Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meminta Kapolda dan jajarannya agar segera mengungkap pelaku pembunuhan misterius yang sedang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya.
“Kami minta, Kapolda dan jajarannya dapat mengusut dan mengungkap pembunuhan misterius yang sedang terjadi di Puncak Jaya seperti laporan Sekretaris KNPB wilayah Puncak Jaya,”
kata Rocky Wim Medlama, juru bicara KNPB kepada wartawan di Prima Garden Caffee, Abepura, Jayapura, Rabu (22/5).
Menurut KNPB, pembunuhan misterius itu menyebabkan 41 orang hilang. Dari 41 orang hilang tersebut, 11 ditemukan tewas sedangkan 30 orang dewasa masih dalam pencarian dan 2 anak yang hanyut di kali juga masih dalam pencarian.
“Operasi gelap, pembunuhan dan penghilangan Orang Asli Papua di Puncak Jaya mulai berlangsung sejak 1 April 2013 lalu hingga saat ini. Ada 2 anak SMA, ada juga dua anak yang orang tuanya dibunuh. Karena takut, mereka lari dan akhirnya hanyut di Kali Yomo, Kabupaten Puncak Jaya,”
ungkap Medlama lagi.
Menurut Medlama, salah satu korban atas nama Ella Enumbi ditangkap oleh Kopassus selama dua minggu lalu dibunuh tepatnya 9 April 2013 dan kepalanya dipotong lalu tubuhnya diisi dalam karung lalu dibuang di kolong jembatan. Mayat baru ditemukan pada 26 April 2013.
Beberapa nama yang masih dalam pencarian keluarganya masing-masing adalah Inoga Wonda (40), Deniti Telenggen (17), Telapina Morib (47), Aibon Tabuni (38), Yomiler Tabuni (48), Bongar Telenggen (35), Yos Kogoya (70), Yenange Tabuni (36), Yerson Wonda, Eramina Murib, Regina Tabuni. (Jubi/Aprila Wayar)
Victor Tutugoro (kanan) bersama PM Fiji, Bainarama (pacifikanakynews.blogspot.com)
Jayapura – Vanuatu dan FLNKS, sepakat jika sebagai bagian dari solidaritas Melanesia, Papua Barat harus jadi anggota MSG.
Penjabat Perdana Mentri (PM) Vanuatu yang juga Mentri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu telah bertemu pimpinan Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), Victor Tutugoro selama pertemuan tingkat tinggi negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) minggu lalu. Regenvanu, memastikan komitmen Vanuatu terhadap proposal Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh MSG dalam pertemuan di Kaledonia Baru, bulan depan.
Tutugoro adalah pemimpin baru yang masuk MSG. Baru-baru ini, dia membuat pernyataan bahwa
“MSG hanya untuk Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya.”
Pimpinan FLNKS, dilaporkan oleh Vanuatu Daily, sangat senang untuk menyambut Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia.
“Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (West Papua), anak Melanesia yang hilang, untuk kembali ke dalam keluarga Melanesia yang sah.”
kata Tutugoro.
Dalam pertemuan itu, Tutugoro bertanya kepada Regenvanu, apakah delegasi Papua Barat akan dimasukkan dalam delegasi Vanuatu untuk pertemuan di Kaledonia Baru nanti. Regenvanu menjawab, sebagai tuan rumah akan lebih tepat jika FLNKS mengirim undangan kepada WPNCL.
Vanuatu dan FLNKS memiliki keyakinan yang sama, sebagai bagian dari solidaritas Melanesia, Papua Barat harus menjadi anggota penuh MSG.
Perwakilan WPNCL di Vanuatu, Andy Ayamiseba, saat dihubungi Jubi (21/05), mengakui bahwa mereka sudah menerima undangan resmi dari FLNKS untuk hadir dalam pertemuan bulan Juni nanti.
“WPNCL diundang resmi oleh MSG untuk menghadiri MSG Summit di Noumea, New Caledonia, Juni nanti.”
Jayapura – Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua menyatakan pihaknya akan melakukan aksi damai pada Juni 2013 mendatang untuk mendukung Papua menjadi anggota Melanesia Spearhead Groups (MSG).
“PNWP menugaskan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada Rakyat Papua baik yang berada di luar negeri maupun yang ada di atas Tanah papua agar segera memobilisasi masa untuk mendukung proses pendaftaran Papua Barat sebagai anggota resmi MSG di Kota Noumea, Kaledonia Baru,”
ungkap Buchtar Tabuni dalam release yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (22/5).
