Amunggut Tabi: Tinggalan Egoisme Individualis dan Mari Sepenuhnya Dukung ULMWP

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan memang “perjuangan dan pengorbanan ialah dua sisi mata uang yang satu“. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, tetapi kita harus mengajukan tiga pertanyaan penting:

  1. Pengorbanan apa yang pantas pada waktu kapan?
  2. Berapa banyak dan berapa lama pengorbanan harus kita berikan? dan
  3. Apakah pengorbanan itu dipersembahkan secara berencana ataukah sporadis?

Amunggut Tabi kembali mengajak semua pejuang dan aktivis, organisasi dan tokoh Papua Merdeka untuk belajar dari Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena, dari kesebelasan di dunia seperti Barcelona dan Mancester City.

Yang harus diperhatikan ialah “irama” dan “momentum”, karena keduanya tidak selalu sama setiap saat. Itulah sebabnya semua pihak harus sadar, bahwa irama saat ini ialah “Irama Melanesia-hood”, dan momentum saat ini ialah “momentum MSG dan ULMWP”. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk TRWP, PNWP, KNPB, AMP, DeMMAK, FNRPB, OPMRC, TPN-PB, TPN/OPM, siapapun, di manapun, semua harus memainkan peran masing-masing sesuai dengan “irama” dam “momentum” ini.

Dari sini kita tahu “pengorbanan apa yang pantas” untuk waktu ini, bukan? Kita harus berjuang, bukan dengan aksi-aksi militeristik dan premanisme politik, kita harus bermain secara elegan dan presentable kepada pentas diplomasi regional dan global. Kita harus memainkan politik ini menjadi sebuah “fashionable issue” di kawasan dan secara global.

Untuk membuatnya menjadi “fashionable” dan elegan, maka semua pihak harus “menahan diri” dan “memberikan kepercayaan sepeunuhnya kepada ULMWP untuk memainkan perannya. NRFPB, PNWP, KNPB, TPN-PB, TRWP jangan bawa diri ke sana kemari mengatasnamakan kelompok kecil lagi. Kita harus persembahkan “waktu ini, 2015-2017” untuk ULMWP agar embrio ini terbentuk menjadi telur, dan tahun-tahun berikutnya telur dimaksud menetas dan menjadi anak.

Mempersembahkan untuk perjuangan bukan hanya harga dan nyawa, dan tenaga kita, ia berarti juga “menghilangkan jejak pribadi dan organisasi kita atas nama kebersamaan untuk tujuan bersama kita”. Persembahan yang mulia, kalau demi kepentingan bersama kita berani dengan sengaja menghilangkan nama-nama, identitas dan slogan-slogan kelompok kecil.

Terlihat banyak aktivis KNPB, PNWP, TPN-PB, WPNCL dan sebagainya keluyuran melakukan wisata politik ke sana-kemari, mendukung ULMWP tetapi sebenarnya mereka membawa agenda pribadi mengobati egoisme masing-masing adalah sebuah wisata yang konyol, karena itu tidak menyehatkan buat embrio politik kita bersama: ULMWP.

Justru cara ini membunuh embrio kita, yang kita lahirkan. Kita menjadi kanibal politik, membunuh anak politik yang kita lahirkan sendiri. Itu sejarah hidup dari perjuangan Papua Merdeka, bukan? Itu wajah tokoh Papua Merdeka selama ini, bukan? Pendiri OPM menyerahkan diri, bukan? Tokoh OPM menjadi pelayan NKRI, bukan? Mendirikan OPM, lalu bubar dan mendirikan cabang-cabang OPM, bukan? Kanibalisme Politik dalam sejarah perjuangan West Papua sangat menyedihkan. Oleh karena itu surat ini kami dari TRWP sampaikan sebelum embrio ULWMP ini terlanjur dimakan mati oleh organ-organ dan tokoh-tokoh perjuangan Papua Merdeka sendiri.

Kita berulang kali melakukan Politik Bunuh Diri (commit suicidal politics) karena kita tidak tahu mengelola egoisme individualisme kita. Kita tidak sanggup mengelola keberagaman organisasi perjuangan dan suku-bangsa kita. Kita belum mampu melihat perbedaan ini sebagai modal dasar. Kita mengatasnamakan perjuangan, kita mengatasnamakan organisasi, tetapi sebenarnya yang kita lakukan ialah memupuk dan mengobati “egoisme individualis” oknum aktivis dan tokoh Papua Merdeka.

