TNI ganti tiga batalyon pasukan perbatasan RI-PNG

Jayapura (Antara Papua) – Pimpinan TNI mengganti tiga batalyon pasukan pengamanan perbatasan RI-PNG untuk masa tugas sembilan bulan ke depan.

Pada rilis yang diterima Antara di Jayapura, Provinsi Papua, disebutkan Batalyon Infanteri (Yonif) Linud 700/R, Yonif 122/Tombak Sakti dan Yonif Mekanis 516/CY telah tiba di Bumi Cenderawasih pada Minggu (10/7) melalui Pelabuhan Jayapura.

Rencananya ketiga batalyon tersebut akan bertugas di bumi Cenderawasih sebagai Satgas Pamtas di wilayah Keerom menggantikan pasukan terdahulu dari Yonif 411/Raider, Yonif 431/Kostrad dan Yonif 406/CK yang sudah selesai melaksanakan tugas selama sembilan.

Pasukan Satgas Pamtas RI-PNG yang baru datang kini masih ditampung di Makodam Cenderawasih dan akan menerima pembekalan serta penjelasan tentang wilayah Papua agar memudahkan para prajurit untuk berdaptasi dengan lingkungan dan masyarakat dimana mereka bertugas nantinya.

Rencananya Satgas Pamtas Yonif 122/TS akan menempati Pos Sektor Japra Keerom, Yonif Mekanis 516/CY akan menempati Sektor Tengah Keerom dan Yonif 700/Raider menempati sektor Bawah Pegunungan Bintang.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo mengatakan pergantian pasukan itu dimaksudkan agar prajurit yang melaksanakan tugas Satgas Pamtas tetap fresh dan tidak mengalami kejenuhan, sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum memasuki pos-pos Pamtas, Satgas akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu tentang situasi Papua secara umum maupun secara khusus baik geografi, demografi maupun kondisi sosial.

“Diharapkan dalam melaksanakan tugas di lapangan nantinya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan di sekitar tempat penugasannya,” ujarnya.

Pembekalan diberikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops dan Danrem 172/PWY selaku Dankolakops Rem 172/PWY serta dari Pemda Keerom.

Setelah selesai mendapatkan pembekalan Satgas Pamtas tersebut baru masuk ke pos-pos yang telah ditentukan oleh Komando atas untuk melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di wilayah tugas masing-masing. (*)

Editor: Anwar Maga

July 10, 2016 0

TNI dan Polri di Biak Numfor Patroli Bersama 1 Juli

Berita , Peristiwa , salampapua.com

SAPA (BIAK) – Jelang 1 Juli nanti, TNI dan Polri di Kabupaten Biak Numfor akan melakukan patroli bersama pada daerah rawan dalam upaya mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah itu.

“Setiap tanggal 1 Juli seringkali dijadikan kelompok separatis sebagai hari bersejarah Papua Barat sehingga perlu diantisipasi dengan berpatroli bersama TNI-Polri,” ungkap Kepala Bagian Operasi Polres Biak Komisaris Polisi Fauzan di Biak, Rabu.

Ia mengatakan, sasaran patroli bersama pada wilayah distrik Biak Timur, Biak Barat sekitarnya serta wilayah kampung lain yang dianggap rawan gangguan kamtibmas.

Kabag Ops Komisaris Fauzan berharap, dengan dilakukan patroli bersama akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan aktivitas rutin keseharian dengan normal.

Dalam suasana umat muslim menjalankan ibadah puasa Ramadhan yang juga menyambut perayaan hari raya Idul Fitri 1437 H, menurut Kompol Fauzan, warga Biak harus membantu aparat keamanan TNI-Polri untuk senantiasa mewujudkan Biak selalu kondusif.

“Dengan situasi Biak tetap kondusif maka mendukung semua program pembangunan pemerintah dan setiap aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar setiap waktu,” tegasnya.

Dia mengingatkan, warga Biak ikut serta untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika menemukan aktivitas sekelompok orang yang akan mengganggu kambtimas Biak yang dikenal sangat kondusif.