Saat Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda, hubungan antara Tanah Papua dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Markus W. Kaisiepo tiga kali memimpin delegasi Papua Barat mengikuti Konferensi Negara-negara di Pasifik Selatan. Setelah Papua berintegrasi dengan Indonesia, hubungan ini pun akhirnya terputus.
“Negara-negara ini mulai memprakarsai pertemuan di Canbera yang menghasilkan Perjanjian Canbera 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai dengan perjanjian Canbera pada 6 Februari 1947 adalah mendirikan Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commission) meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, mulai dari yang terletak di garis katulistiwa termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat,”
kata Tabuni menceritakan sedikit sejarah MSG dalam releasenya.
Komisi memilih ibukota Kaledonia Baru, jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan dimana komisi ini dibentuk saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka, masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris , Perancis dan Australia. Sejak itu, negara-negara ini rutin melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Wilayah Pasifik Selatan.
Konferensi I, 1950 di Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Konferensi II, 1953 di Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Prancis. Konferensi III, 1956 di Suva, ibukota Fiji. Konfrensi IV, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Konferensi V, 1962 di Pago-pago ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.
“Untuk itu, di Papua harus dilakukan aksi damai, ibadah dan mimbar bebas di gereja atau lapangan terbuka pada 18 Juni 2013 mendatang,”
demikian seruan Tabuni dalam releasenya.
Untuk Konferensi VI, 1965 direncanakan di Hollandia, sekarang Jayapura tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Jubi/Aprila Wayar)
JAYAPURA—Mantan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bucthar Tabuni menegaskan pihaknya tetap berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat berpisah dari Negara Kesatuan Republik (NKRI).
“Kami juga tak akan mentaati aturan yang dibuat pemerintah Indonesia dan tetap melakukan demo apapun resikonya,” tukas Buchtar sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD ketika dikonfirmasi usai acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam rangka sosialisasi UU Nomor 9 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di Aula Rupatama Polda Papua, Jayapura, Selasa (21/5)
Bucthar Tabuni menyatakan, pihaknya tak setuju aturan dalam UU Nomor 9 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebaliknya akan terus-menerus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat terpisah dari NKRI.
Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M, Tito Karnavian, MA.PhD menandaskan, ada bebeberapa poin yang bisa dipetik. Salah satunya, tak harus ada kesepakatan dan yang lebih penting adanya komunikasi serta saling memahami antara satu dengan yang lain.
“Kalaupun semua memiliki pendapat masing-masing kenapa tidak, toh bebas menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan,” tuturnya.
Dimana dalam poin pertama, terang Kapolda, aparat penegak hukum tetap berpatokan dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, selagi masih ada hukum positif, maka akan ditegakkan.
Sementara itu, dalam coffee morning itu Jubir KNPB Wim R. Medlama menuturkan pihaknya bersikeras akan tetap melanggar aturan, menggelar demo di Tanah Papua, meski pihak kepolisian tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dikarenakan KNPB tak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua, sebab mendaftarkan diri di Kesbangpol itu tidak perlu bagi KNPB.
Wim Rocky Medlama juga menuding selama ini konflik antara pendemo dan kepolisian yang terjadi di lapangan saat aksi demo KNPB, bukan disebabkan simpatisannya, melainkan dari aparat kepolisian yang tengah mengamankan jalannya unjukrasa.
Menanggapi penyampaian Jubir KNPB, Direktur Intel Polda Papua Kombes (Pol) Yakobus Marzuki menegaskan, sesuai aturan perundang-undangan bahwa pihak kepolisian akan mengeluarkan STTP kepada organisasi yang terdaftar pada Kesbangpol. Artinya, harus organisasi yang jelas yang diperbolehkan menggelar aksi unjukrasa.
Terkait tudingan KNPB yang menyebutkan aparat kepolisian pemicu konflik di lapangan, Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, SIK demo yang digelar KNPB maupun Bucthar Tabuni telah berjalan dengan koordinasi yang baik. Bahkan, kepolisian juga memberikan kebebasan, tapi disaat demo berjalan koordinasi antara massa atau koordinator putus, akibatnya massa tak terkendali, bahkan anarkis.
Kapolres berpandangan dalam aksi unjukrasanya KNPB tak pernah menyampaikan aspirasinya kepada lembaga-lembaga yang ada, misalnya kepada DPRP maupun MRP, melainkan hanya menggelar orasi-orasi berpontensi separatis, makar dan mengganggu kepentingan umum.
