“Tak Ada Papua di Luar NKRI”

Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H.JAYAPURA — Indonesia adalah juga milik warga Papua. Tak ada Papua di luar wilayah NKRI. Tak ada ide maupun pemikiran apa pun yang dilakukan kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan pengibaran bendera bukan merah putih akan ditindak tegas. Demikian antara lain diungkapkan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., ketika melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua, Jayapura, Rabu (27/11).

“Kami mengharapkan kedepan tak ada lagi niatan-niatan oleh sekelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI,”

tegas Kapolri didampingi Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dikatakan, mengibarkan bendera merah putih karena merah putih ada di dalam dada semua warga Indonesia. Apalagi dengan kondisi kini begitu besar perhatian Presiden untuk membangun Papua, antara lain melalui pembentukan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) untuk bersama membangun Papua dan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada.

Sementara itu terkait pengamanan 1 Desember yang diperingati sebagai HUT OPM, khususnya di Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis S ditempat yang sama menerangkan pihaknya melakukan razia, melakukan tindakan kepolisian, patroli serta pendekatan Community Policing (Polisi Masyarakat) yakni melakukan penggalangan dengan semua kelompok masyarakat di Mulia, agar masyarakat, TNI /Polri aman.

Disentil kenapa tak dilakukan penggalangan masyarakat di wilayah Tingginambut, dia mengatakan, situasinya belum memungkinkan.

Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., mengatakan pihaknya turun ke wilayah Papua, bahkan kunjungan kerja pertama setelah dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Drs. Timiur Pradopo beberapa waktu lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan Polri sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu.

Ditanya rencana pembentukan Polda Papua Barat, kata Kapolri, pembentukan Polda Papua Barat belum tentu dilakukan tahun 2014, karena masih harus mengajukan anggarannya.

Dikatakan, pihaknya telah mempunyai pembentukan Polda baru. Pasalnya, setiap daerah pemekaran harus dibentuk satuan Kepolisian yang ada di Pronvinsi maupun Kabupaten/Kota mengikuti struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah. Tapi juga tergantung APBN untuk membangun kantor, perumahannya, sehingga agak terlambat untuk mengikuti pemekaran daerah yang selama ini terjadi baik ibukota Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Sehingga itu bagian masukan tentu ini terkait dengan anggaran yang kita miliki kedepan. Kalau anggarannya ada kalau perlu segera kita bangun. Tapi kalau anggarannya belum ada tentu juga kita tak bisa,”tegas Kapolri.

Ketika kunjungan kerja ke Raja Ampat yang itu juga Polres pemekaran. Setelah Polresnya dibangun ada perumahan Kapolres dan Wakapolres. Tapi menjadi persoalan anggota yang bekerja, ternyata tak ditampung di perumahannya dia tinggalnya di Sorong akhirnya pulang-balik setiap minggu, karena untuk kepentingan keluarga.

“Kalau membawa keluarga juga ndak ada di tempatnya. Mau kost tapi kostnya juga mahal,”

tukas Kapolri.

Kata Kapolri, inilah yang menjadi persoalan sehingga kalau perlu membangun perumahannya dulu, rumahnya Kapolres, rumahnya Wakapolres, rumahnya anggota. Kantornya belum dibangun rumahnya sudah ada. Rumahnya bisa digunakan kantor sementara. Masih perlu dilakukan evaluasi. (Mdc/don/l03)

Source: Kamis, 28 November 2013 18:59, Binpa