Makanya, kalau berani mengalahkan dan percaya bisa mengalahkan NKRI, maka pertama-tama “harus berani, dan pastikan sudah mengalahkan egoisme individualistik pribadi dan kelompok”. Kalau tidak, jangan coba-coba bermain di air keruh, jangan coba-coba berwisata politik seolah-olah atas nama West Papua. Karena kami dari Rima Raya New Guinea telah menjadi guru-guru perjuangan, dari pengalaman hidup pribadi dan dari pengalaman hidup organisasi perjuangan yang penuh dengan resiko pertumpahan darah dan nyawa orang Papua sendiri.

Kami berikan catatan ini karena kami sudah melihat fenomna yang menghawatirkan. Kami saksi hidup! Kami sendiri telah menjalani dan telah sanggup melewati babak gelap dan kelam dalam perjuagnan ini.

Dengan mengelola egoisme individualis yang mengatasnamakan, maka kita bisa memperpendek atau juga memperpanjang rentang waktu perjuangan Papua Merdeka. Mengapa Timor Leste yang mulai berjuang 10 tahun setelah perjuangan kemerdekaan West Papua dimulai saja sudah puluhan tahun duluan merdeka? Bukankah itu karena kita belum sanggup mengalahkan egoisme dan individualisme diri sendiri?

Untuk mengetahui berapa lama dan berapa sumberdaya, kita haruslah punya “Anggaran Belanja Perjuangan Papua Merdeka”.

Di dalam negeri kita sudah menang, di dunia maya kita sudah menang, di kawasan Melanesia kita juga sudah menang. Di Pasifik Selatan juga kita pemenang. Yang belum kita kalahkan ialah “individualisme” perseorangan dan individualisme kelompok kecil.

Seharusnya, setelah ULMWP berdiri, secara teori, begitu ULMWP diterima ke dalam keluarga besar MSG, kita semua harus serta-merta menanggalkan atribut, nama dan embel-embel organisasi kita. Kita harus menyatukan barisan, mengatur nada dan irama, mengoptimalkan momentum ini demi kemerdekaan West Papua.

Sekarang saatnya ULMWP muncul sebagai sebuah organisasi perjuangan, sebagai sebuah Lembaga Resmi menuju sebuah Pemerintahan West Papua. ULMWP harus berani membuka diri, menerima semua pihak orang Papua, baik pro-NKRI maupun pro-Papua Merdeka. ULMWP ialah wadah orang-orang West Papua, karena itu dalam kepengurusannya harus melihatkan semua orang Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di kota dan kampung maupun di hutan-rimba.

Kita harus belajar dari teladan yang telah diberikan oleh teman-teman seperjuangan kita yang kita selama ini sebuat sebagai “Kelompok-14”.  Demi kepentingan bersama, mereka secara stuktural dan sistematis telah meninggalkan atribut Bintang Empatbelas dan mendukung Bintang Satu dalam rangka agenda bersama mengusir penjajah. Tokoh Papua Merdeka dan organisasi Papua Merdeka lain harus belajar dari mereka.

Perjalanan yang pahit, sungguh pahit antara kelompok gerilyawan Pemka dibawah komado Jacob Hendrick Pray dengan Komando Markas Victoria (Marvic) di bawah komado Seth Jafeth Roemkorem telah berakhir setelah para perwira TRWP yang telah menjelma dari barisan Pemka bersama tokoh politik mereka, Dr. OPM John Otto Ondawame bersatu dan membangun WPPRO bersama barisan OPM Marvic Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senior OPM Rex Rumakiek di Port Vila, Republik Vanuatu tahun 2004 dan 2005.

Terbentuklah WPNCL, sebagai wujud dan bukti persatuan antara OPM Pemka dan OPM Victoria.

Dengan persatuan kubu gerilyawan, maka telah tiba saatnya untuk bersatu membangun harmonisasi dengan kelompok Bintang-14. Dan ULMWP ialah hasil dari harmonisasi, dan “pengorbanan nyata” dari semua pihak, terutama pengorbanan identias dan organisasi masing-masing untuk kebersamaan. Orang Papua sudah sanggup mengorbankan nyawa, harga, waktu dan identitas organisasi masing-masing demi kepentingan bersama: Papua Merdeka.