“Soal sejarah Papua perlu dibahas dengan para pelaku sejarah, karena tak bisa mengklim versi diri sendiri sebagai sejarah yang paling benar,” imbuhnya. (mdc/don/l03)
JAYAPURA— Pembukaan perwakilan Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris oleh Benny Wenda dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi, sekaligus menggunting pita dan memberikan sambutan pada April lalu, mendapat tanggapan datar dari Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD.
Dikatakan, dibukanya Kantor OPM di Oxford, Inggris dari aspek keamanan dan ketertiban di Papua, biasa-biasa saja. Di masyarakat tak ada pengaruhnya.
Hal itu diungkapkan Kapolda ketika dikonfirmasi usai acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, Selasa (21/5).
Hanya saja, ujar dia, beberapa kelompok berpendapat lain pembukaan Kantor OPM di Oxford semakin menunjukkan eksitensi Papua Barat merdeka. Tapi pemerintah Inggris mengakui Papua bagian dari NKRI.
Sebelumnya, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan, pihaknya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua dan memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia.
Menurut Canning, pihaknya telah menjelaskan kepada Dubes Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayebdi London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.
Menurut dia, posisi pemerintah Inggris cukup jelas menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia menuntut pemerintah Inggris di Jakarta. Juru Bicara Kedubes Inggris di Jakarta Feye Belnis mengatakan, pemerintah Inggris menyatakan tak mendukung kemerdekaan Papua Barat. Kebijakan Inggris adalah mendukung integritas wilayah Indonesia. (mdc/don/l03)
Puncak Jaya – Pemmbunuhan misterius terus terjadi di punncakjaya, hal ini diungkapkan oleh sekertaris Komite nasional papua barat KNPB wilayah Puncak Jaya, laporan langsung dari puncak jaya itu di sampaikan di sekertariat KNPB pusat di jayapura pada Pukul 18.00 WPB di jayapuara.
Pembunuhan misterus itu menyebabkan 41 orang hilang, dari semua jumlah 41 orang hilang tersebut 11 orang ditemukan Tewas sedangkan 30 orang dewasa Masih di cari dan 2 orang anak yang hanyut dalam kali tersebut juga sementara dicari.
Dalam laporanya mengatakan bahwa operasi gelap atau pembunuhan dan penghilagan orang asli papua di puncak Jaya mulai belangsung sejak tanggal 1 April sampai Degan saat ini sedang terjadi. Dalam laporan langsung tatap muka degan KNPB pusat dari data yang kami trima lansung.
Selama satu setega bulan ini pemubunuhan misterius berlangsung, bahkan juga pemerkosan terhadap wanita, 2 orang anak sekolah SMA, ada 2 orang anak orang tuanya dibunuh kemudian anak-anaknya takut lari sampai hanyut di kali yamo, Kabupaten Puncak Jaya, ada sejumla orang ditangkap sewenang –wenag, ada penyiksaan salah satunya anak sekolah SMA kelas III ditangkap dalam Kota kemudian disiksa selama 2 Minggu dan selanjutnya dibunuh kepalanya di potong badanya isi dalam karung lalu di buang dalam kolong jembatan, sedangkan kepalanya dibuang entah kemana sementara ini masih dicari oleh keluarga.
Sementara pihak keluarga sedang mencari 30 orang yang hilang secara misterius tersebut namun ada yang ditangkap oleh aparat kepolisian dan TNI di daerah tersebut, setiap aktifitas masyarakat di puncak jaya, diperiksa sehingga masyarakat ketakutan untuk melakukan aktifitas sehari-harinya,
Untuk itu kami meminta kepada Komnas HAM papua dan peduli kemanusiaan Indevenden segera turun ke puncak jaya, sebab operasi dan pembunuhan misterius samapai saat ini sedang belangsung, sudah 30 orang hilang sementara dicari dan 11 ditemukan tewas 2 orang anak takut lari hanyut di kali 2 orang anak SMA di perkosa, dan penangkapan dan penjiksaan akan terus meningkat sampai detik ini.
Salah satu korban atas nama Ella Enumbi adalah ditangkap oleh kopasus lalu selama 2 minggu lalu dibunh dan kepalaya dipotong lalu badanya isi dalam karung dibuang dibawa kolong jembatan pembunuhan tanggal 9 April 2013 mayatnya 26 april, selama 2 minggu mayatnya disembunyikan oleh kopasus di tahanan pos kopasus di pos Purume dalam kota mulia. Dari 41 orang yang hilang secara misterius tersebut 30 oarang yang sedang dicari nama-nama dan laporan kornologis lengkap bersama poto-korban akan menjusul . Berikut Nama Koraban yang berhasil ditemuka 11 orang tersebut :
NAMA : EILA ENUMBI
TAGAL LHIR : KAMPUNG MEWOLUK 12 MARET 1986
JEJANG : ANAK PELAJAR (SMA)NEGRI MULIA KLAS III
TATUS : KAWIN
JENIS KELAMIN : Laki-laki
.
