Jayapura, 7/7 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta agar PT. Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan ke pemerintah provinsi Papua, dalam tahun ini sebesar Rp. 2,7 triliun. Pasalnya pajak tersebut belum dibayar sejak 2009 lalu.
“Saya telah mengetahui hal tersebut dan telah mengirimkan surat ke perusahaan tambang tersebut pada bulan yang lalu, hanya saja belum ada tanggapan dari Freeport. Yang jelas kami minta mereka segera membayar,”
kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Senin (7/7).
Menanggapi tidak adanya jawaban dari Freeport soal surat yang dilayangkan, Lukas Enembe justru mempertanyakan apakah Freeport mengetahui tentang hal tersebut atau tidak. Karena sebelumnya ada pasal-pasal pada perjanjian kontrak karya. “Hanya saja belum pernah Freeport membayar kewajiban mereka,” tambahnya.
Selain masalah tunggakan pajak air permukaan, ujar Lukas, dirinya juga sudah membicarakan pembangunan pabrik pengolahan mineral (Smelter) di Papua.
“Jangan kejar waktu yang diberikan pemerintah, tapi kita minta siapapun yang jadi Presiden nanti, smelter harus dibangun di Papua, itu baru kita bisa turunkan angka kemiskinan, karena harga-harga bisa diturunkan karena ada kegiatan produksi. Jika smelter, listrik, dan pupuk bisa dibangun di Papua, otomatis harga jual bisa turun,”
ujarnya.
Lukas tegaskan, jika PT. Freeport tidak ingin membangun smelter di Papua, mending perusahaan ini tidak usah beroperasi di atas Tanah Papua.
“Gresik bisa bangun pabrik pengolahan limbah kenapa kita tidak, pabrik semen, pupuk, listrik juga harus dibangun, Gresik bisa kenapa Papua tidak, ini memang harus mereka bangun secara komperhensif seluruhnya, bukan hanya smelter saja,” tukasnya.
Sedangkan mengenai pembebaasan lahan, kata Lukas, pihak Freeport bisa menyelesaikan hal itu, kan ini perusahaan besar, kenapa harus takut hal itu. Apalagi tahun depan kita sudah luncurkan tahun investasi.
“Itu bisa diselesaikan, masyarakat kita kan kalau dibayar ya sudah selesai, kecuali kita tidak bayar ya itu yang akan jadi masalah. Apalagi tahun depan kita sudah luncurkan tahun infestasi. Jadi saya harap jangan bawa kekayaan alam kita keluar, tidak boleh. Orang kita masih banyak yang miskin, jangan dibawa keluar semua, tetapi gunakan sebesar-besarnya untuk Papua,”
kata Gubernur Lukas Enembe dengan tegas. (Jubi/Alex)
Papua Merdeka News 