KTT International Lawyers on Papua, 2 Agustus 2011

Tanggapan terhadap rencana KTT Inter.Lawyers on Papua, 2 Agustus 2011 di Oxford London.

Benny Wenda, seorang aktivis Papua Meredeka yang sementara menetap di Inggris, telah mendapat simpati dan dukungan dari sejumlah aktivis HAM, Hukum dan Politik di Inggris dan beberapa negara Eropah, US, Afrika, Australia dan Snadinavia.

Dalam negeri, khusus di Papua, Benny Wenda mendapat dukungan dari sayap garis keras, a.l KNPB serta kelompok PDP, Adat dan Collective Leadership dibawah pimpinan Edison Waromi, Don Flassy, Awom dkk.

Tugas Profetis Gereja dibidang Hukum HAM dan Politik

Motivasi dasar dari gerakan Benny Wenda, bertolak dari akar permasalahan Papua, yakni pelaksanaan Pepera tahun 1969, yang dianggap catat hukum oleh rakyat Papua.

Selama 48 tahun, Papua dalam Indonesia, proses integrasi yang bermasalah secara hukum dan politik, telah menyandra semua kebijakan Pemerintah, sehingga, dalam kurun waktu 48 itu, keseluruhan kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan di Tanah Papua, sangat bernuansa “politik”. Nuansa ini nampak dalam kebijakan Pemerintahan, dimana semua keputusan dan UU yang diberlakukan, selalu memastikan, bahwa Papua, adalah bagian dari NKRI. Semua suara dan aktivitas yang berseberangan ditanggapi secara militer.

Wajah Indonesia, selama 48 tahun di Papua, adalah wajah dan profil militer, sadis dan menyerupai monster yang siap menerkam siapa saja yang melawan negara kesatuan Indonesia.

Potret Indonesia selama 48 tahun diatas, oleh GKI di Tanah Papua, telah didokumentasikan pada tahun 1992, dalam buku putih dengan judul : Untuk Keadilan dan Perdamaian. Buku tersebut merekam sejumlah kasus pelanggaran HAM yang termasuk kategori berat; a.l praktek mutilasi di Tor Sarmi, dimana seorang Kepala Desa di sate, dan dipaksakan kepada istri dan anak2 untuk disantap; kasus lain ialah sepasang anak muda dipaksa melakukan hubungan “suami istri” dipantai dan diarak dijalan dalam keadaan bugil menuju acara “pernikahan” di Gereja.

Buku tersebut telah mendapat perhatian Persekutuan Gereja Indonesia, dan telah menjadi perhatian komunitas Oikumenis Internasional.

Pada tahun 2004, dalam General Council ke 24 dari World Alliance of Reformed Churches di Accra, Ghana, WARC mengeluarkan rekomendasi tentang Rekognisi WARC untuk Hak Menentukan nasib Sendiri dari orang Papua. Pengakuan tentang “rights for Self Determination” tadi, mendapat affirmasi pada bulan Juni 2010, pada Sidang Raya pertama World Communion of Reformed Churches di Grand Rapids, Michigan, USA. WCRC mempertegas rekomenmdasi WARC 2004, dan meminta Executive WRCR untuk membawa masalah Papau ke Badan2 Dunia yang relevant dan berkompetend untuk itu.

GKI di Tanah Papua, bersama Persekutuan Gereja Baptis, Gereja Kingmi Papua, telah mengeluarkan Komunike bersama pada tanggal 10 Yanuari 2011, dan deklarasi Theologis, 26 Yanuari 2011, yang pada intinya mendukung aspirasi rakyat 9-10 Juni 2010, tentang status Otonomi Khusus Papua, yang oleh rakyat dinilai gagal dalam implementasi dan manfaatnya bagi rakyat asli Papua.

GKI di Tanah Papua, secara resmi telah melakukan appeal melalui Sidang Raya PGI, November 2009 di Mamasa Sulawesi Barat, dalam bentuk “rekomendasi” dn menawarkan suatu “suatu roadmap” atau landscape Gereja dengan 10 issue strategis Papua. Ke 10 issue tersebut: a.l. Persoalan Hukum Politik dan HAM; stigma separatisme, ancaman HIV AIds terhadap hidup masyarakat asli Papua, Kerusakan Sumber Daya Alam, Manokwari Kota Injil, Dialog Nasional, dan Otus Papua. Sidang Raya PGI Mamasa menerima ke 10 rekomendasi GKI sebagai agenda PGI dan 88 gereja anggota, dan berkomitmen bersama GKI dan Gereja2 di Papua, berjuang agar persoalan Papua, segera diimplementasikan sehingga: Stigma Separatisme dihapus di Papua, penegakkan Hukum dan HAM dihormati dan stop kekerasan bersenjata, termasuk de-militerisasi di Papua. SR PGI mendukung terlaksananya Dialog Papua Jakarta sebagai penyelesaian demokratis yang diakui Dunia.

Apa Road Map dan Land Scape yang diusung Gereja

Berdasarkan fakta fakta historis diatas, maka gerakan Benny Wenda dkk di Oxford Inggris, 2 Agustus, adalah bagian dari Roap Map bersama Papua, yang juga diprakarasi Gereja, agar terjadi dialog, percakapan yang adil antara rakyat Papua dengan Pemerintah Indonesia, secara komprehensif, adil dan bertarbat.

Gereja memiliki kredibilitas yang kuat baik secara historis, Budaya dan Teologis; mewakili rakyat Papua dalam fungsi Profetisnya. Karena itu semua gerakan dalam maupun di luar negeri yang menempuh koridor hukum dan demokrasi, mendapat dukungan dan blessing dari Gereja, dalam perspektif Profetis Gereja untuk menegakkan nilai2 Kerajaan Allah; yakni : keadilan, Kebenaran, Kasih dan Perdamaian di Tanah Papua.

Dalam perspektif tugas Profetis diatas itulah, maka Roap Map dan land Scape yang ditawarkan Gereja ialah : Mendorong Implementasi Rekomendasi WARC dan WCRC untuk proses Self Determination rakyat Papua. Inilah fokus dari agenda Papua.

  

Pdt. Karel Phil Erari

[info]Catatan PMNews:Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud Dr. Erari disini bukan berarti Gereja memberikan rekomendasi atau mandat kepada DeMMAK (Benny Wenda) untuk membentuk ILWP dan IPWP serta menyelenggarakan KTT, tetapi maksudnya apa yang dilakukan sejalan dengan yang telah dan sedang dilakukan gereja.[/info]