Hingga Rabu pagi, aktivitas kamtibmas di Kabupaten Biak Numfor sangat kondusif karena berbagai kegiatan pelayanan publik seperti bandara, pelabuhan laut, angkutan umum, pasar tetap beroperasi normal melayani kebutuhan warga Biak sekitarnya. (ant)

July 1, 2016 1

Anggota KNPB Sentani ‘Diculik’ Lima Orang Berpakaian Preman

Jayapura, Jubi – Seorang anggota KNPB wilayah Sentani, Anton Hubusa (23th) mengaku diculik dan diikat oleh lima lelaki berpakaian preman dan dibawa dengan Estrada, Rabu (15/6/2016), dari titik aksi Hawai, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Lima laki-laki berpakaian preman yang menggunakan mobil Estrada hitam tersebut menghampiri Anton yang sedang mengambil foto untuk dokumentasi aksi.

Menurut Anton kepada Jubi, salah seorang dari mereka menghadangnya sambil mengatakan: “kau bikin apa? Perintah Kapolda itu KNPB tidak boleh demo.”

Lalu Anton menjelaskan bahwa demo damai yang dilakukannya adalah hak azasi untuk perjuangan bangsa Papua.

Tanpa mengindahkan pernyataan Anton, lima orang tersebut langsung memborgol dan memasukkannya ke dalam Estrada. Anton protes dan meronta di dalam Estrada yang tertutup rapat. Ketika itu mobil masih diparkir dalam keadaan gelap karena tertutup kaca.

Anton mengatakan, dirinya terus meronta dan melawan sekitar 30 menit sambil berteriak agar dibiarkan bergabung dengan kawan-kawannya. Karena terus meronta, dia lalu dilempar ke bak belakang mobil, sambil mobil bergerak.

Di bak belakang mobil, kakinya diikat keatas dalam keadaan tangan masih diborgol. Mereka mengatakan akan membawanya ke Polsek Doyo. Namun mobil yang berjalan berputar-putar membuat Anton panik dan terus berteriak karena tidak tahu dia akan dibawa kemana.

Karena terus berteriak, mulut Anton lalu dilakban dan kepalanya sempat dipukul.

Anton mengetahui bahwa dirinya dibawa ke arah Genyem, dan seseorang dengan motor Supra x mengikuti dari belakang. Sambil meronta terus menerus, Anton berhasil melompat dari mobil yang melambat, dan jatuh ke tengah jalan.

Dia masih terus berteriak minta tolong untuk diserahkan pada polisi, “saya bukan binatang, saya berjuang untuk Papua,” ujarnya. Keenam orang tersebut mengelilinginya ditengah jalan dan terus mengancam keras.

“Untung ada seorang mahasiswa asal Wamena dia lewat di jalan itu, dia datangi kami dan bilang pada mereka untuk berhenti, dan tidak boleh lakukan itu, karena melanggar hukum”, Anton menjelaskan.

Baru setelah mahasiswa itu pergi untuk melaporkan kejadian, kelima orang tersebut membawa Anton ke Polres Doyo. Itupun setelah dibawa berputar lagi beberapa kali.

Saat ini Anton menderita luka-luka lecet di tangan, kaki dan kepala, serta kepala pusing. Dia dan teman-temannya di KNPB menolak dirujuk ke RS Youwari oleh Polisi, dan memilih ditangani secara mandiri oleh organisasi.(*)

June 15, 2016 0

Ketua DPRD: 2000 Orang Papua Tidak Diperlakukan Seperti Manusia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan, aparat keamanan di Papua memperlakukan secara tidak manusiawi 2000 warga Papua saat melakukan aksi unjuk rasa di Provinsi Papua pada awal bulan Mei Tahun 2016.

“Masyarakat Papua disiksa, dipukul secara tidak manusiawi di lapangan terbuka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ini dilihat masyarakat Internasional,” kata dia kepada satuharapan.com di Gedung Parlemen, Senayan di Jakarta pada hari Jumat (27/5).

Dia mengatakan selama ini penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan aparat keamanan baik TNI atau Polisi tidak manusiawi. Kondisi Papua saat ini jangan dilihat seperti pada tahun 1940 atau 1980.

“Hari ini masyarakat Internasional memperhatikan masyarakat Papua apalagi dalam waktu mendatang pertemuan pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) akan kembali digulirkan,” kata dia.

Dia menyarankan agar aparat yang dikirim ke Papua belajar adat istiadat masyarakat Papua sehingga aparat mengetahui apa yang harus dilakukan.

