Banyak orang persoalkan tentang adanya banyak pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) dan pemekaran pangkalan militer di West Papua tahun ini. Menurut saya ini hal biasa dimana pun di dunia, khusus daerah koloni yang masih dikuasai oleh kekuatan kolonial.
Dalam beberapa tulisan saya tahun 2020, saya sudah bicara hal ini. Saya katakan, tahun 2021 kekuasaan Indonesia secara dejure (Otsus) akan berakhir. Maka, mulai 1 Januari 2022 Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri, dan tahun 2022 adalah “TAHUN PEREBUTAN”, antara Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan Pemerintah Republik Indonesia (NKRI).
Proses Otsus 2021, pemekaran DOB dan pangkalan militer tahun ini terjadi dalam rangka perebutan Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam waktu yang sama, bangsa Papua bentuk UUDS, deklarasi Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan deklarasi Green State Vision sebagai Visi negara —— Pemerintah Sementara sedang konsolidasi dan Mobilisasi dalam negeri maupun juga di luar negeri. Sayap militer West Papua melalui TPNPB juga terus bergerak di beberapa daerah di West Papua.
Maka menurut saya, perebutan yang dilakukan oleh dua pemerintahan ini adalah soal biasa di seluruh dunia. Dalam posisi ini diperlukan intervensi PBB untuk selesaikan konflik, sesuai mekanisme yang berlaku. Karena PBB adalah finalti akhir dalam perlawanan dua pemerintahan ini. Paling penting adalah orang asli Papua bersatu dan bergerak bersama dan serentak.
Hanya dengan persatuan gunung besar apapun bisa dirubuhkan. —— FOTO: Contoh kasus, dalam aksi demonstrasi damai berskala besar Wilayah Lapago yang terjadi di Wamena (5/04) itu, kita bisa lihat dimana ditengah ribuan massa yang turun menyampaikan aspirasi itu, aspirasi yang disampaikan diterima oleh (dua pihak Pemerintah) yaitu: (1). Aspirasi diterima oleh perwakilan Pemerintahan Sementara ULMWP mewakili Pemerintahan Negara West Papua, (2). Aspirasi diterima oleh DPRD Jayawijaya mewakili P
Manusia telah tiba pada kesimpulan umum yang berlaku lintas zaman, lintas suku-bangsa, lintas wilayah dan lintas kepentingan, bahwa “persatuan adalah kunci sukses”, dan sebaliknya perpecahan ialah jalan menuju kehancuran.
Dalam urusan perjuangan pembebasan bangsa Papua, hal persatuan dan perpecahan telah menjadi isu penting sepanjang sejarahnya. Dan banyak orang mengatakan,
“perpecahan dalam perjuangan Papua Merdeka ialah faktor utama dan pertama yang memperlambat dan bisa-bisa membatalkan perjuangan pembebasan bangsa Papua dan mendirikan Negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI”
Ada dua tanggapan terhadap pendapat umum ini. Yang pertama mengatakan, sebenarnya selama ini tidak pernah ada perpecahan dalam perjuangan ini. Bukti pertama karena semua orang Papua memiliki cita-cita yang satu dan sama, tidak ada yang mau tinggal selamanya dengan NKRI atau orang Indonesia. Selama cita-cita bangsa Papua tetap satu, maka tidak ada perpecahan. Kalaupun ada perpecahan, itu kelihatan seperti ada perpecahan, yang berbeda hanyalah cara dan pendekatan, dan tokoh yang satu dengan yang lain, yang belum pernah menyatu menjalankan perjuangan ini. Pendapat kedua mengatakan bahwa memang tidak ada perbedaan atau konflik antara cita-cita orang Papua, akan tetapi para tokoh dan organisasi tidak menyatu, wilayah yang satu dan suku yang satu tidak menyatu, partai atau organisasi yang satu dengan yang lain tidak menyatu. Ini menyebabkan agenda yang satu dengan yang lain tidak menyatu. Maka akibatnya jelas tidak ada persatuan. Masalahnya bukannya ada perpecahan, akan tetapi tidak ada persatuan
di antara sesama pejuang,
di antara sesama orang Papua,
di antara sesama organisasi perjuangan,
di antara sesama pemimpin perjuangan Papua Merdeka dan
di antara agenda dan strategi perjuangan Papua Merdeka.
Ada lima “di antara” yang perlu penyelarasan dalam bahasa politik, dan penyatuan dalam bahasa organisasi.
Lalu apakah Kongres Rakyat Papua (KRP) yang selama ini telah diselenggarakan oleh bangsa Papua sebanyak empat (4) kali berhasil mempersatukan dan menyatukan?
KRP I – IV sebagai Momentum Penyatuan untuk Perjuangan Pembebasan
Pada Kongres Rakyat Papua I 1961, tanggal 1 Desember, menyusul sejumlah peristiwa yang telah terjadi beberapa bulan dan tahun sebelumnya, merupakan momentum Deklarasi Kebangsaan Papua, termasuk di dalamnya arah pergerakan bangsa Papua menunju sebuah negara-bangsa modern bernama “Republic of West Papua” atau “West Papua”, sebagaimana tercantum dan tercetak dengan jelas dalam lambang negara West Papua.
Nama bangsa, nama bendera, nama lagu kebangsaan, nama wilayah dan nama negara diproklamirkan pada 1 Desember 1961.
Deklarasi kebangsaan ini disusul dengan janji Belanda sebagai negara penjajah untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Papua dengan nama Negara West Papua pada tahun 1970, yaitu persis sepuluh (10) tahun setelah pembentukan identitas kebangsaan Papua.
Walaupn begitu, janji Belanda tidak terwujud, pertama-tama karena Belanda tidak bertanggungjawab atas janjinya, dan kedua karena Belanda dipaksa oleh Amerika Serikat atas deal politik dengan NKRI untuk melepaskan wilayah Nederlandch Niuew Guinea kepada Indonesia.
Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawash Port Numbay adalah peristiwa Deklarasi Kebangkitan bangsa Papua kedua, setelah 40 tahun dihancurkan oleh NKRI, dengan identitas buatan NKRI, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah-air: Indonesia. Orang Papua dalam KRP II 2000 memperjelas status dan posisi bangsa Papua di hadapan NKRI dan bangsa-bangsa lain di dunia bahwa bangsa Papua masih tetap pada posisi awal, yaitu hendak mendirikan negara-bangsa sendiri di luar penjajahan, bernama Negara West Papua.
Proses penyatuan kebangsaan kedua ini disusul dengan penyatuan berbagai tokoh dan wilayah yang ada di West Papua, dan juga orang papua yang ada di luar negeri. Orang Papua di Belanda, di Papua New Guinea, di Australia, berdatangan dan mengalami suasana kongres ini.
Kemudian dalam KRP II di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura tahun 2011 melangkah lebih maju daripada sekedar kebangkitan kebangsaan Papua, akan tetapi dengan terang-benderang mengumumkan pendirian Negara bernama Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Dari sisi sejarahnya sudah sejalan dengang tingkatan atau tahapan perjuangan bangsa Papua, yaitu dari dua kali kebangkitan kebangsaan Papua, kini meningkat menjadi penyatuan negara-bangsa, yaitu Negara Federal Papua Barat.
Hanya satu kritik yang selalu disampaikan oleh kelompok lain ialah bahwa kalau seandainya yang diumumkan ialah Negara Republik West Papua, maka peluang penolakan atau peluang malas atau seolah-olah tidak tahu yang dilakukan oleh kelompok lain yang tidak terlibat waktu itu dapat diminimalisir, dan pelung kleim lebih besar untuk muncul. Dengan memunculkan nama negara baru dan ditambah kata “Federal”, maka banyak diterjemahkan sebagai pembentukan sebuah Negara bagian dari NKRI yang sudah ada.
Penyatuan ini dimentahkan, maka perjuangan terus berlanjut.
Dalam KRP IV atau Kongres ULMWP I ini terjadi peningkatan, dari sisi tujuan bernegara bangsa Papua. Pada kali ini, telah terjadi peningkatan luarbiasa. Perjuangan bangsa Papua telah memiliki Undang-Undang Dasar, telah memiliki organisasi yang bersatu antara Bitang Satu dan Bintang Empatbelas, antara Republik West Papua dan NFRPB, antara gunung dan pantai. Ini penyatuan yang kuat dan utuh, sesungguh-sungguhnya.
Secara garis besar, telah terjadi kebangkitan bangsa Papua dalam KRP I dan KRP II. Setelah itu dilengkapi dengan kebangkitan negara-bangsa I dalam KRP III 2011 dan dilengkapi dengan kebangkitan negara-bangsa II dalam KRP IV 2023.
Penyatuan sebuah bangsa dan penyatuan sebuah negara-bangsa telah terjadi. Koalisi telah terbangun mantap saat ini.
West Papua telah memiliki Undang-Undang Dasar, yang menjelaskan wilayah dan rayat West Papua secara jelas. West Papua telah memiliki pemerintah yang lengkap dengan kabinet, militer, kepolisian, parlemen dan badan peradilan yang lengkap sebagai sebuah pemerintahan negara-bangsa modern. West Papua telah memiliki lambang kebangsaan, lambang persatuan, dan lembang negara, lagu kebangsaan, dan segala atribut negara-bangsa secara lengkap.
Hanya satu hal yang sedang dinantikan, yaitu aspek pengakuan negara-negara anggota Perserikatan bangsa-bangsa sebagai legitimasi hukum dan politik untuk berbangsa dan bernegara sendiri: duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Indonesia dan negara-bangsa lain di dunia.
Penutup: Bagaimana dengan Konflik Internal ULMWP?
Aktivis, pejuang, tokoh dan organisasi perjuangan pembebasan bangsa Papua seakan tidak pernah terlepas dari penyakit “perpecahan”, yang dalam bahasa politik keren disebut “faksional”, atau terpecah-belah. Sementara itu, kita belajar dalam bangku pendidikan NKRI, terutama oleh guru sejarah mengajarkan mengapa bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun, dan apa yang menyebabkan mereka bisa mereka. Jawabannya adalah karena Belanda menjalankan politik “devide et impera” (adu-domba) dan wajah kemerdekaan Indonesia mulai semakin jelas selelah 28 Oktober 1928 orang Indonesia hadir mendeklarasikan ksetuan bangsa, tanah air dan bahasa.
Dengan dua dasar pemikiran, merujuk ke dalam West Papua dan pengalaman NKRI, maka kita dapat menarik kesimpulan tentang konflik internal ULMWP.
Pertanyaannya, “Kapan konflik internal:
antara pengurus ULMWP,
antara orang Papua: aktivis dan tokoh Papua Merdeka;
antara organisasi perjuangan pembebasan bangsa Papua;
antara agenda dan pendekatan perjuangan pembebasan
akan berakhir?
maka jawabannya ialah kembali kepada masing-masing pihak,
pertama kepada pengurus ULMWP sendiri, antara produk KTT II ULMWP dan hasil Kongres I ULMWP;
kedua antara para aktivis dan tokoh Papua Merdeka, terutama Hon. Benny Wenda dan Hon. Octovianus Motte, bersama semua pejabat bersama masing-masing pihak;
ketiga, antara organisasi WPNCL, PNWP, NFRPB, OPM, KNPB, AMP, DeMMAK, WPNA dan sebagainya;
keempat, antara agenda dan pendekatan perjuangan yang diajukan masing-masing pihak.
Pertanyaan selanjutnya ialah, “Bagaimana caranya menyatukan semua ini?”
