VFWPA perkuat solidaritas Melanesia untuk dekolonisasi West Papua

Pertemuan Wantok Melanesia yang diselenggarakan oleh Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) di Vanuatu beberapa waktu lalu - bennywenda facebook page — Pertemuan Wantok Melanesia yang diselenggarakan oleh Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) di Vanuatu beberapa waktu lalu – bennywenda facebook page

Jayapura, Jubi – Pertemuan Wantok Melanesia yang diselenggarakan oleh Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) di Vanuatu beberapa waktu lalu, menegaskan komitmen dukungan terhadap proses dekolonisasi atas anggota-anggota keluarga Melanesia di kawasan negara-negara anggota MSG, khususnya West Papua.

Didukung oleh Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik (PIANGO), sekitar 43 perwakilan masyarakat sipil dari Vanuatu, West Papua, Fiji, Kanaky, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon bertemu di Vanuatu untuk memperkuat solidaritas identitas dan kebudayaan Melanesia, demikian dilansir pina.com.fj, Selasa (4/10/2016).

“Tujuan pertemuan ini untuk meninjau dan memperkuat identitas, kebudayaan, bahasa, warisan budaya dan suku serta mendengar perkembangan gerakan solidaritas akar rumput di negara-negara MSG guna mendukung proses Dekolonisasi keluarga besar Melanesia yang masih mengalami kolonisasi, khususnya West Papua,” demikian pernyataan Komunike Murray Centre Senin (3/10) lalu.

Pertemuan dibuka oleh Pastor Alan Nafuki, Ketua VFWPA yang juga menjabat ketua Dewan Gereja Vanuatu, yang menekankan pentingnya peran gereja dalam proses dekolonisasi Vanuatu, yang dari namanya berarti “pulau kebangkitan.”

Rence Sore, Sekretaris Perdana Menteri Solomon menegaskan posisi anggota-anggota MSG seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan pemerintah Kanaky tetap teguh mendukung perjuangan rakyat West Papua untuk kemerdekaan.

Hadir juga wakil United Liberation for West Papua (ULMWP), yang menegaskan persatuan rakyat West Papua di dalam dan di luar negeri tetap mendukung ULMWP sebagai pemimpin bagi perjuangan penentuan nasib sendiri.

ULMWP juga mendesak agar MSG menjamin keanggotaan penuh ULMWP untuk selanjutnya mendapat pengakuan internasional terhadap perjuangan pembebasan West Papua.

Pastor Nafuki saat menandatangani Komunike Murray Centre mengatakan pertemuan tiga hari tersebut berlangsung sukses.

“Hasil komunike ini akan diserahkan kepada setiap pemimpin MSG di Port Vila,” ujarnya sambil menyatakan kekecewaannya atas penundaan Pertemuan Tingkat Tinggi MSG untuk mendiskusikan isu West Papua dan status keanggotaanya.

Walau demikian dia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada pemerintahan Vanuatu saat ini atas dukungannya pada keanggotaan penuh West Papua di MSG. Dia juga mengungkapkan penghagaan tingginya atas dukungan rakyat Vanuatu kepada rakyat Melanesia West Papua. (*)

October 6, 2016 0

Fiji and PNG ‘playing games’ over Papua issue

Pacific Fiji, 3 Oct 2016, Radio NZ

A former prime minister of Vanuatu says the Melanesian Spearhead Group is becoming ineffective because of games being played by Fiji and Papua New Guinea.

A leader’s summit for the regional group originally scheduled for this week has again been postponed without explanation.

This comes as the MSG grapples with a bid for full membership by the United Liberation Movement for West Papua, which is opposed by Indonesia.

Barak Sope, a staunch advocate for West Papuan independence, said the group has become ineffective because Fiji and Papua New Guinea, which both support Indonesia, are dodging making a decision.

“My view is that it’s just a game between the government of Papua New Guinea and the government of Fiji,” he said.

“I think they’re working with the Indonesians, and they’re not supporting the Melanesian people in West Papua who want their independence. The postponements just keep on going on.”

