Warga Papua di Manokwari saat melakukan long march

Manokwari—Tuntut penyelesaian sejumlah masalah pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum pelaksanaan PEPERA tahun 1969, ribuan warga Papua yang ada di Kota Manokwari, langsung menggelar long march, di ruas-ruas jalan protocol dalam Kota Manokwari.

Long March yang dimulai dari dua titik tersebut, dikawal ketat aparat keamanan dari Polres Manokwari, Brimob Kompi C, Kodim 1703 Manokwari, dan Fasharkan TNI AL.

Aksi yang menarik perhatian sejumlah warga Kota Manokwari ini, sempat memacetkan sejumlah ruas jalan yang dilalui masa. Mereka membawa sejumlah pamphlet serta selebaran yang intinya meminta pemerintah Indonesia memberikan referendum. Bahkan, mereka juga mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada warga sipil serta pejuang kemerdakaan Bangsa Papua.

Titik start pertama yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), didahuli dengan ibadah bersama oleh seluruh warga asli Papua. Dilanjutkan dengan berjalan Kaki menyusuri Jalan Pahlawan, menuju Jalan Yos Sudarso, hingga bertemu dengan masa dari titik start kedua yakni dari Kampus Unipa Amban Manokwari.

Di pertigaan titik pertemuan kedua masa, sempat memacetkan seluruh arus transportasi di jalan itu. Bahkan aparat kepolisian pun terpaksa mengalihkan jalur kendaraan mengikuti jalan alternative. Aksi turun ke jalan tersebut, dilakukan hingga finish di Gereja Elim Kwawi.

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Warpo Wetipo dalam keterangan persnya sebelum aksi, menjelaskan, aksi yang dilaksanakan pihaknya ini, terkait dengan kegiatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kerajaan Inggris yang digelar bersama dengan aksi mereka pada tanggal 2 Agustus kemarin. “Kami melakukan sejumlah aksi ini dalam rangak untuk agenda gugatan status Bangsa Papua Barat secara hukum standard Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua, yang tentunya sebagai batu loncatan menuju pembahasan sidang tahunan HAM di PBB September 2011 mendatang,” ujarnya.

Menurut dia, masalah utama rakyat Papua Barat adalah belum finalnya status politik Papua Barat dalam NKRI, karena proses integrasi Papua Barat ke Indonesia dilakukan terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap standar-standar prinsip Hukum dan HAM Inyernasional. Dia juga mengatakan, karena prose situ merupakan hasil persengkongkolan pihak-pihak internasional, maka masalah konflik Papua tentang status politik wilayah Papua Barat, harus diselesaikan di tingkat Internasional.

Ada enam point penting yang disampaikan dalam aksi tersebut, yakni pertama, memohon parlemen Eropa, IPWP, ILWP dan Diplomat OPM untuk terus mendorong penyelesaian status politik melalui jalur hukum dan politik. Kedua, seluruh rakyat Papua Barat pun diminta untuk mendukung pemerintah Republik Vanuatu serta pemerintah Negara-negara pacific lainnya untuk mebawa status politik Papua Barat ke ICJ. Ketiga, meminta dukungan pemerintah Negara-negara Eropa, Columbia dan Afrika. Keempat, meminta dukungan pemimpin Umat di Dunia untuk mendesak Referendum bagi Bangsa Papua.

Pada point kelima, KNPB pun meminta dukungan lembaga-lembaga HAM, dan keenam seluruh rakyat Papua Barat, sepenuhnya mendukung KTT oleh ILWP sebagai jalan menuju referendum bagi Bangsa Papua. (cr-30/don/LO1)

Selasa, 02 Agustus 2011 16:54
http://bintangpapua.com/kab-jayapura/13243-ribuan-warga-manokwari-turun-ke-jalan-