Hanya satu jawabab,
“Hanya pemimpin manapun yang bisa mengundang semua tokoh Papua Merdeka, semua organisasi Papua Merdeka dan semua agenda, pertama-tama dengan segala kerendahan hati, dengan saling menghormati dan menghargai kelebihan dan kekurangan, dengan saling mengakui, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dari hati ke hati, secara terbuka dan jujur, di antara para tokoh Papua Merdeka, maka semua ini akan berakhir.”
Silakan gunakan alasan legalitas, alasan legitimasi, alasan formalitas, alasan rasional, alasan historis dan alasan lainnya untuk menepuk dada dan mengatakan diri sendiri, kelompok sendiri benar. akan tetapi itu BUKAN caranya menyembuhkan penyakit akut dan mematikan, “perpecahan dalam perjuangan Papua Merdeka”
Silakan gunakan pendekatan ini lebih bagus dan yang lain lebih terkebelakang.
Silakan gunakan dalil yang ini dibuat oleh orang Papua Merdeka dan yang itu dibuat oleh orang moderat binaan NKRI.
Apapun alasannya, kita wajib bergerak menyatukan semuanya. Dengan sekuat-tenaga. Dengan biaya besar. Dengan tekun.
Kalau Indonesia membutuhkan 350 tahun untuk mencapai tujuan, West Papua butuh 3 kali lipat lebih cepat daripada waktu itu.
What is a syndicate in politics? Syndicate was the informal name given to senior influential leaders who existed within the congress. It refers to a group of Congress leaders who were in control of the party’s organisation. It included political leaders like ….
[Artinya: Apa artinya sebuah sindikat dalam politik? Syndikat ialah nama tidak resmi diberikan kepada pemimpin berpengaruh yang ada dalam kongres. Ia merujuk kepada sekelompok pemimpin Kongres yang mengontrol organisasi partai. Termasuk di dalamnya pemimpin politik seperti…]
What is the other meaning of syndicate? noun. a group of individuals or organizations combined or making a joint effort to undertake some specific duty or carry out specific transactions or negotiations:
]Apa arti lain dari sindikat? kata benda, kelompok peroorangan atau organisasi bersama-sama atau melakukan usaha bersama untuk menjalankan sebuah tugas khusus atau menjalankan transasksi atau negosiassi khusus. ]
Apa artinya pemimpin Pemerintah Sementara disebut sebagai Sindikat Politik?
Bris Mramra Tewo Zeth INI PERTANYAAN YANG LUAR BISA DAN SUPER , SAUDARAKU: 22112023
Saya juga heran mengapa bisa terjadi seperti itu, padahal KONGRES terhormat ini bentuk pesta musyawarah tertinggi bagi organisasi setingkat negara.
Seharusnya intelijen dan keamanan negara sebagai garda terdepan sudah baca dan jauh-jauh hari dapat mengantisipasi, serta dengan keras dan tegas melarang penyelenggaraannya.
Tetapi itu tidak terlihat sedikitpun walau ada beberapa kali mobil patroli keamanan di luar halama GOR dan kongres itu tertib berjalan aman dan sukses walaupun waktu dan kriteria kongres dibatasi secara dalam kata lain Panitia Kongres ditekan langsung oleh oleh pimpinan keamanan berwenang setempat 12 jam sebelumnya melakukan protab Kamtibmas dengan panitia kongres.
SITUASI HARI H MINES 1: Setelah kongres berjalan selesai baru saya pribadi tahu dan mengerti langsung dari petugas internal pengamanan umum kongres jam 20:30 WP malam di lokasi kongres bahwa mendengar itu saya kaget dan gembira bercampur takut hingga menetaskan air mata dan bangga kepada bentuk keamanan kongres internal yang terujih dan terlatih selama 15 tahun di lapangan-lapangan demonstrasi di berbagai daerah sehingga bermental baja.
Semalam kira-kira jam 11 malam ada beredar selembaran yang dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengancam pelaksanaan kongres itu sehingga rencana 35 ribu peserta harus hadir ternyata yang hadir kita ketahui bersama sebayak 5000 orang saja.
FAKTA DI LAPANGAN: Seandainya larangan terhadap Kongres itu diketahui oleh para undangan dan peserta bahwa adanya ultimatum dari pihak berwajib dengan kriteria dan batas waktu maka tentu dan pasti semua tahu undangan dan peserta kongres tidak akan hadir dalam kongres terhormat itu.
KECUALI ikan asin yang sudah mati dan mata terbuka saja yang hadir dalam kongres itu.
MAKSUD DAN TUJUAN KONRES: Kongres Pertama ULMWP tahun 2023 adalah jawaban dari FORUM RAKYAT WEST PAPUA tanggal 6-7 November 2023 yang mana selama 13 hari kemudian kongres itu terlaksana.
Forum Rakyat West Papua adalah menunjuk dan mempertanyakan HasiL KTT II. ULMWP Vanuatu tgl 3 September 2023 yang secara sengaja didiamkan oleh panitia LPJ KTT II tersebut , karena desakan rakyat 7 wilayah adat yang kira-kira sudah sebulan menunggu di tanah Tabi hasil keputusan KTT II tersebut.
Panitia KTT II. kusak-kusuk tengah malam menyerahkan hasil KTT II tersebut kepada pimpinan Kongres selaku Legislatif Council sesuai perintah UUDS hal itu menyebabkan rakyat marah dan menggugat Kongres, menggugat Deklarator ULMWP dan menggugat Pengurus ULMWP hasil KTT II ULMWP Vanuatu tahun 2023 dan jawabannya segera lakukan kongres karena KTT II Vanuatu terselenggara di luar perintah Konstitusi UUDS dimaksud. (KTT II ULMWP Vanuatu , Inkonstutusional)
SUKSESI KONGRES: Kongres adalah pemegang kuasa tertinggi suara politik rakyat Papua setanah Papua untuk menjalankan mandat rakyat melalui Pemerintahan Sementara ULMWP.