Mr Sope said the three remaining members of the MSG – Vanuatu, Solomon Islands and New Caledonia’s FLNKS – should go ahead and make a decision without the other two.

October 4, 2016 0

KTT MSG di Vanuatu Bahas Isu Papua Ditunda Tanpa Penjelasan

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Radionz.co.nz, hari Jumat (30/9) lalu melaporkan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang direncanakan awal bulan Oktober 2016 di Vanuatu telah ditunda sampai bulan Desember 2016.

Penundaan KTT tersebut disampaikan oleh Sekretariat MSG kepada kantor berita radio 96 Buzz FM tanpa memberikan alasan lengkap.

KTT MSG bulan Oktober ini seharusnya akan membahas tawaran keanggotaan penuh bagi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) yang ditentang oleh Indonesia.

Status ULMWP saat ini masih sebagai observer (pengamat) MSG, sementara Indonesia merupakan anggota asosiasi.

Di Port Vila, Asosiasi Papua Barat di Vanuatu menjadi tuan rumah KTT Wantok pada minggu ini, yang menyatukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil pendukung Papua Barat Merdeka masuk dalam Melanesia.

Status ULMWP Ditunda

Sebelumnya, kelompok ULMWP mengatakan pihaknya menerima keputusan organisasi sub-regional MSG, yang menunda pemberian status anggota penuh kepada mereka pada KTT MSG pada bulan Juli lalu.

Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, mengatakan, kendati ada pihak yang menganggap ini merupakan taktik mengulur-ulur waktu, pihaknya mengakui para pemimpin dan pejabat MSG lebih menyoroti isu-isu teknis.

Pada KTT MSG bulan Juli, para pemimpin MSG telah sepakat untuk menunda menyetujui aplikasi ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh, sampai kriteria dan pedoman keanggotaan MSG dikembangkan lebih lanjut.

“Kami ingin berterima kasih kepada para pemimpin Melanesia dan kepada ketua serta Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang telah membahas dan memfasilitasi aplikasi bagi keanggotaan penuh. Walaupun kecewa, kami tetap optimistis aplikasi kami akan dibahas lagi pada bulan September di Port Vila, Vanuatu,” kata dia, sebagaimana diberitakan oleh solomonstarsnews.com.

Ia mengatakan masalah yang disorot oleh para pemimpin MSG bersifat teknis, dan ULMWP berharap aplikasi itu dibahas pada bulan September.

“Kami menyerukan kepada rakyat kami di Papua, keluarga Melanesia dan Pasifik kami, dan pendukung global untuk melihat keputusan ini bukan kekalahan tetapi sebagai kemajuan untuk peningkatan proses di dalam MSG,” kata dia.

Wenda mengucapkan terima kasih kepada rakyat Papua dan Pasifik atas dukungan yang besar, dan menekankan perlunya dukungan lainnya menuju KTT khusus pemimpin MSG September mendatang.

“Kami, ULMWP, tidak akan melangkah sampai sejauh ini jika bukan untuk rakyat akar rumput dan dukungan pemimpin Pasifik dan kami menyerukan dukungan lebih karena kami bekerja menuju pembentukan suara politik bagi rakyat kami dari Papua,” kata dia.

Sementara itu Ketua MSG, Manasseh Sogavare, mengatakan proses untuk pemberian status anggota penuh kepada ULMWP belum usai.

Menurut dia, tertundanya pemberian status keanggotaan itu terkait dengan isu legal.

Oleh karena itu, Sub Komite Hukum dan Institusi MSG bekerja keras untuk meninjau dan mengubah persyaratan keanggotaan MSG.

Menurut dia, KTT khusus MSG di Vanuatu pada bulan Desember akan kembali membahas permohonan ULMWP.

“Ini belum selesai,” kata dia, sebagaimana disiarkan oleh Solomon Islands Broadcastiong Corporation.

Ia berharap Sub Komite MSG sudah menyelesaikan kriteria itu pada bulan September mendatang.