Kami dari Tentara Revolusi West Papua, sejak tahun 2000 telah memberikan mandat penuh agar bergulir sebuah proses politik dengan memberikan Surat Mandat kepada PDP dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), perjuangan lewat Free West Papua Campaign. Lebih-lebih tahun 2006, dengan pemisahan organisasi politik dan militer, maka Tentara Revolusi West Papua memfokuskan diri semata-mata untuk perjuangan dengan mengangkat senjata, menjauhkan diri dari segala bentuk dan kegiatan sipil dan politik, membatasi diri kepada memberikan dukungan moril dan doa.

Sekarang kita sudah punya ULMWP. Sekarang saatnya untuk kita masing-masing

  • mengorbankan egoisme individualis pribadi masing-masing tokoh
  • mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam rangka menyelamatkan ULMWP sebagai embrio Pemerintahan Negara West Papua.

Untuk itu, kami dari rimbaraya New Guinea, atas nama tulang-belulang, leluhur, anak-cucuk Pencipta Langit dan Bumi, menyerukan kepada semua pihak untuk

menyatukan barisan dan mendukung semua kebijakan ULMWP, mendukung dengan sepenuhnya dalam doa, dana, waktu dan tenaga.

Dikeluarkan di: Secretariat-General TRWP, MPP

Pada Tanggal: 18 Juli 2016

An. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

 

 

MSG membership for United Liberation Movement for West Papua postponed on legal technicality

The Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders’ meeting, currently being held in Honiara, Solomon Islands, yesterday deferred its decision to welcome the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as a full member of MSG until another meeting planned for Port Vila in September. The MSG says this decision was taken as the wording of MSG’s rules for membership needs to be clarified to give ULMWP, a liberation movement, the same membership status as MSG founding member (and fellow liberation movement), Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) of New Caledonia.

MSG associate, Indonesia, the colonial occupier of West Papua, opposes ULMWP joining the MSG, and is currently supported by only two out of the five founding members of MSG, Fiji and Papua New Guinea.

The majority of the founding members of MSG – Vanuatu, FLNKS and Solomon Islands – support full membership for the West Papua liberation movement, as do the majority of the population of all MSG countries.

PNG PM Peter O’Neill, who has been a vocal supporter of Indonesia, is currently fighting for his political life as his government faces a vote of no-confidence in PNG’s parliament.

O’Neill has also come under attack from former Prime Minister of PNG, Grand Chief Sir Michael Somare, for opposing West Papuan independence in defiance of the overwhelming support of PNG’s people for the decolonisation of the other half of the island of New Guinea, where he says “our ancestors roamed freely over our shared land and sea for centuries prior to colonial and Christian interventions”.

Here’s the full text of the MSG’s statement on the decision:

Leaders agreed to defer the consideration of the application for full membership by ULMWP until membership criteria and guidelines are further developed by the Sub-Committee on Legal and Institutional Issues (SCLII), considering fundamental principles, political aspirations, and principles of international law and to be completed end of September 2016.

Leaders did not reach consensus and directed the SCLII to undertake further review on:

(i) the revised application Procedures, Criteria, and Participatory Rights and Obligations of an Observer and an Associate Member to the MSG.

(ii) the new membership guidelines for full membership to the MSG.

Leaders agreed to meet in Port Vila, Vanuatu before the end of September 2016.

Honiara MSG Leaders’ Summit Ends with Approval of Various Key Resolutions

By PM Press – July 15, 2016

Flags of Melanesian States
Flags of Melanesian States

The Melanesian Spearhead Group (MSG) Special Leaders’ Summit in Honiara concluded yesterday with the reaching of a number of key decisions on issues of interest to the Melanesian sub-regional bloc.

The meeting was chaired by the Solomon Islands Prime Minister, Hon Manasseh Sogavare and leaders in attendance included Prime Minister, Hon Frank Bainimarama of Fiji, Prime Minister, Hon Charlot Salwai of the Republic of Vanuatu, Papua New Guinea Foreign Affairs and Immigration Minister, Hon Rimbink Pato and Spokesman of New Caledonia’s Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Mr Victor Tutugoro.

