Honiara, Jubi – Manasye Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang juga Ketua Melanesia Spearhead Groups saat ini menjadi Ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF). Di hari pertama ia menjabat sebagai Ketua PIDF, Sogavare mengundang para pemimpin negara-negara Pasifik yang hadir dalam pertemuan PIDF di Kepulauan Solomon untuk membahas masa depan Bangsa dan Rakyat Papua.

“Masalah Papua saat ini sudah menjadi masalah bukan hanya Melanesia, tapi juga Pasifik, terutama negara-negara di Mikronesia dan Polinesia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua yang terus terjadi hingga saat ini menjadi kepedulian kami di Pasifik,”

kata Sogavare kepada Jubi, Jumat (17/7/2015) dalam satu wawancara khusus usai melakukan pertemuan dengan para pemimpin Mikronesia dan Polinesia serta kelompok masyarakat Sipil Pasifik di King Solomon Hotel, Honiara. Pertemuan ini dihadiri juga oleh pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Sogavare mengakui, ia telah berkirim surat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk membahas masalah Papua namun permintaan dalam surat tersebut ditolak. Surat tersebut dikirim olehnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Melanesia Spearhead Groups.
“Saya mengirimkan surat untuk dua hal. Pertama adalah untuk membahas masalah Papua dalam kapasitas saya sebagai ketua MSG, sebab Indonesia adalah anggota assosiasi dan Papua adalah pengamat dalam MSG. Kedua adalah meminta agar Indonesia sebagai anggota assosiasi mulai membuka diri untuk membahas masalah Papua di forum MSG. Namun kedua permintaan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari Indonesia,” ujar Sogavare.

Sikap pemerintah Indonesia ini menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki niat positif untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Papua. Meskipun pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah mengundang beberapa Duta Besar negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon datang ke Papua dan menyaksikan upaya penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia yang sedang dilakukan oleh pemerintah, MSG menurut Sogavare adalah forum yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Karena baik Indonesia maupun rakyat Papua yang diwakili oleh ULMWP ada dalam forum tersebut.

“Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun keputusan kami menerima Indonesia dan ULMWP dalam MSG adalah agar keduanya bisa mulai membahas masalah ini. Itu adalah mandat yang saya pegang sebagai ketua MSG,”

ujar Sogavare.

Sogavare juga mengaku terus menerus menerima laporan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.

“Sebelum pertemuan para pemimpin MSG dilakukan, saya menerima laporan ada 300 lebih rakyat Papua yang ditangkap karena melakukan demonstrasi memberikan dukungan kepada ULMWP. Hari ini saya juga mendapatkan laporan bahwa beberapa mahasiswa Papua di satu kota di Jawa mengalami tindakan represif bukan saja oleh aparat keamanan tapi juga oleh warga masyarakat di kota itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia?”

ungkap Sogavare.

Fakta-fakta ini menurut Ketua PIDF ini, membuat beberapa pemimpin Pasifik menaruh perhatian khusus. Para pemimpin Pasifik, lanjutnya telah sepakat untuk membawa isu Papua ini dalam pertemuan regional Pasifik.

“Para pemimpin Pasifik bertemua hari ini atas undangan saya. Kami membahas masalah bangsa dan rakyat Papua, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus menerus terjadi. Ini harus dihentikan dan menjadi tanggungjawab siapapun yang menjadi warga dunia. Bangsa dan rakyat Pasifik menyadari hal ini. Di beberapa negara Pasifik isu Papua sudah menjadi perhatian generasi muda. Maka pemerintah dan masyarakat sipil harus mulai menjalankan tanggungjawabnya,”

jelas Sogavare. (*)