Beberapa hal yang akan ditinjau dan dirumuskan lagi oleh Sub Komite itu adalah mengenai prinsip-prinsip dasar, aspirasi politik dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Namun, Indonesia yang selama ini menolak keberadaan ULMWP sebagai perwakilan rakyat Papua, dengan tegas mengatakan tidak ada tempat bagi ULMWP di MSG.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP di masa mendatang di MSG,” kata ketua delegasi RI ke KTT Honiara, Desra Percaya.

Namun dia mengakui bahwa KTT bersepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu. Namun sekarang KTT itu ditunda lagi.

Editor : Eben E. Siadari

October 3, 2016 0

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (4)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat

pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua>

Pertama, Indonesia menuduh Solomon Islands dan koleganya di Pasifik Selatan “tidak memiliki itikad baik”; kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis”; ketiga “menghasut kekacauan politik”, keempat, “kekerasan publik dan serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan”.

Keempat, Indonesia menuduh intervensi enam negara Pasifik Selatan terkait isu pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri ditanggapi dilakukan oleh kelompok perjuangan Papua Merdeka sebagai “serangan teroris bersenjata”, yang dilakukan “terhadap warga sipli dan personel keamanan”.

Kita telah lihat berkali-kali, apa yang terjadi di kota Jayapura, waktu Musa Tabuni masih hidup. waktu itu turis asing ditembak mati. Tukang ojek dibunuh. Di Puncak Jaya tukang ojek atau guru honorer dibunuh. DI Nduga dan Lanny Jaya pekerja perusahaan dibunuh. Di Nabire, Dogiyai, Sugapa, penduduk sipil ditembak mati, masih anak-anak sekolah SMA-pun ditembak mati.

Apalagi di Timika, pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi, silih berganti. Ada yang digiring ke arah perang suku, ada pula yang digiring ke TPN/OPM.

Apakah semua ini terjadi oleh Tentara Revolusi West Papua atau OPM? atau TPN/OPM atau TPN PB?

Sama sekali tidak. Kalau Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Pemka di bawah komando Jend TPN/OPM Mathias Wenda sejak tahu 2006 telah berubah tugas, fungsi dan kegiatannya menjadi sebuah organisasi militer profesional, yang bekerja seratus persen untuk kemerdekaan West Papua, dengan mengedepankan Front Perjuangan Papua Merdeka lewat jalur politik dan diplomasi.

Nggoliar Tabuni sudah tahu saat ini siapa penyebab banyak masalah di Puncak Jaya dan Puncak Papua dan sekitarnya.

Semua tertata-rapih, semua dibawah komando, semua mendengarkan perimtah dan komando dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Semua organ dan organiassi perjuangan bangsa Papua sudah tahu, siapa itu OPM, siapa pembentuk dan pemberi nama OPM? Siapa TPN/OPM, dan siapa berkepentingan TPN/OPM harus ada di Tanah Papua. Orang Papua tahu siapa ibukandung terorisme di Tanah Papua.

Hari ini, paling tidak sejak tahun 2006, perjuangan Papua Merdeka telah beroperasi secara profesional, tidak ada baku tembak sama sekali., Kalau ada, itu jelas dan pasti disebabkan oleh agen-agen NKRI, untuk kepentingan mereka. Teroris yang ada di Tanah Papua itu TPN/OPM bentukan NKRI, OPM piaraan NKRI, TPB PB eksis karena dibiayai NKRI. Kalau yang murni tidak akan menembak orang sembarang, kami pejuang Papua Merdeka sudah tahu itu sejak penerangan dan pemisahan organisasi politik dari organisasi militer tahun 2006.

Maka itu kalau masih ada TPN/OPM tembak orang sembarang di Tanah Papua, itu pasti NKRI.

Yang mau supaya Tanah Papua kacau. Yang mau supaya orang Papua mati. Yang mau supaya TPN/OPM menjadi teroris adalah NKRI, bukan?

Tetapi jebakan NKRI meleset! NKRI kalah 100 langkah!

TRWP tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk menembak orang sejak tahun 2006. Kalau masih ada itu, maka itu pasti buatan NKRI. Masa maling teriak maling?

Masa teroris menuduh teroris?