Selan kongres tidak ada forum rakyat yang lebih tinggi dari pada kongres baik itu KTT atau KTT LB dimanapin dimuka bumi ini itu sebab KTT II ULMWP VANUATU melanggar dan merampas hak rakyat Papua dan menciptakan kegaduhan politik rakyat menuntut PAPUA MERDEKA.
Kongres telah sukses terjadi dan anak kita baru lahir dan telah menamakan dia dengan nama yang kita sudah sepakat dalam kongres untuk diumumkan tgl 1 Desember 2023 , anak ini adalah harapan rakyat sebagai lembaga Negara untuk menuntun RBP mencapai cita cita merdeka.
Sesuai perintah konstitusi Bab II. PASAL 5 ayat 7 maka rakyat meminta badan kongres terpilih tahun 2023 untuk membubarkan organisasi Koordinatif ULMWP hal ini rakyat paksakan agar harus dilakukan karena akan selalu menjadi duri dalam perjuangan PAPUA MERDEKA.
KONTRA POLITIK: Kita tahu bersama bahwa sejak bumi ini ada kontra dalam badan apapun pasti tidak berjalan mulus bahkan adik dan kakak sekandungpun bisa berempah tidak berdamai sampai maut menjemput.
12 murid Tuhan juga salah satunya menjual-Nya dengan 30 keping perak.
Kongres ULMWP PERTAMA 2023 juga ada kelompok konspirasi yang hendak merancang kegagalannya bahkan mengancam dan ingin menghilangkan nya sesama bersaudara sebagai OAP.
Kelompok barisan sakit hati itu juga keluarga kami sesam OAP.
SIKAP POLITIK: Musuh terbesar RAKYAT PAPUA sesungguhnya bukan lagi NEGARA INDONESIA tetapi rakyat Orang Asli Papua itu sendiri.
Sebab Dunia ini bukan milik Indonesia , Rakyat dunia ini bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kantor besar PBB juga bukan kantornya Bapa Presiden Jokowi.
KONSENSUS: Rakyat memilih hak politik secara pribadi sebagai landasan hak asasi manusia (HAM) untuk menilai memilih dan mengikuti demi perubahan dan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita: Memilih Kelompok perjuangan manakah yang terbaik: ~ Pilih Kristus atau Mamon. ~ Pilih Papua Merdeka atau Ikut Indonesia ~ ULMWP Koordinatif atau Pilih Pemerintah Sementara ULMWP.
Kalau pilih abu-abu atau ditengah tengah (netral) itu disebut Oportunis, tidak bisa masuk surga kata: ALKITAB dan tidak bisa tinggal di Tanah Papua ketika Papua Merdeka.
Saya pastikan dengan kewenagamku sebagai Ondoafi bahwa kaum oportunis harus dilenyapkan dari tanah Papua sebab demokrasi kultur akan memisahkan minyak dan air.
Inilah jawaban umum yang sebenarnya tidak perlu saya jawab tetapi media ini meminta kita untuk berargumen agar edukasi yang baik kita terima dan buruk kita buang.
TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA – Badan Eksekutif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) melalui Presiden Eksekutif ULMWP, Manasye Tabuni mengatakan, Kongres-I yang digelar di Sentani, Kabupaten Jayapura, bukan kegiatan ULMWP, melainkan bagian dari kegiatan faksi gerakan masyarakat Papua untuk membahas pemerintahan sementara.
“Kami melihat ini sebagai kegiatan faksi baru yang muncul yang dilakukan oleh PNPB yang dimunculkan oleh Tuan Benny Wenda melalui pemerintahan sementara,” ungkap Manasye Tabuni saat mengelar jumpa pers di Waena, Senin, (20/11/2023).
Manasye Tabuni berharap faksi baru tersebut kedepannnya bisa bergabung sebagai faksi pergerakan rakyat dalam honai besar ULMWP. “Silahkan saja (Panitia Kongres I) ini merupakan hak politik mereka dan merupakan bagian dari demokrasi untuk perjuangan ke depan, tapi ULMWP sudah mengelar KTT II secara sah,”terangnya sembari menunjukan hasil KTT II beserta ringkasan Undang- Undang ULMWP.
Manasye Tabuni juga menyebut, bahwa ULMWP juga telah melakukan KTT kedua setelah deklarasi Saralena 2014 di Vanuatu.
“Puncak di mana gerakan Papua merdeka bersatu di sana. Setelah itu semua pimpinan melakukan kongres pertama 2017 dan 2023. Ini Kongres ke- II, seharusnya KTT yang kedua ini digelar pada 2020 tetapi karena Covid-19, maka legislatif dari tiga pendiri ini bersepakat untuk memperpanjang jabatan Tuan Benny Wenda sampai Covid berakhir, dan mempersiapkan amandemen konstitusi yang akan ditetapkan pada KTT II,”beber dia.
Masih dikatakan Manasye Tabuni, hal yang terjadi di luar kesepakatan ULMWP adalah Beny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara saat pandemi Covid-19 itu.
“Jadi KTT II kemarin kami pertanyakan itu juga, tapi mereka mengatakan bahwa undang-undang itu tidak terjadi dan dalam komisi konstitusi, mereka juga menghapus pemerintahan sementara, ada dua komisi program dan konstitusi,”terangnya.
Saat itu, sebagai pemimpin sidang Ediaon Waromi dan Buktar Tabuni.
Dinamika berjalan dengan baik kendati ada riak-riak tetapi berhasil dengan sebuah konsensus.
“Jadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak menggelar Kongres ke-I ini merupakan bagian dari faksi pemerintahan sementara yang pada saat KTT II sudah tidak disahkan undang undang pemerintahan sementara,”ujar Manasye Tabuni.