“Saya tidak tahu apakah pemerintah mengikuti ini atau tidak. Pemerintah jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Salah satu solusi saat ini sebenarnya adalah Revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua,” tambah dia

Editor : Eben E. Siadari

May 27, 2016 1

Pater John: Jayawijaya Darurat Kemanusiaan

MAY 16, 2016/ISLAMI ADISUBRATA

Wamena, Jubi – Pastor penerima Yap Thiam Yien Award 2009, Pater John Djonga menilai kondisi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua belakangan ini sebagai situasi darurat kemanusiaan.

Hal itu dikatakannya menanggapi demo yang dilakukan para bidan dan tenaga medis lainnya di Wamena, Jumat (13/5/2016).

Aksi itu dilakukan untuk mendesak Pemerintah dan Polres Jayawijaya agar segera menjamin keamanan bagi tenaga medis saat bekerja sebab mereka rentan menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Pater John pun meminta agar kejadian tersebut segera disikapi Pemkab dan Polres Jayawijaya.

“Apa yang mereka (baca: para bidan) lakukan, saya salut dan mendukung,” katanya kepada Jubi di Wamena, Jayawijaya, Senin (16/5/2016).

Ia menyebutkan setidaknya 37 kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap tenaga medis yang bekerja di kampung-kampung. Polisi, masyarakat adat dan gereja bahkan memilih diam terhadap persoalan ini.

“Saat ini situasi di Jayawijaya sudah darurat kemanusiaan. Para pekerja yang memperhatikan soal-soal kemanusiaan, seperti perawat, bidan atau guru dan lainnya merasa terancam hidupnya,” katanya.

Menurut dia ancaman pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap para medis menandakan pihak berwajib tidak mampu melindungi masyarakatnya.

“Kalau bidan tidak ada, suasana atau angka kematian ibu dan anak pasti lebih tinggi lagi. Itu pun kepunahan orang Papua terancam. Jadi, saya harapkan masyarakat adat, orang tua supaya melindungi semua petugas-petugas kesehatan, tenaga pendidik dan para penggiat kemanusiaan lainnya,” katanya.

Ia mengatakan jika mau membatasi kematian ibu dan anak, maka harus melindung petugas yang bertugas. Begitu pula dengan pendidikan; guru-guru harus dilindungi.

“Tidak ada lagi kelakuan-kelakuan yang pura-pura mabuk atau juga melakukan tindakan-tindakan ancaman kekerasan atau bahkan sampai membunuh,” katanya.

Wakapolres Jayawijaya, Kompol Fransiskus Elosak mengatakan pihaknya sudah memanggil para kepala distrik terkait kejadian percobaan pemerkosaan yang dialami seorang bidan di Distrik Libarek, Pisugi dan Witawaya. Para kepala distrik itu lalu ditugaskan untuk membantu kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut dengan melaporkan pelakunya kepada polisi.

“Kalau mereka memang tidak menghadapkan pelaku ke polisi, maka harus memberikan informasi kepada kita. Kami pun sudah siap untuk menangkap pelaku,” kata Kompol Fransiskus.

Ia mengatakan jumlah personil polisi di Polres Jayawijaya terbatas meski ada program Polri ‘satu polisi satu desa’ sehingga jaminan keamanan belum dipenuhi. Oleh karena itu, ia mengharapkan agar penempatan tenaga medis perlu ditinjau kembali dan dikoordinasikan dengan kepala distrik, kepala kampung dan tokoh masyarakat agar mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari masyarakat lokal. (*)

May 7, 2016 1

AHRC: Australia dan AS Bantu TNI Bantai Rakyat Papua

Kamis, 24 Oktober 2013 | 16:28 WIB

HONGKONG, KOMPAS.com — Sebuah lembaga pengamat HAM yang bermarkas di Hongkong, Asian Human Rights Commision (AHRC), menyatakan, militer Indonesia menggunakan helikopter-helikopter bantuan Australia dan pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) untuk membantai warga Papua pada dekade1970-an.

Dalam laporan AHRC disebutkan, sejumlah petinggi militer Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan lebih dari 4.000 orang penduduk Papua pada akhir 1970-an.