Siapa yang mengebom Cafe di Bali, Cafe di Jakarta dan di Timur Tengah? Itukan teroris kelahiran Inodnesia, bukan?

Tanah Papua itu tanah damai, bangsa Papua mencari kedamaian! Kami anti terorisme! Yang suka terorisme, pelaku terorisme, yang melahirkan teroris, yang memelihara dan mempersenjatai teroris adalah NKRI.

Semua orang di seluruh dunia tahu, Indonesia-pun pura-pura tidak tahu, kalau yang berjuangan di Tanah Papua itu bukan teroris, tetapi para pejuang kemerdekaan West Papua. Gen. Mathias Wenda dan para gerilyawan serta perwira di seluruh Tanah Papua, ULMWP, KNPB, DeMMAK, NRFPB, PNWP, AMP, PDP semuanya memperjuangkan kemerdekaan West Papua SECARA DAMAI, dan yang selama ini menginginkan dan mengupayakan kekerasan ialah NKRI.

Dunia tidak buta! Semua orang tahu, NKRI ialah teroris, pembunuh, perampok, pencuri, penjarah di Tanah Papua. Oleh karena itu intervensi negara asing atas nama kemanusiaan adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan terorisme neara Indonesia atas bangsa Papua.

October 2, 2016 0

MSG Leaders Summit postponed

The Melanesian Spearhead Group’s Leaders Summit scheduled to be hosted in Port Vila from October 3-4 2016 has been postponed to December.

The MSG Secretariat has verbally confirmed this to 96 Buzz FM news but gave no reasons for this postponement, advising it will issue a press release in due course to clarify the reasons for this postponement. This week, the Vanuatu West Papua Association hosted the Wantok Summit which brought together Free West Papua Civil Society Organisation support groups within Melanesia, including the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

The Wantok Summit was planned months ago to be hosted in Port Vila in parallel with the MSG Leaders Summit, which unfortunately has been deferred to the end of 2016.

Daily Post understands that one of the main issues to host the Wantok Summit is to convince the MSG Leaders on the admission of ULMWP as a full member of MSG.

Members of the ULMWP and other Free West Papua Civil Society Organisation support groups will leave the country this weekend.

glenda@dailypost.vu By Glenda Willie Sep 30, 2016 0

October 2, 2016 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Indonesia Wone Yogwe Inomane Mbanogop

Lewat Pesan singkat, Gen. TRWP Mathias Wenda secara khusus berpesan kepada aktivis dan pejuang serta organiasi perjuangan kemerdekaan West Papua untuk

TIDAK MENANGGAPI atau MENGOMENTARI apa yang dikatakan ataupun dilakukan NKRI

Kita tidak punya waktu untuk menanggapi politik tipu-daya Indonesia, anak-anak fokus dengan program dan jadwal kegiatan.

Dikatakan lewat pesan ini bahwa perjuangan kemerdekaan West Papua telah mencapai momentum dan momentum itu jangan dihabiskan dengan manuver politik adu domba dan tipu daya yang dimainkan NKRI.

Di pentas politik global, NKRI memainkan politik defensif dan pada waktu yang akan datang ia akan bersikap ofensiv terhadap negara-negara yang mendukung Papua Merdeka.

Sedangkan di pentas politik regional Indonesia memainkan politik “delay”, atau “delay tactics”, sama saja dengan politik yang selama ini dipakai di West Papua.

Oleh karena itu, para pemimpin kemerdekaan West Papua jangan sekali-kali menghabiskan waktu, apalagi tenaga dan dana untuk menanggapi atau mengomentari apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat NKRI.

Kata Wenda,

Wologwe yi ap ndarak kenok yogop, Indonesia ekwe inom, yogwe inom inomane mondok-mondok mbanogop. Eruwok mbako’ndak ti aret erit nanip. Undang-Undang Revolusi muk worak agarak me, wone mbanak ti mukok erit nanip. NKRI mendek hukum obok lek agarak nogo

Gen. Wenda melanjutkan, PNWP sudah menandatangani UU Revolusi West Papua, dan dalam tempo 3 bulan ini ULMWP harus membentuk pemerintahan. Oleh karena itu jangan bermain-main seperti aktivis, seperti LSM, seperti advokat, kita harus menjadi negarawan, mendasari semua tindakan dan tutur-kata kita berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada.. Biarkan Undang-Undang West Papua berhadapan dengan Hukum Kolonial NKRI.