“Dalam UUD ULMWP pada alinea terakhir tentang peralihan, semua konstitusi yang sudah berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi. Jadi kami pikir sudah selesai di KTT dari semua kesepakatan bersama,” katanya. Baca juga: Aksi Massa di Jayapura, Rakyat Papua Tuntut Deklarator ULMWP Soal Konstitusi dan Kontroversi MSG
Sebagai anggota eksekutif, Manasye Tabuni menilai kongres tersebut merupakan kegiatan pemerintah sementara yang mungkin saja akan menjadi faksi baru sendiri.
“Ini sebenarnya agenda pemerintahan sementara bukan ULMWP. Karena kalau mereka jalan dengan pemerintahan sementara masyarakat tidak akan datang, Jadi mereka memakai ULMWP untuk menarik masyarakat (datang),” tegasnya.
Selain itu, sikap yang dilakukan pada Kongres I ini jelas di luarkesepakatan KTT ke-II.
“Hal ini juga mereka sedang merusak eksistensi perjuangan bangsa Papua, karena ULMWP dibuat bukan untuk bersenang-senang atau mengisi jabatan tetapi tujuannya adalah menyelesaikan penderitaan rakyat dan menuju kedaulatan rakyat bangsa Papua,”papar Manasye Tabuni.
“Jadi kalau dengan cara ini tidak mempertimbangkan eksistensi perjuangan rakyat Papua, dan persatuan perjuangan rakyat itu motifnya bukan sebagai pejuang.
Jangan sampai ada muatan lain atau pihak ketiga jadi banyak indikasi dan strategi,”tegasnya lagi.
“Masyarakat harus tau, kegiatan yang dilakukan Buktar, Benny dan Basoka Logo itu adalah kegiatan pemerintahan sementara sehingga masyarakat harus bedakan, karena ULMWP dibangun untuk semua kelompok perjuangan,”imbuh dia.
Lebih jelas di kawasan Pacifik yang diakui hanya ULMWP, sehingga tidak ada organisas lain yang bisa ke MSG kecuali ULMWP.
“Jika bertujuan untuk menghancurkan ULMWP maka pergerakan ini bisa saja dipertanyakan.
Siapa dibalik ini? Apakah ini mereka menghancurlan perjuangkan eksistensi rakyat Papua. Apakah betul-betul untuk mengakhiri penderitaan rakyat Papua atau mereka mau merusak perjuangan bangsa Papua. Kami berharap jangan kita merugikan perjuangan ini,”tandas Manasye Tabuni. (*)
Fakta: Persoalan Papua Barat sudah Go Internasional
“Pemerintah Indonesia mengatakan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat adalah ilusi. TETAPI, yang jelas dan pati, saya mengatakan, BAYI sudah lahir, bayi ini sedang bertumbuh dan berkembang. We WAIT dan SEE dalam proses pertumbuhan bayi ini.”
Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman
Mari, kita jangan berlari-lari atau jalan di tempat. Kita tidak tinggal dalam tempurung kelapa. Kita mau maju dan bergerak ke depan dalam mengikuti dinamika era globalisasi. Kita bukan kodok yang melompat-lompat di tempat. Kita makhluk manusia berpikir, melihat, dan melangkah maju ke depan.
Dengan tepat Hon. Benny Wenda membuat pusing dan gelisah penguasa Indonesia dengan membentuk Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat. Hon. Benny Wenda tahu, mengerti dan sadar apa yang ia kerjakan untuk bangsanya.
Tepat dan benar apa yang dikatakan Dr. Ibrahim Peyon, Ph. D..
“Icon Bangsa Papua. Hanya dia (Benny Wenda) yang mampu menggoyangkan Jakarta dan Dunia. Jakarta takut hanya dia (Benny Wenda)”.
Saya satu-satunya dan orang pertama yang menyampaikan Ucapan Selamat kepada Hon. Benny Wenda atas deklarasi Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris.
DI SINILAH, letak diginity dan karakter saya sebagai bangsa Papua Barat yang merdeka dan berdaulat sejak leluhur. Saya tidak perduli apa kata orang. Saya sudah menjadi diri saya sendiri. Saya menerima diri saya apa adanya.
Saya mendukung wadah politik resmi ULMWP sebagai rumah bersama bangsa Papua Barat dan saya juga mendukung Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat dan organ perjuangan lainnya.
Saya harap, rakyat dan bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke jangan bingung.
Perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat merdeka sudah jelas tentang proses, dinamika, dan progres/kemajuannya dari waktu ke waktu.
Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat itu ibarat seorang bayi. Seorang bayi tidak selamanya berada dipelukkan ibunya, tidak selamanya berada di tempat tidur, tidak selamanya dia merangkak jatuh dan bangun. Bayi pasti belajar berdiri dan jatuh dan bangun lagi. Akhirnya bayi itu berdiri tegak dan berjalan dengan sempurna dan dia menjadi remaja, pemuda dan dewasa.
OPM lahir pada 26 Juni 1965 di rumah Kepala Suku Besar Arfak Mayor Tituler Lodewijk Mandacan dan Kapten Tituler Barens Mandacan di Fanindi, Manokwari.
Setelah enam tahun, keberadaan OPM diperkuat pada 1 Juli 1971 di Kampung Waris dikenal Markas Victoria (Marvic) dengan nama Tentara Nasional Papua (TNP) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Seth Jafet Rumkorem, Jacob Prai dengan beberapa tokoh OPM.
Ada tiga langkah maju dalam proses perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk pengakuan kemerdekaaòn 1 Desember 1961 yang lengkap dengan simbol-simbol negara dan parlemennya.
1. OPM melahirkan ULMWP
Saya setuju dengan dua pengakuan ini.
Rex Rumakiek mengakui: “ULMWP adalah roh baru dari OPM.”
Victor Mambor mengatakan: “Dulu OPM, sekarang namanya ULMWP…”
(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris: 2022:57).