Termasuk dalam daftar mereka yang bertanggung jawab dan harus diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Laporan ini berjudul “The Neglected Genocide-Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978” (Pembantaian yang Terabaikan-Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978).

Laporan tersebut mencatat kekerasan yang terjadi saat Indonesia meluncurkan beberapa operasi militer di sekitar daerah Wamena dalam rangka menyikapi usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

ARHC mengadakan kunjungan lapangan, mewawancara sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini telah mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh militer Indonesia dan menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat penyiksaan, penyakit, dan kelaparan berbuntut kekerasan tersebut bisa jadi lebih dari 10.000 orang.

Laporan ini menyatakan warga Papua di daerah pedalaman tengah menjadi korban pengeboman dan penembakan dari udara, yang terkadang dilakukan militer menggunakan pesawat yang dipasok Australia dan Amerika Serikat.

Dalam salah satu gambaran kejadian, penduduk desa di daerah Bolakme diberi tahu akan mendapat bantuan dari Australia yang dijatuhkan dari atas, tetapi justru kemudian dibom menggunakan pesawat dari Amerika.

Laporan ini juga mengandung gambaran-gambaran kejadian seperti pembakaran dan perebusan hidup-hidup para pendukung gerakan kemerdekaan. Sejumlah laporan menyebut warga Papua dipaksa melakukan kegiatan seks depan umum, dan terjadi pemotongan payudara serta anak-anak tewas dipenggal.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan pada ABC bahwa tindakan-tindakan semacam itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida.

Sebanyak 10 orang komandan dan petugas senior militer Indonesia disebut sebagai yang bertanggung jawab karena memerintahkan atau tidak mencegah kekerasan yang dilakukan berbagai batalyon.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. Laporan ini menyerukan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, komisi kebenaran, dan agar masyarakat internasional meminta Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua.
Editor : Ervan Hardoko
Sumber : ABC Australia

January 24, 2016 1

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu.

“Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini tidak butuh itu,”ungkap Peneas Lokbere, Kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, di Abepura, Selasa (6/10/2015)

Kata Lokbere, rakyat Papua hari ini lebih membutuhkan tindakan nyata. Pertama, institusi keamanan Republik Indonsia di Papua, baik Pangdam maupun Kapolda Papua harus melakukan evaluasi resmi atas keamanan di Papua.

Evaluasi sangat penting, lantaran makin maraknya kasus-kasus penembakan terhadap warga sipil di Papua. Semua yang terjadi harus diungkap untuk melindungi rakyat.

Kedua, Rakyat Papua butuh TNI maupun Polri merubah pola pendekatan terhadap rakyat. Rakyat ingin TNI dan PoLRI yang menghargai HAM, tidak represif.

Ketiga, Pangdam dan Kapolda mengumumkan hasil penyelidikan kasus Paniai. Rakyat Papua menanti itu daripada permintaan maaf murahan yang tidak akan menyelesaikan luka orang Papua.

Sementara itu Yanuarius Lagiwan, Sekretaris Jendral, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua se-Indonsia (AMPTPI) mengatakan, tidak hanya minta maaaf tetapi Pangdam harus memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kata Lagowan, Pangdam sudah tahu, anggota TNI mana yang melakukan tindakan brutal terhadap rakyat Papua. Kalau sudah tahu, Anggota TNI yang nakal itu harus diproses hukum.

“Ungkapan permintaan maaf saja tidak cukup. Kalau Pangdam sudah tahu ada kesalahan anggotanya maka harus ungkap dan adili semua anggota TNI yang melakukan kejahatan, sehingga semua orang yang mengalami kekerasan oleh TNI bisa merasakan keadilan,”tegasnya. (Mawel Benny)

October 7, 2015 1

Jangan Membunuh, Bila Perlu Dilumpuhkan Saja

Jayapura, Jubi – Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia, (DPP AMPTPI), Hendrikus Madai mengatakan, perkembangan situasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini.

Hal ini dikatakan Hendrikus Madai, sebab banyak anak-anak sekolah, mahasiswa dan pemuda yang telah menjadi korban penembakan, pembunuhan, penculikan bahkan penangkapan baik di Papua maupun di luar Papua.

