Rabu, 03 Oktober 2012 07:49, BintangPapua.com
JAYAPURA—Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) atas nama ‘bangsa Papua Barat’
Menegaskan bukan sebagai pelaku teror bom di Kantor Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Kampung Honay Lama, Wamena, Sabtu (29/9).
Demikian pernyataan sikap yang disampaikan Panglima Kodap I Nasional (TABI) TPN/OPM Papua Barat ‘Kolonel’ David Darko didampingi Sebby S- WP Human Right Activis kepada wartawan via ponsel, Selasa (2/10) pagi.
Pernyataan sikap tersebut mengatakan. Pertama, TPN/OPM tak bertanggung jawab terkait aksi teror bom yang terjadi di Kantor KNPB di Wamena. Kedua, TPN/OPM bukan teroris. Ketiga, TPN/OPM adalah organisasi yang berjuang atas hak dasar bangsa Papua Barat untuk menentuksn nasib sendiri seperti bangsa-bangsa lain di muka bumi. Keempat, perjuangan TPN/OPM adalah untuk membebaskan umat Tuhan dari ancaman maut oleh kolonialisme baru. Kelima, perjuangan TPN/OPM bermartabat dan penuh bertanggungjawab demi hak asasi bangsa Papua Barat.
Ditanya apakah bom di Sekretariat KNPB Wamena diskenario pihak tertentu, dia mengatakan, pihaknya tak mempunyai hubungan kerjasama dengan KNPB.
Adakah pihak-pihak yang sengaja mengacaukan Papua, lanjutnya, pihaknya menduga bom tersebut dilakukan kelompok-kelompok yang dibina lembaga tertentu untuk mengacaukan perjuangan bangsa Papua Barat.
Terkait tudingan TPN/OPM aksi teror bom di Kantor KNPB Wamena diskenariokan pihak tertentu yang sengaja mengacaukan perjuangan bangsa Papua Barat, Kapolda Papua Irjen Pol Drs M. Tito Karnavian, MA di Jayapura, Selasa (2/10) menegaskan. Pertama, pihaknya menilai tudingan yang dialamatkan kepada lembaga tertentu sangat jauh apabila kejadian diskenariokan. Kedua, Kasus ini berkembang berawal dari informasi masyarakat kepada Polisi. Selanjutnya, Polisi melakukan respons. Ketiga, saat ini negara kita adalah negara hukum dan demokrasi.
Semenjak iklim reformasi, bebernya, semua penanganan kasus apapun hingga ke Pengadilan. Pengadilan di Indonesia adalah salah-satu pengadilan yang sangat terbuka di seluruh dunia. Padahal di Amerika dan Eropa, media massa tak boleh masuk mengikuti sidang Pengadilan. Karena akan mempengaruhi sidang. Ada alat bukti yang ditampilkan di persidangan. Tersangka mempunyai hak untuk membela diri serta semua fakta-fakta itu diuji.
“Seandainya ada penanganan kasus seperti ini kita tangani langkah-langkahnya profesional. Kalau ada pendapat lain ini diskenario gini-gini nggak apa-apa. Lihat aja di sidang Pengadilan,” tukas dia.
Kalau melihat dari temuan bom apakah ada peningkatan kwalitas teror di Papua, kata dia, ada sesuatu pergeseran modus operandi kriminal. Karena itu, kata dia, tugas pihaknya kedepan adalah mengembangkan sesuai tata cara penyidikan. Ada peristiwa ini tentunya intelejen harus main ada apa dibalik peristiwa ini, siapa yang terkait. Apa motif-motifnya. Investigasi penyidik itu mendalami kasus ini apa hubungan dengan kasus –kasus yang lainnya. Memberkas perkara, mencari sumbernya termasuk motif. Sekarang sedang jalan terus ini proses butuh waktu semua.
Adakah pihak yang main agar Papua tetap bergejolak, kata dia, ya kalau kita lihat dari peritiwa-peristiwa ini kan saya nggak bisa menyampaikan sebelum penyidikan ini semua selesia. Sekarang kan pengeledaan dan penyitaan temuan bom. Ini sudah jelas fakta. dari sini kita akan mengembangkan lagi penyidikannya. Siapa lagi yang terkait, apakah ini melibatkan oknum semata atau gerakan organisasi. Nanti kita lihat kalau oknum ya berarti kelakuan dari oknum itu tanpa sepengetahuan dari organisasi sangat bisa. Kalau di merupakan perintah dari organisasi kita harus membacanya dan mengambil langka yang lebih siginifikan lagi. Wah ini apa sebesar apa ini organisasi.
Adanya isu bom di Wamena apakah berpengaruh pada kehadiran Presiden karena beberapa kali Presiden gagal ke Papua, kata dia, justru pendapat saya mengclearkan jalan Presiden untuk datang karena pelakunya tertangkap dan terungkap.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRP Ruben Magay, S.IP menghimbau agar aparat keamanan membuktikan siapa pelaku bom, siapa dalangnya, apa motif serta dari mana asal-usul bom tersebut, tanpa perlu menciptakan suatu keadaan seolah-olah Papua tak aman seperti ancaman aksi pemalangan, pencurian, tindakan kekerasan menggunakan senjata api tajam dan senjata api, penculikan serta penyusupan terutama menjelang Raimuna Nasional X Tahun 2012 pada 8-15 Oktober di Bumi Perkemahan (Buper) Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.
Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, pihaknya menginginkan agar aparat keamana mulai saat ini hingga waktu mendatang harus ada pembuktian asal-usuk bom.
“Polisi tak boleh mengkampanyekan seolah-olah Papua tak aman, apalagi seorang Polisi menyampaikan hal ini maka rakyat makin takut. Padahal kenyataanya masih aman,” tukas dia.
Karenanya, dia mengatakan, pihaknya menginginkan agar aparat keamanan memberikan jaminan keamanan agar masyarakat maupun tamu yang datang ke Papua tak merasa takut atau kwatir melaksanakan aktivitasnya. (mdc/don/l03)
Leave a comment