Arkilaus Baho: Selamat! Papua di Terima Sebagai Anggota MSG

Kompasiana.com – Selamat kepada West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang telah bersusah payah meyakinkan anggota Melanesian Sperhead Grub untuk menerima tawaran. secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.

Hasil KTT ke-19, dimulai pada tanggal 18 Juni 2013 dan puncaknya pada tanggal 20-21, diantaranya; MENYETUJUI: bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG. MENYETUJUI: bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok. MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan MENYETUJUI: roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup: a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia. b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan. c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL.

Komunike ini ditandatangani oleh kelima pemimpin negara-negara Melanesia, masing-masing Victor Tutugoro (FLNKS), Veroqe Bainimarama (Fiji), Leon Dion (Papua New Guinea), Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon) dan Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu). Penandatangan ini dilakukan di Escapade Resort, Noumea, 21 Juni 2013.

Pemerintah Indonesia pun tak terlalu merisaukan keanggotaan Papua Barat pada forum MSG. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.

Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia. Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.

MSG juga memastikan sebuah referendum bagi rakyat Kaledonia. Presiden Kaledonia Baru, Harold Marthin, dalam sambutannya pada acara pembukaan Melanesia Sparehead Group mengatakan pada awalnya, tidak semua rakyat Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dalam MSG karena sejarah persaingan di Pasifik, yang mengakibatkan adanya rivalitas pada kelompok masyarakat Melanesia. Namun mereka bekerja keras untuk meninggalkan trauma sejarah itu.

Pada tahun 2014 nanti rakyat Kaledonia baru akan mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah rakyat Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Perancis atau berdiri sebagai sebuah negara independen, akan ditentukan oleh referendum tersebut.

Mr. Harold Marthin menambahkan, dirinya bersama pimpinan FLNKS, organisasi yang memotori permintaan referendum Kanaky menyambut kedatangan para pemimpin negara Melanesia, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketegangan atau upaya untuk menghambat hubungan antara sesama komunitas Melanesia demi kemakmuran rakyat Melanesia. Saya yakinkan pada anda semua, para pemimpin bahwa rakyat Kaledonia Baru memiliki pandangan positif dari tindakan pemerintah Kaledonia Baru bersama FLNKS.

Prestasi MSG dibawah kepemimpinan lama, menurut ketua MSG yang juga perdana mentri negara Fiji Commodore Frank Bainimarama mengatakan, selama masa kepemimpinannya dia telah meletakkan dasar dasar perubahan bagi negara Melanesia. Meletakkan dasar untuk pasukan pemelihara perdamaian regional Melanesia adalah salah satu prestasi puncak MSG di bawah pimpinan dua tahun nya. Secara resmi menyerahkan kepemimpinan kepada juru bicara Kaledonia Baru dari gerakan FLNKS, Victor Tutugoro, pada KTT para pemimpin MSG 19 di Noumea.

The Commodore mengatakan MSG telah berbuat banyak untuk bisa dibanggakan dalam beberapa tahun terakhir. “Prestasi nyata telah dibuat dalam bidang kerjasama kepabeanan dan biosekuriti, perikanan dan pelestarian budaya. Kami telah berkomitmen untuk kerjasama regional antara lembaga penegak hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional, departemen operasi penjaga perdamaian telah dibentuk di sekretariat MSG untuk membantu membentuk unit penjaga perdamaian MSG. Frank Bainimarama mengatakan masih banyak tantangan untuk MSG untuk mengatasi dan bahwa laporan oleh Eminent Persons Group akan membantu memetakan arah masa depan MSG. Selamat

Di Sunting dari laporan jurnalis Papua, Pasifik dan Delegasi WPNCL

June 27, 2013 0

“Selamat!” dan “Sukses!” WPNCL!, Syukur Bagimu Tuhan!

English: Organisesi Papua Merdeka Català: Orga... — English: Organisesi Papua Merdeka Català: Organisesi Papua Merdeka (Photo credit: Wikipedia)

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda lewat Secretary-General Lt. Gen. Amunggut Tabi dengan ini menyampaikan

Selamat

dan

Sukes

serta memanjatkan

Syukur Bagi Tuhan!

atas keberhasilan lobi politik dan diplomasi di wilayah Melanesia yang telah menghasilkan tonggak sejarah penting bagi perjuangan bangsa Papua untuk memperoleh kemerdekaan di luar NKRI.