October 2, 2016 0

Didukung Negara-negara Pasifik, Gerakan Papua Merdeka Kian Lantang

JAKARTA –Sindonews – Gerakan Pembebasan Papua atau Papua Merdeka semakin lantang mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat terkait isu pelanggaran HAM. Gerakan ini bereaksi setelah negara-negara Kepulauan Pasifik di Sidang Umum PBB memberi dukungan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pemerintah Indonesia mengecam sikap enam negara di Kepualuan Pasifik, yakni Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu, karena berbicara dengan kurangnya pemahaman mereka tentang Papua. Indonesia melalui diplomatnya di PBB, Nara Masista Rakhmatia, menyebut negara-negara itu mendukung kelompok separatis dan teroris di Papua.

“Pernyataan negara-negara itu benar-benar melanggar tujuan piagam HAM PBB dan melanggar prinsip hukum internasional tentang relasi persahabatan antarnegara serta kedaulatan dan integritas teritori suatu negara,” kata Nara dalam pidato perlawanannya terhadap enam pemimpin Negara Pasifik di forum PBB.

“Saya ulangi, itu sudah melanggar kedaulatan dan integritas teritori suatu negara,” lanjut Nara, yang kesal bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik sudah ikut campur urusan dalam negeri Indonesia soal Papua Barat.

Baca:
Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat

Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, melalui seorang juru bicara mengatakan, selalu ada respons defensif khas Indonesia setiap kali dukungan internasional untuk hak-hak orang Papua muncul.

”Mereka selalu berteriak. Bahkan di London, jika kita mengadakan acara di London, dalam pertemuan parlemen bagian dari dunia, mereka selalu berteriak,” kata Benny Wenda.

”Dan bagi kami, itu bukan hal baru. Jadi saya pikir waktu (telah tiba) bagi Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat,” katanya lagi, seperti dikutip radionz.co.nz, Sabtu (1/10/2016).

Desakan dari gerakan itu telah mengabaikan fakta bahwa sejak tahun lalu, Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa langkah untuk memberikan lebih banyak akses bagi jurnalis asing ke Papua.

Langkah Indonesia itu dianggap Benny Wenda belum cukup. Menurutnya, akses ke Papua Barat juga harus diberikan untuk organisasi kemanusiaan dan HAM terkemuka internasional seperti Komite Palang Merah Internasional dan Amnesty International.

October 1, 2016 0

Dengan Adanya UURWP, Papua Merdeka Bukan Isu dan Mimpi, tetapi Fakta Hari ini untuk Sejarah Hari Esok

Papua Merdeka Nwes (PMNews) mencatat peristiwa bersejarah telah terjadi pada bulan September, pertama-tama dengan disahaknnya Resolusi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat pada tanggal 13 September 2007 di New York, Amerika Serikat dalam Sidang Umum PBB.

Dalam pasal 3 dari Resolusi ini dengan jelas-jelas mengatakan bahwa “Masyarakat Adat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri”, berdasarkan hak-hak asasi yang melekat kepada setiap insan manusia sebagai individu ataupun kelompok. Walaupun di pasal-pasal penutup menegaskan “penentuan nasib sendiri tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara sendiri”, akan tetapi di sisi lain, itu juga tidak berarti melarang Masyarakat Adat untuk memperjuangkan kemerdekaannya atau membebaskan diri dari penjajahan.

Hampir 10 tahun setelah Resolusi PBB ini diterbitkan, tepat tanggal 7 September 2016, sebuah Proposal Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) diterbitkan dengan Surat Keputusan dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi – Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dari Markas Pusat Pertahanan (MPP).

