JAYAPURA [PAPOS] – Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme [SRPAM] meminta Pangdam XVII/Cendrawasih untuk bertangungjawab atas kasus penikaman terhadap korban, Derek Adii oleh oknum anggota TNI di pelabuhan Samuba Nabire, Sabtu [14/5] malam.
Ketua SRPAM, Benekditus Goo saat jumpa pers di Padang Bulan, Senin [16/5] mengatakan, pihakny berharap Pangdam segera menangani kasus penikaman terhadap korban Derek Adii yang dilakukan oleh pelaku oknum anggota TNI di pelabuhan Samuba Nabire secara serius.
Disamping itu, SRPAM mendesak Pangdam melakukan memproses hukum terhadap pelaku tidak melalui peradilan militer melainkan harus melalui peradilan HAM. Bahkan oknum anggota TNI tersebut harus dipecat dari kedinasan sebagai anggota TNI.
‘’Kami minta juga Komnas HAM Papua tidak diam tapi harus turun ke lapangan untuk melakukan investigasi kasus tersebut. Selain itu, kami juga minta DPRP agar segera membentuk tim invetigasi kasus tersebut dan turun ke lokasi kejadian dalam waktu dekat. Sebab jika dibiarkan begitu saja maka kejadian pertumpahan daerah di atas tanah Papua akan terus terjadi,’’ paparnya.
Kejadian ini menurut dia, membuktikan bahwa pemerintah pusat maupun daerah tidak serius melakukan perlindungan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer dengan sewenang-wenang di Papua selama ini.
SRPAM juga menyambut baik kehadiran orang nomor satu di jajaran kepolisian Republik Indonesia [Kapolri] dan Panglima TNI di Papua. Siapapun pejabat negara boleh-boleh saja datang ke Papua, tetapi tidak sebatas jalan-jalan seperti wisatawan, karena persoalan yang dilakukan pihak kepolisian di daerah Papua beberapa waktu lalu terhadap warga sipil di Moanemani dan beberapa daerah Papua lainnya sampai saat ini belum ditangai secara tuntas.
‘’Kami minta pemerintah pusat bahwa jangan menjadikan papua sebagai tempat rekreasi atau wisata, nanti datang jalan rame-rame ke semua daerah lihat-lihat pemandangan penderitaan yang dialami rakyat Papua lalu kemudian pulang ke Jakarta, cerita baku tipu, nanti balik lagi lihat penderitaan rakyat yang semakin meningkat malah biarkan begitu saja lalu tidak ada kebijakan tegas yang di ambil dan tidak membawa hasil positif bagi rakyat papua,”tegasnya.
Untuk itu, siapapun pejabat Negara yang datang ke Papua tujuannya harus jelas sehingga ada hasil yang akan diberikan kepada rakyat Papua, sebab pejabat Negara sudah beberapa kali datang ke Papua termasuk Presiden dengan sejumlah menteri beberapa waktu lalu, tapi hasilnya sama saja. ‘’Hingga kini belum pernah ada perubahan dan menangani persoalan yang dihadapi rakyat Papua. Padahal sudah jelas rakyat Papua mengalami penderitaan cukup serius, tetapi tidak ada penanganannya,’’ katanya.[cr-63]
Papua Merdeka News 