NAMA : Inoga Wonda
Tanggal Lahir : Tingginabut Distrik Tinginabu
Umur : 40 Tahun
Nama : DenitiTelenggen prmpuan
Umur : 17 Tahun
Nama : Telapina Morib permpuan
Umur : 47 Tahun
Nama : Aibon Tabuni laki-laki
Umur : 38 Tahun
Nama : Yomiler Tabuni Jenisklamin : laki-laki
Umur : 48 Tahun
Nama : Bongar Telenggen
Jenisklmin : laki-laki
Umur : 35 Tahun
Nama : Yos kogoya
Jenslamin : Laki-laki
Umur : 70 tahun
Nama : Yanenga Tabuni
Jenisklmin : Laki-laki
Umur : 36 Tahun
Nama :YersonWonda
Tanggal lahir : Wondagobak12 janowari 1984 kampong IbukotaMulia
Jenisklami : Laki-laki
Status : PelajarMahasiswa semester (VIII) jurusan TNIK Jayapura
Pekjaan : Organisasi (KNPB) sebagai sekertaris di puncakl jaya.
Cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan serta demokrasi hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.
Berdasarkan pasal 28 ayat 1-2 huruf A-J yang menjamin setiap orang berhak berkumpul berserikat untuk menjampaikan pendapat di muka umum secara lisan maupun secara tertulis. Hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Penyelenggaran penyampaian pendapat di muka umum oleh disampaikan oleh direktur Intelkam polda papua pada tanggal 21 mei 2013 dengan dasar undang –undang NO 9 tahun 1998 tetang kemerdekaan menyampaikan di muka umum serta peraturan kepala kepolisian rebublik Indonesia NO 07 tahun 2012 tetang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara, berdasarkan UU No 9 KNPB diangkap melanggar aturan adalah tidak ada dasar hukum yang kuat. Dan kami adalah organisasi perlawanan sehingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah Ilegal diatas tanah papua. Ada 5 poin yang disampaikan oleh Direktur Intelkam polada papua sebagai melanggar aturan hukum ini tidak mendasar,
1. KNP diangkap melanggar aturan degan alasan Alasan yang disampaikan oleh polisi bahwa, pada taggal 13 mei 2013 KNPB ditudu memalang kampus UUNCEN mengakibatkan aktifitas perkuliahan terhambat, hal ini tidak benar karena aksi demo damai pada tanggal 13 mei 2013 itu Aksi Solidaritas Dari semua organisasi diantaranya BEM UNCEN WPNA GRDP dan beberapa organisasi lainya jadi yang palang kampus adalah bukan KNPB namun oleh kawan –kawan mahasiswa yang peduli tentang Kemanusiaan yang palang kampus terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi 1 mei lalu di sorong Aimas, karena mereka juga itkut terlibat dan aksi tanggal 13 mei itu bukan hanya aksi KNPB .
2. Terkait degan pada tanggal 2 Mei 2012 KNPB ditudu melkukan pelemparan ini tidak benar pada saat itu bukan KNPB yang melakukan pelemparan terhadap bangunan namun peleparan dan merobek baliho-baliho calon kubernur yang dipasang dipinggir jalan, jadi yang dilakukan adalah oleh lawan politik terkait pemilihan Gubernur, sebab terjadi pelemparan ada bukan bagunan namun baliho-baliho calon gubernu di pinggir jalan, dan KNPB tidak perna intruksikan masa aksi melakukan pelemparan sampai ada yang diturunkan, jadi dari lawan politik, walau terjadi pada saat KNPB demo namun, itu hanya lawan politik manfaatkan situasi.
3. pemalagan jalan jalan macet pada saat KNPB demo di angkap melanggar aturan, tapi kami menilai jangan salakan KNPB namun salahkan pemerintah kota dan pemerintah Provinsi karena jalan dalam kota jayapura sebagai Ibu Kota provinsi seharusnya pembagunan jalan harus diperlebar dan bagunan ruko-ruko dan pedagang kaki lima di pingkir jalan harusnya 50 meter dari pinggir jalan, sebab setiap kgiatan masyarakat seperi Pernikahan, KKR Pertandingan dan kebajiran bahkan juga pada saat olaraga senam dan lainya dikota ini selalu macet, jadi kami KNPB dianggap melanggar aturan, berati setiap kegiatan mayarakat di pinggir jalan sampai macet juga melangar aturan lalulintas namun kenapa hanya KNPB yang disalahkan salakalah kepada pemerintah untuk renovfasi jalan dan bagunan di kota ini.
