Koalisi Pembela HAM Papua Minta Polisi Profesional

JAYAPURA – Koalisi Pembela Hak Azasi Manusia (HAM) di Tanah Papua yang terdiri dari Perwakilan Komnas HAM Papua, Kontras Papua, ALDP, LBH Papua, BUK dan JAPHAM Wamena meminta kepada pihak aparat keamanan termasuk TNI/Polri untuk lebih professional dalam melakukan proses penyelidikan tentang kasus penembakan di Kampung Nafri dan Abepantai, khususnya dalam melakukan penyisiran untuk mengejar para pelaku penembakan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Kontras Papua, Olga Hamadi didampingi Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Matius Murib, Theo Hasegem dan sejumlah rekan-rekan LSM lainnya ketika menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua, Sabtu (13/8) kemarin.

Dikatakan, pihaknya sangat prihatin dengan peristiwa penembakan tersebut pasalnya masih membekas diingatan bahwa terjadinya kasus penembakan yang terjadi tahun 2010 lalu namun sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya.

“Tidak terungkapnya secara jelas pelaku dan motif penembakan misterius itu dapat menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat akan peran TNI/Polri dan intelijen selama ini, bahkan hal ini juga menunjukkan lemahnya negara dalam memberikan perlindungan serta jaminan keamanan bagi warga,” katanya.

Menurutnya, pihak aparat keamanan dalam mengungkap kasus penembakan tersebut masih menggunakan cara-cara yang tidak professional, hal itu dibuktikan dengan adanya pengaduan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terjadinya penembakan yang mengaku dirugikan karena rumah milik warga sebanyak 3 unit dibakar oleh aparat ketika melakukan penyisiran dan pengejaran ke gunung-gunung.

“Berdasarkan laporan yang masuk kepada Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua ternyata aparat sangat arogan ketika menyisir daerah gunung-gunung. Masyarakat banyak yang berkebun di sana, jadi kalau rumah mereka dibakar maka siapa yang mau bertanggungjawab dan siapa yang mau kasih mereka makan,” tegas Matius Murib menyambung perkataan Olga Hamadi.
Matius Murib menambahkan, menyoal pasukan gabungan yang dikerahkan sebanyak 300 personel untuk menuntaskan persoalan ini dengan cara menyisir di gunung-gunung dan sekitarnya ternyata sangat berlebihan. Bahkan hanya membuat takut masyarakat yang mempunyai aktivitas berkebun di sekitar gunung. Tapi menurutnya, aparat keamanan harusnya lebih peka terhadap kehidupan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar sehingga tidak salah dalam mengambil tindakan yang tentunya akan memperburuk citra aparat keamanan di mata masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua menyatakan, pertama mendorong pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk lebih proaktif dalam menyikapi kasus-kasus penembakan yang terjadi sehingga tidak menghilangkan tanggungjawab negara dalam melindungi warganya. Kemudian perlu adanya evaluasi oleh pemerintah terhadap kinerja aparat keamanannya termasuk intelijen di lapangan dan mendesak aparat keamanan untuk bekerja secara professional, akuntabel dan transparan dalam menangkap pelaku serta mengungkap motifnya sehingga tidak menambah citra buruk di mata masyarakat, terutama bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk menarik pasukan TNI/Polri yang saat ini sedang menyebar di wilayah Abepura dan Tanah Hitam karena kondisi Papua khususnya Jayapura masih dalam tertib sipil bukan merupakan daerah darurat militer atau darurat sipil. “Ini sudah membuat resah masyarakat karena merasa ketakutan,” tandasnya. (nal/fud)

Cepos, Senin, 15 Agustus 2011 , 03:52:0