JAYAPURA— DPR Provinsi Papua mengklaim pemerintah pusat saat ini mendukung adanya evaluasi pelaksanaan Otsus di Papua yang telah berjalan lebih dari 10 tahun.
Ketua Pansus DPR Papua, Weynand Watori menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi persetujuan dari berbagai kalangan, mulai dari Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono, DPD RI, LIPI, sejumlah LSM Nasional, hingga DPRD Papua Barat.
Pihaknya saat ini sedang dalam proses pembentukan tim yang akan turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi Otsus langsung kepada masyarakat setempat. “Tahap pertama yang sekarang dievaluasi lalu kita mengumpulkan data yang sifatnya umum seperti yang sudah pernah dilakukan evaluasi oleh Uncen, oleh Democratic Center, oleh lembaga Dewan Adat Papua, lalu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah DPD,” tandasnya kepada Bintang Papua yang ditemui di Jayapura kemarin.
Dijelaskan, itu semua akan dihimpun terlebih dahulu, dimana secara garis besar hal tersebut merupakan tahap pertama. Setelah itu, pihak kami akan melihat semua evaluasi ini lalu ditambahkan dengan data yang lain dari berbagai institusi yang ada, termasuk data yang berasal dari kalangan pers atau wartawan.
Sebelumnya DPR Provinsi Papua menjadwalkan evaluasi Otsus bisa dimulai pada bulan Juni lalu, namun karena banyaknya agenda sidang pertanggung jawaban gubernur yang bulan Juli berakhir, maka pelaksanaan evaluasi Otsus untuk turun langsung ke lapangan, belum dapat dilakukan.
Pansus evaluasi Otsus DPR Provinsi Papua mengaku hanya menggelontorkan dana sekitar Rp 1 millyar untuk pelaksanaan evauasi otsus yang akan dilakukan lebih dari 3000 kampung di Papua. (dee/don/l03)
Leave a comment