ULMWP didirikan pada 7 Desember 2014 di Vanuatu dan didirikan oleh Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL), Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP).
2. ULMWP melahirkan Pemerintahan Semetara Bangsa Papua Barat
Hon. Benny Wenda pada saat menjabat Ketua ULMWP membentuk dan mengumumkan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris.
Dalam deklarasi ini dihadiri oleh Pendeta Dr. James Bhagwan Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) yang berkedudukan di Fiji.
Pendeta Dr. James Bhagwan adalah pendukung kuat Perjuangan Kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat.
Pemerintah Indonesia mengatakan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat adalah ilusi. TETAPI, yang jelas dan pati, saya mengatakan, BAYI sudah lahir, bayi ini sedang bertumbuh dan berkembang. We WAIT dan SEE dalam proses pertumbuhan bayi ini.
Karena, yang mendirikan OPM, ULMWP dan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat dibentuk oleh manusia yang sedang berfikir dengan berbagai dinamikanya dalam mengikuti untuk meraih impian, cita-cita dan harapan masa depan bangsa yang lebih baik, damai dan bermartabat.
Yang jelas dan pasti: BAYI sudah lahir, yaitu Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat.
Anjing menggonggong, kafila berjalan terus….Hon. Benny Wenda pikullah penderitaan, tulang belulang, tetesan air mata dan cucuran darah bangsamu. Anda tidak akan kecewa. Berjuanglah dengan jujur dan berkata benar kepada lawan.
Hon. Benny Wenda, Ingatlah, jagalah dan peganglah PESAN dari Brigjen Pol Raziman Tarigan kepada Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman pada Juni 2002 di Ruang Kerja Wakapolda Papua.
“Pak Socratez, saya minta, tolong jaga Benny Wenda. Dia pemimpin sejati. Ketenangannya tidak dibuat-buat. Ketenangannya lahir dari hatinya. Dia pemimpin Papua yang hebat.”
Hon. Benny Wenda Presiden Sementara bangsa Papua Barat, saya punya harga diri atau signity, saya sudah mengucapkan Selamat atas Deklarasi Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat. Karena itu, saya jaga kata-kata saya itu dari Ita Wakhu Purom, teruslah berjalan ke depan bersama semua kekuatan yang ada dalam ULMWP (NRFPB, WPNCL, NPWP, TPNPB, KNPB dan organ perlawanan lainnya).
Doa dan harapan saya, tulisan kecil ini memberikan wawasan tersendiri atau memberikan perspektif baru, meneguhkan, menguatkan yang ragu, bimbang dan takut.
Terima kasih. Tuhan memberkati.
Ita Wakhu Purom, 22 September 2023
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
4. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
WEST PAPUA (ULMWP) DI MELANESIAN SPEARHEAD GORUP (MSG)
Agustus 2023 – “West Papua for Full Membership MSG 2023”
Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin Melanesian Spearhead Group (KTT-MSG/Leader Summit) yang ditunda pada bulan Juli 2023 akan berlangsung tanggal 23-24 Agustus 2023 di Port Vila, Ibukota Negara Republik Vanuatu sebagaimana telah dikonfirmasi resmi pemerintah Vanuatu melalui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Vanuatu yang baru, Hon. Matai Seremiah. Dalam MSG Leader Summit ini juga turut akan dihadiri oleh Presiden Pemerintah Sementara ULMWP, Hon. Benny Wenda bersama dengan delegasinya.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah anggota MSG dengan status keanggotaannya sebagai ‘observer/pengamat’, diterima dalam Melanesian Spearhead Gorup (MSG) pada tahun 2015 di Solomon Islands.
Selang beberapa tahun, ULMWP secara maksimal melakukan lobi-lobi politik kepada negara-negara anggota tetap MSG termasuk Kanaky (FLNKS/New Caledonia) dalam rangka memperjuangkan peng-upgrade-tan status keanggotaan ULMWP dari ‘Observer Member’ menjadi ‘Full Member’, dan pada tahun 2018 melalui KTT Pemimpin MSG yang berlangsung di Port Moresby Papua Nugini, ULMWP dinyatakan telah memenuhi syarat kriteria untuk mendapat status keanggotaan penuh MSG yang selanjutnya diproses di sekretariat.
KTT-pemimpin secara tatap lama tidak terjadi hampir 5 tahun akibat pandemi Covid-19, sejak terakhir kalinya digelar di Port Moresby 2018. Pada Juli 2022 di sela-sela pertemuan retreat Pacific Island’s Forum (PIF) yang berlangsung di Fiji, para pemimpin MSG bertemu dan mengadakan KTT MSG Khusus untuk dilakukan menyerahkan tonggak estafet kepemimpinan MSG dari PNG kepada Vanuatu.
Akhir Juni dan awal Juli 2023, serangkaian pertemuan MSG terjadi di Port Vila Vanuatu, yaitu pertemuan lintas pejabat senior atau Senior Official Meeting (SOM) dan tingkat Menteri Luar Negeri (Foreign Minister Meeting/FMM) dengan merumuskan sejumlah agenda untuk dibawa ke Leader’s Meeting atau KTT pemimpin yang dijadwalkan Juli 2023 namun tertunda dan dijadwalkan sekarang (23-24 Agustus 2023).
Berkaitan dengan agenda keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG, pemerintah Vanuatu melalui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Hon. Jotham Napat mengatakan pengesahan ULMWP sebagai anggota penuh MSG tidak berada di tingkat Menteri Luar Negeri, tetapi itu berada di tingkat KTT pemimpin (leaders). Pertemuan tingkat Menlu hanya membahas agenda anggaran dan persetujuannya.
Ia menegaskan, pemerintah Vanuatu sangat mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, dimana agenda ini akan dibahas di KTT sebelum diadopsi “…pengajuan ULMWP menjadi anggota penuh akan dibahas secara retret oleh Perdana Menteri MSG sebelum diadopsi. Vanuatu sangat mendukung agenda ini.” kata Napat.
