Tokoh Papua: Beri JK Mandat Jembatani Dialog Kebangsaan

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak sepuluh tokoh Papua mendesak agar pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan mandat kepada Jusuf Kalla untuk menjadi “jembatan” dalam Dialog Nasional Kebangsaan Papua-Jakarta. Dialog Nasional Kebangsaan dianggap wadah yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul terkait dengan persoalan masyarakat Papua.

Desakan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Simon Maureen yang didampingi Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal seusai bertemu dengan Wapres, Kamis (3/9) siang.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, Wapres Kalla yang jabatannya sebentar lagi berakhir, didampingi oleh staf dan tokoh-tokoh lainnya seperti mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, mantan Wakil Gubenur Papua Jhon RG Djopari, Pendeta Karel Phil Erari, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Ferninanda Ibo-Watipao.

“Kita harapkan Pak JK diberi mandat oleh pemerintah, untuk menjadi mediator dalam dialog nasional tersebut,” kata Maureen.

Menurutnya, masyarakat Papua tidak bermasalah jika Kalla tak bersedia memenuhi permintaan itu. “Namun Insya Allah, mengingat sumbangsih Pak Kalla selama ini dalam berbagai persoalan yang terjadi di Aceh dan di Ambon, tentu Pak Kalla akan bisa mempertimbangkan menjadi ‘jembatan’ dalam dialog tersebut,” tambah Maureen.

Hal senada disampaikan Tom Beanal. Mengingat pengalaman wapres dalam berbagai penyelesaian konflik, ia dinilai bisa berperan dalam dialog ini.

Adapun Pendeta Karel Erari mengatakan Dialog Nasional Kebangsaan sebenarnya sudah lama berlangsung, dan ingin ditingkatkan lagi secara rutin agar bisa menjadi katarsis penyelesaian seluruh persoalan yang ada di tanah Papua. “Kami tidak ingin keluar dari NKRI, akan tetapi kami ingin tempat untuk berbicara bebas dan merdeka dalam dialog nasional kebangsaan tersebut,” katanya.

Ia menilai, dialog ini mempunyai arti penting, sebab otonomi khusus dinilai tak berhasil untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Papua. Menurutnya otsus hanya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat besar yang menggunakan dana otsus.