Surat Keputusan dimaksud dengan jelas-jelas memutuskan dan menetapkan sebuah Undang-Undang Revolusi West Papua untuk mengantar dan mendasari perjuangan kemerdekaan West Papua menuju Republik West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

UURWP dengan jelas dan tegas menunjukkan identitas sebuah Negara West Papua yang diperjuangkan dengan cara-cara bermartabat dan demokratis, lewat jalur-jalur politik, hukum dan diplomasi yang tersedia di erana perpolitikan dan hukum segenap bangsa di dunia.

UURWP menunjukkan pertama-tama kepada bangsa Papua wajah daripada sebuah negara yang akan mereka diami dan nikmati. UURWP juga menunjukkan kedua kepada NKRI bahwa Republik West Papua ialah sebuah realitas sejarah, sebuah realitas kini, dan sebuah sejarah yang akan diperingati di masa-masa akan datang.

UURWP memberikan lampu terang yang ketiga, kepada bangsa-bangsa di muka Bumi bahwa Negara West Papua sudah mulai terbentuk, karena rakyat sudah ada, wilayah sudah ada, pengakuan internasional sudah ada, Undang-Undang sudah siap, yang ditunggu hanyalah pemerintahan West Papua dikoordinir dan didirikan oelh ULWMP dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga legislatif.

Apakah ini sebuah mimpi?

Bukan! Mimpi artinya masih bayang-bayang, mimpi artinya masih cita-cita, jadi ini bukan mimpi.

Apakah cita-cita belaka, yang tak akan terwujud?

Yang mengatakan itu hanya NKRI, dan itupun hanyalah kaum tua Indonesia yang berwatak militerstik, para preman politik yang tidak tahu apa sesungguhnya wajah Indonesia, tidak paham sejarah kemerdekaan Indonesia, yang imperialis dan ekspansionis, yang bermental kolonialis. Indonesia pada umumnya, di alam roh, di alam mental, di alam psikologis, dan rasional telah menerima ini sebagai sebuah realitas. Yang menolak hanyalah sebagian rasio berdasarkan nasionalisme sempit NKRI.

Filsafat politik NKRI harga mati itu sendiri sudah keliru, karena segala-sesuatu di muka Bumi tidak ada yang baku, tidak ada yang mati, semuanya organik, dinamis, dan kita manusia hanyalah berencana, Tuhan yang punya jawaban pasti.

Kalau Tuhan berkehendak Papua Merdeka? Apakah NKRI harus harga mati? Apakah kaum nasionalis Indonesia bagian daripda kerajaan Allah? Apakah Papua Merdeka masih di alam impian?

September 22, 2016 0

Welcome West Papua Transitional Constitution Called “Undang-Undang Revolusi West Papua”

Papua Merdeka News (PMNews) welcomes the legal instrument for West Papua independence movement called “Undang-Undang Revolusi West Papua – UURWP” (or West Papua Revolution/ Transitional Constitution) that helps organise and establish legal basis for the struggle for Independence of West Papua as a sovereign nation-state in near future.

After being proposed by various organisations fighting for West Papua independence, including proposal from the West Papua Revolutionary Army (WPRA) as mentioned previously, the West Papua National Parliament (Nieuw Guinea Raad) Chairperson, Buchtar Tabuni has released a what the PNWP Calls “Undang-Undang Revolusi West Papua” (UURWP) that has taken into force since the day it is passed by the parliament.

Since 13 September 2016 the Revolutionary Constitution by WPRA has taken into force, and since 19 September 2016 the same constitution is legally endorsed by West Papua National Parliament and has taken into force on the same day of its signing by the Parliament Chairperson

There is only one task as the order of the Constitution to be carried out right now, according to the PNWP office, i.e., the formation of West Papua Provisional Government or West Papua Transitional Government based on the Constitution that has been issued by the parliament.

According to the constitution, three months (30) days have been given by the constitution (1) for West Papua National Parliament to Legally Sign the Constitution and (2) for the Parliament to order the ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) as the political/executive body to form a West Papua Transitional Government. Only within days, PNWP has signed the Constitution, which means it remains one more mandate to be fulfilled by the ULMWP, i.e., to form the provisional government.

