Disesalkan, SBY Tak Buka Ruang Dialog

Weynand Watori dan Lamadi de LamatoJAYAPURA—DPRP menyesalkan terhadap kedata­ngan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Papua, yang tidak memberikan ruang dialog dengan rakyat Papua.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watori dan Pengamat Politik Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi secara terpisah di Jayapura, Selasa (23/11) kemarin.

Menurut Watori, ini adalah kesempatan bagi Presiden SBY untuk mendengar ungkapan hati rakyat Papua. Apalagi rakyat Papua menginginkan adanya dialog, kenapa tak diberi ruang untuk dialog dengan rakyat Papua. Lalu pertanyaanya, rakyat demo minta dialog itu dibawa kemana? “Ini kan hanya monolog saja, pernyataan satu arah, sedangkan orang Papua punya masalah mau ditaruh dimana? Mereka mau sampaikan kepada siapa,” imbuhnya.

Menurut dia, pihaknya sangat menyesalkan perjala­nan yang begitu panjang dan mahal, serta hanya beberapa waktu saja, tapi tak sedikitpun menyinggung permasalahan Papua yang membuat rakyat demo, baik di DPR, Gubernur dan Jakarta, juga pernyataan yang dikeluarkan di berbagai media massa. Pasalnya, ada begitu banyak masalah yang dihadapi rakyat Papua. Mulai soal pelanggaran HAM, penolakan Otsus lalu itu menjadi masalah karena keluar di media massa dan mendapatkan tanggapan. Persoalan-persoalan itu mesti diangkat, karena itu satu kasus dari sekian banyak kasus di Papua.

“Dan kesempatan kedatangan Presiden SBY mestinya harus membicarakan permasalahan itu. Karena rakyat Papua menanyakan hal itu,” ungkapnya.

Rakyat Papua bilang Otsus gagal dan demo untuk menolak atau kembalikan Otsus, kenapa tak dibuka ruang untuk bicara. Coba Presiden SBY tanya saya mendengar laporan bahwa rakyat Papua mengatakan bahwa Otsus gagal, tolong sampaikan kira-kira kegagalan ini siapa yang menyebabkan.Supaya mendeteksinya jelas.

“Apakah karena gubernurnya, ataukah karena para bupati, supaya ke depan seper­ti itu supaya jelas untuk memperbaiki sistim, karena tidak kita tak ada jalan memperbaiki sistim,” tukasnya.

“Lalu, rakyat terus mencari solusi lain dengan mengajukan pertanyaan. Jadi, bagi saya jika misalnya Presiden siapkan waktu sekitar 3-4 jam untuk dialog dengan rakyat Papua, tinggal bermalam sehari atau 2 hari di Papua, kenapa tak dilakukan.”

“Jadi, laporan selama ini Papua tidak aman itu tidak benar. Image internasional bahwa Papua tak aman, harus dibantah oleh Presiden dengan datang ke Papua, sehingga menyakinkan Papua aman. Mungkin alas an protokoler dan banyak masalah di Negara ini, tapi banyak masalah yang menggeroti Indonesia adalah di Papua sehingga harus segera diselesaikan. Jangan membuat image akhirnya orang Papua merasa tak diperhatikan,” tuturnya.

Pengamat Politik, Lamadi de Lamato menandaskan, kedatangan Presiden SBY diluar harapan rakyat Papua, padahal kedatangannya diharapkan dapat menyelesaikan beberapa masalah Papua. Intinya, kedatangan SBY sama tak menyentuh permasalahan aktual yang menjadi perhatian masyarakat Papua saat ini.

Apalagi, ujarnya, kedatangan SBY mahal dan tak direspon baik, apakah karena pembisiknyan tak mau menyentuh itu karena Papua sangat rentan. Seolah-olah SBY berhati-hati menyentuh masalah Papua.

Dia mengatakan, Ini menunjukan Papua telah menjadi pembahasan di internasional, mestinya SBY lebih terbuka terhadap rakyat Papua melalui pidatonya.

“Pernyataan beliau tidak banyak memberikan hal yang baru untuk rakyat Papua, terutama dalam kondisi sekarang,”katanya.

Apalagi, presiden tidak menyebutkan evaluasi Otsus, tetapi itu hanya label yang digunakan orang lain untuk evaluasi Otsus.

Pelanggaran HAM itu tidak disebutkan langsung, tapi inilah yang menjadi inti persoalan Papua.

Bahkan, katanya, SBY tak menyinggung tentang evaluasi Otsus, |pelanggaran HAM, dia banyak sebut tentang negara-negara luar dan pentingnya optimis sebagai bangsa bahwa ke depan bisa menjadi negara yang besar jika kita mau bekerja keras.

Padahal kedatangan Presiden SBY bukan kunjungan biasa, karena membawa seluruh anggota kabinetnya, hingga KPK, BPK hadir dalam kunjungannya.

“Dia tak menyebutkan tentang Otsus yang gagal, tak menyinggung pelanggaran HAM, kami sayangkan sekali. Padahal kita berharap beliau menyingung hal itu, sehingga kemudian masyarakat Papua yang gamang dengan Otsus dan gamang dengan pelanggaran HAM dapatkan sedikit pencerahan dengan kehadiran beliau.”

“Saya pikir pidato yang langsung didepan masyarakat dan mahasiswa terutama calon pemimpin Papua, kita sayangkan sekali. Tidak menyebut point penting itu, kita menjadi pesimis Otsus yang macet yang dikritisi bagaimana nasib rakyat Papua kedepan.”

Yang beliau sampaikan, karena tuntutan yang keras bagaimana Otsus dapat berjalan, apa yang dibuat, banyak pikiran misalnya dibuat semacam lembaga pemantau Otsus yang berkantor di Papua tak disebutkan sama sekali, seperti di daerah Aceh. (mdc/don)