Hari ini telah tercatat dalam Sejarah Perjuangan Papua Merdeka sebuah peristiwa penting dalam riwayat perjuangan bangsa Papua bahwa negara-negara Melanesia kini mengakui “eksistensi” dan “hak-hak” orang Papua sebagai etnik Melanesia. Hasil ini telah menjadi gerbang kepada isu-isu dan langkah-langkah tindak lanjut yang pasti akan menguntungkan perjuangan Papua Merdeka.

Di samping itu dengan ini Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolutionary Army) dengan ini menghimbau agar WPNCL tidak berupaya melibatkan sayap militer perjuangan Papua Merdeka untuk melibatkan diri secara aktiv atau tidak aktiv dalam kegiatan-kegietan diplomasi dan politik di mana saja demi menjaga konsistensi dan kesinambungan perjuangan kita.

Pengakuan eksistensi, jatidiri dan hak orang Papua sebagai kaum Melanesia oleh negara-negara merdeka di kawasan Melanesia ini telah menjadi tonggak sejarah penting menyusul pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Kota Oxford, Inggris Raya baru-baru ini.

Untuk itu kami dari rimbaraya New Guinea mengucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Pencipta, Pelindung dan Penentu Nasib bangsa Papua.

Atas nama benda-benda, tumbuhan, hewan, makhluk roh, moyang dan anak-cucu, yaitu demi sang Khalik Langit dan Bumi.

Dikeluarkan di : Markas Pusat Pertahana

Pada tanggal : 21 Juni 2013

Pangima Tertinggi Komando Revolusi,

an.

Amunggut Tabi, Lt. Gen.

BRN: A. 01867

June 21, 2013 1

WPNCL Resmi Diundang oleh FNLKS untuk Hadir di KTT MSG

Jayapura, 06/06 (Jubi) – Undangan tersebut menjadi sebuah langkah penting dalam sejaran Papua Barat sejak tahun 1961.

Front de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS), Kelompok pro kemerdekaan Kaledonia Baru, yang akan menyelenggarakan KTT Melanesia Sparehead Group (MSG) di Noumea, Kaledonia Baru, bulan Juni ini, secara resmi telah mengundang West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) untuk hadir dalam event negara-negara Melanesia tersebut.

Ketua Asosiasi Pembebasan Papua Barat di Vanuatu, Pendeta Alan Nafuki, mengatakan undangan ini merupakan langkah penting.

“Saya rasa ini adalah salah satu langkah besar dalam sejarah Papua Barat sejak 1961. Dan yakin ini adalah jawaban, jawaban dari perjuangan kita bersama-sama, jawaban anak Tuhan yang telah berdoa selama bertahun-tahun lamanya, saya sangat bangga dengan itu,” kata Pastor Nafuki (06/06) pada RNZI.

Di tempat terpisah, Juru bicara FLNKS, Victor Tutugoro, kepada PACNEWS mengatakan mereka juga telah bertemu Konsul Indonesia di Noumea untuk membicarakan posisi mereka di Papua Barat.

Dalam pertemuan puncak, negara-negara Melanesia ini para pemimpin MSG diharapkan akan memutuskan permintaan keanggotaan formal oleh WPNCL. (Jubi/Victor Mambor)

Sumber: Penulis : Victor Mambor | 21:36, Editor | June 6, 2013, TabloidJubi.com

June 7, 2013 0

Ras Melanesia Tak Boleh Menerima Begitu Saja !

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (Fisip-Uncen) Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, semua orang Papua Ras Melanesia tidak boleh menerima begitu saja perubahan UU Otsus ke UU Pemerintahan Papua yang inkonstitusional dalam prosesnya, karena tidak sesuai dengan amanat UU Otsus Papua. Disamping pula sebelum adanya dialog damai dan bermartabat antara Jakarta dengan Papua, karena agenda dialog juga bicara soal evaluasi Otsus Papua.

“Saya ajak tolak karena seluruh pasal-pasal regulasinya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi khusus seorang staf kepresidenan,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Selasa, (4/6).

Dengan demikian, tim asistensi yang dibentuk Gubernur Papua untuk menyiapkan drafting Otsus Plus usulan masyarakat Papua akan kembali mubasir dan mengaburkan uang rakyat Papua dengan percuma. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, RUU Pemerintahan Papua tetap dipaksakan untuk segera di Papua.