“Maka, pada kesempatan ini saya selaku Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) mengutuk keras setiap kekerasan dan pembunuhan oleh aparat TNI/POLRI yang ditargetkan lebih banyak kepada para siswa dan mahasiswa di Papua, seperti kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 yang menewaskan empat anak sekolah, penembakan di Tolikara pada 17 Juli 2015 di mana 11 anak muda ditembak, salah satunya tewas. Kasus penembakan yang melibatkan TNI di Mimika pada Agustus 2015 yang menewaskan dua orang dan tiga lainnya mengalami luka tembak, dan penembakan terakhir di Mimika tadi malam, 28 September 2015 yang menjadi korban adalah anak sekolah tingkat SMA di mana salah satunya tewas dan satu lainnya kritis di rumah sakit Timika,” kata Wakil Sekjen DPP AMPTPI, Hedrikus Madai kepada Jubi di Jayapura, Selasa (29/09).

Selanjutnya, kata dia pihaknya meminta kepada Pangdam XII/Cenderawasih dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua untuk segera memroses hukum seberat-beratnya bagi setiap anggotanya yang menjadi pelaku penembakan dan pembunuhan di Papua.

“Juga, kami meminta kepada institusi TNI/Polri agar tidak membunuh anak-anak Papua dari waktu ke waktu dengan berbagai alasan, tetapi jika memang terpaksa harus ditembak, bukan dengan tujuan membunuh akan tetapi bisa dengan dilumpuhkan (ditembak di kaki dengan peluru karet, bukan dengan timah panas)”, katanya berharap.

Menurut Madai, pihaknya menyarankan kepada seluruh pelajar, mahasiswa dan pemuda di Papua lebih khusus Orang Asli Papua (OAP) agar selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap aktivitasnya. Sebab, kata dia jika dilihat dari berbagai kasus pembunuhan, penembakan dan penangkapan yang terjadi di Papua yang target pembunuhannya lebih banyak adalah pelajar dan mahasiswa Papua.

“Itu bukan terjadi di Papua saja, tapi di luar Papua juga. Kami menyarankan agar para pelajar dan mahasiswa agar jangan keluar malam sendirian jika tidak ada agenda yang mendesak,” tuturnya.

Anggota Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Laurenzus Kadepa mengatakan, setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak sekali rentetan-rentetan pelanggaran HAM di Papua.

“Lalu, yang menjadi sasaran itu adalah anak muda, siswa dan mahasiswa. Ini dirancang oleh negara untuk membasmikan generasi muda, karena Papua ke depan itu ada di tangan anak muda,” tutur Laurenzus Kadepa kepada Jubi di Jayapura melalui sambungan telpon, Selasa (29/09).

Apalagi sekarang, kata Kadepa, anak muda semakin gigih pertahankan ideologi Papua Merdeka. “Maka, kami minta jangan jadikan anak muda sebagai tempat sasarannya adalah anak muda. Kami bisa benarkan proses genoside itu sedang terjadi seiring dengan waktu yang berjalan ini,” tukasnya.

Oleh karena itu, pihak aparat harus mengetahui fungsi dari penggunaan senjata itu untuk apa. Sebab, ada tertulis bahwa untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. (Abeth You)

September 30, 2015 0

Kapolda: Tangkap Pelakunya, Hidup Atau Mati

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menyiapkan sebanyak 70 personil Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata (KSB), Yambi pimpinan Tengahmati Telenggen yang diduga keras sebagai pelaku penembakan terhadap 6 warga sipil di kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Selasa (26/5/2015) malam.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi mengatakan, penembakan terhadap enam warga sipil di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu diperkirakan sebanyak 18 orang. Namun, usai melakukan penembakan langsung melarikan diri ke hutan sekitar distrik Mulia, namun karena medan yang begitu sulit membuat aparat kepolisian dan TNI sulit melakukan pengejaran.

“Kami perbantukan sebanyak 70 Anggota Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok KSB tersebut dibantu TNI,” kata Kapolda Papua kepada wartawan usai melakukan rapat internal dengan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaa, pada Rabu (27/5/2015) di Mapolda Papua.

Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Tengahmati Telenggen merupakan pelanggaran hukum, sehingga mereka harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

“Kejadian ini pelanggaran hukum dan kelompok Tengahmati harus bertanggung jawab. Kita akan kejar dan anggota brimob yang ada diatas sudah diperintahkan Kapolres menangkap hidup atau mati,” tegasnya.