Dengan dikonfirmasi nya jadwal KTT Pemimpin MSG tersebut, maka kami menghimbaukan kepada seluruh rakyat West Papua dan elemen bangsa Papua dimana pun berada untuk melakukan dukungan secara damai dan bermartabat dalam bentuk demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi publik, ibadah, doa dan puasa serta kampanye di jejaring media semaksimal mungkin hingga puncak KTT Pemimpin MSG.
Aksi demonstrasi damai secara nasional serentak dilakukan di tanah air West Papua (Sorong-Merauke) pada tanggal 22 Agustus 2023. Dukungan dapat dilakukan dengan Thema Central berikut: “West Papua for Full Membership MSG 2023”
Selain thema utama di atas, thema turunan atau tagar lain yang dapat digunakan: (1) West Papua for MSG (2) Full Membership for MSG (3) Melanesia is Not Free (4) Bring Back West Papua to the Melanesia Family.
Demikian himbauan umum ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Port Numbay, 14 Agustus 2023
KEMENTERIAN URUSAN POLITIK PEMERINTAH SEMENTARA UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP)
BAZOKA LOGO MENTERI
__ WEST PAPUA for FULL MEMBERSHIP MSG 2023! 🇻🇺🇵🇬🇳🇨🇫🇯🇸🇧 (West Papua)🔥✊🏾
JAYAPURA – Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) alias presiden Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua mendukung keanggotaan penuh di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG).
“Kami berada di momen bersejarah bagi rakyat West Papua. Pada KTT para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang, kami sangat yakin bahwa negara-negara Melanesia akan memutuskan untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh grup. Atas nama ULMWP, saya menyerukan kepada semua orang West Papua, baik di pengasingan, di balik jeruji besi penjara, di semak-semak hutan atau rimba, atau di kamp pengungsian, untuk mendukung aplikasi kami dan berdoa untuk keberhasilannya,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (8/6) kemarin.
Dikatakan, pada pertemuan Minggu 4 Juni lalu di Jayapura, sayap eksekutif, yudikatif, dan legislatif ULMWP bersama-sama meluncurkan kampanye untuk keanggotaan penuh MSG.
“Saya menyambut dukungan mereka: dengan ketiga cabang ULMWP berbicara, seluruh gerakan kita bersatu untuk mendukung tujuan ini. Seperti apa yang dikatakan Perdana Menteri ULMWP Edison Waromi selama pertemuan, bahwa agenda kami sekarang benar-benar terfokus pada konsolidasi dukungan untuk keanggotaan penuh,” katanya.
Dikatakan, pihaknya telah membuat kemajuan luar biasa selama dekade terakhir, tetapi keanggotaan penuh MSG akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar gerakan ini.
“Untuk pertama kalinya, orang West Papua dapat sepenuhnya mewakili diri mereka sendiri di forum internasional. Sebagai anggota penuh, kami akan dapat duduk satu meja dengan Indonesia dan membahas status politik West Papua dengan pijakan yang setara. Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir tentang aplikasi kami, karena mekanisme inilah yang akan memungkinkan kami mencapai solusi damai untuk masalah West Papua,” katanya.
Dijelaskan, Wenda Sejak pembentukan ULMWP pada tahun 2014, masyarakat West Papua telah berdoa untuk keberhasilan realisasi tujuan tersebut. Sebagai anggota pengamat MSG, pihaknya telah membuktikan diri sebagai anggota kelompok yang menunggu , serta bertanggung jawab dan aktif. Tetapi keanggotaan pengamat tidak memungkinkan kami untuk terlibat dengan Indonesia secara setara.
“Kami hanya dapat berbicara dengan pelan, dengan setengah suara kami. Mencapai keanggotaan penuh, kita dapat berbicara dengan suara penuh,” bebernya.
Dikatakannya Juga, Solidaritas Melanesia ada dalam DNA MSG sejak didirikan pada tahun 1988, MSG telah berkomitmen untuk seluruh dekolonisasi dan kemerdekaan negara dan wilayah Melanesia. Dan sebagai salah satu pemimpin besar Melanesia, Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Lini mengatakan, Melanesia tidak merdeka sampai West Papua merdeka.
“Saya berharap pada KTT yang akan datang para pemimpin Melanesia mengingat tradisi yang membanggakan ini, dan bertindak dalam semangat solidaritas Melanesia ini. Keanggotaan penuh ULMWP adalah keputusan yang tepat untuk Melanesia, Pasifik, dan untuk stabilitas dan perdamaian kawasan. Setelah enam puluh tahun di hutan belantara, saatnya membawa West Papua pulang ke keluarga Melanesianya,” katanya.
Karena itu Wenda menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua, dari semua usia, perempuan maupun laki-laki, semua suku dan afiliasi politik,
”Kami juga membutuhkan kelompok solidaritas internasional kami, organisasi agama dan masyarakat sipil Pasifik kami, termasuk Dewan Gereja West Papua, untuk mendukung permohonan kami. Keanggotaan penuh adalah jalan menuju perdamaian dan penentuan nasib sendiri. Dengan satu suara, kita semua harus berteriak: West Papua for MSG,” katanya.
Sekadar diketahui pelaksanaan KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) 2023 akan digelar Bulan Juli mendatang di Port Villa Vanuatu.