Menurutnya, UU Pemeritahan Papua sesungguhnya tidak bertujuan mensejahterakan orang Papua, tetapi lebih bertujuan menyelamatkan kepentingan kapitalis ekonomi dan politik global Amerika Serikat dan Australia melalui kaki tangan mereka yakni Pemerintah Indonesia di wilayah selatan khususnya di perbatasan RI-PNG yang hari ini wilayah perbatasan ini telah mengagetkan dunia, karena ditemukan cadangan sumber daya alam (SDA) terbesar di dunia seperti emas, tembaga, batu bara, bahan-bahan tambang mineral lainnya dan ThThorium.

“Wilayah perbatasan ini telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan Negara-negara APEC dan Negara-negara kekuatan ekonomi baru seperti China dan Jepang serta Korea Selatan untuk saling memperebutkan hak mengeksploitasi SDA yang ada di perbatasan RI-PNG tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, saat ini APEC mulai terusik dengan terbentuknya blok ekonomi dan perdagangan bersama Negara-negara serumpun Melanesia atau Melanesia Spearhead Groups (MSG). China hadir sebagai sponsor utama MSG dan kondisi ini semakin menakutkan Amerika Serikat karena dalam situasi yang bersamaan, kelompok masyarakat Papua yang berjuang di luar negeri, khususnya di wilayah pasifik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua, telah membentuk lembaga politik yang bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk mendaftarkan diri Papua sebagai anggota sah MSG dalam forum MSG di Nomea, Kaledonia baru pada Juni 2013 mendatang.

Menurutnya, apabila Papua sudah masuk menjadi anggota MSG, keuntungan bagi orang Papua pun, kalau WPNCL sudah terdaftar di keanggotaan MSG, maka kedudukan WPNCL di Tanah Papua akan memiliki posisi tawar yang kuat dengan pemerintah pusat dan pihak investor asing. Keberadaan WPNCL akan memiliki bargaining position yang cukup kuat untuk menentukan siapa yang boleh berinvestasi dan tidak boleh berinvestasi.

“China akan mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang kuat untuk ikut terlibat dalam pertarungan perebutan pengaruh ekonomi di perbatasan RI-PNG, apabila Papua masuk dalam anggota MSG. Jadi kita harus rakyat Papua cerdik merespon dengan baik posisi Papua ada dimana dalam perabutan lahan ekonomi di pasifik,” jelasnya.

“Selama ini rakyat Papua sebagai pemilik SDA hanya dijadikan penonton dari eksploitasi tambang yang dilakukan PT.Freeport di Timika dan PT.Aneka Tambang di Yahukimo yang mana salah satu komisionernya adalah Felix Wanggai selaku Staf Khusus Presidenan SBY, perusahaan mineral ini adalah wakil Kapitalis Global Amerika dan Australia di Papua, mereka terusik kepentingan ekonominya selama ini dengan adanya upaya masyarakat Papua sebagai bagian anggota sah blok ekonomi MSG,” sambungnya.

Oleh sebab itu, melalui UU Pemerintahan Papua atau draf Otsus plus itu diharapkan mereka masih biasa mempertahankan dominasi ekonomi mereka di Papua dan pasifik serta menghambat Papua masuk menjadi anggota ekonomi MSG. Karena itu semua orang papua harus terbuka pikirannya dan mari mendukung Papua masuk dalam blok perdagangan ekonomi Negara-negara serumpun malanesia dan tolak diterapkannya UU Pemerintahan Papua sebelum pemerintah pusat datang duduk berbicara dengan orang Papua dalam forum dialog Jakarta-Papua. (nls/don/l03)

Sumber: Rabu, 05 Jun 2013 06:22, Binpa

June 7, 2013 0

WPNCL Resmi Diundang Oleh FNLKS Untuk Hadir Di KTT MSG

Jayapura – Undangan tersebut menjadi sebuah langkah penting dalam sejaran Papua Barat sejak tahun 1961.

Ketua Asosiasi Pembebasan Papua Barat di Vanuatu, Pendeta Alan Nafuki, mengatakan undangan ini merupakan langkah penting.

“Saya rasa ini adalah salah satu langkah besar dalam sejarah Papua Barat sejak 1961. Dan yakin ini adalah jawaban, jawaban dari perjuangan kita bersama-sama, jawaban anak Tuhan yang telah berdoa selama bertahun-tahun lamanya, saya sangat bangga dengan itu,”

kata Pastor Nafuki (06/06) pada RNZI.

Di tempat terpisah, Juru bicara FLNKS, Victor Tutugoro, kepada PACNEWS mengatakan mereka juga telah bertemu Konsul Indonesia di Noumea untuk membicarakan posisi mereka di Papua Barat.