Kata dia, kelompok KSB pimpinan Tengahmati dengan jumlah 18 orang tersebut merupakan kelompok kecil dengan menggunakan senjata sekitar 10 pucuk.

“Kita kejar terus, namun tetap waspada sebab mereka pegang senjata. Bagi saya permasalahan ini terakhir dan kita tidak akan menyerah, mereka harus cari dan ditindak tegas,”

tegas Kapolda .

Dalam pengejaran anggota KSB tersebut, anggota TNI siap membantuk kepolisian dan diminta kepada masyarakat Puncak Jaya untuk tetap membantu pihak kepolisian. Namun tetap waspada karena kelompok ini sudah tidak melihat dari aspek masyarakat atau TNI/Polri “Jika kelompok ini berada di tengah masyarakat segera laporkan kepada aparat keamanan karena aksinya selalu sama ratakan,” mintanya.

Jenderal Bintang dua ini, mengkhwatirkan, jika kelompok ini berkeliaran di Puncak Jaya tidak memandang buluh masyarakat dari mana, Apakah TNI, Polri maupun warga sipil biasa atau orang asli di Puncak Jaya. “Kami minta segera memberikan informasi jika berbaur di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Dia juga memerintahkan kepada anggotanya untuk dilakukan penangkapan dan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. “

Mereka merupakan DPO kita, dan kita akan cari. Kemudian kami mengimbau kepada mereka agar menyerahkan diri. Percuma mereka melawan dan melawan karena kita dengan TNI selalu berkomitmen bahwa NKRI adalah harga mati,”

katanya.

Ditandaskannya, jika mereka ingin memisahkan diri maka kita akan tetap melawan mereka, sehingga diminta untuk menyerahkan diri. Namun apabila tidak, maka akan dilakukan operasi penegakan hukum. “Kami juga lebih mengedepankan operasi intelejen setiap hari,” pungkasnya. (loy/don/l03)

Source: BinPaa, Kamis, 28 Mei 2015 08:02

May 28, 2015 0

Menko Polhukam : BIN akan Pantau Jurnalis Asing

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno – thepresidentpost.com

Jakarta, Jubi/Antara – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, aparat Badan Intelijen Negara (BIN) akan memantau pergerakan jurnalis asing yang akan melakukan peliputan di Papua.

“BIN akan memantau pergerakan jurnalis asing yang diduga ditunggangi untuk mengganggu stabilitas keamanan di Papua,” kata Tedjo usai Seminar Nasional tentang Peluang, Tantangan, dan Hambatan Atas ‘Terbukanya Papua bagi Jurnalis Asing, di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, aparat intelijen sudah memiliki data dan pemetaannya tentang jurnalis asing tersebut.

Kendati demikian, aparat tidak akan mengawasi atau mengawal secara langsung para jurnalis asing yang melakukan peliputan. Jurnalis asing itu diharapkan melapor setiap akan melakukan peliputan di Papua, sehingga bila terjadi sesuatu pemerintah tak disalahkan.

“Kita tidak ingin disebut memata-matai jurnalis asing yang bekerja mencari berita. Tetapi, kita tidak ingin terjadi sesuatu kepada jurnalis asing. Kalau melakukan peliputan di daerah konflik diharapkan melapor. Jangan sampai jurnalis asing yang melakukan tugas jurnalistiknya hilang di Papua, maka pemerintah Indonesia akan disalahkan,”

ujarnya.

Tedjo pun mempersilakan jurnalis asing untuk meliput di Papua asalkan beritanya berimbang dan tidak menimbulkan konflik.

Kebijakan Presiden Joko Widodo tentang keterbukaan bagi jurnalis ading di Papua merupakan kebijakan strategis. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi akan menimbulkan citra positif bagi Indonesia di mata Internasional.

“Ini dapat mengubah citra masyarakat Internasional tentang Papua yang selama ini seringkali dicitrakan secara negatif, seperti kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini bisa dibuka, bahwa di Papua tak terjadi demikian,”

kata Menko Polhukam. (*)

Source: Diposkan oleh : Admin Jubi on May 26, 2015 at 20:25:11 WP [Editor : Victor Mambor] Sumber : Antara.com, TJ.

May 26, 2015 1