The key decisions reached were based on issues of discussion were submitted by the MSG pre-summit Foreign Ministers’ Meeting (FMM) also held in Honiara one day ahead of the Leaders’ Summit and they are as follows:

  • Approval of the appointment of the former Fiji diplomat, Ambassador Amena Yauvoli as Director General of the MSG Secretariat;
  • Approval in principle the establishment of the Police Ministers’ Meeting, noting the need for further consultation by some members;
  • Directing of the MSG Secretariat to expand the consultation process on the MSG Humanitarian and Emergency Response Coordinating Centre (HERCC) and identify cost implications of consultations on the HERCC and also the Sub-Committee on Security to meet and formulate the HERCC Regional Response Strategy and Action Plan;
  • Deferral of the consideration of application for full MSG membership by the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) until membership criteria and guidelines are further developed by the Sub-Committee on Legal and Institutional issues, considering fundamental principles, political aspirations and principles of international law and to be completed before end of September 2016;
  • Approval of the dissolution of the Melanesian Solutions Limited (MSL), the business arm of MSG;
  • Tasking of the Interim MSL Board to reimburse the shareholders’ contribution in consultation with the MSG Secretariat;
  • Tasking of the MSG Secretariat to report back to the members on the actions undertaken;
  • Noting of an update by the FLNKS on behalf of the FLNKS and the New Caledonian Government regarding the Melanesian Games and regretfully informed members of their inability to host the Games in October 2016;
  • Thanking of the MSG FMM Chair, Hon Milner Tozaka, Minister of Foreign Affairs and External Trade of Solomon Islands of the Report of the FMM that was held on 13th July 2016 at the Heritage Park Hotel in Honiara, Solomon Islands. The Leaders did not reach consensus and directed the Sub-Committee on Legal and Institutional Issues to undertake further review on the Revised Application Procedures, Criteria and Participatory Rights and Obligations of an Observer and an Associate Member to the MSG appended as Annex I and the New Membership Guidelines for Full Membership to the MSG appended Annex II;
  • Agreeing on the Trade Ministers’ Meeting Report of May 2016 as tabled by the TMM Chair, Hon Milner Tozaka, Minister of Foreign Affairs and External Trade of Solomon Islands. They congratulated Hon Tozaka and the MSG Trade Ministers for their meeting outcome in concluding negotiations on the new MSG Trade Agreement;
  • Agreeing to fulfill respective national processes in member countries before signing the MSG Free Trade Agreement; and
  • Agreeing that they meet in Port Vila, Vanuatu before end of September 2016.

The two-day Leaders’ summit programme was compounded into a one-day event, as Prime Minister Bainimarama had to return to Fiji early to attend a national event requiring his presence.

 

ULMWP Menerima Keputusan MSG

Penulis: Eben E. Siadari 20:59 WIB | Senin, 18 Juli 2016

HONIARA, SATUHARAPAN.COM – Kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan pihaknya menerima keputusan organisasi sub-regional, Melanesian Spearhead Group (MSG), yang menunda pemberian status anggota penuh kepada mereka.

Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, mengatakan, kendati ada pihak yang menganggap ini merupakan taktik mengulur-ulur waktu, pihaknya mengakui para pemimpin dan pejabat MSG lebih menyoroti isu-isu teknis.

Pada KTT MSG Kamis lalu para pemimpin MSG telah sepakat untuk menunda menyetujui aplikasi ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh, sampai kriteria dan pedoman keanggotaan MSG dikembangkan lebih lanjut.

“Kami ingin berterima kasih kepada para pemimpin Melanesia dan kepada ketua serta Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang telah membahas dan memfasilitasi aplikasi bagi keanggotaan penuh. Walaupun kecewa, kami tetap optimistis aplikasi kami akan dibahas lagi pada bulan September di Port Vila, Vanuatu,” kata dia, sebagaimana diberitakan oleh solomonstarsnews.com.

Ia mengatakan masalah yang disorot oleh para pemimpin MSG bersifat teknis, dan ULMWP berharap aplikasi itu dibahas pada bulan September.

“Kami menyerukan kepada rakyat kami di Papua, keluarga Melanesia dan Pasifik kami, dan pendukung global untuk melihat keputusan ini bukan kekalahan tetapi sebagai kemajuan untuk peningkatan proses di dalam MSG,”

kata dia.