4. kemudian ditudu menghambat aktifitas masyarakat pendang beraktifitas diatas tanah ini kami tidak pernah melarang, dan kami tidak pernah mengucir orang pendatang dalam aksi demo, namun mereka sendiri dalam hal ini pendatang, sebab pada saat aksi kami biasa beli air di tokoh-tokoh dipingkir jalan, tidak pernah melarang mereka cari maka di tanah ini, dan tidak pernah kami ancam untuk menutup usaha mereka pada saat kami aksi, kalo memang ada pada saat aksi demo KNPB berarti itu oknum dan pihak-pihak yang tidak suka degan aksi demo KNPB yang melakukan, bukan KNPB.
5. Sedangkan pada tanggal 2 Mei 2013 unjuk rasa KNPB ditudu penganiyaan terhadap masyarakat dan Anggota TNI di sepanjang jalan itu tidak benar karena pada 2 mei 2013 kami tidak ada kegiatan demo, kcuali pada tanggal 1 mei 2013 kami mengadakan ibadah peringatah hari aneksasi di kampong harapan sentani, jika ada kapan dan diman serta siapa yang melakukan pengananiyaan terhadap masyarakat dan Anggota TNI tersebut ?
Mengacu pada unadang-uandang No 9 tahun 1998 BAB III pada pasal 7 hak dan kewajiban sebagagi mana yang disampaikan oleh Direktur intelkam polda papua, kami menilai bahwa, polda papua justru melakukan pelnggaran di papua, hak dan kewajiban pada pasal 7 BAB III yang megatakan bahwa: (a) Melindugi Hak Asasi Manusia (b) Menghargai asas dan legalitas (c) Menghargai prinsip praduga tak bersalah dan (d) Menyelenggarakan Pengamanan, disini kami menilai Polisi sebenarnya terus menerus melakukan kejahatan atau Melangkar aturan seperti yang disebutkan pada poin A,B, C dan Poin pasa 7 BAB III dimana Penembakan Terhadap Mako Tabuni Ketua 1 KNPB di tembak Oleh Polda Papua dan densus 88 pada tanggal 14 juni Mako Tabuni ditudu aktor di balik semua penembakan di jayapura dan termasuk orang jerman, tapa patak Mako Tabuni di tembak mati dan mengkiring KNPB sebagai oraganisasi criminal. Penembahkan terhadap mako sebenarnya hanya suci tagan dari pihak aparat keamanan dalam hal ini polisi, atas semua penembahkan di papua pada saat itu, jadi dari semua kejadia ini kami menimpulkan bahwa penembakan misterius di jayapura termasuk orang jerman hanya scenario yang dilakukan oleh kopasus bin, dan juga penembakan terhadap Almarhum Hubertus Mabel Ketua Komisariat KNPB pusat Di tembak oleh Densus 88 dan kapolres jayawijaya di wamena penembakan di kamung halamanya tagggal 16 desember lalu di bunuh dalam perjalana menuju wamena kota. Mako Tabuni dan Hubertus Mabel jadi korban tanpa bukti hukum yang jelas dalam artian bahawa mereka itu belum mtentu pelaku dan tidak jadi poli menembak mereka mati berti polisi melanggar poin A. hak Asasi Manusia dan melanggar poin B Perduga Tak bersalah. Jadi sebenarnya polisi jadi actor kekerasan di papua barat.
Berdasarkan tuduhan –tuduhan terhadap KNPB tersebut diatas tidak benar dan tidak mendasar Untuk membatasi hak politik kami oleh karena itu kaminta meminta Kepada Pemerintah Indonesia dan Polda papua agar :
Polda papua dan pemerintah Indonesia jagan membungkam hak Politik dan hak sipil rakyat papua Barat, dan KNPB tanpa dasar hukum yang jelas.
Mengacu pada Undang-Undang No 9 BAB III Pasal 7 Poin a, dan poin c maka pemerintah Indonesia dalam Hal ini SBY dan Polda serta Pangdam cendrawasih harus bertanggung Jawab Atas Penembakan Mako Tabuni Dan Hubertus Mabel, karena mereka ditembak melanggar peraturan undang – undang Praduga tak bersalah.
Kami komite nasional papua barat KNPB Sebagai Media Nasional Rakyat Papua Barat tetap akan, melakukan Perlawanan dalam hal ini aksi demo damai dan yang bermartabat untuk menutut Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat papua barat, sebab Hak Politik kami tidak bisa membatasi oleh siapapun kerena Hak penetuan nasib sendiri diyamin oleh Hukum Internasional.
