JAYAPURA – Adanya rencana kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 International Lawyer for West Papua (ILWP) tanggal 2 Agustus di London, Inggris, sudah diketahui oleh pihak Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Inggris. KTT tersebut dikatakan sebagai sebuah seminar bertajuk Free West Papua Champion yang diselenggarakan ILWP.
Tentang apa dan bagaimana pelaksanaan KTT tersebut menurut pandangan dan pendapat dari Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Yuri Thamrin, bahwa pelaksanaan KTT tersebut adalah hal biasa, sehingga masyarakat di Papua tidak perlu terprovokasi dengan rencana kegiatan tersebut.
“Di sini (Inggris) adalah negara yang menganut system demokrasi, sehingga kegiatan seperti itu bisa terlaksana. Dan itu bisa, yang saya kira gaungnya tidaklah besar,” ungkapnya dalam wawancara exlusif dengan Bintang Papua pukul 23.45 semalam dari London, Inggris. Sebelum wawancara dilakukan dengan Kedubes, Yuri Thamrin, Bintang Papua sebelumnya dihubungi oleh Herry Sudradjat selaku Kepala Fungsi Pensosbud KBRI London. “Pak Dubes, Yuri bersedia diwawancarai terkait konferensi West Papua dioxford, kami ingin melakukan pengaturan untuk itu mohon kiranya kesediaan bapak untuk waktu wawancara tersebut, perbedaan waktu Ingris- Jayapura 8 jam, Jayapura lebih dulu,” jelasnya dalam SMS kepada Pimpinan redaksi harian Bintang Papua. Setelah waktu kami atur akhirnya wawancara jarak jauh Jayapura-Inggris pun dilakukan sekitar pukul 23.45’ WIT.
Menurut Yuri Thamrin, KTT atau seminar tersebut, sebagai upaya menyudutkan Indonesia di dunia internasional. “Jadi dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) ingin menyampaikan bahwa itu sebagai upaya pencitraan ke dunia internasional , sehingga seolah-olah ada dukungan dari Inggris. Dan saya tegaskan, sampai saat ini Pemerintah Inggris sebagaimana diungkapkan Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan juga salah satu menteri di Inggris bernama Lord M Brown dalam pernyataannya pada 19 Juli 2011 lalu, bahwa Inggris sangat mendukung keutuhan NKRI saat ini,” tandasnya lagi.
NKRI yang dimaksud, menurutnya adalah seluruh wilayah bekas Jajahan Belanda. “Mengenai self determination (penentuan pendapat rakyat), musti dilihat sebagai sebuah penentuan nasib sendiri, yang buat Negara Indonesia telah dilakukan pada Tahun 45, dan itu berlaku hanya satu kali,” lanjutnya.
Diterangkan, bahwa penentuan nasib sendiri dalam arti untuk membentuk sebuah Negara, sesuai hukum internasional tidak boleh dilakukan dalam sebuah Negara yang sudah jadi, sebagaimana di Indonesia saat ini. “Saya tegaskan sekali lagi, bahwa masyarakat di Papua jangan mudah terprofokasi dengan penyelenggaraan acara itu. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional, adalah wilayah bekas jajahan Belanda,” tandasnya lagi.
Dilanjutkan, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 itu sudah final dan diakui secara hukum internasional. “Kalau itu tidak diakui, ada wilayah yang penentuan pendapat rakyatnya tidak menggunakan perwakilan dari rakyat, yaitu wilayah Sabah dan Serawak yang kini jadi satu Negara Malaysia. Itu hanya melalui beberapa orang saja untuk menentukan, sehingga menjadi sebuah Negara merdeka,” kisahnya.
Sehingga ditegaskan sekali lagi, bahwa proses penentuan pendapat rakyat di Papua pada 1969, lebih baik, lebih legal dan lebih bermartabat. “Sehingga saya himbau agar masyarakat tidak perlu resah atau menanggapi secara berlebihan,” harapnya.
Tentang seminar oleh ILWP sendiri, menurut Yuri, hanya diikuti oleh orang-orang yang punya ideology tertentu yang sama. “Pembicaranya juga itu-itu saja. Dalam pertemuan itu orang yang berpandangan lain tidak boleh masuk,” jelasnya tanpa menjelaskan pandangan yang bagaimana.(aj/don/l03)
Kamis, 28 Juli 2011 17:37
http://bintangpapua.com/headline/13062-ktt-ilwp-hanya-pencitraan
Papua Merdeka News 
Kegiatan seminar oleh ILWP di London tgl 2 agustus nanti merupakan konspirasi dari Donatur kelompok dan perorangan yang mempunyai perpanjangan tangan di Indonesia melalui NGOs,
Mereka menyerukan DAMAI sekaligus menyulut Separatisme di Negara-negara b erkembang, ini adalah salah satu perang a simetric yang diciptakan demi kepentingan nasional negara tertentu, agar Indonesia selalu tergantung dengan kebijakan mereka (mereka mendikte), sadarlah sahab at-sahabatku di Papua,membangun daerah itu perlu k ecerdasan, keikhlasan, kesabaran, karena yang diba ngun itu manusia-manusia, damai Papua itu idaman k ita.