Wenda mengucapkan terima kasih kepada rakyat Papua dan Pasifik atas dukungan yang besar, dan menekankan perlunya dukungan lainnya menuju KTT khusus pemimpin MSG September mendatang.

“Kami, ULMWP, tidak akan melangkah sampai sejauh ini jika bukan untuk rakyat akar rumput dan dukungan pemimpin Pasifik dan kami menyerukan dukungan lebih karena kami bekerja menuju pembentukan suara politik bagi rakyat kami dari Papua,”

kata dia.

Sementara itu Ketua MSG, Manasseh Sogavare, mengatakan proses untuk pemberian status anggota penuh kepada ULMWP belum usai.

Menurut dia, tertundanya pemberian status keanggotaan itu terkait dengan isu legal.

Oleh karena itu, Sub Komite Hukum dan Institusi MSG bekerja keras untuk meninjau dan mengubah persyaratan keanggotaan MSG.

Menurut dia, KTT khusus MSG di Vanuatu pada bulan Desember akan kembali membahas permohonan ULMWP.

“Ini belum selesai,” kata dia, sebagaimana disiarkan oleh Solomon Islands Broadcastiong Corporation.

Ia berharap Sub Komite MSG sudah menyelesaikan kriteria itu pada bulan September mendatang.

Beberapa hal yang akan ditinjau dan dirumuskan lagi oleh Sub Komite itu adalah mengenai prinsip-prinsip dasar, aspirasi politik dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Namun, Indonesia yang selama ini menolak keberadaan ULMWP sebagai perwakilan rakyat Papua, dengan tegas mengatakan tidak ada tempat bagi ULMWP di MSG.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP di masa mendatang di MSG,” kata ketua delegasi RI ke KTT Honiara, Desra Percaya.

Namun dia mengakui bahwa KTT bersepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu.

“Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG,”

kata Desra Percaya.

Editor : Eben E. Siadari

Vanuatu says West Papua Let down By MSG

PinaNews – 10:24 pm GMT+12, 14/07/2016, Vanuatu

Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai says the Melanesian Spearhead Group (MSG) has failed the people of West Papua.

The MSG last night deferred a decision on awarding full membership to the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) until a new meeting can be held in September.

The delay is meant to allow the MSG Secretariat to further develop its membership criteria.

“Vanuatu gravely regrets the deferral of the admission of ULMWP on the matter of criteria, a clear sign that officials and the secretariat fell short in carrying out their duties consistent with the fundamental founding principles of this eminent organisation for Melanesians,” said Prime Minister Salwai.

Vanuatu led the push to have the ULMWP’s status upgraded, despite stiff opposition from Indonesia which said such a move would undermine its national sovereignty.

“Vanuatu has always believed that other Melanesians are ready to be admitted into the MSG family,” says Salwai. “Vanuatu is adamant that being Melanesians, they should not be subject to any form of criteria.”

The Prime Minister has offered to host Melanesian leaders in September to ensure the issue is finally tackled.

SOURCE: PASIFK NEWS/PACNEWS

ULMWP accepts MSG decision and calls for greater support of West Papua

BY: Anonymous 16:00, July 17, 2016, Pacific Loop

The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) remains positive despite the Melanesian Spearhead Group’s (MSG) decision to defer its application for full membership.

ULMWP spokesperson, Benny Wenda, said this could be seen as a delay tactic but ULMWP acknowledges the technical issues highlighted by the leaders and senior officials of the MSG.

The MSG special leaders’ summit on July 14, in the Solomon Islands, had agreed to defer the consideration of the application for full membership by ULMWP until membership criteria and guidelines are further developed.

“We want to thank our Melanesian leaders and the chair and Prime Minister of the Solomon Islands for discussing and facilitating our application for full membership. Though disappointed, we remain optimistic to see our application further discussed in September in Port Vila, Vanuatu,” said Wenda.

“We call on our West Papuan people, our Melanesian and Pacific families, and global supporters to view the current decision of our leaders not as defeat but as progress to improving processes within the MSG.”

Wenda thanked the people of West Papua and the Pacific for the tremendous support, stressing the need for more support within Melanesia and the Pacific as MSG works towards September’s special leaders’ summit in Vanuatu.