Dan pihak ULMWP telah beberapa kali melakukan tournya, salah satunya telah bertemu dengan perdana menteri Fiji Sitiveni Rabuka Februari lalu, dimana ketika itu PM Fiji menyatakan keputusan akhir permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG berada di tangan para pemimpin MSG. (oel/wen)
Kita telah menyaksikan begitu banyak caci-maki dan ucapan kata-kata tidak sopan terhadap sesama pejuang Papua Merdeka yang mengemuka di Facebook, Twitter, dan YouTube. Berbagai blog juga menampilkan berita dan secara khusus ucapan-ucapan seperti berikut:
Memarahi sampai memaki-maki para pejabat ULMWP, dengan menggunakan nama-nama binatang atau kata-kata kurang-ajar kepada sesama pejuang Papua Merdeka, secara khusus pejabat Pemerintah Sementara di dalam ULMWP;
Tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada sesama pejuang Papua Merdeka, terutama di dalam ULMWP. Mereka berbicara seolah-olah membela “kebenaran”, tetapi yang keluar dari mulut mereka “bukan kebenaran”, melainkan kata-kata kurang-ajar dan kata-kata kebun-binatang. Mereka telah lupa, atau sengaja melupakan, bahwa yang mereka alamatkan ialah para pejabat, yang di sisi pertama harus dihargai. Dan tanda pertama penghargaan itu ialah dengan memanggil dan menyalami mereka menggunakan kata-kata yang bermoral, kata-kata yang pantas, sesuai dengan posisi mereka sebagai pejabat di dalam Pemerintah Sementara ULMWP;
Menolak untuk berhenti memarahi dan memaki-maki para pejabat Pemerintah Sementara ULMWP, dengan alasan, mereka yang melanggar Road-Map ULMWP ialah penghianat perjuangan bangsa Papua dan oleh karena itu harus dimusuhi.
Menolak untuk menyebarkan kebencian dan kemarahan, dan bahkan mengancam nyawa para pejabat ULMWP dengan alasan mereka telah salah dan bertindak di luar perintah President Sementara ULMWP (West Papua).
Sebagai sesama pejuang, dan apalagi sebagai sesama pejabat di dalam Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP Provisional Government), kita harus pandai menempatkan kata-kata dan memanfaatkan ucapan kita untuk saling membangun dan saling memperbaiki, bukan saling menghujat, mengancam dan menyalahkan, yang adalah jelas-jelas pekerjaan iblis.
Sebagai sesama pejuang, dan apalagi sebagai sesama pejabat di dalam ULMWP Provisional Government, marilah kita menggunakan media yang tepat dan waktu yang tepat pula, untuk menggunakan kata-kata yang tepat pula, dengan tujuan untuk menegur dan memperbaiki, bukan untuk menyalahkan dan memaki-maki dan mempermalukan sesama pejuang.
Sebagai sesama pejuang, dan apalagi sebagai sesama pejabat di dalam ULMWP Provisional Government marilah kita terus berdoa dan saling mendoakan, dengan mengedepankan sopan-santun saling menghargai, sebagai bukti kita sendiri orang beradab dan bermoral, sebagai bukti kita telah dewasa berpemerintahan sendiri dan dengan demikian sanggup berpemerintahan sendiri di luar NKRI.
Sebagai sesama pejuang, dan apalagi sebagai sesama pejabat di dalam ULMWP Provisional Government kita harus berani dan tegas mengatakan bahwa:
Kekerasan verbal terhadap sesama pejuang dan apalagi pejabat di dalam ULMWP ialah tidak pantas, tidak sopan dan pasti melayani kemauan iblis lewat NKRI;
Kekerasan verbal dan maki-maki sesama pejuang dan pejabat di dalam ULMWP ialah bukti kita tidak layak berpemerintahan sendiri, yang adalah melayani kemauan NKRI, yaitu artinya yang bersangkutan ialah agen NKRI di dalam ULMWP.
Kekerasan verbal terhadap sesama pejuang dan apalagi pejabat di dalam ULMWP ialah bukti kita bukan orang beriman, kita bukan orang beradab, kita bukan orang tahu adat. Ini hal yang memalukan dan dengan demikian harus ditinggalkan.
Untuk menanggapi berbagai wacana yang dikembangkan oleh NKRI belakangan ini, yaitu:
ULMWP ialah lembaga Koordinatif dan oleh karena itu salah kalau telah terjadi pembentukan Pemerintah Semetnara; dan karena itu, fungsi ULMWP harus tetap menjadi wadah koordinatif, dan bukan pemerintah sementara;
ULMWP yang harus menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan bukan Pemerintah Sementara bentukan Benny Wenda, dkk.;
Adalah salah kalau Pemerintah Sementara bentukan Benny Wenda mendaftarkan diri menjadi anggota penuh MSG.
Maka perlu diberitahukan kepada Tuhan, malaikat, iblis/ lucifer, NKRI dan antek-antek yang gagal paham, atau tidak mau paham dengan sengaja, bahwa
ULMWP masih terus dan tetap adalah wadah koordinatif, sampai Papua Merdeka; fungsi dan perannya tidak pernah berubah sampai hari ini; tanggal 9 Juni 2023;
Yang mendaftarkan diri menjadi anggota ULMWP, yang telah diterima sebagai anggota peninjau di MSG adalah ULMWP. Dan yang pernah dan tetap menjadi pendaftar keanggotaan ialah ULMWP. Bukan Pemerintah West Papua, bukan Pemerintah Sementara.
Memang adalah SALAH kalau Pemerintah Sementara mendaftarkan diri, oleh karena ULMWP yang membentuk Pemerintah Sementara-lah yang mendaftarkan diri dan yang telah menjadi anggota peninjau saat ini. Oleh karena itu, yang harus menjadi anggota penuh ialah ULMWP, bukan pemerintah sementara.
Pelurusan ini disampaikan dalam rangka memperbaiki gagal-paham atau ketidak-pahaman berbagai pihak terkait keanggotaan ULMWP di MSG dam proses menuju keanggotaan penuh, sebagai anggota keluarga besar Melanesia.
Proses ini kita sebut proses kembali ke Honai Besar Melanesia, yang dimotori oleh ULWMP.
Papua Merdeka News 