JAYAPURA — Bhayangkari Daerah Papua sebetulnya bisa memberikan kontribusi dalam rangka menghadapi aksi gerakan-regarakan pro kemerdekaan Papua Barat, antara lain mendekati keluarga, istri dan anak-anak dari tokoh-tokoh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Dewan Adat Papua (DAP), Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) dan lain-lain. Hal ini untuk membangun citra (image building) Polda Papua identik dengan Polisi humanis.
Hal ini diungkapkan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs M. Tito Karnavian, MA ketika menyampaikan sambutan pada upacara peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-60 Tahun 2012 di Aula Rastra Samara, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (30/10). Dia mengatakan, tiap-tiap Polres Jajaran Polda Papua memiliki tantangan yang paling utama adalah masalah pro kemerdekaan.
Menurit dia, pihaknya telah mencanangkan 4 program atau operasi menghadapi kelompok pro kemerdekaan. Pertama, operasi penegakan hukum dalam bentuk upaya-upaya pengungkapan kasus-kasus kekerasan yang terjadi seperti pelanggaran hukum, makar dan lain-lain.
Kedua, operasi intelejen yakni melakukan penggalangan kepada tokoh tokoh KNPB, Lambert Pekikir, Dani Kogoya dan lain-lain, seperti mantan Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni yang kini ditahan di Rutan Polda Papua.
“Mungkin ibu-ibu Bhayangkara punya inisiatif mendatangi keluarganya untuk memberikan bantuan beasiswa dan lain-lain.
Ketiga, operasi Bimas yakni dalam rangka untuk menyentuh kantong-kantong simpatisan dan masyarakat di sekitar kelompok-kelompok pro kemerdekaan seperti Asrama Mahasiswa Rusunawa, Pos 7 Sentani, Angkasa untuk wilayah Jayapura.
“Semua kantong-kantong kelompok pro kemerdekaan harus diinventarisir kira-kira bentuk kegiatannya apa,” katanya. Karenanya, kata dia, pihaknya telah menugaskan Direktur Intel, Direktur Bimas Polda Papua untuk menyusun siapa saja target penggalangan kantong-kantong yang mau diaproach untuk rencana pasar murah, bagi-bagi Sembako, pengobatan gratis, bakti sosial dan lain-lain.
“Ini Bhayangkari sebetulnya bisa berbuat karena dengan karakteristik khasnya sebagai wanita,” tukas dia.
Keempat, operasi pembentukan opini. Semua kegiatan kegiatan ini yang bersifat terbuka Bhayangkari maupun Polri ini harus masuk terus di media massa. Tapi kalau itu dibombardir terus-menerus dengan berita-berita yang lebih mengedepankan aksi represif, maka citra yang terbangun di benak masyarakat Polri identik dengan penegakan hukum atau Polda Papua identik dengan Polisi humanis. (mdc/bom/lo1)
Rabu, 31 Oktober 2012 05:26, BP.com
Papua Merdeka News 
Leave a comment