Dalam pertemuan puncak, negara-negara Melanesia ini para pemimpin MSG diharapkan akan memutuskan permintaan keanggotaan formal oleh WPNCL. (Jubi/Victor Mambor)

June 6, 2013,21:36,TJ

June 6, 2013 0

Status WPNCL Di MSG Mungkin Akan Ditentukan Lewat Voting

Kantor pusat MSG di Port Villa, Vanuatu (Dok MSG)

Jayapura – Keputusan akan diambil dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) Summit Juni mendatang. Selain topik lingkungan dan relasi MSG dengan Forum Kepulauan Pasifik, proposal WPNCL juga menjadi topik hangat menjelang pertemuan tersebut.

Peter Forau, Direktur MSG kembali menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam MSG Summit nanti adalah proposal WPNCL untuk masuk MSG dengan status pengamat.

“Para pemimpin telah menyatakan dukungan mereka untuk Papua Barat (WPNCL). Tapi kami berharap diskusi tentang ini bisa terjadi nanti.”

kata Forau kepada Jubi (24/05). Forau yakin, mereka akan melewati voting dalam menentukan status WPNCL nanti.

“Papua Barat sudah diterima secara informal. Ini akan diformalkan di Kaledonia Baru.”

lanjut Forau.

Namun tidak demikian dengan para pengamat politik Pasifik. Pengamat politik di Pasifik melihat perjuangan WPNCL untuk mendapatkan status pengamat atau penuh masih cukup berat. Dr. Ratuva, seorang peneliti Fiji dari Pusat Studi Pasifik Universitas Auckland mengatakan Fiji dan Papua New Guinea (PNG) memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan ASEAN, dimana Indonesia adalah anggota yang memiliki kekuatan besar di kumpulan negara-negara Asia Tenggara ini. Menurut Dr. Ratuva, jika Papua Barat menjadi anggota MSG adalah langkah yang baik menuju solidaritas Melanesia, tetapi MSG perlu mempertimbangkan bagaimana Indonesia akan bereaksi. Indonesia mungkin sulit untuk “membujuk” MSG, namun akan menunjukkan kekuasaannya di tempat lain.

“Indonesia, bisa menghalangi ASEAN dalam kerjasama ekonomi dengan negara-negara MSG. Tapi, ASEAN bukan hanya Indonesia. Ada sembilan negara Asean yang punya hubungan ekonomi dan diplomatik yang sangat dekat dengan Selandia Baru dan Australia.”

kata Dr. Ratuva.

Selain itu, perlu mencermati sikap PNG, yang memiliki perbatasan dengan Indonesia. PNG kemungkinan akan menjadi penghalang besar. Sebab terakhir kali para pemimpin Papua Barat mengajukan aplikasi sebagai observer, PNG adalah negara yang menghalangi MSG untuk membawa aplikasi para pemimpin Papua Barat ke dalam diskusi.

Seperti juga yang dikatakan Ben Bohane, direktur komunikasi Kebijakan Publik Pasifik Institut yang berbasis di Vanuatu.

“Semua pemimpin negara anggota MSG mendukung keputusan itu (status WPNCL). Tapi Papua New Guinea kelihatannya mulai pudar.”

kata Bohane kepada Jubi (25/05).

Seperti Forau, Bohane setuju bahwa anggota MSG akan melewati voting untuk menentukan nasib WPNCL.

“Voting akan meloloskan WPNCL sebagai anggota MSG, namun saya tidak yakin apakah akan mutlak.”

ujar Bohane. (Jubi/Victor Mambor)

May 25, 2013,08:14,TJ

May 25, 2013 0

FLNKS Pastikan Dukungan Untuk WPNCL Masuk MSG

Victor Tutugoro (kanan) bersama PM Fiji, Bainarama (pacifikanakynews.blogspot.com)

Jayapura – Vanuatu dan FLNKS, sepakat jika sebagai bagian dari solidaritas Melanesia, Papua Barat harus jadi anggota MSG.

Penjabat Perdana Mentri (PM) Vanuatu yang juga Mentri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu telah bertemu pimpinan Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), Victor Tutugoro selama pertemuan tingkat tinggi negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) minggu lalu. Regenvanu, memastikan komitmen Vanuatu terhadap proposal Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh MSG dalam pertemuan di Kaledonia Baru, bulan depan.