According to the Secretariat-General of West Papua Revolutionary Army (WPRA), and the office of West Papua National Parliament,

It is important to notice that the Constitution Officially Declares “Tok Pisin” as the Official Language of West Papua Revolution.

From the Collective Editorial Board of West Papua Online News Group,

We Welcome the West Papua Revolution Constitution,

the legal basis that will lead the United Liberation Movement for West Papua to form a Transitional Government, a constitution that will guard the West Papua Independence Movement, until Indonesia colonial power is out from Melanesian soil.

September 21, 2016 0

West Papua Today Has a Revolutionary Constitution to Guard Independence Struggle

The West Papua Revolutionary Army, headquartered in Sandaun Provinsi, Papua New Guinea has releaed a “Constitution for West Papua Struggle” that it calles “UNdang-Undang Revolusi West Papua” (West Papua Revolution Constitution), signed by WPRA Commander in CHief, Gen. TRWP Mathias Wenda on 7 September 2013, and has taken into force on 13 September 2016.

According to media release in Malay-Indo version received by Papua Merdeka News (PNews) stated that this consitution is aimed at assisting the independence struggle for West Papua.

General Wenda clearly stated as follows

Yes, this constitution is not a West Papua Constitution as an independent State, but this is a Constitution for Revolution, in order that this West Papua Soil has its own laws that can counter the colonial laws being imposed on Papuan people and Papua Soil. We have own own laws that Indonesia must understand and finally obey. We have our laws that all independent fighters and organisations must learn and obey. We are not NGOs that are fighting against a colonial state with its laws. We are a sovereign nation-state that is waiting to be acknowledged by the International community, and law and order is the language of modern nation-states. We are now speaking in modern political language, to declare that West Papua now has a Law that governs our independence movement.

Furthermore Lt. Gen. Amunggut Tabi at the WPRA Secretariat-General Office stated that this constitution is presented to Papua National Parliament (PNWP) as the legislativ body in our struggle and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as the executive body of our independence movement, to consider and to issue sign to begin a new era of our independence movement.

Gen. Tabi stated,

We are now stepping into the song and melody of Melanesian and South Pacific countries, we are invited to play the same tune. We need to appear in our regional political arena as a Nation-State and as a Government in waiting. We have our people, we have our territorial boundaries, we have recognition from South Pacific countries, and therefore, we must step forward to respon to latest developments in the region by setting up a Nation-State and a National Government-in-Waiting (Transitional Government). This Revolutionary Constitution of Wset Papua a law for West Papua Transitional Government which should be organized soon by the ULMWP. And to get there, we need West Papua Parliament (PNWP) to approve and declare this constitution as the Constitution of West Papua Transitional Government.

Gen. Tabi elaborated further that West Papua should now organise herself into a “modern nation-state”. Foreign countries, with their politicians and diplomats, their leaders are playing a “wait and see” game. They agree West Papua should become a free and independent nation-state, but they are curious whether or not this 21-st nation-state is just the same as other Melanesian nation-sates? They are curious about what this new nation-state will bring to the regional stability and more importantly to climate change and global warming.

Gen. Tabi says

Yes, West Papua have the answer to regional needs today. West Papua adds values to our global needs in relation to global warming and climate change. We have the answer to how to make our South Pacific Region peaceful and harmonious, and we are the key towards a sustainable and harmonious New Guinea Island. We come with a full guarantee that New Guinea Island will be fully and legally protected as a Conservation Area, will fully implement the Kyoto-Protocols and other Internationally recognized Climate-Related agreements and conventions.

This is the key and critical time for life and living beings on this planet, and New Guinea Island is the most important contributor to the live on this planet Earth. West Papua is coming into this global political arena with a clear policy on the future of the Isle of New Guinea . This island is the host of biggest bio-diversity on Earth and house to the second largest rain forests on Earth, with its famous tropical glaciers.

Gen. Wenda stated that West Papua is a nation-state with full understanding, awareness and concentration on climatic condition, and does not only consider economic and political benefits of West Papua independence as we are in a new era of politics and global policy.

September 16, 2016 0