Polda papua Stop Kriminalisasi Perjuagan Rakyat Papua dan hentikan mengkambin Hitamkan KNPB sebagai oraganisasi Kriminal.
Kami mendesak Kepada Kejaksana tinggi Papua kakanwil Hukum Dan HAM segera Bebaskan Ketua Umu KNPB Victor Yeimo sebab Masa Hukuman Sudah Habis, dan Penahanan Ketua Umum KNPB Poda mengatakan Daftar DPO dari jaksa namun Victor Tidak pernah lari dan selama ini ada di jayapura kenapa tidak ditangkap selama masa hukuman masi berlaku? Dan juga Vitor tidak pernah melarikan diri namun Dia keluar pada saat itu sedang sakit jadi berobat keluarga, jadi selama dia saki masa hukuman sudah berakhir.
Hentikan propokasi rakyat papua melalui pendekatan persuasif membagikan sembako di asrama-asrama di Gereja dan Linggungan masyarakat Sebab Polada Papua dan Kapolresta kota Bukan Kepala Dinas social.
Kami Meminta Pemerintah Membuaka jurnalis Internasional ke Papua, dan Pelopor Khusus PBB Investigasi Pelanggaran HAM di Papua.
Jayapura – Pengacara empat Tahanan Politik yaitu Nikodemus Sosomar dan kawan-kawan mendapat kendala saat hendak membesuk kliennya. Matius Rumbrapuk dari Lambaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua yang membawa kamera dipersoalkan Arif, petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura.
“Saya merasa, itu adalah aturan yang dibuat-buat untuk mencegah agar persoalan yang dilakukan di dalam Lapas tidak keluar ke publik,”
kata Matius Rumbrapuk kepada tabloidjubi.com di Kantor Elsham Papua, Padangbulan, Jayapura (21/5).
Menurut Rumbrapuk, ini adalah bentuk halus dari intimidasi dan diskriminasi melalui aturan ini. Tidak ada peraturannya tetapi mereka sendiri yang membuat aturan tersebut, ini pelecehan. Ini artinya pengacara tidak dihargai. Menurutnya, hal ini juga terjadi di Lapas Manokwari, Sorong dan Merauke. Bukan hanya pada Tahanan Politik (Tapol) tapi pada semua tahanan di Lapas.
“Kalau senjata, memang dilarang dan kami tidak memiliki dan tidak juga membawa peralatan yang dimaksud,” demikian kata Rumbrapuk lagi. Dirinya sempat meminta Arif, petugas Lapas tersebut untuk menunjukan aturan mana yang tidak memperbolehkan pengacara membawa kamera saat membesuk kliennya tetapi Arif tidak menunjukkan aturan tersebut.
Keempat Tapol yang dikunjungi yaitu Nikodemus Sosomar, Alex Makabori, Benny Teno dan Petrus Nerotouw. Keempat Tapol dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Mereka masih menunggu proses persidangan minggu depan.
Mamfred Naa, pengacara dari Elsham Papua yang mendampingi Nikodemus dan kawan-kawan kepada tabloidjubi.com di Padangbulan membenarkan penahanan kamera Elsham di Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, Selasa (21/5).
“Secara aturan, dalam aturan baku secara hukum sebenarnya tidak melarang pengacara kamera. Itu kebijakan internal Lapas yang melarang hal tersebut,”
kata Naa.
Menurut Naa, pengambilan gambar ditujukan untuk pelaporan administrasi saja di Kantor Elsham bahwa barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diberikan lembaga kepada Tapol yang menjadi klien sudah sampai ke tangan kliennya dengan baik. (Jubi/Aprila Wayar)
Jayapura – Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua mengatakan, keberhasilan lobbi yang dilakukan West Papua National Coalition for Libaration (WPNCL) di Wilayah Pasifik dan Benny Wenda di Oxford inggris adalah jawaban dari doa dan tangis Rakyat Papua.
“Ini adalah kerja Tim yang baik. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus karena penderitaan dan tangis Rakyat Papua selama ini sudah mulai terjawab. Sudah ada solidaritas dari negara-negara serumpun yang memberi dukungan politik bagi Papua, itu baik,”
ungkap Filep Karma kepada tabloidjubi.com di Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, Selasa (21/5).
