Perjuangan TPN-PB Tidak Menyakiti Hati Rakyat Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jonah Wenda mengatakan kedatangannya ke Polda Papua untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui utusannya Dr. Farid Wadji Husain, SP, tertanggal 23 September 2011 lalu yang telah melakukan pertemuan di Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] yang dihadiri Staf Komando Markas Pusat TPN-PB mewakili
Panglima TPN-PB, Brigjen. Richard H. Joweni.

Dari hasil pertemuan itu, dicapai kesepakatan bersama antara lain, mendorong status persoalan Papua dengan secara damai atau diberikan ruang untuk berbicara sehingga ada pembicaraan antara kelompok resisten dengan Pemerintah Pusat.

“Semua ini demi mencegah jatuhnya korban baik dari pihak keamanan maupun dari masyarakat sipil ,”

katanya Jonah Wenda kepada wartawan saat ditemui di Mapolda Papua, Selasa (4/12)kemarin.

Sesuai dengan surat misi Kepresidenan dengan No. R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbel Hotel Jayapura telah mengutus Dr. Farid Wadjdi Husain,SP untuk melakukan pertemuan dengan Panglima TPN-PB dengan tembusan kepada Perwakilan Papua Barat di Vanuatu, Austalia, London, Amerika Serikat, Komnas HAM Jakarta, dan Palang Merah Internasional yang kesepakatanya mendorong supaya pemerintah Pusat membuka ruang pembicaraan mengenai persoalan status Papua Barat yang akan diserahkan kepada Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua.

Menurutnya, perjuangan dari TPN-PB tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, namun dengan cara damai, sehingga bila anggapan bahwa penyerangan di Polsek Pirime dilakukan oleh kelompok TPN-OPM itu yang perlu dipertanyakan, dari kelompok TPN-OPM mana kelompok penyerangan Polsek Pirime itu.”Perjuangan TPN-OPM dengan garis Komando di bawah kepimpinan Brigjen Richard H. Joweni tidak pernah menyakiti masyarakat sipil namun dengan menggunakan cara-cara damai dan selama Pemerintah Pusat tidak membuka ruang dialog maka di Papua dan Papua Barat akan terus terjadi gejolak yang ujung-ujung masyarakat sipil menjadi korban,”tegasnya.

Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memekarkan Provinsi maupun daerah itu juga perlu untuk sementara tidak usah dilakukan dulu sebelum persoalan Politik di Papua Barat diselesaikan dengan pihak-pihak yang terlibat setelah hasil disepakati baru Pembangunan bisa dilakukan secara bertahap.

“Hal itulah yang saat ini sedang gencar-gencar terjadi di Papua tanpa memperdulikan ruang pembicaraan antara kelompok Resisten dengan Pemerintah Pusat,”

imbuhnya.

Jadi yang terpenting sekarang ini menurutnya, Pemerintah Pusat perlu membuka ruang dialog supaya tidak ada lagi saling tuduh menuduh bila sewaktu-waktu timbul kejadian.”Perjuangan TPN-OPM yang yang sebenarnya adalah menegak keadilan, kebenaran dan membuka ruang selebar-lebar untuk demokrasi bangsa Papua Barat,” tukas Jonah Wenda.[tom]

Selasa, 04 Desember 2012 23:06, oleh Tom/Papos