Tutugoro adalah pemimpin baru yang masuk MSG. Baru-baru ini, dia membuat pernyataan bahwa

“MSG hanya untuk Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya.”

Pimpinan FLNKS, dilaporkan oleh Vanuatu Daily, sangat senang untuk menyambut Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia.

“Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (West Papua), anak Melanesia yang hilang, untuk kembali ke dalam keluarga Melanesia yang sah.”

kata Tutugoro.

Dalam pertemuan itu, Tutugoro bertanya kepada Regenvanu, apakah delegasi Papua Barat akan dimasukkan dalam delegasi Vanuatu untuk pertemuan di Kaledonia Baru nanti. Regenvanu menjawab, sebagai tuan rumah akan lebih tepat jika FLNKS mengirim undangan kepada WPNCL.

Vanuatu dan FLNKS memiliki keyakinan yang sama, sebagai bagian dari solidaritas Melanesia, Papua Barat harus menjadi anggota penuh MSG.

Perwakilan WPNCL di Vanuatu, Andy Ayamiseba, saat dihubungi Jubi (21/05), mengakui bahwa mereka sudah menerima undangan resmi dari FLNKS untuk hadir dalam pertemuan bulan Juni nanti.

“WPNCL diundang resmi oleh MSG untuk menghadiri MSG Summit di Noumea, New Caledonia, Juni nanti.”

kata Andy Ayamiseba. (Jubi/Victor Mambor)

May 22, 2013,16:54,TJ

May 22, 2013 0

WPNCL Lanjutkan Lobby Status West Papua di MSG

Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS dan MSG di Kanaky, New Caledonia (Dok. MSG)

Kanaky – Mendapatkan Keanggotaan Penuh di MSG telah tujuan utama dalam aplikasi WPNCL. Untuk mencari dukungan di antara semua negara MSG, delegasi Papua Barat mengunjungi Noumea, Kanaky (Kaledonia Baru) minggu ini sebagai bagian dari tur politik resmi di wilayah Melanesia.

Delegasi terdiri dari Dr Otto Ondawame-Wakil Ketua WPNCL, Mr Barak T. Sope Maautamate, mantan Perdana Menteri Vanuatu dan penasehat WPNCL dan Hon. NATO Taiwia Ejate Anggota Parlemen.

Delegasi ini disambut hangat oleh Eksekutif FLNKS (National Kanak Socialist Liberation Front). Mereka menyampaikan aplikasi resmi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group kepada Eksekutif FLNKAS dan Mr Victor Tutugoro.

Delegasi WPNCL bertemu dengan Eksekutif FLNKS dan Salah satu ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Mr Victor Tutugoro pada Kamis 11 April 2013 di Noumea, Kaledonia Baru.

“MSG hanya untuk rakyat Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya, kepemimpinan FLNKS akan sangat senang untuk menyambut WPNCL sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia kami. Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (Papua Barat) untuk kembali ke keluarga Melanesia.”

kata Executive FLNKS.

FLNKS sejak tahun 2011 memang menentang statuts Pemerintah Indonesia sebagai pengamat di MSG karena berbagai peristiwa pembunuhan orang Papua di masa lalu dan yang masih terus terjadi di Papua Barat.

Selanjutnya, seperti diberitakan media lokal negara-negara di kepulauan Pasifik, Delegasi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan akan melakukan perjalanan ke Honiara pada 23 April 2013 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Pejabat Pemerintah lainnya untuk melobby pemerintah Kepulauan Solomon, terkait aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan WPNCL.(Jubi/Victor Mambor)

April 14, 2013, 09:17, TJ

April 14, 2013 0

WPNCL Bertemu PM Fiji Untuk Lobi Status Anggota Penuh MSG

Dr.Otto Ondawame, Mr Rex Rumakiek, Mr Barak T. Sope bersama Perdana Menteri Fiji, Vereqe Banimarama (Dok WPNCL)

Suva – Pejabat Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat bertemu dengan Perdana Menteri Fiji, Vereqe Banimarama pada tanggal 27 Maret 2013. Sebelumnya, pada tanggal 25 Maret delegasi ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri & Kerjasama Internasional, Ratu Inoke Kubuabola dan stafnya. Staf resmi dari Sekretariat Melanesian Spreadhead Group (MSG) juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Delegasi ini terdiri dari Wakil Ketua, Dr.Otto Ondawame, Sekretaris Jenderal, Mr Rex Rumakiek dan Mr Barak T. Sope, penasehat WPNCL. Delegasi ini berada di Fiji UNTUK melobi status keanggotaan penuh di MSG yang saat ini diketuai oleh Perdana Menteri Fiji. Selain Fiji, delegasi ini akan mengunjungi anggota lain MSG. WPNCL telah mengajukan permohonan untuk keanggotaan penuh di MSG pada tanggal 28 Januari 2013.