Bagi Karma, Benny Wenda membuka kantor ini suatu hal yang luar biasa. Hanya dirinya memberi sedikit catatan untuk Benny Wenda yaitu bahwa Wenda harus belajar dari sejarah Papua. Dulu juga pernah ada Kantor Free West Papua Campaign yang sama dengan yang di Oxford saat ini, yaitu di Sinegal tetapi akhirnya tutup. Ini harus menjadi pelajaran bagi Wenda agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
“Saya berterima kasih banyak untuk teman-teman di WPNCL, Otto Onowame, Rex Rumakiek, Andy Ayamiseba dan Paula Makabory juga Benny Wenda untuk terobosan-terobosan yang luar biasa ini,”
tutur Karma lagi.
Menurut Karma, tugasnya adalah menjaga tungku di dalam kota, jadi yang lain juga bisa melakukan hal yang sama di tempatnya masing-masing.
“Kita bekerja tim, jadi tidak boleh ada yang bertepuk dada atas keberhasilan-keberhasilan ini. Kita harus bermain cantik seperti Persipura,”
kata putra mantan Bupati Jayawijaya dan Kabupaten Yapen Waropen, Andreas Karma mengakhiri wawancara. (Jubi/Aprila Wayar)
Oxford – Isu kemerdekaan Papua kembali mengemuka saat tokoh gerakan Free West Papua Benny Wenda membuka kantor kampanye secara resmi di Oxford, Inggris, 28 April lalu. Pemerintah bereaksi keras atas pembukaan kantor itu dan memanggil Duta Besar Inggris di Indonesia. Inggris kemudian menegaskan sikapnya yang tetap menghormati kedaulatan Indonesia. “Kantor ini tujuannya untuk mendidik dunia untuk mengerti kenapa rakyat Papua mau berjuang untuk merdeka,” kata Benny kepada Kartika Chandra dari Tempo, dalam wawancara hampir satu jam di George and Delila Cafe, Cowley Road, Oxford, Rabu 15 Mei 2013 lalu.
Apa akhirnya yang membuat Anda membuka kantor Free West Papua di Oxford ini?
Kampanye Free West Papua sudah mulai tahun 2005. Itu hanya kampanye saja. Sekarang karena banyak dukungan yang datang dari mana-mana, dari seluruh dunia, dan banyak permintaan, jadi saya harus ada kantor secara resmi. Selama ini teman-teman membantu sukarela sehingga harus ada pusat kampanye untuk memberi pemahaman kepada dunia. Itu tujuan dari kantor ini didirikan. Memberikan pemahaman, baik untuk rakyat Indonesia, juga komunitas internasional, kenapa orang Papua mau merdeka dan berpisah dari Indonesia.
Bukan karena kemiskinan, bukan karena apa, tapi kami punya hak. Di bawah Indonesia berdasarkan hukum internasional, itulah yang kami tolak. Perjuangan saya bukan karena emosi, bukan karena tidak suka orang Indonesia. Tetapi bangsa, tentara Indonesia, polisi Indonesia, pemimpin Indonesia, melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap bangsa Papua. Sehingga lebih baik kami merdeka. Mungkin dengan itu baru kami bisa hidup bertetangga dengan baik. Itu tujuan dari perjuangan saya.
Siapa pendukung Free West Papua ini di Inggris?
Oxford ini bisa saya sebut sebagai kampung saya sendiri. Karena rakyat di Oxford tertarik, dari gereja maupun dari pemuda, seluruh aktifis mendukung perjuangan ini. Baik dari councellors sampai anggota parlemen, dari pendeta sampai masyarakat. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi orang Islam di sini juga mendukung, simpati. Mereka sudah tahu apa yang terjadi terhadap bangsa Timor Timur. Mereka tidak mau hal itu terjadi lagi terhadap bangsa Papua.
Karena itu Anda memilih Oxford ketika datang ke Inggris?
Dulu ada anak-anak aktifis dari Universitas Oxford yang sudah kampanye soal Papua sebelum saya datang.
Dengan adanya kantor ini, apa perubahan dalam gerakan Free West Papua?
Dulu hanya kampanye biasa, khususnya untuk di Inggris. Tapi dengan kantor ini, karena kampanye sudah menjadi global, sehingga harus ada satu tempat untuk mengakomodasi semua kebutuhan informasi.
(Kantor yang berada di ini memiliki enam staf, dua yang digaji, selebihnya bekerja sukarela. Operasional kantor dibiayai dari bantuan individual dan donasi. Benny juga melakukan penggalangan dana, di antaranya dengan memberikan pidato dan menyanyi).
Lagu apa yang biasanya dinyanyikan saat penggalangan dana?