LikeLike
Setuju dengan saudara Linus Wenda.
Selama isu Papua merdeka masih ada, maka selama itu pula Amerika dan negara sekutunya bisa menyandera masyarakat Papua dan bangsa Indonesia.Tujuannya adalah mengu ras seluruh kekayaan alam yang ada di Papua.
Peme rintah Indonesia tidak akan berani bersikap tegas terhadap Freeport dan investor asing karena takut kehilangan dukungan di forum internasional.
Seda ngkan masayarakat Papua tidak akan bisa menikmati secara maksimal kekay aan alamnya karena investor a sing lebih memilih bersekutu dengan pejabat korup di Jayapura dan Jakarta.
LikeLike
PETUALANG POLITIK BIASANYA SINDIKASI YG TERPOLAH. KETIKA KEHABISAN DUIT MAKA ISU SEPARATIS, HAM DAN DEMOKRATISASI KERAP MENJADI ISU YG PALING LARIS DI MINATI DUNIA BARAT. MAKA JGN HERAN KALAU PIHAK ASI NG PALING GETOL BERKELANA DI INDONESIA UNTUK MENCA RI KORBAN. ORANG PAPUA YG BEGITU POLOS DAN RAMAH, KETIKA DITAWARI DOLLAR MAKA TAWARAN ITU SECARA PAS TI DITERIMA. PEKERJAANNYA BEGITU GAMPANG DAN MUDAH . KARENA HANYA DG MODAL KLIFING SURAT KABAR DAN F OTO DIJADIKAN LAPORANMAKA DANA ASING TERSEBUT AKA N SEGERA CAIR.
LikeLike
Tapi harus dicatat bahwa segala bentuk kekerasan d i atas dunia tidak bisa diterima. demikian pula ke kerasan oleh negara terhadap masyarakat papua dan masyarakat di wilayah lain di Indonesia.
Namun de mikian,masalah konflik dan kekerasan yg terjadi di papua dan wilayah lain indonesia bukan alasan yang tepat untuk pecah sebagai satu bangsa.
Seperti di aceh, permasalahan konflik dan kekerasan di pap ua bisa diselesaikan dengan baik dengan mengedepan kan kesejahteraan masyarakat papua.
dan yang pent ing tanpa TERSANDERA kepentingan Amerika dan seku tunya!
LikeLike
yang penting ada yang menaruh hati untuk hak polit ik rakyat
Papua, tentang Pepera dianggap telah final, tapikan apa gunanya ada mahkama internasional, kan untuk menggugat sengketa juga to, jadi tidak salah jika ILWP mau bantu rakyat Papua untuk mengg ugat kembali pelaksanaan pepera itu.
LikeLike
Penyelenggara Konferensi Internasional tersebut, yakni International Lawyer for West Papua (ILWP) sama sekali tidak punya kapasitas utk mewakili orang papua. Biarkan saja, paling-paling juga habis konferensi mereka bingung mau bikin apa
LikeLike
Integrasi wilayah Irian Barat kedalam NKRI melalui Pepera 1969, SUDAH FINAL. Secara hukum internasio nal keabsahannya TIDAK DAPAT DISANGKAL lagi, dan t elah nyata-nyata disahkan oleh PBB sebagai organis asi negara-negara di dunia. Dalam penyelesaian ini jelas didasarkan pada ketentuan hukum internasion al, jelas siapa yang menjadi para pihaknya, jelas apa lembaganya dan jelas siapa mewakili siapa.
LikeLike
SAUDARA-SAUDARA SEBANGSA PAPUA, KITA HARUS TAHU BA HWA : PAKDUBES YURI THAMRIN BERKOMENTAR YG TIDAK- TIDAK ITU KARENA DIA TAKUT INDONESIA MENDAPAT TEKANAN DARI DUNIA INTERNASIONAL, JADI WAJARLAH ASAL K ITA JANGAN TERPANCING DGN KOMENTAR YANG MEMATIKAN SEMANGAT PERJUANGAN KITA INI. KITA TETAP PADAPEND IRIAN KITA KRN ITU-LAH YANG MESTI KITA LAKUKAN. KI TA HARUS TAHU MAKNA ISTILAH “BANYAK JALAN MENUJU ROMA”
. MERDEKA…!!!
LikeLike