“We the ULMWP would not come this far if it wasn’t for the grassroots and Pacific leadership support and we call for more support as we work towards establishing a political voice for our people of West Papua.”

ULMWP secretary general, Octovianus Mote, added that West Papuans are Melanesians and our issues of human rights abuse and self-determination must be rightfully addressed in the Pacific and not on Indonesia’s terms.

(Solomon Islands solidarity for West Papua marching the streets of Honiara during the MSG meet last week.)

Disagreements on West Papua membership to MSG

4:24 pm GMT+12, 17/07/2016, Solomon Islands

MSG and ULMWP Leaders
MSG and ULMWP Leaders

Disagreements remain among leaders of the Melanesian Spearhead Group (MSG) on the issues of West Papua’s full membership even though an agreed communiqué stated that the deferral was a secretarial issue.

Since the agreed communiqué from the MSG special leaders’ summit in Honiara was announced publicly, leaders from the Solomon Islands, Vanuatu, and Kanak National Socialist Liberation Front (FLNKS) have publicly disagreed with the outcome, saying the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) deserves full membership to the MSG.

In respective interviews with PACNEWS, Prime Minister Manasseh Sogavare (Solomon Islands), Prime Minister Charlot Salwai (Vanuatu), Victor Tutugoro (FLNKS), said they support the aspirations for the self-determination of the people of West Papua and the full membership of ULMWP to the MSG.

Vanuatu’s Prime Minister, Charlot Salwai, said the issue of membership, in particular the discussions of the membership of Melanesians of West Papua through the ULMWP as a full Member into the Melanesian family is a long time cry by Melanesians around the world including my country.

“Admitting ULMWP or Melanesians into the MSG should be the same basis for admitting the Kanaky through the FLNKS. Vanuatu has always believed that other Melanesians are ready to be admitted into the MSG family,”

said Prime Minister Salwai.

He said Vanuatu is adamant that being Melanesians they should not be subject to any form of criteria.

“We want meaningful dialogue and we can only do this when we are together. Vanuatu therefore gravely regrets the deferral of the admission of ULMWP on the matter of criteria, a clear sign that officials and the secretariat fell short in carrying out their duties consistent with the fundamental founding principles of this eminent organisation for Melanesians.”

FLNKS Spokesperson, Victor Tutugoro, shared similar sentiments, saying that all Melanesians deserved similar treatment at the MSG and as leaders there is a responsibility to protect and give voice to Melanesians in West Papua.

Tutugoro said he was not pleased with the deferral, stressing that there is a great need to support ULMWP’s political recognition at the MSG, thus, it would strengthen its political aspirations at the international level such as the UN.

“We Kanaky people were granted membership in a similar struggle to our brothers and sisters in West Papua and we feel that the same should be given to West Papuans as they are rightfully Melanesians and they need our Melanesian leaders support.”

Meanwhile, Fiji’s Foreign Affairs Minister, Ratu Inoke Kubuabola, while speaking on behalf of the Fiji government said Fiji respects the sovereignty of the people and government of Indonesia.

“We as the MSG must always respect the sovereignty of all member or associated countries of the MSG. To do otherwise would undermine the premise of the MSG. Because only through respect of sovereignty and commitment to dialogue can we reach mutual understanding,” said Ratu Inoke.

SOURCE: PACNEWS

Indonesia Moves To Isolate West Papua From MSG

 Pacifik.news – By Adam Boland – July 16, 2016

Indonesia is confident the West Papua independence movement will never be granted full membership to the Melanesian Spearhead Group (MSG).

Melanesian leaders debated the issue on Thursday in Honiara but delayed making a decision until September so that more clarity could be provided about membership criteria.

Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai says he “gravely regretted” the deferral and has vowed to keep fighting for the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

But Indonesia’s Deputy Foreign Minister Desra Percaya believes the MSG will never give full membership to a “separatist movement”.

“The active participation and intensive lobbying by the Indonesian delegation, which also included representatives from five provinces, Maluku, North Maluku, East Nusa Tenggara, Papua and West Papua, has convinced MSG leaders not to accept the ULMWP’s membership application,” he says.

