Fordem Minta DPRP dan MRP Konsisten Tolak Otsus

JAYAPURA [PAPOS] – Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (FORDEM) menilai Otonomi Khusus Papua telah gagal total, sebab pemerintah pusat hanya melihat Otsus Papua sebatas uang, sedangkan kewenangan rakyat untuk menentukan kebijakan sesuai UU Otsus tidak diimplementasikan.

Hal itu disampaikan Ketua Fordem Salmon Yumame,SE, MM kepada wartawan Kamis (4/11) di Abepura.

Salmon Yumame menyampaikan, perlu diketahui bahwa Otsus Papua lahir karena rakyat Papua tuntut Merdeka, sehingga pemerintah pusat memberikan Otsus agar rakyat Papua bisa mengatur dirinya sendiri sesuai amanat UU Otsus Papua. Kenyataan yang terjadi selama 9 tahun perjalanan Otsus Papua jaug dari harapan masyarakat, ruang gerak orang Papua dibatasi oleh pemerintah pusat ketika menjalankan kebijakan Otsus Papua.

“ Pemerintah pusat mencurigai orang Papua, orang Papua mencurigai pemerintah pusat,” kata Salmon Yumame.

Lebih jauh Salmon mengatakan, Rakyat Papua melalui Mubes MRP beberapa waktu lalu telah menyatakan bahwa Otsus gagal, serta rakyat telah menyatakan sikap untuk mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat. Rakyat Papua telah konsisten dengan keputusan yang diambil untuk menolak Otsus.

“ Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP harus konsisten bersama rakyat Papua menolak pemberlakukan Otsus di Papua,” kata Yumame.

Menurutnya, Rakyat Papua memahami kondisi kegagalan Otsus saat ini, harga diri orang Papua tidak bisa dipermainkan oleh pemerintah pusat sehingga rakyat konsisten menyatakan sikap tolak Otsus.

“Uang Otsus bukan indikator untuk mengukur Otsus karena tanpa uang Otsus rakyat Papua pun hidup dengan kesederhanaan dan kearifan lokal yang ada. Rakyat Papua butuh kewenangan dan kebijakan untuk mengatur dirinya sendiri sebagaimana yang tertera dalam amanat UU Otsus,” jelas Salmon Yumame.

Namun pemerintah terkesan tidak sejalan dengan rakyat sebab rakyat nyatakan sikap untuk menolak Otsus namun pemerintah daerah malahan mencari cela mendorong agenda-agenda untuk revisi Otsus. Otsus di revisi atau tidak, namun jika kewengan daerah di batasi sama saja bohong, sebab kewengan daerah itu yang diperlukan untuk membangun Papua.

Untuk itulah Fordem menyatakan sikap meminta agar DPR Papua dan DPR Papua Barat menghormati suara rakyat bahwa Otsus Gagal sehingga rakyat Papua menolaknya. “DPR Papua dan DPR Papua Barat jangan mempermainkan hak hidup rakyat Papua yang semaik terancam di tengah-tengah kekacauan Otsus Papua, untuk itu DPR Papua dan DPR Papua Barat segerah menindak lanjuti aspirasi rakyat Papua yang tertera pada hasil mubes MRP tanggal 8-9 Juni 2010,” tambahnya seraya mengatakan DPR Papua dan DPR Papua Barat mengambil langka-langkanyata dan segerah untuk mendiskusikan dengan pemerintah daerah di tanah Papua dan komponen rakyat papua guna mencari solusi politik yang baru dengan Jakarta. [eka]

Written by Eka/Papos
Friday, 05 November 2010 00:00