Jayapura – Beragam tanggapan terkait Otsus Plus yang akan diberikan pemerintah pusat untuk Papua usai pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur Papua, Ketua MRP dan pimpinan DPR Papua lalu medapat respon DPR Papua.
Wakil Ketua I DRP Papua, Yunus Wonda mengatakan, tujuan Otsus plus adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup orang Papua agar lebih baik. Otsus plus yang dimaksud adalah pemerintah Provinsi Papua diberikan kewenangan seluas-luasnya.
“Kami sama sekali tidak bicara ranah poltik. Kami tidak bicara NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati. Tapi kami bicara bagaimana rakyat Papua sejahtera, itu tujuan kami. Bukan hal lain. Jadi semua kewenangan ada di pemerintah Papua,”
kata Yunus Wonda, Rabu (22/5).
Menurutnya, saat pertemuan dengan SBY lalu, ada 20 item yang disampaikan Gubernur Papua, DRP Papua dan MRP diantaranya membuka penerbangan internasional ke Papua guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya transportasi udara tapi juga laut. Item lainnya adalah MoU kontrak karya dengan Freeport harus melibatkan Gubernur, MRP dan DPR Papua dimana pembahasannya dilakukan di Papua, bukan di Jakarta.
“Kami mau Freeport tidak hanya memberikan dana kepada kabupaten tapi juga membangun infrastruktur di Papua. Kami mau Freeport ikut membuka keteriosialisaian di Papua. Apa yang Freeport ambil jauh lebih besar daripada yang dibuat di Papua. Item lain adalah Gubernur Papua bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara Pasific,”
Dikatakan Yunus Wonda, pihaknya juga meminta kepada Presiden SBY agar semua Tapol/Napol dibebaskan atau atau diberikan grasi dan presiden sendiri mengaku tidak keberatan untuk membahas itu.
“Juga Papua jadi tuan rumah PON 2020 mendatang. Dari 20 item yang kami sampaikan, Presiden sangat merespon karena bagi beliau itu sangat masuk akal. Kami akan kembali ketemu presiden untuk mendapatkan jawababan atas 20 item yang kami serahkan 1 Juni dan Juli mendatang,”
kata Yunus Wonda. (Jubi/Arjuna)
May 22, 2013,18:19,TJ
Papua Merdeka News 
Leave a comment