Lagu kebebasan. Mengekspresikan penderitaan bangsa Papua lewat lagu juga. Karena perjuangan saya itu bukan hanya perjuangan politik, tapi juga budaya saya, identitas saya, lagu saya. Di Papua menyanyi lagi politik dilarang. Contohnya, seorang antropolog yang menyusun semua lagu-lagu Papua dibunuh oleh militer Indonesia 1984 di Papua Barat. Sejak itu, semua lagu-lagu politik dilarang. Di luar sini saya bisa bebas.
Bagaimana Anda akan mewujudkan kemerdekaan Papua lewat kampanye?
Kalau orang tidak mengerti persoalan, mereka tidak bisa mendukung kemerdekaan. Apa yang saya ceritakan, saya alami sendiri. Menyaksikan tante saya diperkosa di depan saya waktu saya kecil. Saya lihat sendiri Mama saya dipukul. Disitulah sentimen saya timbul, kami sama-sama manusia kenapa diperlakukan begitu. Saya hidup selama lima tahun di hutan, setelah menyerah ke Indonesia, om saya dibunuh di depan saya. Dalam kampanye, saya menyampaikan cerita pengalaman saya sehingga mengerti kenapa orang Papua mau merdeka.
Baru-baru ini anda kampanye keliling dunia. Ke mana saja?
Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Itu saja.
Apa sikap Anda terhadap respon pemerintah Indonesia soal pembukaan kantor FWP?
Saya bicara terhadap rakyat saya, bangsa saya. Saya tidak obrak-abrik ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, Papua tidak pernah masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah tahun 1963, secara ilegal militer Indonesia mencaploknya. Baru dari situlah Indonesia mengklaim bahwa West Papua itu bagian dari NKRI. Sehingga saya tidak khawatir untuk kampanye kemerdekaan bangsa saya. Dan saya yakin bangsa saya akan lepas. Setelah merdeka, kami bisa bertetangga baik dengan Indonesia. Sekarang ini kami belum bisa bertetangga dengan baik karena secara politik, militer Indonesia, polisi Indonesia, melihat orang Papua itu sebagai warga kelas dua, dan juga melihat bangsa Papua sebagai koloni.
Bagaimana akhirnya Anda bisa mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Inggris, Andrew Smith?
Mereka kan pendukung utama. Setiap 1 Desember mereka hadir di acara pengibaran bendera di Oxford town hall, perayaan hari nasional Papua. Mereka ikut menaikkan bendera. Mereka tahu kampanye ini. Jadi mereka sudah dukung mendukung dari awal.
Kalau pemerintah mengajak berunding, anda bersedia?
Saya punya keyakinan untuk dialog, sudah ada orang Papua yang didekati. Mereka janji (untuk dialog), tapi kirim militer. Jadi orang Papua tidak memiliki kepercayaan untuk menghadapi Indonesia, dan Indonesia juga bersikap sama menghadapi orang Papua.
Apakah ada kemungkinan pemerintah Indonesia mengubah sikap soal Papua?
Sementara ini orang Papua sudah minta dialog. Presiden pada tahun lalu sudah berjanji, tapi tidak pernah terlibat dengan orang Papua. Itu persoalannya. Jadi orang Papua datang ke Jakarta disuruh mendatangani pernyataan mendukung NKRI. Jadi disitulah orang Papua mulai kehilangan kepercayaan. Orang Papua ingin berdialog, tapi Jakarta tidak pernah membuka pintu. Apalagi saya, untuk menghadapi (pendekatan seperti) itu, kecuali ada pihak ketiga yang memediasi. Tapi sebelum ada (pihak yang memediasi) itu, tidak.
Bagaimana peta gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua sekarang?
Kehadiran militer lebih banyak dari rakyat Papua. Pada 1 Mei, tiga orang dibunuh dalam satu minggu. Tahun lalu 22 orang dibunuh. Setiap hari ada pembunuhan. Papua Barat ini zona militer di Asia Pasifik. Militer, intelijen, ada di mana-mana. Orang Papua tidak bebas. Kekerasan, intimidasi terjadi setiap hari.
Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi politik yang bergerak untuk melobi. Ada yang pegang senjata, saya tidak bisa sangkal. Mereka ada, tapi mereka mempertahankan tanah airnya. Karena tentara mengejar, mereka harus bertahan. Itu yang terjadi di Papua. Setelah Free West Papua berdiri tahun 2000, kami bilang tak boleh ada lagi kekerasan oleh orang Papua. Secara politik, kami keluar untuk kampanye damai untuk memperjuangkan hak kami.
Seberapa besar dukungan dari dalam Papua untuk Free West Papua?
Seluruh orang Papua mau merdeka. Itu kita tahu 100 persen.
Papua Merdeka News 