Dalam menyambut delegasi, Perdana Menteri Banimarama mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang telah mengunjungi Fiji untuk secara resmi meminta dukungan Fiji terhadap Papua Barat.

Atas nama WPNCL, Wakil Ketua Dr Otto Ondawame mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan delegasi dan mendengar dari mereka secara langsung, alasan mereka untuk mengajukan aplikasi. Mereka juga menyampaikan apresiasi terhadap PM Fiji yang memimpin orang-orang Fiji selama masa-masa yang penuh tantangan dan juga kepemimpinan secara keseluruhannya di MSG selama dua tahun terakhir. Mereka mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Fiji, MSG memiliki masalah lanjutan yang berkaitan dengan proses dekolonisasi di Kaledonia Baru, perdagangan, ekonomi dan budaya yang lebih memperkuat pengelompokan dan menyatakan penghargaan mereka kepada Perdana Menteri yang mengakui aplikasi mereka untuk menjadi bagian dari MSG.

Dr Otto Ondawame juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Ratu Inoke Kubuabola atas pemahaman antara Kementerian yang dipimpin oleh Ratu Inoke dan WPNCL selama diskusi yang diselenggarakan di Kantor Kementrian Luar Negeri & Kerjasama Internasional. Delegasi tersebut diakui oleh Menteri Kubuabola bertemu dengan PM Fiji melalui aturan protokol Kementerian, termasuk untuk melakukan diskusi tentang Melanesia secara jujur dengan diplomat lain dari MSG.

WPNCL adalah organisasi payung gerakan kemerdekaan Papua Barat yang berbasis di Port Villa, Vanuatu. Tujuan dari WPNCL adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan program dan kegiatan untuk mengembalikan atau merebut kembali hak kedaulatan rakyat Papua. (Jubi/Victor Mambor)

March 29, 2013,15:57,TJ

March 29, 2013 0

Perjuangan Papua Merdeka Mendapatkan Angin Segar dari Kantor MSG di Vanuatu

PMNews mencatat Radio New Zealand International, Vanuatu Daily Post dan disambut Tabloid Jubi seperti telah kami teruskan lewat Papua Press Agency (www.westpapua.net) memberitakan peristiwa bersejarah dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka yaitu bahwa Kantor Sekretariat MSG (Melanesian Spearhead Group) menerima lamaran West Papua (diwakili oleh WPNCL – West Papua National Coalition for Liberation) untuk menjadi anggota MSG.

Walaupun lamaran ini harus disetujui oleh Ketua dan anggota MSG, penekanan dan ulasan disampaikan bahwa West Papua menurut kodrat ialah bagian dari keluarga besar Melanesia, jadi tidak ada alasan untuk mengabaikan eksistensi dan keanggotaan West Papua dalam keluarga Melanesia. Sementara Indonesia yang bukan bagian dari keluarga Melanesia saja telah diberikan status peninjau baru-baru ini, maka ditegaskan oleh politisi senior pendukung Papua Merdeka, Barak Sope bahwa West Papua memang pantas dan harus diterima sebagai anggota MSG.

MSG saat ini berkantor pusat di Port Vila, ibukota Republik Vanuatu, salah satu dari segitiga Port Capitals (Port Numbay, Port Moresby dan Port Vila).

MSG ialah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yaitu lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB sebagai lembaga internasional selalu ketat dengan prosedur dan birokrasi organisasi. MSG merupakan wadah birokrasi PBB di kawasan Melanesia, yang menyampaikan resolusi dan keputusannya kepada PIF, yang kemudian diteruskan kepada Sidang Umum PBB dan sesi-sesi dengar pendapat dan rapat-rapat Komisi serta Sub-Komisi di Kantor PBB.

Bila West Papua didaftarkan sebagai anggota MSG, maka secara resmi dalam birokrasi dan prosedur administrasi PBB isu West Papua menjadi bagian dari isu-isu PBB pada tingkat kawasan, yang kemudian akan meningkat ke tingkat PIF, lalu ke tingkat Komisi dan Sidang Umum.

February 2, 2013 0