Metrotvnews.com, Jakarta: Sosiolog Thamrin Amal Tomagola mengusulkan pemerintah menggunakan mediator netral untuk menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah bisa menggunakan tenaga dari LIPI atau lembaga keagamaan di Papua. Bukan justru melibatkan lembaga asing.
Menurut Thamrin Amal Tomagola, saat ini Pemerintah Pusat dan warga Papua saling tarik menarik. Pusat mengusulkan untuk pemberian Otonomi Khusus. Sedangkan warga Papua ngotot meminta referendum.
Tapi, Thamrin menilai permintaan referendum dari rakyat Papua, sangat berisiko bagi rakyat Papua sendiri. Mereka bisa kalah, jika referendum diberikan. Sebab, warga pendatang di Papua, saat ini, sudah semakin banyak. Mereka justru harus duduk bersama dengan Pemerintah Pusat, yang non-Papua, dengan mediator.
Sementara anggota DPR dari Komisi I TB Hasanuddin menuturkan pemberian dana Otsus yang sangat besar, ternyata bukan solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat di Papua. Dana Otsus tersebut tidak dikelola dengan baik, lebih banyak dikorupsi. Masyarakat bawah tetap tak tersentuh.(DSY)
Metro Siang / Polkam / Jumat, 5 Agustus 2011 13:41 WIB
Papua Merdeka News 
Kian Soetantho, Jumat, 12-Agustus-2011
Yang jelas kaum pendatang ITU TIDAK ADA HAK UNTUK IKUT REFERENDUM, mereka kan kaum PENDATANG SUDAH JELAS TIDAK ADA ATURAN untuk mereka
LikeLike
janu, Jumat, 12-Agustus-2011
sebenarnya pemerintah perlu membuka dialog yang netral agar yang di harapkan masyarkat dapat di salurkan dan ketahui secara semestinya, jika tidak dilakukan dimikian, sering meningbulkan momong saja di balik kenyataan sbenarnya yang ada untuk rakyak Papua.
LikeLike
janu, Jumat, 12-Agustus-2011
persoalam otonomi khusus dan referendum untuk Papua adalalah salah satu kontrovesial yang kompleks, pemerintah sedang berupaya untuk membangun papua dengan otonominya, namun rakyat meminta referendum, sehingga dalam kondisi seperti ini pembangunan yang direncankan oleh pemerintah pusat dan provinsi berdasrkan otoniminya tidak akan berjalan dengan baik, sehingga pemerintah semestinya harus memahami apa penyebab konrtrovsial tersebut yang dapat di aspirasikan oleh masyarakt Papua.
LikeLike