorisme.

Memo itu juga menyebut bahwa hubungan militer yang lebih dekat dengan kedua negara akan mendorong reformasi lebih lanjut di tubuh militer Indonesia.

“Presiden Yudhoyono [SBY] dan pejabat senior Indonesia lainnya telah menegaskan kepada kami bahwa SBY melihat isu pelatihan Kopassus ini merupakan ujian bagi hubungan bilateral, dan beliau percaya bahwa kunjungan Presiden Obama tidak akan sukses kecuali isu ini diselesakan sebelum kunjungan,” demikian penggalan memo yang dibocorkan WikiLeaks kepada The Age.

Pada kunjungan ke Jakarta Juli lalu, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, mengatakan bahwa AS perlu membuka lagi hubungan dengan Kopassus. Ini “sebagai dampak reformasi militer Indonesia dalam satu dekade terakhir, profesionalisme TNI yang terus berlangsung dan langkah-langkah yang telah dilakukan Kementrian Pertahanan [Indonesia] atas isu HAM,'” demikian laporan itu.

JUM’AT, 17 DESEMBER 2010, 08:26 WIB
• VIVAnews

December 17, 2010 0

Rakyat Papua Menggelar Aksi Demonstrasi Mendukung Hearing Senat AS Untuk Membahas Masalah Papua

Manokwari- Demonstrasi menyuarakan kemerdekaan Papua Barat kembali terjadi di Manokwari pada hari ini. Yel-yel kemerdekaan kembali dikumandangkan oleh massa yang berjumlah 300-an orang.

Massa awalnya berkumpul di kantor Dewan Adat Papua wilayah Mnukwar, jalan Pahlawan sanggeng. Massa kemudian bergerak menuju panggung penerangan di jalan Percetakan Negara.

Kelompok massa lainnya yang adalah para mahasiswa, bergerak dari arah Amban kemudian bergabung dengan massa yang sudah duluan berkumpul di panggung penerangan. Menjelang siang hari, jumlah massa menjadi bertambah banyak.

Di panggung penerangan, massa kemudian berorasi secara bergantian dan terus meneriakan yel-yel kemerdekaan. Para tokoh masyarakat diantaranya Ny. Ibo, Pdt. Yenu, Mr. Kapisa dan beberapa tokoh lainnya turut memberikan orasi politiknya.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian oleh massa, mereka menyatakan mendukung Temu Konsultasi dan Dialog Publik tentang masalah Papua yang diadakan oleh Anggota Kongres Amerika Serikat bersama Prof. Dr. Drooglever, Patrick Kennedy, para diplomat Papua Barat dan beberapa simpatisan negara-negara pendukung kemerdekaan Papua Barat. Massa juga menuntut dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM dan segera membebaskan tapol/napol Papua Barat yang masih ditahan.

Massa juga membentangkan beberapa spanduk dan pamflet yang berisi beberapa tulisan, diantaranya “ Papua zona darurat dan rakyat asli Papua sedang menuju kepunahan ras maka kami mendesak intervensi internasional untuk referendum bagi bangsa Papua”, “segenap rakyat bangsa Papua mendukung kongres mendengar di Washington DC USA atas krisis HAM di Papua dan Papua Barat”, Papua bukan Indonesia” dan beberapa spanduk dan pamflet lainnya.

Aksi demo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Manokwari. Arus lalu lintas sempat dibuat macet sebab massa yang bergerak dari dua titik yaitu kantor DAP dan Amban menggunakan jalan-jalan utama di kota Manokwari. Arus kendaraan pun dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Aktivitas warga sempat terhenti sebab dikhawatirkan massa akan berbuat anarkis.

Dari pantauan di lapangan, terlihat aparat kepolisian yang bersenjata lengkap turut mengamankan dan berjaga-jaga di lokasi demonstrasi. Mereka juga dibantu oleh sebuah mobil water canon yang diparkir tidak jauh dari lokasi berlangsungnya demo.

Menjelang tengah hari, massa yang terdiri dari berbagai elemen perjuangan Papua Barat, diantaranya WPNA, KNPB, FNMPP, Pemuda Melanesia, SPPM dan beberapa elemen perjuangan yang lain serta ratusan masyarakat asli papua, kemudian mengakhiri demonstrasi dan membubarkan diri secara tertib.

Situasi kota Manokwari berangsur-angsur pulih kembali. Aktivitas masyarakat di beberapa pusat keramaian menjadi normal kembali. (falcon)

http://vogelkoppapua.org/?page=news.detail&id=194

September 22, 2010 0