That “intensive lobbying” from Jakarta means Papua New Guinea and Fiji are likely to maintain their opposition to the ULMWP’s bid. Both countries say they respect the sovereignty of Indonesia.

Economic incentive

Mr Percaya says the Melanesian region stands to benefit economically from closer ties to Indonesia.

“The combined GDP of Southeast Asian countries is US$2.6 trillion with a population of approximately 622 million people,” he says. “Almost a quarter billion of this population live in Indonesia, including the 11-million strong Melanesian population.”

The ULMWP says it remains committed to securing full membership of the MSG and doesn’t believe the deferral means Indonesia has got its way.

Sogavare : Saat Ini Isu Papua Adalah Isu Pasifik

Honiara, Jubi – Manasye Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang juga Ketua Melanesia Spearhead Groups saat ini menjadi Ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF). Di hari pertama ia menjabat sebagai Ketua PIDF, Sogavare mengundang para pemimpin negara-negara Pasifik yang hadir dalam pertemuan PIDF di Kepulauan Solomon untuk membahas masa depan Bangsa dan Rakyat Papua.

“Masalah Papua saat ini sudah menjadi masalah bukan hanya Melanesia, tapi juga Pasifik, terutama negara-negara di Mikronesia dan Polinesia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua yang terus terjadi hingga saat ini menjadi kepedulian kami di Pasifik,”

kata Sogavare kepada Jubi, Jumat (17/7/2015) dalam satu wawancara khusus usai melakukan pertemuan dengan para pemimpin Mikronesia dan Polinesia serta kelompok masyarakat Sipil Pasifik di King Solomon Hotel, Honiara. Pertemuan ini dihadiri juga oleh pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Sogavare mengakui, ia telah berkirim surat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk membahas masalah Papua namun permintaan dalam surat tersebut ditolak. Surat tersebut dikirim olehnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Melanesia Spearhead Groups.
“Saya mengirimkan surat untuk dua hal. Pertama adalah untuk membahas masalah Papua dalam kapasitas saya sebagai ketua MSG, sebab Indonesia adalah anggota assosiasi dan Papua adalah pengamat dalam MSG. Kedua adalah meminta agar Indonesia sebagai anggota assosiasi mulai membuka diri untuk membahas masalah Papua di forum MSG. Namun kedua permintaan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari Indonesia,” ujar Sogavare.

Sikap pemerintah Indonesia ini menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki niat positif untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Papua. Meskipun pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah mengundang beberapa Duta Besar negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon datang ke Papua dan menyaksikan upaya penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia yang sedang dilakukan oleh pemerintah, MSG menurut Sogavare adalah forum yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Karena baik Indonesia maupun rakyat Papua yang diwakili oleh ULMWP ada dalam forum tersebut.

“Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun keputusan kami menerima Indonesia dan ULMWP dalam MSG adalah agar keduanya bisa mulai membahas masalah ini. Itu adalah mandat yang saya pegang sebagai ketua MSG,”

ujar Sogavare.

Sogavare juga mengaku terus menerus menerima laporan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.

“Sebelum pertemuan para pemimpin MSG dilakukan, saya menerima laporan ada 300 lebih rakyat Papua yang ditangkap karena melakukan demonstrasi memberikan dukungan kepada ULMWP. Hari ini saya juga mendapatkan laporan bahwa beberapa mahasiswa Papua di satu kota di Jawa mengalami tindakan represif bukan saja oleh aparat keamanan tapi juga oleh warga masyarakat di kota itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia?”

ungkap Sogavare.

Fakta-fakta ini menurut Ketua PIDF ini, membuat beberapa pemimpin Pasifik menaruh perhatian khusus. Para pemimpin Pasifik, lanjutnya telah sepakat untuk membawa isu Papua ini dalam pertemuan regional Pasifik.

“Para pemimpin Pasifik bertemua hari ini atas undangan saya. Kami membahas masalah bangsa dan rakyat Papua, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus menerus terjadi. Ini harus dihentikan dan menjadi tanggungjawab siapapun yang menjadi warga dunia. Bangsa dan rakyat Pasifik menyadari hal ini. Di beberapa negara Pasifik isu Papua sudah menjadi perhatian generasi muda. Maka pemerintah dan masyarakat sipil harus mulai menjalankan tanggungjawabnya,”

jelas Sogavare. (*)

ULMWP Sebagai Anggota Peninjau Sudah Cukup, Jangan Minta Banyak Sebelum Benahi Diri

Kembali dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP) lewat Secretary-General, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“para fungsionaris ULMWP, KNPB dan PNWP, jangan terlalu panas-panash tahi ayam, tinggalkan cara main kampungan yang mau makan cepat-cepat sebelum masak betul.”

Lewat Surat Singkat yang telah dikirim, kali ini lewat Kurir dari MPP TRWP per hari ini, TRWP menyatakan,

Terima apa yang sudah diberikan Tuhan. Syukuri dan rawat apa yang sudah ada di tangan. Jangan biasakan diri seperti bangsa Israel di padang Gurun menuju Tanah Kanaan, yang tiap hari terus menuntut Tuhan, padahal Tuhan telah berikan apa yang mereka perlukan, tepat waktu, tepat porsi, tepat menurut kesanggupan bangsa yang akan menanggung segala berkat Tuhan.

Pesan dari Panglima Tertiggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda dikutip dalam surat ini berbunyi:

Kita ini mau bikin negara. Anak-anak jangan terbiasa dan sampai mati jadi aktivis trus. Kita sudah menjadi anggota MSG, itu penonton, peninjau, setengah, penuh, tidak masalah, kita sudah diterima sebagai keluar besar ras Melanesia. Itu sudah cukup! Yang harus dilakukan sekarang mentuntut MSG untuk mendapatkan anggota penuh. Itu terlalu emosional, Anak-anak jangan berpikir seperti orang tua. Kita mau bikin negara, jadi orang-orang ULMWP itu bicara harus sebagai Pejabat Negara, bukan sebagai aktivis, bukan sebagai pejuang Papua Merdeka tetapi sebagai Pejabat Negara West Papua.

Cara berpikir, cara bertindak, cara kalimat disusun, cara kata-kata dipilih, cara berpakaian, semua harus disesuaikan. Ketua KNPB, ketua PNWP, pejabat ULMWP jangan muncul dengan pakaian-pakaian preman, milisi atau jangan bicara seperti aktivis. Tunjukkan jatidiri, “kalian bisa bernegara, bukan hanya berjuang untuk bernegara”.

Selanjutnya surat ini juga mengutip ucapan dalam Bahasa Lani dari Gen. Wenda,

Ap yabu yonggo pegatak woge inok, inogonda wopinuk, yi wa yipinuk, lago lakwe menggarak kwe, kit kinandogon wupagai-peram pagagi ekwe ti kinenggali o. Wim muk wakorak aret me, kinayum-kinobangge pipak yirino. Alla onggo yo’niragarak, muk anggota peninjauh agarak ti aret me, kit enege parlemen mendek nogo menat-menat kit yabu eriyak paga ari waga ti. Kinone liru paga, facebook paga, eyongga me, kaganit nogwe ti paga arigin lek. Time enege mbulogwe mengga’nom. Kinene kinogonda warogo, wone mbaninip, lago larigin, tamban erinip, puasa erinip.

Negara ekwe menggarak nogo li’luk la’luk erinip, kinoba lengge yi worawak. Muk MSG unggogwe nogorik Bintang Kejora muk nagakorak kwe, kit kinebe erom nonggweme, airport paga, acara ekwe me, yumunggok enege komole mendek inayum yikop ti. Kinenggali lek a? Ap yabu yonggo pogo’ndak inaruk konembinuk wogwe ti kiniki aninggin lek a? Kinenggali o!!!

Menutup isi surat yang dimonopoli versi Bahasa Lani ini Ge. Tabi menyatakan bahwa langkah-langkah ke dalam West Papua harus dilakukan, bukan selalu menuntut negara-ngara Melanesia berbuat sesuatu, tetapi orang West Papua sendiri harus mengambil langkah-langkah yang jelas untuk membentuk negara.

Semua kebiasaan, tindakan, pola pikir, periaku, kata-kata seperti aktivis harus dihentikan, dan sekarang kita muncul sebagai pejabat negara. Belajar dari contoh Jasser Arafat sebagai Ketua dari Palestinian Liberation Organisation (PLO), dan ikuti langkah itu.

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny